1 Januari 2025 : Cagub-Cawagub Harus Berusia 30 Tahun

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dengan Peraturan Presiden

Pemkot Surabaya Nikahkan 330 Pasangan

Pemkot Surabaya menggelar garden party atau pesta kebun untuk merayakan pernikahan massal yang diikuti oleh 330 pasangan.

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Berantas Judi Online

Survei mencatat optimisme masyarakat sebanyak 56, 6 persen responden meyakini pemerintah bisa memberantas judol dengan dibentuknya satgas khusus. Sebanyak 39, 5 persen mengaku tidak percaya serta 3, 9 persen yang lain menanggapi tidak tahu.

164 Wartawan Terlibat Judi Online, Transaksi Rp.1 M Lebih

Data PPATK mencatat ada 164 orang wartawan ikut bermain judi online, transaksinya sampai dengan 6.899, jumlah uangnya Rp1.477.160.821 dan namanya juga ada lengkap.

Curi Barang Milik Penumpangnya Sendiri, Pegawai Lion Air Dibekuk Polisi

Pencurian dilakukan dengan modus pembobolan tas milik penumpang maskapai Lion Air tujuan Makassar-Jakarta saat pesawat sedang mengalami keterlambatan.

Selasa, 02 Juli 2024

Waspada, La Nina Mulai Masuk Indonesia

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Fenomena La Nina saat ini mulai masuk ke Indonesia. Bahkan, dampak fenomena La Nina mulai dirasakan yakni bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Hal itu diungkapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti dikutip Selasa (2/7/2024).

“Menurut rilis yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh BMKG kita sudah kembali masuk ke musim basah, musim La Nina. Jadi kalau tahun lalu kita ada di El Nino, puncak kekeringan, puncak panas, puncak kemarau, sekarang kita masuk lagi ke musim basah,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing.

Abdul Muhari pun menjelaskan dengan masuknya musim La Nina setelah fase El Nino, maka Indonesia harus waspada bencana hidrometeorologi meskipun saat ini masih berada pada fase musim kemarau. “Artinya meskipun kita ada di musim kemarau kita harus waspada bencana hidrometeorologi basah.” jelasnya.

Pada kesempatan itu, dikatakan bahwa dalam sepekan terakhir bulan Juni ada 21 kali kejadian bencana. Dimana, 15 kali bencana banjir, 3 kali cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2 kali, dan kekeringan dilaporkan sebanyak 1 kali.

Abdul Muhari  mengatakan secara spasial proyeksi hujan atau kejadian hujan diperkirakan di Indonesia Tengah ke Timur, khususnya sebelah utara Khatulistiwa. “Itu yang paling tinggi menurut apa informasi dari BMKG. Dan memang kita lihat kejadian banjir itu masih di Indonesia Tengah ke Timur, khususnya yang berada di sebelah utara Khatulistiwa, di belahan bumi utara karena di belahan bumi selatan ini rata-rata agak kering ya terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara.” papar dia.

“Kalau kita lihat satu persatu ini untuk Sumatera itu dominan ada banjir di Aceh, cuaca ekstrim di Sumatera Utara dan dua banjir di Sumatera Selatan, bagian dari banjir yang sudah terjadi 2 minggu yang lalu. Kemudian di Jawa, ini banjir dan cuaca ekstrem ya. Klaten itu kekeringan, Sukoharjo itu banjir jadi cukup kompleks yang hampir semuanya ada. Nah, di Kalimantan ini signifikan kebakaran hutan dan lahan, meskipun ada banjir di Penajam Paser Utara,” paparnya.

Lebih lanjut, Abdul Muhari  mengatakan meskipun saat ini sudah berada di musim kemarau tetapi mayoritas atau pada umumnya kejadian bencana di Indonesia masih pada hidrometeorologi basah. 

“Sehingga memang nanti juga kewaspadaan daerah-daerah di fase awal La Nina. Karena meskipun sekali lagi kita ada di musim kemarau tetap banjir, longsor sangat dominan meskipun tentu saja kita tidak boleh melepaskan kewaspadaan kita terhadap kekeringan,” pungkasnya. (RRj)


Pemkot Surabaya Nikahkan 330 Pasangan

 


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Usai prosesi sidang isbat nikah di Gedung Siola Lantai 4 Kota Surabaya, 330 pasangan yang mengikuti nikah masal secara bergantian menuju Gedung Merah Putih di Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Mereka akan dirias oleh 330 Make Up Artist (MUA) untuk selanjutnya dikirab menuju Balai Kota Surabaya pada pukul 15.00 WIB.

Pernikahan 330 pasangan itu dirayakan oleh Pemkot Surabaya dengan menggelar garden party atau pesta kebun. Selain itu, ada kirab massal Resepsi Akbar Isbat Nikah Massal di Balai Kota Surabaya.

"Setelah kirab pengantin dari Balai Pemuda, akan ada serah terima dari Pemkot Surabaya kepada Pengadilan Agama dan Kementerian Agama untuk disahkan dalam bentuk penetapan pengadilan dan buku nikah. Setelah itu, ada seremonial, khutbah nikah dari Bapak Wali Kota Surabaya terhadap 330 pengantin itu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Eddy Christijanto, Selasa (2/7/2024).

Untuk prosesi kirab pengantin, rencananya, juga akan dilakukan penutupan jalan sekitar 1 hingga 1,5 jam. Yakni di kawasan Jalan Yos Sudarso menuju ke Balai Kota Surabaya.x

Eddy mengatakan, nikah massal ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan secara resmi itu sebenarnya mudah. Bahkan, ketika datang ke KUA, biayanya Rp 0 atau gratis, kecuali KUA diundang ke rumah, tentu ada biayanya sesuai dengan keputusan Menteri Agama.

Dalam prosesi isbat nikah nanti, terdapat lima hakim dan ruangan untuk sidang di Gedung Siola Lantai 4 Kota Surabaya. Setelah itu, penetapan pengadilan, KUA wilayah masing-masing akan menerbitkan buku nikah.

"Setelah buku nikah terbit, barulah Disdukcapil akan mengubah seluruh biodata kependudukan. Akta kelahiran anaknya juga akan kita terbitkan. Harapan kita semakin lama isbat nikah semakin menurun, tetapi yang meningkat adalah pernikahan massal untuk orang-orang yang tidak mampu," jelasnya.

Pada nikah massal hari ini, ada lima pasangan tertua usia 70 tahun pada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan usia 60 tahun. Namun, untuk pasangan lansia tidak mengikuti kirab.

Kegiatan berikutnya, melakukan penilaian kepada MUA terbaik. Nantinya, mereka akan mendapatkan penghargaan dari Pemkot Surabaya dan pendukung kegiatan. Lalu, ada panorama kuade (dekorasi) yang dikemas dengan LED dan juga lighting dari vendor. (tri/RRj)



Senin, 01 Juli 2024

Usai Operasi Cedera Kaki Prabowo Semakin Siap Mengabdi

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta -  Usai menjalani operasi cedera kaki yang dilakukan di RSPPN Panglima Besar Soedirman satu pekan lalu, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menyatakan semakin siap untuk berbakti dan mengabdi bagi Indonesia, Minggu (30/6).

"Insya Allah dengan kondisi sehat walafiat, ke depan saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi untuk Negara dan Rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam unggahan di akun instagram pribadinya. 

Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tim dokter yang menanganinya yakni Brigjen TNI (purn) Robert Hutauruk, Kolonel Sunaryo, Siska Widayati, dibantu dengan Thomas. Selain itu tim dokter dibantu perawat serta para tenaga medis lainnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Prabowo dalam unggahannya menampilkan foto dirinya saat dijenguk Jokowi. "Terima kasih kepada Presiden RI Jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa," ujarnya.

Dalam unggahannya, Prabowo mengungkap penyebab cedera kakinya adalah dua kali kecelakaan terjun payung saat masih jadi tentara sekitar tahun 1980-an.

"Saya sadar dan paham bahwa tindakan medis yang saya jalani penuh dengan resiko dan pertaruhan nyawa, saya yakinkan diri bahwa semua ini untuk Negara dan Bangsa," pungkasnya. (RRj)


Duel Maut Bangkalan Paman Tewaskan Keponakan


RADARMETROPOLIS, Bangkalan - Duel menggunakan senjata tajam antara paman dan keponakan di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan berakhir dengan tewasnya sang keponakan inisial MK (45), (30/6/2024). 

Duel maut itu terjadi pada pukul 08.00 WIB antara keponakan dengan pamannya sendiri. Korban tewas dalam keadaan penuh luka sayatan di sekujur tubuhnya, jelas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Polisi Heru Cahyo menjelaskan. 

“Pelaku masih memiliki hubungan keluarga antara paman dan keponakan. Yang meninggal keponakan,” terang Heru Cahyo melalui pesan aplikasi WhatsApp. Baca juga: Pria Meninggal Saat Hendak Sawer Biduan di Bangkalan Heru menambahkan, korban tewas sempat dibawa ke Puskesmas Kwanyar, Bangkalan. 

Namun nyawanya tidak tertolong. Diduga, korban tewas karena kehabisan darah akibat banyak luka di tubuh korban. “Korban sudah dibawa pulang oleh keluarganya dari Puskesmas Kwanyar. Proses pemakaman sudah selesai,” imbuh Heru. 

Sedangkan paman korban, saat ini sudah diamankan di Polres Bangkalan. Menurut Heru, penyidik masih sedang meminta keterangan kepada sang paman. “Masih sedang proses memintai keterangan kepada para saksi. 

Selain pelaku yang selamat, ada pula saksi lainnya yang juga dimintai keterangan,” ujarnya. Heru belum membeberkan penyebab duel maut tersebut. Alasannya karena masih pemeriksaan para saksi. (kp/CCj)


1 Januari 2025, Cagub-Cawagub Harus Berusia 30 Tahun

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2024 harus berusia 30 tahun per 1 Januari 2025. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Menurutnya, terdapat tiga kerangka hukum yang menjadikan dasar aturan tersebut. 

Dalam amar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 angka 2. "Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pencalonan, selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih'," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/7/2024). 

Lalu, ketentuan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 dalam UU Pilkada. Pada Pasal 201 ayat (7), isinya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan 2024.

Selanjutnya, ketentuan tentang Pelantikan Serentak dalam UU Pilkada: Pasal 164A: (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. (2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode sebelumnya yang paling akhir. 

"Pasal 165: Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dengan Peraturan Presiden," sambungnya. 

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, kapan pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024 dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pemenuhan syarat usia pada masa pendaftaran pasangan calon?. 

Dalam kerangka hukum tersebut dapat diketahui bahwa pilkada terakhir adalah Pilkada 2020. Masa jabatan calon kepala daerah hasil Pilkada 2020, akan berakhir 31 Desember 2024. Maka dari itu, pelantikan serentak harus dijadwalkan pada 1 Januari 2025.

"Berdasarkan kerangka hukum dan analisis tersebut, disimpulkan bahwa: keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025," pungkasnya. (RRj)


Sabtu, 29 Juni 2024

Pusat Data Nasional Diretas, Tak Satu pun Bertanggungjawab

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Tidak ada satupun pejabat berwenang yang menyampaikan permintaan maaf dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini sangat disesalkan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. 

Menurutnya, situasi ini berkaitan dengan mental para pejabat di dalam negeri yang tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab jika tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 

"Itu yang sebetulnya kita sesalkan, ya. Ini persoalan mental kita sebagai bangsa, pejabat kita ini tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tupoksinya, ketika ada masalah kemudian mengatakan saya lah yang bertanggung jawab," kata Sukamta dalam diskusi daring, Sabtu (29/6/2024). 

Sukamta melihat, pemerintah baru meminta maaf hanya karena gangguan pelayanan. Diketahui peretasan itu mengakibatkan sejumlah sistem terganggu, termasuk sistem imigrasi.  Namun, tidak ada satupun yang menyatakan telah gagal menjalankan tugas negara yang diberikan. 

"Permintaan maaf pemerintah kan karena gangguan layanan bukan karena kegagalan dalam melaksanakan tugas.(Peretasan data ini) seperti kita sedang kalah perang siber," ucapnya. 

Lebih lanjut, Sukamta menilai pemerintah konyol luar biasa karena tidak melakukan pencadangan (backup) ketika mewajibkan data-data kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dipusatkan di PDN. 

Kekonyolan makin menjadi ketika anggaran kementerian/lembaga dipotong agar tidak membuat pusat data dan server sendiri menyusul sinkronisasi data ke PDN. Akibatnya ketika terjadi serangan siber, data tersebut justru akan hilang.

"Itulah masalahnya. Di dalam tata kelolanya itu pihak Kemkominfo tidak membuat keharusan untuk buat backup. Jadi menurut saya ini kekonyolan yang sangat luar biasa," jelas dia. 

Sebelumnya diberitakan, sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak. 

Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan. Namun, ia tak bisa memastikan kapan waktunya. 

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan. 

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola. "Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa. 

Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola. Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN. 

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya. (dbs/RRj)



Curi Barang Milik Penumpangnya Sendiri, Pegawai Lion Air Dibekuk Polisi

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Sejumlah pegawai maskapai Lion Air yang kedapatan melakukan aksi pencurian terhadap barang milik penumpang saat pesawat mengalami keterlambatan  untuk tujuan Makassar-Jakarta, berhasil ditangkap polisi. 

Wakapolres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Ronald Sipayung menuturkan pihaknya menangkap lima orang tersangka dengan masing-masing inisial AS (26), H (28), D (34), A (24) dan T (22). 

Menurutnya para pelaku didapati melakukan pencurian dengan modus pembobolan tas milik penumpang berinisial JS (26). 

"Berhasil mengamankan 5 orang pelaku. 5 org pelaku ini diamankan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Ronald dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, (28/6/2024).  

Ronald menuturkan aksi pencurian itu terjadi Bandara di compatemen pesawat Lion Air JT 703 rute Makasar - Jakarta yang terparkir di Bandara Sultan Hasanuddin, Minggu (26/5/2024) pukul 22.40 WIB. 

Menurutnya aksi pencurian terjadi saat maskapai Lion Air mengalami ketelambatan untuk tujuan Makassar-Jakarta.  Setelah itu, korban pencurian itu akhirnya berangkat dan tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

“Ini terjadi di dalam posisi jadwal keberangkatan pesawat saat mengalami penundaan jadwal keberangkatan pesawat selama 2 jam,” ujarnya. Lantas setelah pesawat mendarat di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta pelapor menuju konveyour untuk mengambil bagasi miliknya.  

Ternyata ada sejumlah barangnya yang telah hilang dengan kerugian ditaksir mencapai Rp41 juta.  Kemudian korban melaporkan ke Polres Bandara Soetta atas peristiwa pencurian yang dialaminya.

Kepolisian yang menerima laporan itu bergerak dan melakukan penyelidikan hingga pemeriksaan sejumlah CCTV. Pihak Polres Bandara Soetta pun berkoodniasi dengan Polsek kawasan Bandara Sulatan Hasanuddin dan Polres Maros untuk menangkap kelima pelaku pencurian tersebut. 

“Kita pelajari tentang proses ibu ini bourding. Tadi sudah disampaikan pak kasat, bahwa ada keterlambatan untuk berangkat. Nah itu tentu menjadi objek pemeriksaan kita secara mendatail. Termasuk orang-orang atau petugas yang melakukan proses untuk make up sampai dengan menggeser barang compatemen,” ujar Ronald.

“Kemudian dilakukan pendalaman sehingga pada akhirnya 5 orang pelaju ini bisa kita pastikan sebagai pelaku,” sambungnya. Ronald menyebut untuk barang bukti berupa 3 cincin emas belum sempat dijual. Sedangkan uang dolar singapura dan Amerika sudah terjual. 

Saat ini para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal Pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke 4 dengan ancaman paling lama tujuh tahun. (dbs/RRj)


Soft Launching Kota Lama Surabaya Diwarnai Sejumlah Paket Wisata


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya, Kamis (27/6). Soft launching dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Acara yang dilakukan di depan gedung Internatio, dibuka dengan hiburan musik tempo dulu dan teatrikal berjudul 'Pertempuran Tiga Hari' dari Komunitas Roodebrug Surabaya. 

Setelah dibuka, sejumlah paket wisata telah disiapkan Pemkot Surabaya untuk memanjakan para pengunjung. Dalam pengoptimalannya juga turut menggandeng komunitas di Kota Pahlawan.

Adapun paket wisata tersebut antara lain, penyewaan baju bertema Eropa untuk berfoto, sepeda listrik hingga paket wisata berkeliling kawasan Kota Lama menggunakan mobil Jeep kuno.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembukaan Kota Lama zona Eropa pengingat akan cerita sejarah yang terukir di Kota Surabaya. Terlebih, kawasan zona Eropa adalah saksi sejarah terbunuhnya Jendral AWS Mallaby di tangan arek-arek Suroboyo.

"Kota Lama ini akan membangkitkan tempat di Surabaya yang penuh cerita. Di sini ada mobil Jenderal Mallaby yang tewas di Surabaya dengan perjuangan arek-arek Suroboyo. Kita bisa mengenang Kota Lama dan mengenang heritagenya," kata Wali Kota Eri.

Alumnus ITS itu menyebut, Kota Lama zona Eropa kedepannya akan dijadikan tempat berkegiatan bagi anak muda di Surabaya. 

Pemkot Surabaya berencana menggelar sejumlah kegiatan, seperti lomba E-Sport, kompetisi menari dan juga disc jockey (DJ). "Pastinya, Kota Lama akan menjadi pusat kegiatan anak-anak muda. Kita akan menggelar lomba E-sport di tanggal 26 Juli, ada kompetisi dance dan DJ yang akan dilakukan di sini," jelas Eri.

Wali Kota Eri juga mempersilahkan, para pegiat komunitas untuk memaksimalkan potensi Kota Lama. Mereka boleh menggunakan kawasan Kota Lama untuk berkumpul ataupun berkegiatan.

"Silahkan Kota Lama digunakan, menjadi tempat berkumpul, berkegiatan dan lainnya. Mau membuat souvenir juga silahkan, saya ingin Kota Lama ini dimaksimalkan potensinya," imbuhnya.

Wali Kota Eri menerangkan, pengembangan dan penataan Kota Lama terus akan dilakukan, termasuk penataan tenant makanan. Street food dan coffee shop akan difokuskan di sepanjang Jalan Karet. 

"Ada tenan, tapi kita yang menentukan. Pemkot menyediakan tempat, nanti yang bergerak komunitas di Surabaya. Saya berharap ini menjadi tempatnya anak muda yang mengeluarkan kreasi, menjadi komunitas. Ayo los untuk anak muda," papar Eri.

Selanjutnya, penataan Kota Lama Zona Eropa juga akan terkoneksi dengan Kya-Kya dan Kampung Arab di Jalan KH Mas Mansyur. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah menyebut bahwa mulai hari ini, sejumlah paket wisata yang disediakan Pemkot Surabaya sudah bisa dinikmati oleh para pengunjung.

"Paket wisatanya akan aktif setiap hari dan bisa dinikmati mulai hari ini. Hanya saja nanti becak listriknya menunggu grand launching pada Rabu (3/7)," ujar Hidayat.

Hidayat menambahkan, paket wisata ditawarkan dengan harga beragam, seperti persewaan baju bertema Eropa mulai harga Rp35 ribu, berkeliling menggunakan becak kayuh dengan harga Rp20 ribu, dan berkeliling dengan mobil Jeep cukup membayar Rp45 ribu untuk waktu 45 menit.

"Kalau untuk paket wisata atau hiburan ini, kita bekerjasama dengan sejumlah komunitas. Kita sediakan tempatnya mereka yang mengisi," pungkasnya. 

Untuk diketahui, setelah menggelar soft launching, Pemkot Surabaya juga akan menggelar grand launching pada Rabu (3/7) mendatang. (rief/kp)


Kamis, 27 Juni 2024

Bantuan Pangan Beras 10 Kg. Dilanjutkan Hingga Desember

 


RADARMETROPOLIS, Buntok - Bantuan pangan beras 10 kg. dilanjutkan hingga Desember mendatang. Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Jokowi memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.

Dalam sambutannya, Jokowi menanyakan kepada penerima manfaat apakah mereka sudah menerima bantuan pangan dari Januari hingga Juni. Selain itu, Jokowi mengonfirmasi bahwa distribusi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan tersebut akan berlanjut hingga Desember.

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," kata Jokowi dikutip keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (27/6/2024).

Jokowi juga mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau nggak. APBN cukup nggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional. Sementara di Gudang Bulog Buntok ini terdapat stok beras 1.500 ton.

"Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup enggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," ungkap Jokowi.

Mengenai fluktuasi harga beras, Jokowi menjelaskan harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi. Hal tersebut disebabkan bencana kekeringan akibat gelombang panas.

"Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia," papar Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, terus berupaya menggenjot produksi agar naik sehingga harga beras turun. Namun, Jokowi pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.

"Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya (membuat) petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu nggak mudah," tutur Jokowi. (dt/RRj)




ASN yang Terlibat Judi Online Akan Dikenai Sanksi


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Dinkominfo akan melakukan pemantauan terhadap ASN yang terlibat dalam judi online. Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pemantauan dilakukan karena ASN adalah contoh bagi masyarakat. 

"Konsentrasi kita ke ASN sudah ada. InsyaAllah ada sanksi kalau ada ASN melakukan judi online. Karena, mereka ini (ASN) contoh untuk tidak melakukan. Di internal ada pemantauan yang dilakukan Dinkominfo," kata Eri, Rabu (26/6/2024)

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyebut, akan ada sanksi yang disiapkan bagi ASN yang terbukti melakukan judi online. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan mulai ringan hingga berat.

Sementara itu, untuk penerapan sanksi, akan dibentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) terlebih dahulu, mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan.

"Sanksinya akan kita tuangkan dalam Perwali. Kalau di dalam Undang-undang (UU) ASN sendiri ada macam-macam sanksinya. Ada penurunan pangkat, tidak bisa naik pangkat dalam beberapa tahun hingga pemecatan," ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta Dinkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi online yang ada di smartphone ASN dan siswa di Surabaya.

"Karena tidak menutup kemungkinan anak SMP ataupun SMA juga akan mudah terlibat. Kita sudah memerintahkan Dinkominfo, terutama untuk anak-anak dan ASN bagaimana memblokir situs judi online di setiap HP," jelasnya.

Cak Eri sapaan akrab Wali Kota Surabaya menambahkan, tidak menutup kemungkinan pemkot akan membentuk Satgas Judi Online untuk menekan angka kejadian di Kota Pahlawan. 

"Saya masih sampaikan kepada Kepala Dinkominfo untuk berkoordinasi dengan pihak lainnya, perlu atau tidak satgas. Karena Jawa Timur, kota besarnya Surabaya, kita akan koordinasikan untuk menyiapkan satgas," pungkasnya. (dbs)


Karyawan Koperasi Dibunuh Jasadnya Dicor di Bekas Kolam

 


RADARMETROPOLIS, Palembang - Seorang karyawan koperasi di Palembang Anton Eka Saputra (25) dibunuh saat menagih hutang, jasadnya dimasukkan ke bekas kolam lalu dicor dengan pasir dan semen.

"Dari informasi yang kami himpun korban yang merupakan seorang karyawan koperasi hendak menagih utang ke pelaku senilai Rp 10 juta," ujar Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihartono, Rabu (26/6/2024).

Namun saat ditagih oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban, namun ditolak.

"Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi, akhirnya pelaku kesal di situlah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban," katanya.

Jasad korban dikubur lalu dicor di distro 'Anti Mahal' di Jalan KH Dahlan blok D2 Maskarebet Sukarami yang merupakan milik pelaku Antoni (DPO). 

Satu pelaku berhasil diamankan setelah kepolisian menyelidiki keberadaannya. Pelaku yang diketahui inisial PS (23) ini berperan turut membantu pembunuhan. "Satu pelaku sudah kami tangkap. Dan dua nama lagi masih dalam pengejaran kami," tandasnya.

Jasmadi, Kuasa hukum keluarga korban mengatakan saat kejadian korban membawa uang puluhan juta. Namun kini uang tersebut belum diketahui berada di mana. 

"Tidak banyak (utang) mungkin kisaran Rp 10 juta. Nah terakhir kali juga korban ini minta transfer ke temannya, jadi posisi dia bawa Rp 30 juta. Tapi belum pasti totalnya karena di dalam tasnya adalagi. Kami belum tahu uang itu di mana," katanya, Rabu (26/6/2024). 

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah pergi menagih utang ke nasabah. Dikatakan Jasmadi, terungkap misteri hilangnya korban juga tak lepas dari keluarga rekan-rekan sesama karyawan koperasi.

Tiga hari berselang pasca keluarga membuat laporan kehilangan, ia mendapatkan rekaman CCTV toko bangunan di sekitar distro. 

"Di rekaman CCTV tersebut memang benar korban datang ke distro di hari Sabtu sekitar pukul 11.39 WIB. Rekaman CCTV itu kami serahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan," katanya.

Ditambah lagi distro tersebut tidak lagi buka semenjak korban hilang. Lalu rumah pelaku utama kosong dan nomor handphone-nya juga tidak aktif.

Dari situlah kecurigaan keluarga semakin kuat. "Kami hampir setiap malam nongkrong di depan distro ini dan tidak pernah buka sampai sekarang," katanya.

Terpisah, Kapolrestabes Palembang Pol Harryo Sugihartono membenarkan bahwa korban saat itu pergi menagih utang ke pelaku. "Utang pelaku ke korban Rp. 10 juta, kemudian saat jatuh tempo korban menagih. Pelaku mengatakan kalau uangnya belum ada," ujarnya.

"Pelaku malah ingin meminjam uang lagi korban namun ditolak. Itulah yang memuat Pelaku geram dengan korban," katanya menambahkan. 

Polisi berhasil menangkap satu dari tiga pembunuhan Anton. Menurut pengakuannnya, korban berhasil dieksekusi setelah ada satu diantara mereka yang menyamar jadi pembeli di distro milik pelaku Antoni. 

"Peristiwa pembunuhan ini seperti sudah disusun oleh pelaku utama. Sebab saat korban datang di TKP, pelaku lainnya menyamar sebagai pembeli. Jadi ketika korban sedang berbincang dengan pelaku utama, yang lainnya memukul korban," kata Harryo saat ditemui di TKP, Rabu (26/6/2024). 

Terhadap pelaku yang berhasil ditangkap itu, Harryo masih enggan menyebut identitasnya. Namun ia menjelaskan, peran pelaku itu yakni membantu dalam proses eksekusi korban.

"Jumlah pelaku diduga ada tiga orang. Satu berhasil ditangkap di Batam, perannya dia yang membantu memukul korban menggunakan besi saat korban datang ke distro," ujarnya. 

Terpisah, Kapolsek Sukarami, Kompol M Ikang Ade Putra menambahkan, posisi jenazah korban dicor di sebuah tempat bekas kolam kecil yang ada di belakang ruko distro.

"Iya dicor. Bentuk kolamnya persegi panjang. Sebagian dari kolam itu digunakan untuk mengecor jenazah korban," pungkasnya. (su/dbs/Rj)






Rabu, 26 Juni 2024

1.000 Anggota DPR-DPRD Main Judi Online Transaksinya Capai Rp. 25 M


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Ada sekitar 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online (judol). Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (26/6/2024). "Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang (anggota legislatif pusat dan daerah main judi online)," kata Ivan dalam paparannya.

Ivan membeberkan, dari 1.000 orang anggota legislatif itu terdiri dari anggota DPR RI, DPRD dan Sekretariat Kesekjenan. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan bahwa ada lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan.

"Jadi ada Lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka," ujarnya.

Ditambahkan, transaksi yang dilakukan oleh para legislator itu bisa tembus di angka Rp25 miliar secara keseluruhan. "Dan angkanya, angka rupiahnya hampir 25 miliar ya transaksi di antara mereka, dari ratusan sampe ada miliaran," tuturnya.

"(Ini) agregat keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau diliat perputarannya sampe ratusan miliar juga," katanya melanjutkan. (dbs)

DPR Minta Kominfo dan BSSN Jelaskan Serangan Siber PDN


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Gara-gara penjelasan Kominfo dan BSSN terkait gangguan server PDN beberapa waktu lalu dianggap kurang jelas, maka Komisi I DPR bakal memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis (27/6/2024). Kominfo dan BSSN diminta menjelaskan lebih dalam permasalahan gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware. 

"Jadi, Kamis insyaAllah kita akan panggil. Baik Kominfo dan juga BSSN. Jadi Menkominfo beserta perangkat, dan BSSN," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kepada wartawan, Rabu (26/6/2024). "Penjelasan pemerintah menurut kami belum utuh. Kemarin kan masih singkat. Perlu ada pendalaman untuk kemudian putuskan sikap kita seperti apa," pungkasnya.

Seperti diberitakan, server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024, sehingga menyebabkan beberapa layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. BSSN mengungkapkan insiden itu terjadi karena ulah Ransomware. 

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan telah berkoordinasi dengan Kominfo dan pihak lain dalam upaya Ppnanganan gangguan ekosistem Layanan Komputasi Awan Pemerintah, khususnya pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Hinsa Siburian mengatakan, dari insiden ransomware tersebut, BSSN menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB, sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan. 

Lalu, aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus filesystem penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan. File yang berkaitan dengan storage, seperti: VSS, HyperV Volume, VirtualDisk, dan Veaam vPower NFS mulai didisable dan crash.

Saat ini, sambung Hinsa, BSSN, Kominfo, Cyber Crime Polri, dan KSO Telkom-Sigma-Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence, atau bukti digital dikarenakan kondisi evidence yang terenkripsi akibat serangan ransomware tersebut.(RRj)

164 Wartawan Terlibat Judi Online, Transaksinya Rp.1 M Lebih

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Sebanyak 164 wartawan terlibat judi online, sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) transaksinya mencapai lebih Rp1,4 miliar. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

“Bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja di depan saya ini bahwa profesi wartawan, wartawan itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK dan transaksinya itu sampai dengan 6.899, jumlah uangnya Rp1.477.160.821 dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap,” lanjut Hadi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dia akan mengumumkan pegawainya yang terpapar judi online pada hari Kamis 27 Juni 2024.

“Saya sedikit saja yang pertama adalah hari Kamis nanti kita akan mengumumkan karyawan dari Kementerian kominfo yang juga terpapar, jumlahnya ada di Kominfo sendiri,” ujar Budi Arie.

Selain itu, dia juga menyoroti sebanyak 164 wartawan yang terpapar judi online. Dia pun mengingatkan agar orang-orang terdekatnya untuk memberikan edukasi agar tidak kecanduan judi online.

“Yang kedua, 164 wartawan bukan jumlah yang sedikit tolong ingatkan kalau yang masih pacaran tolong diingatkan, kalau yang sudah berumah tangga tolong lebih diingatkan lagi ya karena ini korban kita semua termasuk Kominfo. Nanti kita umumkan kamis berapa jumlahnya ya begitu aja adik-adik sekalian, tetap semangat lawan judi online ya,” pungkasnya. (RRj)


Selasa, 25 Juni 2024

Banggar DPR Setuju Program Makan Bergizi Prabowo Rp71 Triliun:

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Jika anggaran untuk makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp71 triliun, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku pihaknya menyetujui, karena menurutnya, hal ini tak menganggu anggaran.

"Rp71 triliun karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun disitu sudah ada bansos, subsidi dan kompensasi selama ini hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun, dan kini sekitar Rp570 triliun. Menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Politikus PDIP ini mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut. Hal tersebut, menjadi kewenangan pemerintah selanjutnya untuk menentukannya.

"Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kementerian Sosial apakah Kementerian Pendidikan apakah itu Kementerian Kesehatan itu kewenangan pemerintah," ungkap Said.

Dia pun menyebut, pihaknya juga akan terus mengawasi terkait program makan bergizi gratis yang menggunakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

"Betul, tapi kan di dalam memberikan keleluasaan itu kan tidak berarti DPR tidak mengawasi. Kan pengawasan itu melekat," tutur Said.

Sebelumnya, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

Sampai saat ini, dana APBN yang disepakati adalah Rp 71 triliun atau saya prediksi sebesar 1,83-1,91 (persen) dari APBN. Dana tersebut juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).

EVI 2024, Polda Jatim Dukung Peralihan ke Motor Listrik




RADARMETROPOLIS, Surabaya - Salah satunya dengan menggelar Mahameru Electric Vehicle Innovation (EVI) 2024 yang digelar Polda Jatim merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mengkonversi sepeda motor berbahan fosil menjadi sepeda motor listrik.

Menurut Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim AKBP Lukman Cahyono, sebanyak 50 peserta dari SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) mengikuti gelaran EVI 2024, Senin (24/6). Peserta tidak hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ajang EVI 2024 ini digelar hingga Rabu (26/6). Motor yang digunakan sudah layak jalan serta memiliki aspek keselamatan dan keamanan saat dikendarai.

Sebelum mengikuti ajang EVI 2024, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Bengkel PT Mitra Metal yang sudah terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ini untuk mempercepat pengalihan masyarakat agar cepat beralih ke kendaraan berbasiskan listrik. Lomba yang baru pertama dilaksanakan di antara seluruh jajaran Polda se-Indonesia," ucap Lukman dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Dikatakan Lukman, dari ajang EVI 2024 ini, hadiahnya semua motor yang dikonversi akan diuruskan surat-suratnya hingga tuntas dan bisa digunakan di jalan raya.

Lukman menjelaskan Subdit Rekiden Ditlantas Polda Jatim juga menerima jika ada masyarakat yang akan mengurus surat-surat kendaraan konversi ke listrik.

"Selama memenuhi beberapa syarat seperti bengkel yang mengubah konversi ini bersertifikasi dan perusahaan yang menyuplai mesin konversi 

terdaftar di Kementerian ESDM. Nantinya akan mengubah nomor mesin yang digunakan bukan lagi mesin motor fosil, namun menjadi mesin motor listrik," kata dia.

Sementara itu, General Manager PT Mitra Metal Bowo Sri Raharjo mengatakan tidak semua bengkel mendapatkan verifikasi untuk mendapatkan subsidi Rp10 juta dari pemerintah. Saat ini ada 28 bengkel yang sudah terverifikasi dari Kementerian ESDM.

Bowo menjelaskan untuk mesin motor listrik dipastikan sudah aman untuk digunakan di jalan. Karena pihaknya sudah melakukan uji coba sehingga aman untuk tidak terjadi korsleting hingga aman digunakan saat hujan. (dbs)




Angkutan Gratis untuk Pelajar di Bojonegoro

 


RADARMETROPOLIS, Bojonegoro - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro meluncurkan 29 angkutan gratis bagi pelajar. 

Kepala Dishub Kabupaten Bojonegoro Andik Sudjarwo mengatakan, terdapat 29 angkutan umum gratis yang bakal beroperasi. Angkutan itu akan beroperasi dari ujung ke ujung Kabupaten Bojonegoro.

“Sementara ini kami menyewa di Organda untuk armada yang digunakan khusus mengangkut pelajar,” kata Andik Sudjarwo, Selasa (25/6/2024).

Andik menerangkan ada empat rute angkutan gratis bagi pelajar itu, yakni jurusan Bojonegoro-Baureno, Bojonegoro-Padangan, Bojonegoro-Temayang, dan Kawasan Bojonegoro Kota.

Jurusan Bojonegoro Kota ini, kata dia, dengan jurusan Jalan MH Thamrin, HOS Cokroaminoto, Serma Abdullah, Panglima Polim, Untung Suropati, Diponegoro, Dr Cipto, Dr Wahidin, Teuku Umar, Kartini, Imam Bonjol, Mastrip, dan Jalan MH Thamrin.

Anggaran selama pelaksanaan angkutan pelajar gratis tahun 2024 itu bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR) Bank Jatim 2024. (dbs)



Firli Bantah Terima Rp 1,3 Miliyar dari SYL

RADARMETROPLIS.COM, Jakarta - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK), Firli Bahuri, menampik pengakuan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo alias SYL soal penyerahan duit sebanyak Rp1, 3 miliyar.

"Yang jelas itu penjelasan bohong serta tidak berdasar pada kenyataan yang sesungguhnya," ucap Ian Iskandar sebagai kuasa hukum Firli, Selasa, 25 Juni 2024. Bagi Ian, apa yang di informasikan SYL dalam sidang terpaut duit tersebut inkonsistensi. Kata ia, statment SYL merupakan bohong belaka. Ia memperhitungkan apa yang dicoba SYL bakal memperberat vonisnya dalam permasalahan dugaan gratifikasi serta pemerasan di Departemen Pertanian( Kementan).

"Banyak penjelasan pak SYL inkonsistensi dengan fakta serta saksi yang telah membagikan penjelasan serta berbeda. Terdapat cerita katanya Rp 50 Meter, terdapat cerita katanya Rp 800 juta serta terakhir Rp 500 juta. Yang jelas seluruh perihal itu telah diklarifikasi oleh pak Firli sewaktu pengecekan di Bareskrim. Tercantum pemberian duit pada kevin di GOR oleh ajudan pak SYL Panji, Kevin waktu itu lagi sakit Covid serta sempat dikonfrontir dengan Panji. Panji tidak ketahui serta tahu sama Kevin ajudan pak Firli," kata ia.

Lebih dahulu diberitakan, mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo alias SYL mengaku menyerahkan duit sebanyak Rp1, 3 miliyar ke Firli Bahuri dikala berprofesi Pimpinan KPK. Duit tersebut diberikan 2 kali ialah sebesar Rp 500 juta serta Rp 800 juta.

Perihal tersebut diampaikan SYL dikala jadi saksi mahkota dalam permasalahan pemerasan serta penerimaan gratifikasi di Kementan RI. SYL awal mulanya mengaku dirinya diajak berjumpa dengan Firli di GOR Bulu Tangkis, kawasan Jakarta Barat. Jadwal pertemuan dengan Firli Bahuri itu setelah itu bersinambung di rumah dinasnya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pak Firli cuma mengundang aku buat tiba ke GOR itu, buat melihat ataupun turut bermain bulu tangkis," kata SYL di ruang persidangan Majelis hukum Tipikor Jakarta, Senin 24 Juni 2024. (RRj)



Polisi Bekuk Dua Kurir Sabu di Tambaklangon


RADARMETROPLIS.COM, Surabaya - Dua orang kurir, DE (41) serta HF, (39) wanita, kakak Ipar dari DE ditangkap anggota Polsek Asemrowo Polres Tanjungperak Surabaya, sebab nekat mengedarkan serbuk haram tipe sabu-sabu.

Kompol Hegy Renata Kapolsek Asemrowo Surabaya lewat Kasihumas Polres Pelabuhan Tanjungperak Iptu Suroto berkata, dari kedua pelaku berhasil disita benda fakta 2 paket sabu dengan total berat 1, 856 gr.

“Pengungkapan permasalahan ini berawal dari terdapatnya laporan warga kepada anggota kami, terpaut terdapatnya peredaran sabu di wilayah Tambaklangon-Surabaya,” kata Iptu Suroto, kepada wartawan, (23/06/2024).

Iptu Suroto mengatakan, penangkapan dicoba pada Selasa 12 Juni 2024, sekira jam 06. 00 Wib. “Berdasar data tersebut Polisi melaksanakan pelacakan terhadap para pelakon,” jelas Iptu Suroto.

Sehabis mengenali keberadaan para pelakon, anggota Polsek Asemrowo langsung melaksanakan pengerebekan kemudian dicoba penangkapan.

“Kedua pelakon ini yang dikendalikan pengedar A yang masih kerabat. A ini suami HF ataupun kakak kandung DE,” jelas Iptu Suroto.

Suroto menjelaskan, DE serta HF mengaku mengirim sabu sesuai dengan perintah A yang di kala ini dalam pengejaran petugas. Sepanjang ini, DE mengelabui Polisi dengan menyamar selaku ojek online. Dia seolah-olah hendak mengantar barang, tetapi sebenarnya sabu-sabu.

“Kami lakukan penggeledahan di rumah pelaku serta menemukan 2 paket sabu dan barang bukti yang lain.,” cerah Iptu Suroto. Dikala ini pelakon beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Asemrowo untuk pengecekan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya kedua pelaku disangkakan dengan Pasal 114 ayat( 1) serta Pasal 112 ayat( 1) serta Pasal 132 ayat( 1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” pungkasnya. (RRj)

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Berantas Judi Online

 


RADARMETROPLIS.COM, Jakarta - Sebanyak 57, 3 persen masyarakat memperhitungkan pemerintah tidak sungguh-sungguh memberantas judi online (judol). Perihal ini terungkap dalam hasil telaah komentar terkini yang dirilis Litbang Kompas, Selasa( 25/ 6).

Telaah komentar tersebut dicoba terhadap 534 responden dari 38 provinsi lewat tata cara wawancara pada 18- 20 Juni 2024. Ada pula margin of error riset menggapai kurang lebih 4, 22 persen.

Dalam survei itu, Litbang Kompas pula menanyakan evaluasi responden soal Satuan Tugas( Satgas) Pemberantasan Judol yang dibangun Presiden Joko Widodo( Jokowi) pada Juni 2024 ini.

Survei menangkap optimisme masyarakat. Sebanyak 56, 6 persen responden meyakini pemerintah bisa memberantas judol dengan satgas tersebut. Sebanyak 39, 5 persen mengaku tidak percaya serta 3, 9 persen yang lain menanggapi tidak ketahui.

Terpaut langkah-langkah yang bisa dicoba buat pemberantasan judol, sebanyak 65, 5 persen melaporkan pemerintah dapat memblokir web serta aplikasi judol.

Sebanyak 33, 4 persen responden berkomentar pemerintah wajib mempertegas penegakkan ketentuan pidana untuk pemain judol. Kemudian, 30, 4 persen responden mau pemerintah menangkap pelakon ataupun pembentuk judol. Sedangkan itu, 17, 2 persen berkomentar pemerintah wajib membagikan rehabilitasi kepada pemain judol.

Kasus pemberantasan judol jadi polemik ketika Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy menganjurkan korban judol menemukan dorongan sosial( bansos).

Muhadjir menekankan pelakon ataupun pemain judol beserta bandar hendak senantiasa dihukum. Sedangkan yang diusulkan menemukan bansos merupakan keluarga yang terdampak imbas pelakon bermain judol. Muhadjir pula menegaskan keluarga yang menemukan bansos merupakan yang masuk jenis miskin.

Hasil telaah komentar Litbang Kompas menampilkan 71, 6 persen responden mengaku tidak sepakat dengan usulan tersebut. Sebanyak 25, 6 persen mengaku sepakat serta 2, 8 persen responden menanggapi tidak ketahui.

Lebih dahulu, PPATK mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia tidak main- main. Nominalnya apalagi telah menembus Rp600 triliun.

"Tahun ini saja( kuartal I 2024) perputaran transaksi telah menggapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi jika dijumlah dengan periode tahun- tahun lebih dahulu telah lebih dari Rp600 triliun perputaran transaksinya," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat( 14/ 6).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan( Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan terdapat 80 ribu pemain judol di Indonesia yang ditemukan berumur di dasar 10 tahun.

"Umur di bawah 10 tahun itu terdapat 2 persen dari pemain, totalnya 80 ribu yang ditemukan," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu( 19/ 6). Setelah itu, Hadi mengatakan ada 440 ribu pemain judi online yang berumur 10 tahun hingga 20 tahun.

Sedangkan pemain judi online yang berumur 21- 30 tahun sebanyak 520 ribu pemain. Kemudian, terdapat 1, 6 juta pemain judi online dengan rentang umur 30 hingga 50 tahun.

"Kemudian umur di atas 50 tahun itu 34 persen, itu jumlahnya 1. 350. 000. Ini rata- rata terdapat golongan menengah ke dasar yang jumlahnya 80 persen dari jumlah pemain 2, 37 juta tersebut," kata ia. (RRj)


Kamis, 20 Juni 2024

Hasto Diperiksa Bukan Karena Vokal Mengkritik Istana

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah upaya pencarian buron kasus dugaan suap Harun Masiku, bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana. Hal itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 20 Juni 2024.

Belakangan memang santer isu di berbagai media mengenai dugaan pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto gara-gara yang bersangkutan terlalu vokal mengkritik kebijaksanaan pemerintah.

“Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ (karena vokal mengkritik),” kata Moeldoko. Dia menilai pemeriksaan Hasto, yang merupakan SekJen PDI-P lantaran ada pertimbangan hukum dari penyidik.

“Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin, yang menjadi pertimbangan dari KPK,”ujarnya.​​​​​​​

Moeldoko pun mempertanyakan saat ditanya ada tidaknya arahan dari Istana untuk memproses hukum Hasto Kristiyanto berkaitan dengan pencarian Harun Masiku. “Arahan apalagi?” tanya Moeldoko. (RRj)

80 Ribu Anak Usia di Bawah 10 Tahun Jadi Pemain Judi Online

RADARMETROPOLIS, Jakarta - Tak hanya orang dewasa dan remaja yang kecanduan judi online, ternyata anak-anak di bawah usia 10 tahun pun sudah ikut-ikutan bermain judi online. Jumlah pun juga tak main-main, jika didasarkan data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen yang diperkirakan mencapai 80 ribu anak.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring, Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Menurut Hadi, saat ini data demografi pemain judi online mencapai 2,37 juta. "Sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi," katanya.  

Menko Polhukam itu menambahkan, pecandu judi online dari anak-anak usia 10-20 tahun sebanyak kurang lebih 440 ribu orang (11 persen). Sementara usia 21 tahun sampai 30 tahun ditaksir mencapai 520 ribu orang atau 13 persen.

"Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40 persen, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34 persen itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80 persen dari jumlah pemain 2,37 juta," kata Hadi.

Ia mengatakan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara Rp 10 ribu sampai Rp 100 ribu. Sedangkan untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas mencapai Rp 100 ribu sampai Rp 40 miliar.

"Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara Rp 100 ribu sampai Rp 40 miliar," kata dia.

Untuk itu, Satgas telah menetapkan sejumlah langkah dalam dua pekan ke depan untuk memberantas praktik judi online. Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut di antaranya, Kemenko Polhukam, TNI, Polri, PPATK, Kementerian Kominfo, BSSN, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto juga menyebut akan mengerahkan Bhabinkamtibmas Polti dan Babinsa TNI dalam operasi pemberantasan praktik judi online di masyarakat.

Ia mengungkapkan setidaknya terdapat dua tugas utama dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk itu. Namun, pihak yang berada garda terdepan dalam tugas tersebut adalah Bhabinkamtibmas Polri. Alasannya, ungkap dia, karena para pelaku menyasar lapisan terbawah masyarakat.

Tugas pertama, adalah untuk menindak para pelaku jual beli rekening terkait judi online. Hadi menjelaskan Satgas akan melakukan penindakan terhadap praktik jual beli rekening terkait judi online. Jual beli rekening tersebut, modusnya pelaku datang ke desa-desa. Setelah itu mereka akan mendekati korban.

Setelah itu, pelaku akan membukakan rekening secara online. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku kepada pengepul.

Jumlahnya, bisa mencapai ratusan rekening. Oleh pengepul, rekening-rekening tersebut dijual ke bandar-bandar. Kemudian oleh bandar, rekening-rekening itu kemudian digunakan untuk transaksi judi online.

Untuk itu, ia meminta kepada Wakabareskrim termasuk Wadan Puspom TNI membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Selain itu, ia juga meminta Wadanpuspom TNI melaporkan kepada Panglima TNI agar segera dibuatkan radiogram dan Wakabreskrim juga 

membuatkan radiogram agar Babinsa Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia bisa melaksanakan tugas tersebut.

"Adalah melindungi masyarakat dengan cara, siapa pelakunya itu segera ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian. Khususnya untuk jual beli rekening," kata dia.

Tugas kedua, Satgas juga akan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa terkait dengan game online. Modus judi online terkait game online tersebut, adalah pemain judi online membeli pulsa atau top up di minimarket-minimarket. Sasaran operasi Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi.

Karena tidak semua layanan top up pulsa di minimarket digunakan untuk permainan judi online. Namun Satgas dapat mendeteksi apabila digunakan untuk judi online melalui kode virtual atau account tersebut. Untuk itu Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menjadi garda terdepan untuk melakukan pengecekan dan penutupan.

"Dan terdepan adalah Polri dalam pelaksanaannya nanti secara demografi di mana saja yang paling banyak nanti dari Kepala PPATK akan memberikan data tersebut. Sehingga sasarannya tepat. Langsung kepada minimarket-minimarket yang jual top up," kata dia. Hadi menegaskan tidak semua anggota TNI Polri terlibat dalam judi online.

Namun pimpinan TNI dan Polri sudah memiliki data terkait anggotanya yang diduga terlibat permainan judi online. Mereka yang terindikasi terlibat, tidak akan dilibatkan dalam operasi Satgas tersebut. "Pimpinan TNI Polri sudah mengetahui datanya siapa-siapa saja yang main judi online, tentunya mereka tidak dilibatkan."

"Justru Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang akan diberikan pelatihan sebentar bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening dan modus-modus isi ulang itu akan diberikan satu briefing singkat. Dan tentunya saya sampaikan sekali lagi yang di depan itu adalah kepolisian," kata dia. (RRj)





Sebelum Tewas Dikeroyok, Bos Rental Sudah Lapor Polisi

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Pengusaha rental mobil asal Jakarta berinisial BH (52) yang tewas dikeroyok saat hendak mengambil kendaraan rentalnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pernah membuat laporan polisi soal kehilangan mobil ke Polres Metro Jakarta Timur. Tetapi seperti diutarakan  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, ada langkah-langkah dan prosedur yang harus dilalui setiap laporan sebelum akhirnya ditindaklanjuti.

"Perlu diketahui, dari suatu laporan peristiwa, adanya laporan pengaduan atau laporan polisi yang diterima, tentu ada kewenangan secara administratif yang harus dilakukan langkah-langkah, jadi tidak bisa serta-merta," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6/2024). 

"Dan kecepatan untuk menindaklanjuti di bidang operasional untuk penindakan dan penegakan hukum itu ada langkah-langkah yang harus diikuti secara prosedural," ucap dia.

Menurut Trunoyudo, setelah menerima laporan, penyidik juga melakukan analisis hingga mengumpulkan bukti terkait tindak pidananya. Oleh karena itu, kecepatan penanganan setiap laporan bisa berbeda. 

"Tentunya tergantung, kembali lagi, ketika dilakukan analisis setiap laporan tentu disertai alat bukti ya, baik itu administratif ataupun alat bukti lainnya ya di luar surat dan lain-lain, ini menjadi bagian untuk kerja sama antara pelapor dan juga kepada penyidik," ujar Trunoyudo. 

Selain itu, Trunoyudo menekankan pentingnya koordinasi antara pelapor maupun polisi dalam suatu kasus. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan duka cita atas tewasnya korban BH saat sedang mengambil mobil rentalnya di Pati. Terkait kasus pengeroyokan ini, Trunoyudo mengatakan, Polda Jawa Tengah langsung bergerak dan menetapkan tersangka.

"Teman-teman mengikuti, ikuti saja, karena Polda Jawa Tengah sudah respons lebih cepat untuk melakukan langkah-langkah dan tentunya sekali lagi kami memgimbau agar setiap langkah-langkah yang dilakukan harus melapor kepada pihak kepolisian setempat," ujar dia. 

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyebut, BH memang sempat membuat laporan polisi soal kehilangan mobil. Terkait laporan ini, Polres Jaktim juga sudah memeriksa dua orang. "Laporan yang dibuat BH dilakukan pada 21 Februari 2024. 

Saksi yang diperiksa dua orang, yakni korban dan salah satu karyawannya," kata Nicolas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2024).

Kendati demikian, Nicolas tidak menyebutkan secara rinci penyewa yang dilaporkan dan sejak kapan mobil tersebut disewa dan dinyatakan hilang. 

Menurut Nicolas, pihaknya juga telah mengerahkan sejumlah personel ke Pati untuk membawa pulang mobil BH yang dilaporkan hilang. "Sudah, empat anggota kami sudah berangkat ke Pati," ucap dia. 

Dikeroyok massa gara-gara diteriaki maling 

Kejadian ini bermula ketika BH bersama dengan tiga temannya SH, AS, dan KB ingin mencari mobil rental yang hilang di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (6/6/2024). 

Setibanya di lokasi, mereka menemukan mobil itu dan langsung mengambilnya dengan kunci cadangan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

Namun, nasib nahas justru menimpa BH bersama rekannya karena diteriaki maling oleh warga sekitar. Mereka menjadi bulan-bulanan warga hingga BH tewas dan aksi pengeroyokan itu pun viral di media sosial. 

Kini, empat orang berinisial EN (51), BC (37), AG (34), dan M (37) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pati bersama Polda Jawa Tengah. (RRj)


Mobil Kepala Dinas hingga Camat Surabaya Diganti Jadi Mobil Listrik

 


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai langkah mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil diwujudkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk mengganti kendaraan dinas konvensional ke kendaraan listrik. Total 70 unit kendaraan bertenaga listrik yang sedang disiapkan pada tahap awal ini. 

"Mobil kepala dinas dan mobil camat itu diganti semua, anggaran Rp 6 miliar itu untuk 70 unit mobil listrik," kata Eri di Surabaya, Kamis (20/6/2024). 

Pemkot Surabaya memilih menggunakan skema sewa ketimbang beli baru karena dirasa lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk biaya perawatan.

Selain itu, penggunaan sistem sewa ini juga mempertimbangkan perkembangan harga kendaraan listrik dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Kalau kendaraan itu semakin bertambah tahun harganya turun. Kalau pakai sewa biaya perawatan murah karena bukan di kami, makanya ketika dihitung lebih murah," ujarnya.

Ke depannya Pemkot Surabaya siap memperbanyak penggunaan transportasi elektrik dengan catatan kendaraan dinas konvensional sudah sepenuhnya terlelang. "Kalau lelangnya selesai kami tambah lagi unitnya," tuturnya.

Selain itu, Eri menjelaskan pembangunan fasilitas stasiun pengisian daya sudah dikoordinasi bersama PLN. "Tempat pengisian daya kami sudah kerja sama dengan PLN, nanti dibangun di balai kota," ucap dia.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Syamsul Hariadi mengatakan pengadaan mobil listrik yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui regulasi itu, kata Syamsul, pengadaan bisa melalui sistem pembelian, sewa, dan konversi. "Yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya saat ini meliputi konversi, sementara ini sepeda motor," ujar dia.

Lebih lanjut, pemkot pun kini sedang melaksanakan survei harga sewa kendaraan listrik. "Kami koordinasikan juga kelengkapannya, seperti tempat pengisian daya, karena di kantor-kantor juga harus tersedia," katanya. (dbs)


Minggu, 16 Juni 2024

Pelari Meninggal Mendadak di Jalan Bubutan Surabaya

 


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Seorang pelari ditemukan meninggal dunia mendadak di Jalan Bubutan, Surabaya, pagi hari Sabtu (15/6/2024). Kepala BPBD Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, korban berinisial SKW (39) asal Rungkut Permai ditemukan sekitar pukul 06.33 Wib. Saat petugas datang tak ditemukan satu pun identitas dari SKW. 

“Petugas tiba di lokasi untuk pasien sudah tergeletak di pinggir jalan, kondisi MD (Meninggal Dunia), identitas tidak ada,” kata Hebi dalam keterangannya, Sabtu (15/6/2024).

Hebi menambahkan bahwa petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan dan penanganan awal. Setelah dilakukan pengecekan ternyata kondisi SKW sudah meninggal.

“Setelah itu dilakukan olah TKP oleh Inafis Polrestabes Surabaya, lalu dibawa ke kamar jenazah RSU DR Soetomo Surabaya dengan ambulan Dinas Sosial Kota Surabaya,” katanya.

Sejauh ini belum diketahui apa penyebab pelari tersebut meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan. (dbs)

Razia Satpol PP Surabaya & BNN, Temukan 2 Pengguna Narkoba

 


RADARMETROPOLIS, Surabaya - Satpol PP Kota Surabaya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar razia Rekreasi Hiburan Umum (RHU), pada Jumat (14/6) hingga Sabtu (15/6) dini hari. Razia gabungan tersebut menyasar dua lokasi RHU di wilayah Surabaya Timur. Dari dua lokasi tersebut, ratusan orang dilakukan tes urine (screening) oleh BNN dan dua diantaranya dinyatakan positif narkoba.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Yudhistira mengatakan, pihaknya menggelar giat razia RHU tak hanya menyasar pada penyalahgunaan narkotika saja, namun juga melakukan pengawasan anak-anak di bawah umur. 

Tujuannya, sebagai upaya pengawasan tempat-tempat hiburan malam yang rawan akan penyalahgunaan narkotika, serta guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yudhis menjelaskan, pihaknya bersama petugas gabungnan awalnya melakukan pengecekan kartu identitas para pengunjung, yakni KTP. 

“Untuk para pengunjung yang tidak membawa kartu identitas, dan anak dibawah umur, kita berikan edukasi kepada mereka dan juga kepada management RHU perihal kartu identitas dan usia dibawah umur,” jelas Yudhistira, Sabtu (15/6).

Bagi para pengunjung yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas dalam bentuk fisik maupun bukti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Disdukcapil), maka akan dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya untuk menjalani pendataan lebih lanjut. 

“Dibawa kantor Satpol PP, disana mereka didata dan kami juga turut memanggil orang tua mereka dengan membawa bukti berupa KTP atau Kartu Keluarga,” kata Yudhistira. 

Yudhis mengatakan, hasil razia pada lokasi RHU pertama, yakni wilayah kecamatan Tenggilis Mejoyo, terdapat enam anak di bawah umur.

“Kami temukan enam anak dibawah umur, serta satu orang tidak membawa kartu identitas,” ujar Yudhistira. 

Dirinya menambahkan, pada lokasi kedua, yakni wilayah kecamatan Mulyorejo petugas mendapati satu orang tidak membawa KTP. “Ada satu orang pengunjung tidak membawa KTP, untuk yang dibawah umur nihil,” imbuh Yudhistira. 

Sementara itu, pada razia RHU tersebut juga dilakukan tes urine yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya, guna mengidentifikasi adanya penggunaan narkoba. 

Dr Singgih Widi Pratomo, selaku Humas BNN Kota Surabaya menuturkan, test urine (screening) di dua tempat RHU telah dilaksanakan sebanyak pada 137 orang. Di lokasi pertama, sebanyak 75 orang serta pada lokasi kedua ada 62 orang. 

“Kami temukan di lokasi pertama, satu orang positif metampetamin dan amphetamin, satu orang positif metampetamin, serta dua orang positif benzodiazepine, yang mana benzodiazepine itu obat dari resep dokter, sehingga yang kami amankan di BNN Kota Surabaya yang positif narkotika, yaitu dua orang pengunjung,” kata Singgih.

Lebih lanjut, Singgih menuturkan, di lokasi kedua, petugas menemukan hasil tes urine satu pengunjung dengan hasil positif benzodiazepine. 

“Untuk lokasi kedua, satu orang kami temukan mengonsumsi benzodiazepine, yang mana pegunjung mengonsumsi obat penenang tersebut dari dokter spesialis jiwa,” imbuhnya.

Selanjutnya, Singgih mengatakan, kedua pengunjung yang kedapatan positif mengonsumsi narkoba akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

“Untuk pengunjung yang kami amankan ini, akan kami lakukan pemetaan untuk pengembangan untuk pemutusan jaringan narkotika,” kata Singgih. 

Singgih mengatakan, razia ke tempat RHU tersebut akan dilakukan secara berkala dibeberapa RHU di kota Surabaya. "Ini akan dilakukan secara berkala, sebagai bentuk upaya pencegahan terutama terkait dengan pelaksanaan P4GN yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Kota Surabaya,” pungkasnya.

Dalam razia tersebut, Satpol PP Surabaya berkolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Garnisun Tetap (Gartap), Polrestabes, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). 

Serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, DPM-PTSP Jawa Timur, DLH Jawa Timur, Disbudpar Jawa Timur serta Dinkopdag Jawa Timur. (rif/moljatim)





Dilarang Main HP Siswa SMA Tewas Gantung Diri


RADARMETROPOLIS, Blitar - Dilarang main HP oleh orang tuanya karena kecanduan game online, San (17) siswa SMA nekat menggantung diri. San ditemukan meninggal dalam kondisi tergantung di bawah tangga lantai dua rumahnya, di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (15/6/2024).

Sehari sebelum kejadian tragis ini, orang tua SAN menyita ponsel milik remaja tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Blitar, Iptu Heri Irianto, menjelaskan bahwa SAN pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya setelah mereka pulang dari Kota Blitar. “Diketahui pertama kali oleh kedua orang tua korban yang baru tiba dari Kota Blitar,” ujar Heri kepada wartawan, Sabtu petang.

Diduga SAN nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri menggunakan kabel listrik. Berdasarkan keterangan orang tua korban, selama ini SAN sering mengurung diri di kamarnya untuk bermain game online. Agar sang anak tidak terus menerus mengurung diri dan bermain game online, orang tuanya pun menyita ponsel SAN pada Jumat (14/6/2024).

“Berdasarkan keterangan orang tua korban, memang korban kecanduan game online. Bukan judi online,” ujarnya. Ia menambahkan, kuat dugaan peristiwa itu terjadi akibat penyitaan telepon pintar korban oleh orang tuanya. Heri juga membenarkan bahwa korban hidup dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup.(kp/tri/rj)


Nyamar Jadi Penjual Bubur, Belum Sempat Ngebom Keburu Diringkus Densus

RADARMETROPOLIS, Jakarta - Selain menangkap terduga teroris berinisial AAR yang sehari-hari bekerja sebagai penjual bubur sumsum, Densus 88 Anti Teror juga menggeledah rumah kontrakan pria terduga teroris itu di Dusun Kamojing Barat, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (15/6/2024) 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, AAR ditangkap karena sudah merencanakan aksi teror bom. "Ditangkap atas perencanaan aksi teror menggunakan bahan peledak," ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Sabtu (15/6/2024).

Trunoyudo menjelaskan dari tangan AAR disita sejumlah barang bukti yang diduga merupakan bahan pembuatan bom. "Turut diamankan juga beberapa komponen elektronik dan bahan peledak yang akan digunakan oleh tersangka dalam melakukan aksi teror," ungkapnya.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh AAR rupanya bukan yang pertama kali. Ia sudah pernah 2 kali ditangkap terkait perkara ini. "AAR juga merupakan residivis kasus terorisme di tahun 2011 dan 2018," beber Trunoyudo.

AAR ditangkap saat Densus 88 Anti Teror menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (15/6/2024).

Dari hasil pemeriksaan, ia diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme ISIS. Saat ini, AAR masih diperiksa secara intensif.

Ketua RT setempat, Rohadi, mengaku tidak mengenal penghuni kontrakan tersebut karena sulit dimintai identitas. Warga hanya mengenalnya berjualan bubur sumsum.

"Kita tahunya sehari-hari jualan bubur sumsum pakai motor," katanya. "Kalau pagi setengah tujuh udah mangkal sampe jam 10.00 WIB. Nah sorenya dari jam 2 sampai sore. Sehari dua kali," ucap Rohadi.

Sementara Ketua RW setempat, Rawan, mengatakan pria yang diduga ditangkap Densus itu baru menempati kontrakan sekitar sebulan lalu.

"Ke sini pas tanggal 12 Mei 2024. Waktu itu istri bilang ada orang yang lagi jalan-jalan, lihat kontrakan, ada mau ngontrak. Pindahnya dari mana juga gak tahu," ujar Rawan. (wk/rrj)


 

Sudah Diblokir 5000 Rekening, Tapi Ada Modus Jual Beli Rekening Judi Online

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Angka judi online masih terus meningkat meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sudah memblokir 5.000 rekening berkaitan dengan judi online. Hal ini dikarenakan ada modus jual beli rekening judi online

"Ya memang, jadi upaya yang dilakukan oleh Kominfo dan di situ juga ada regulator OJK itu memang kita terus lakukan pemblokiran, tapi memang seolah-olah bertemu terus ini. Wah, angkanya kok semakin meningkat ya, tapi sebenarnya sudah banyak ditekan, dicegah, gitu ya," kata Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah dalam diskusi daring, Sabtu (15/6/2024).

"Selain itu, memang demand yang tinggi oleh masyarakat terhadap judi online yang ada ini, dan juga masih ditemukan orang menjual rekening, ini juga salah satu," sambungnya.

Saat ditanya apakah modus beli rekening ini dipakai untuk mengendalikan judi online atau hanya meminjam nama pemilik rekening, Natsir tidak menjelaskan rinci. Dia hanya mengatakan bahwa modus operandi pelaku judi online beragam. "Ya macam-macam dari modus operandi oleh pelaku, khususnya bandar judi yang ada ini," jelas Natsir.

Terkait pemblokiran 5.000 rekening yang dilakukan PPATK, sejauh ini tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes. Natsir menyebut, saat ini 5.000 rekening yang diblokir itu sedang ditindaklanjuti oleh penyidik.

"Sejauh ini enggak ada keberatan atas blokir yang dilakukan. Selalu yang kita blokir kan indikasinya kuat ya. Selanjutnya diserahkan, nanti penyidik bisa memperpanjang blokir, penyidiklah yang cari alat bukti dari hasil analisis yang dilakukan PPATK," ujar Natsir.

Natsir Kongah sebelumnya menyebutkan ada temuan perputaran uang judi online mencapai angka Rp600 triliun pada kuartal pertama tahun 2024.

"Di semester satu ini disampaian pak kepala Pak Ivan menembus angka Rp600 triliun lebih pada kuartal pertama pada 2024," ujar Natsir dalam diskusi daring tersebut. 

Menurut Natsir, angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021 terdeteksi perputaran judi online hanya Rp57 triliun. Lalu meningkat menjadi Rp81 triliun pada 2022, dan melonjak pada tahun 2023 menjadi Rp327 triliun. "Dari angka-angka akumulasi perputaran judi online ini dari waktu ke waktu terus meningkat," kata Natsir.

Natsir mengungkapkan bahwa temuan terkait judi online adalah yang terbesar dibandingkan keseluruhan laporan transaksi keuangan yang diterima PPATK, termasuk korupsi.

"Itu (judi online) sampai 32,1 persen. Kalau misalnya penipuan di bawahnya ada 25,7 persen. Lalu kemudian tindak pidana lain 12,3 persen, korupsi malah 7 persen," pungkas Natsir. (dbs)

Korban Judi Online Jangan Diberi Bansos, Berjudi Itu Pilihan Pelaku

 


RADARMETROPOLIS, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya opsi pemerintah untuk menjadikan korban judi daring atau online penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat dan perlu dikaji ulang. Karena  bansos yang diberikan kepada pejudi berpotensi digunakan kembali untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.

"Kita juga harus konsisten ya, di satu sisi kita memberantas tindak perjudian salah satunya adalah melakukan langkah-langkah preventif, di sisi yang lain harus ada langkah disinsentif bagaimana pejudi justru jangan diberi bansos," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Dia menekankan tidak ada istilah korban dari judi daring, ataupun kemiskinan struktural akibat dampak judi daring, karena berjudi merupakan pilihan hidup pelakunya.

Berbeda dengan pinjaman daring (pinjol), kata dia, di mana terdapat sejumlah penyedia layanan yang melakukan kecurangan, dan menyebabkan penggunanya tertipu lalu menjadi korban.

"Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka? tentu ini logika yang perlu didiskusikan. Kalau tahu uangnya terbatas untuk kepentingan bansos, prioritaskan justru orang yang mau belajar, orang yang mau berusaha, orang yang gigih di dalam mempertahankan hidupnya, tetapi karena persoalan struktural dia tidak cukup rezeki. Ini yang kita intervensi, jangan sampai kemudian itu enggak tepat sasaran," ujarnya.

Menurut Niam, pemerintah tak perlu melakukan tindakan restoratif kepada para pelaku tindak pidana perjudian, karena seseorang melakukan perjudian dalam keadaan sadar, tidak seperti pada kasus penyalahgunaan narkotika yang bisa jadi dipengaruhi hal yang lain.

Adapun secara khusus, dia mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi daring, melalui pembentukan satuan tugas guna memberantas tindak pidana tersebut.

"Dalam melakukan tindakan pencegahan dan juga penindakan hukum secara holistik, jangan tebang pilih, karena ada juga platform digital yang sejatinya dia bergerak kepada perjudian online, tetapi dibungkus dalam bentuk permainan dan sejenisnya. MUI secara khusus memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memberantas tindak perjudian melalui Satgas Judi Online," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar korban judi daring masuk ke dalam penerima bansos. (13/6/2024).

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos," katanya. (dbs) 


Sabtu, 15 Juni 2024

Trauma Berat, Polwan yang Bakar Suami Diperiksa Kejiwaannya



RADARMETROPOLIS, Surabaya - Briptu Fadhilatun Nikmah (FN), Polwan yang membakar suaminya sesama polisi, Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) masih terus diperika Unit Renakta Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Kini sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan karena kondisinya trauma berat pasca kejadian membakar suaminya.

Briptu RDW sendiri meninggal dunia dengan luka bakar 90 persen. Peristiwa pembakaran terjadi di rumah asrama polisi Kota Mojokerto Sabtu 8 Juni 2024.

Tersangka nekat membakar suaminya karena merasa jengkel uang belanja yang seharusnya untuk keperluan keluarga dibuat untuk bermain judi game online.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, penyidik Unit V Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Briptu FN. Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka.

Saat ini, tersangka mengalami trauma pasca kejadian pembakaran terhadap suaminya hingga meninggal dunia dengan luka bakar 90 persen pada tubuh korban yaitu Briptu RDW.

Tersangka Briptu FN menikah dengan Briptu RDW sudah 5 tahun dan mempunyai tiga orang anak.

Seperti pernah diberitakan, Briptu FN pada Sabtu 8 Juni 2024 pada pukul 9 pagi melakukan pengecekan ATM milik suaminya yang juga anggota polisi berdinas di Polres Jombang. Kemudian, melihat isi saldo yang didapati bahwa gaji ke-13 berkurang.

Mengetahui hal tersebut, tersangka menghubungi suaminya untuk mengklarifikasi terkait sisa uang yang berkurang. Sesampai di rumah terjadi cekcok hingga berujung pembakaran.

Tersangka nekat membakar suaminya karena merasa jengkel uang belanja yang seharusnya untuk keperluan keluarga dibuat untuk bermain judi game online. (rrj)