Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Pakde Karwo: UMKM Fokus Penting Pemerintahannya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki 3 faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi krisis.

Jokowi Berangkatkan Kirab Santri ke Istighosah

Kirab yang dilakukan para santri merupakan implementasi perjuangan dari para santri terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari tangan penjajah.

Kasal: Sea Power Jaga Kelangsungan Masa Depan NKRI

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM mengatakan bahwa sumber daya laut sebagai sumber masa depan Indonesia harus diberdayakan dengan pembangunan maritim dengan konsep sea power.

Ratusan Miliar DD Tahap III Sumenep Terancam Hangus

Dana Desa Tahap ke-3 untuk seluruh desa di Sumenep terancam hangus. Hal ini karena seluruh pemerintahan desa di kawasan paling ujung Pulau Madura itu tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mencairkan dana ratusan miliar tersebut.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Jumat, 14 Desember 2018

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut, Surabaya Terapkan Denda Rp 250 Ribu


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pansus DPRD Kota Surabaya terus mengebut pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini nantinya akan menghukum setiap orang yang merokok sembarangan dengan denda sebesar Rp 250 ribu.

Ketua Pansus, Junaedi, Jumat (14/12/2018) memprediksi bahwa pembuatan perda tersebut akan tuntas dalam waktu kurang lebih tiga bulan ke depan. Ini karena peraturan masa kerja Pansus adalah 60 hari.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kota Surabaya sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok. Hal ini menurutnya karena ada beberapa alasan khusus.

"Pertama, ada banyak kota kota lain di Indonesia, yang ukurannya lebih kecil dari Kota Surabaya saja, punya aturan itu. Kenapa kita tidak punya? " ujarnya.

Kedua, Surabaya adalah Kota Layak Anak. “Masa iya, merokok yang notabene asapnya berbahaya, boleh dengan bebas dilakukan di ruang-ruang publik? " tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya itu.

Nantinya beberapa areal yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok diantaranya adalah tempat-tempat perkantoran dan kantor pemerintahan atau pelayanan publik serta sekolah. Beberapa hal terkait saat ini ikut digodok dengan matang oleh Pansus.

"Kita terus kaji beberapa hal. Termasuk soal ketersediaan ruang merokok di kawasan-kawasan yang nantinya ditetapkan tanpa rokok, " ungkap politisi Partai Demokrat itu. (rie)

Politik Biaya Tinggi, KPK Gandeng Unair Gelar Diskusi Cari Solusi


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik, Kamis (13/12/2018). Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, KPUD, dosen, partai politik, dan mahasiswa tersebut diselenggarakan KPK untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. KPK menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam penyelenggaraan diskusi yang membahas permasalahan politik biaya tinggi itu.

Diskusi publik yang dilakukan di Aula Amerta Universitas Airlangga itu mengundang pembicara, antara lain Moch. Nurhasim SIP, MSi (peneliti utama di Pusat Penelitian Politik -P2P- LIPI), Prof. Kacung Marijan (Fisip Unair), Taufik Rachman, PhD, (FH Unair), Dr. Dwi Windyastuti (Fisip Unair), dan dimoderatori oleh Iqbal Felisiano, SH, LLM.

Diskusi publik pencegahan korupsi di sector publik tersebut dilatarbelakangi keadaan bahwa untuk bisa menduduki posisi jabatan tertentu, baik itu partai politik/ walikota/ presiden atau calon pejabat lainnya harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Mulai dari proses pendaftaran, kampanye, dan proses-proses lainnya. Partai politik juga harus menjalankan kaderisasi, program kerja, dan kegiatan parpol yang mengeluarkan banyak uang.

Seseorang yang mau nyalon tanpa politik uang saja sudah keluar banyak uang. Sehingga, kebanyakan parpol di Indonesia memikirkan dua hal berikut ini. Pertama, bagaimana mereka terpilih kembali. Kedua, bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kedua hal itu menjadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dalam menjalankan jabatannya.

Oleh sebab itu diperlukan manajemen dan sistem yang logis untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia.

Giri Suprapdiono selaku direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa diperlukan apresiasi kepada pejabat publik dengan memberikan gaji yang logis sehingga mereka dapat menjaga integritas.

"Seperti di KPK misalnya. KPK tidak mau dijadikan sebagai PNS. Gaji penyidik KPK minimal dua puluh juta. Sehingga kami terus berupaya untuk menjaga integritas dan profesional. Selain itu diperlukan manajemen yang logis terutama terkait masalah keuangan untuk mengelola parpol," papar Giri Suprapdiono.

Sementara itu Moch. Nurhasim mengatakan terdapat empat persoalan integritas partai politik. Keempat persoalan itu adalah ketiadaan standar etik partai, tantangan demokrasi internal, problematika pendanaan parpol, dan problematika kaderisasi dan rekrutmen.
Saat ini KPK, LIPI, dan sejumlah partai politik menyepakati adanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). SIPP menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

Dikatakan Nurhasim SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik. "SIPP menjadi satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol," terang Nurhasim.

Ada beberapa keuntungan pengaplikasian SIPP. Antara lain menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasilkan tata-kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengambil tema politik. Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. (ar) 

Kamis, 13 Desember 2018

Via Vallen Akan Diperiksa Subdit Tipidter Polda Jatim


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Via Vallen akan diperiksa Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada 17 dan 18 Desember 2018. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo itu diperiksa karena menjadi endorse kosmetik palsu yang diamankan Polda Jatim.

"Polda Jatim tetap memanggil yang bersangkutan sebagai saksi, karena produk ini sudah terlalu jauh menyebar di luar Pulau Jawa dan cukup mendapatkan respon dari masyarakat. Salah satu yang mendongkrak penjualan produk ini adalah adanya endorse-endorse, yang bersangkutan yang memang menjadi publik figure, sehingga produk ini kuat di tengah masyarakat untuk di dapatkan, " ujar Barung, Kamis (12/12/2018).

Pihaknya memeriksa saksi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mengetahui kosmetik tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan. " Hal itulah yang kita fokuskan, " tambahnya.

Barung optimis bahwa Via Vallen bakal datang pada 17 dan 18 Desember 2018, karena tanggal tersebut sudah ditetapkan dan menyesuaikan jadwal yang bersangkutan yang mempunyai kesibukan manggung di beberapa tempat.

"Karena yang kita periksa saksi, jadi kita sesuaikan dengan waktu yang bersangkutan, " jelasnya.

Ribuan kosmetik tanpa izin edar disita Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. Selain tak mengantongi izin, kosmetik tersebut juga diduga mengandung zat berbahaya seperti mercury dan hydroquinone.

“Subdit Sumdaling (Tipidter) telah melakukan penyitaan terhadap berbagai jenis produk kecantikan, baik merk  sendiri maupun merk yang sudah beredar,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (4/12/2018) lalu.

Dari ribuan kosmetik yang disita, ada beberapa kosmetik yang cukup terkenal peredarannya di tengah-tengah masyarakat. Seperti kosmetik merk DSC, produk perawatan wajah merk VIVA, lulur mandi Purbasari, Perawatan wajah merk Mustika Ratu, sabun Papaya, cream antiseptic merk Sriti, bedak Kelly, bedak marcks, dan lain sebagainya.

Namun produk tersebut diduga palsu. Alias, kandungan yang ada di dalamnya tak sesuai dengan kandungan yang biasa dimiliki merek tersebut.

“Ini bahan bakunya merupakan dari berbagai merek yang kemudian dikemas ulang. Dan dibuat berbagai produk, baik dengan merek yang dibuat sendiri oleh tersangka, maupun menggunakan merek-merek yang sudah beredar,” tegas Yusep.

Beberapa produk serum merek terkenal serta alat injeksi untuk memasukkan zat pemutih kulit tersebut juga disita jajaran Polda Jatim.

Aksi pemalsuan ini dilakukan oleh satu tersangka yang kesehariannya membuka jasa klinik kecantikan berinisial KIL (26) di Kediri, Jawa Timur. Ia dibantu sekitar 20 karyawan, yang kesemuanya oleh penyidik Subdit Tipidter hanya ditetapkan sebagai saksi dalam perkara ini. (ar)

GMKI Harapkan Presiden Sampaikan Jaminan Keamanan Natal 2018 kepada Masyarakat Secara Langsung



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia meminta Presiden menyampaikan jaminan keselamatan kepada masyarakat secara langsung. Permintaan ini diungkapkan Ketua Umum PP GMKI 2018-2020, Korneles Galanjinjinay ketika berkunjung ke Kantor Wantimpres, pada hari Kamis, 6 Desember 2018 lalu.

Korneles saat itu bertemu dengan Ketua Wantimpres, Prof. Sri Adiningsih. Pertemuan ini sendiri berlangsung satu jam.

Ketum PP GMKI 2018-2020 mengaku was-was. Untuk itu pihaknya meminta penjagaan gereja oleh pihak keamanan lebih dijamin. Dengan masih polemiknya kasus penutupan Gereja di Jambi, keamanan untuk beribadah masih dianggap belum memberi solusi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Meskipun kepolisian sudah mengagendakan pengamanan pada saat Natal 2018, namun menurut Korneles hal itu belum cukup. Sebab masyarakat sudah mengalami trauma dengan kejadian yang menimpa pada tahun 2000 dan 2016, dan perlu adanya jaminan langsung dari Presiden kepada masyarakat.

"Kami percaya pada tahun ini aman. Juga percaya tahun ini tidak akan ada lagi kejadian yang menimpa umat yang sedang merayakan Natal. Tapi kami minta dari Pemerintah juga, jangan sampai lengah seperti yang terjadi pada tahun 2000 dan 2016 silam," kata Korneles.

Pengurus Pusat GMKI juga berharap ada pengamanan yang berbeda dan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Ketum GMKI berharap agar Wantimpres segara memberi masukan kepada Presiden agar menginstruksian kepada kepolisian untuk segera mengevaluasi keamanan Natal. Dengan begitu Presiden membuat perasaan masyarakat yang hendak merayakan Natal menjadi tenang.

“Kita berharap Natal tahun ini berjalan aman dan lancar, dan kami meminta kepada Ketua Wantimpres agar memberi masukan kepada Presiden menginstruksian kepada kepolisian agar menjamin keamanan Natal, hal itu setidaknya membuat masyarakat menjadi tenang,” ungkap Korneles bersama dengan Pengurus Pusat GMKI lainnya dalam keterangan tertulis Kamis (13/12/2018).

Ketum PP GMKI juga menanggap bahwa model pengamanan yang selama ini terlalu mencolok dirasakan jemaat dan membuat jemaat kurang nyaman.

Korneles mengatakan pengamanan yang terlalu menelan banyak anggaran tetapi tidak ada evaluasi dari kejadian sebelumnya perlu dikaji kembali.

“Tahun lalu dengan model pengamanan yang seperti itu menjadi sorotan. Karena biayanya tinggi. Sebaiknya yang menjaga di perayaan Natal tidak harus berpakaian dinas atau memegang senjata, karena itu membuat jemaat kurang nyaman” ujar Korneles.

Ketua Umum PP GMKI mengatakan selama ini juga sudah meminta kepada setiap cabang untuk mempersiapkan Natal di daerah dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat setempat. (khr)

Kejari Surabaya Musnahkan BB 400 Perkara Narkoba


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kejaksaan Negeri Surabaya memusnahkan barang bukti 400 perkara narkotika dan obat-obatan terlarang yang ditangani dalam empat bulan terakhir. Ada beberapa jenis narkoba yang dimusnahkan oleh Seksi Tindak Pidana Umum di kantor BNNP tersebut.

Kasi Pidum Kejari Surabaya Didik Adyatomo mengatakan pihaknya memilih kantor BNN sebagai tempat pemusnahan karena memiliki alat insenerator khusus pemusnahan barang bukti narkotika.

"Kita agendakan rutin untuk pemusnahan barang bukti narkoba ini. Jadi, barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap kita musnahkan," ujarnya, Kamis (13/12/2018).

Rincian barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 929.5 gram, ganja 486.62 gram, ekstasi 46 butir, dan juga obat-obatan lainnya yang dilarang peredarannya oleh pemerintah. Barang bukti ini disita dari sekitar 400 perkara narkoba yang ditangani seksi pidana umum.

Dengan telah dimusnahkannya barang haram tersebut maka pihak Kejari Surabaya tidak ada rasa kekhawatiran disalah gunakan oleh pihak tertentu. (rcr)

Rabu, 12 Desember 2018

Fahri: Lembaga Anti Korupsi Perancis Hentikan Penindakan Sejak 2016


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa Lembaga Antikorupsi Perancis, Agence Fran├žaise Anticorruption (AFA) sudah menghentikan penindakan sejak tahun 2016. Sebab penindakan tidak mampu menghentikan korupsi di Perancis. Saat ini  pemberantasan korupsi di Perancis mengacu pada standar pemberantasan korupsi dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara ini dijadikan standar bagi negara-negara Barat.

Fahri bersama anggota DPR dan Badan Keahlian DPR mengadakan kunjungan kerja ke Perancis. Diinformasikan kegiatan ini bertujuan untuk mendalami praktek pemberantasan korupsi di Perancis melalui pertemuan dengan Lembaga Antikorupsi Perancis, Agence Fran├žaise Anticorruption (AFA) di Paris. Dalam kesempatan ini delegasi DPR RI itu ditemui Direktur AFA, Charles Duchaine.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Perancis masuk ke kerja politik. "Setelah sekian lama, pada 2016, AFA menghentikan penindakan korupsi dan kini berfokus pada pencegahan. Desain besar dan serius untuk memberantas korupsi, " kata Fahri Hamzah, pimpinan delegasi DPR RI, melalui pernyataan tertulis yang diterima hari ini.

Delegasi DPR RI terdiri dari Sodiq Mujahid (F-GERINDRA), Ahmad Riski Sadig (F-PAN), Mafirion (F-PKB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), Muchtar Luthfi (F-NASDEM), Lalu Gede Mujahidin (F-HANURA), serta Badan Keahlian DPR dan Tenaga Ahli. Selain bertemu dengan AFA, DPR juga bertemu Majelis Nasional (Parlemen Perancis) dan partai berkuasa En Marche.

Dalam pertemuan antara delegasi DPR RI dengan AFA tersebut dibahas bahwa pemberantasan korupsi berbasis penindakan tidak mampu memberantas korupsi di Perancis. Itulah sebabnya sejak 2016 AFA didirikan dengan fokus pada pencegahan korupsi dengan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Pembenahan sistem ditujukan untuk mencegah penyimpangan antara entitas-entitas bisnis internasional dengan pejabat Perancis. Pembenahan juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta Perancis, dengan mengembangkan kebijakan korporat yang mencegah terjadinya korupsi.

"Kunjungan DPR ke AFA adalah dalam rangka menemukan  pola dalam memerankan tugas anggota DPR dalam politik anti korupsi," tekan Fahri. Dalam sistem Perancis, mereka merancang sistem pencegahan korupsi yang komprehensif. Sebab, mereka melihat itulah masa depan pemberantasan korupsi. Sementara penindakan tetap ditangani oleh lembaga penegakan hukum seperti polisi dan kejaksaan.

Tim Implementasi Reformasi DPR RI berada di Perancis untuk melakukan studi mendalam modernisasi DPR, yang saat ini telah menyelesaikan cetak biru dan masuk tahap implementasi. (rcr)

Bursa Inovasi Desa Tahun 2018 Gresik, Forum Pertukaran Inisiatif



RADARMETROPOLIS: Gresik - Pemerintah Desa maupun masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam memasukkan Program Inovasi Desa (PID) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES). Bursa Inovasi Desa Tahun 2018 akan membantu mengatasi kesulitan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik, Edy Hadisiswoyo, mengatakan PID atau Program Inovasi Desa merupakan kegiatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Program itu mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada pendampingan desa dalam pelaksanaan UU Desa.

"Bursa inovasi desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi yang berkembang di desa," kata Edy, Selasa (11/12/2018).

Ia menambahkan dengan adanya bursa inovasi desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa serta masyarakat dalam memasukkan PID ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) mulai tahun 2019.

"Kalau sudah tersusun secara sistematis, terencana, efisien, dan efektif, masyarakat di desa tidak mengalami kesulitan saat mensosialisasikan program inovasinya kepada masyarakat, " tambahnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, mengatakan inovasi ini merupakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. "Kami dukung, asalkan inovasi tersebut memberikan manfaat, terutama bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sambari menambahkan bahwa perlunya inovasi juga mempunyai tujuan dalam menunjang dan mendukung inovasi di negeri sendiri. "Inovasi tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi desa saja. Tapi, juga mengarah pada inovasi mengembangkan pariwisata lokal di daerah masing-masing desa," ungkapnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kapasitas Desa membuat pemerintah kabupaten menjadikan desa sebagai lumbung inovasi. Guna mewujudkan hal tersebut pemda setempat menggelar bursa inovasi desa tahun 2018. (sri)

Selasa, 11 Desember 2018

Polrestabes Surabaya Terapkan Pembayaran PNPB Digital


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polrestabes Surabaya terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan terkini yang dilakukan adalah menerapkan metode pembayaran digital. Selain dimaksudkan untuk mempermudah proses pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SIM dan SKCK, inovasi yang dijalankan bersama Go-Jek tersebut juga dapat meminimalkan praktik pungutan liar oleh petugas pelayanan serta meningkatkan efisiensi layanan publik.

Menurut VP Regional Public Policy and Government Relations Go-Jek, Damar Juniarto, program kerjasama tersebut sejalan dengan misi utama Go-Pay. Yakni mempermudah akses layanan keuangan bagi jutaan keluarga di Indonesia, yaitu dengan menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan formal yang sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut, cara pembayaran dengan metode elektronik tersebut sangat mudah dan cepat. Pengguna yang ingin melalukan pembayaran PNBP SIM dan SKCK, baik untuk membuat baru maupun memperpanjang, cukup membuka aplikasi Go-Jek dan memilih menu ‘Bayar’ untuk melakukan scan kode QR yang tersedia pada loket pembayaran SIM dan SKCK.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan jumlah yang ingin dibayarkan dan melakukan konfirmasi pembayaran. “Hal ini diharapkan dapat juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan publik,” kata Damar.

Khusus pengguna Go-Pay yang melakukan pembayaran pada 1 Desember 2018 hingga 31 Desember 2018 akan mendapatkan cashback sebesar 20 persen yang akan langsung masuk ke saldo Go-Pay pengguna.

Melalui solusi teknologi yang menawarkan kemudahan serta kenyamanan, kini Go-Pay juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pembayaran di luar ekosistem Go-Jek.

Selain itu kini Go-Pay juga telah dimanfaatkan untuk pembayaran tiket Trans Semarang hingga berdonasi ke Baznas dan berbagai masjid di sembilan kota di Indonesia melalui sedekah digital. (rcr)

Minggu, 09 Desember 2018

Peringatan Hari Anti Korupsi di Kejati Jatim Diramaikan Pelajar Terbaik



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Minggu (9/12/2018) didatangi ribuan siswa SMP se-Jatim. Para siswa terbaik dari 38 kabupaten/kota se Jatim ini mengikuti aneka lomba anti korupsi yang diadakan Kejati Jatim. Melihat pentingnya kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim akan menjadikan sebagai agenda rutin tahunan.

Lomba yang diadakan dalam rangka peringatan anti korupsi Internasional 2018 itu adalah cerdas cermat, pidato, dan yel-yel. Semua lomba materinya berkaitan anti korupsi di Indonesia. Para siswa didampingi guru pembimbing dan supporter.

Siswa yang terpilih mengikuti lomba tingkat propinsi itu adalah para juara pertama dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk lomba cerdas cermat setiap tim terdiri dari tiga siswa. Untuk lomba yel-yel setiap tim terdiri dari sepuluh siswa. Sedangkan pidato masing-masing kota/kabupaten mengirim satu peserta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Sunarta, mengatakan diadakannya lomba bertema anti korupsi untuk siswa SMP bertujuan untuk menanamkan sejak dini pengetahuan dan semua kegiatan anti korupsi di Indonesia.

"Dengan diadakan lomba ini akan mendorong siswa memahami peraturan anti korupsi. Juga akan mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tergolong korupsi. Sehingga sejak dini bagi siswa sudah tertanam untuk menghidari perbuatan-perbuatan korupsi," ujarnya.

Melihat antusiasnya peserta mengikuti lomba, Kajati Jatim berjanji akan mengadakan kegiatan setiap tahun di Kejati. Bahkan kalau perlu pihaknya akan mendorong pendidikan anti korupsi masuk kurikulum sekolah. (rcr)

Jebakan Tikus Listrik di Sawah Kembali Makan Korban Petani Lamongan


RADARMETROPOLIS: Lamongan - Seorang petani di Kabupaten Lamongan kembali menjadi korban jebakan tikus listrik di sawah. Kali ini korbannya bernama Mulyono (60), warga Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan. Saksi melihat tangan kiri korban terkena kabel beraliran listrik.

Korban beberapa minggu ini terpaksa harus memasang kabel beraliran listrik untuk menghalau dan membasmi hama tikus.

Keluarga tidak menduga jika Mulyono akan menemui ajalnya di sawah yang setiap malam dijaganya karena serbuan hama tikus.

Seperti malam sebelumnya, korban ke sawah untuk menjaga sawah yang dipasang kabel aliran listrik itu. Namun Mulyono ditemukan tengkurap di pinggir pematang sawah oleh saksi bernama Kacung (55).

Penasaran Kacung mendekati jasad Mulyono. Tidak ada respon apapun saat didekati saksi. Terlihat tangan kiri korban terkena kabel beraliran listrik.

Kacung seketika berteriak keras minta tolong warga yang malam itu juga menjaga sawahnya.

"Korban dievakuasi para saksi dan dibawa pulang ke kediaman korban," kata Kasubag Humas Polres Lamongan, Kompol Harmudji, Minggu (9/12/2018).

Saat dievakuasi, ditemukan bahu kirinya gosong akibat kesetrum listrik.

Harmudji memastikan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Keluargq juga menolak divisum karena penyebab kematiannya jelas.

"Ada surat pernyataan pihak keluarga korban, menolak divisum," kata Harmudji. (leh)

Millennial Voters Pilwali Surabaya 2020 Tinggi, Partai Demokrat Calonkan Anak Muda



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Partai Demokrat bakal ikut meramaikan persaingan Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020. Menyadari bahwa di Surabaya millennial voters-nya tinggi, maka partai besutan SBY itu menyodorkan calon dari kalangan anak muda.

Figur millennial tersebut adalah Bayu Airlangga, Ketua Muda Mudi Demokrat Jatim. Bayu Airlangga sendiri merupakan menantu Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Berdasarkan rilis yang dikirimkan Minggu (9/12/2018), di Surabaya pemilih Millenial hampir mencapai setengah dari jumlah Daftar Pemilih Tetap.

"Di Surabaya ini millennial voters-nya tingggi, hampir separo lebih dari DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tentu tidak salah jika ada generasi muda muncul namanya. Mas Bayu Airlangga termasuk perwakilan generasi muda yang memiliki popularitas," ungkap Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio, Minggu (8/12/2018).

Jika melihat data dari KPU Surabaya DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk pemilu 2019 berjumlah sebanyak 2.118.843. Jika ditarik separonya maka ada sekitar 1.271.305 merupakan pemilih Millenial, dan kemungkinan bisa bertambah di Pilwali 2020.

Renville selanjutnya mengatakan, saat ini yang diberi kesempatan maju di Pilwali Surabaya sudah seharusnya anak muda, baik di posisi Calon Walikota maupun Calon Wakil Walikota.

Hal itu sekaligus juga menyambut bonus demografi yang akan dipenuhi oleh kaum Millennial.

"Anak muda akan semakin banyak, tentu harus ada wakilnya. Tidak mungkin kita mengalami bonus demografi, tapi calon walikota atau wakil walikota tidak ada sama sekali dari generasi muda,” katanya. (sr)

Sabtu, 08 Desember 2018

Terkurung Dalam Supermarket Maling Ditangkap Polisi


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Sial, Adi Prasetya (44) terperangkap di dalam supermarket ketika sudah berhasil menggarong 84 slop rokok berbagai merek. Ini karena ia tidak bisa turun dari plafon untuk meloloskan diri. Maling spesialis rokok asal Desa Suwaluh RT 9 RW 3 Kec. Balongbendo itu akhirnya diringkus Unit Reskrim Polsek Balongbendo bersama hasil curiannya.

Kanit Reskrim Polsek Balongbendo, Iptu Kinaryo, mengatakan kejadian bermula saat polisi mendapat laporan bahwa ada alarm minimarket berbunyi.

"Alarmnya berbunyi, diduga kuat ada maling menyelinap di minimarket tersebut. Kita langsung meluncur ke lokasi," kata Kinaryo, Sabtu (8/12/2018).

Setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan ada plafon yang jebol. Selain itu, ditemukan dua karung berisi 84 slop rokok berbagai merek masih di atas plafon.

"Setelah kita keliling menyelidiki di lokasi, pelakunya berhasil kita tangkap," tegas Kinaryo.

Setelah itu, barang bukti beserta tersangka langsung digelandang ke Mapolsek Balongbendo untuk penyelidikan lebih lanjut. (rik)

Polres Mojokerto Sehari Tangkap Pelaku Empat Kasus Narkoba


RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Satnarkoba Polres Mojokerto berhasil meringkus empat pelaku penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu satu hari. Tiga pelaku pengedar sabu-sabu, semetara satu pelaku lainnya pengedar narkoba jenis pil double L.

"Pelaku diringkus kemarin sekira pukul 07.00 WIB," ungkap Kasubbag Humas Polres Mojokerto, AKP Zaenal Arifin, Sabtu (8/12/2018).

Pelaku pertama yang diringkus adalah Haki Febrianto (26) warga Dusun Pungging RT 4 RW 3, Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Dari tangan pelaku diamankan 10 butir pil double L yang dikemas dalam plastik yang disita dari saksi Hasviranda Nurikha dan satu unit handphone (HP) merk Xiaomi warna putih emas. Pelaku dijerat Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelaku kedua atas nama Doni Permata Abadi (22) diamankan sekira pukul 17.11 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Dari tangan pelaku diamankan satu poket sabu kemasan plastik klip besar, satu poket sabu kemasan plastik klip, dan satu poket sabu kemasan plastik klip.

Selain itu, juga diamankan satu bendel plastik klip, satu unit timbangan digital merk harnic warna silver, satu buah sendok dan satu unit HP merk Vivo warna hitam. Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) subs 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara pelaku ketiga dan keempat diringkus sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Dua pelaku tersebut yakni Jodi Hardiansyah (20) warga Dusun Jumput, Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal dan Doyan Eko Susilo (26) warga Jalan Delima RT 4 RW 5, Kecamatan Mojosari.

Dijelaskan lebih lanjut oleh AKP Zaenal Arifin, dari kedua pelaku diamankan barang bukti berupa satu paket sabu kemasan plastik klip besar, satu buah kertas tisu, satu buah isolasi warna coklat, satu bendel plastik klip, satu unit timbangan digital warna silver, satu buah sendok, dua buah klip besar, dua buah klip kecil, satu buah bekas kotak HP, satu unit timbangan digital merk Camry beserta kotak.

"Juga satu unit timbangan digital merk Halic beserta kotak, satu unit HP merk Iphone warna putih dan satu unit sepeda motor merk Vario warna hitam nopol S 4504 SC. Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) subs 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tegasnya. (rik)

ReJo Jatim Targetkan Dulang 70 Persen Suara untuk Jokowi-Ma'ruf



RADARMETROPOLIS: Surabaya - ReJo (Relawan Jokowi) Jatim menargetkan mendulang 70 persen suara untuk pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Ketua Umum DPW ReJo Jatim, Kelana Aprilianto, menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin di Jatim mampu unggul. "Kami bisa meraih suara untuk Pak Jokowi mencapai 70 persen," ujar Kelana di Hotel Novotel Surabaya, Jumat (7/12/2018) malam.

Menurut Kelana keunggulan tersebut dapat diraih karena dari beberapa partai yang tergabung dalam Tim Kampanye Daerah Jokowi’Ma’ruf Jatim mempunyai massa yang banyak.

Selain itu, Jokowi saat ini adalah incumbent. Jadi, wajar pihaknya mempunyai keyakinan Jokowi bisa unggul di Jatim untuk perolehan suara. "Ya, semoga keinginan ReJo bisa terwujud," harapnya. (sr)

Jumat, 07 Desember 2018

Polresta Sidoarjo Dukung Gerakan Difabel Hijaukan Krian



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Polresta Sidoarjo mendukung program Gerakan Krian Hijau yang dimotori penyandang disabilitas, Mulyono, di Desa Sidomojo Kecamatan Krian. Sebanyak 200 pohon jenis jaranan, trembesi, dan mahoni ditanam Program penghijauan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Zain Dwi Nugroho mengapresiasi program tersebut. Meski dengan kekurangannya, Mulyono masih semangat untuk terus mempelopori Gerakan Hijau Krian dalam rangka menghijaukan wilayah Krian. "Kami dari Polresta Sidoarjo mendukung penuh program Gerakan Krian Hijau ini," katanya.

Mantan Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian itu menambahkan bahwa pemberian pohon dari Polresta Sidoarjo itu dinilai tidak seberapa berarti dibanding perjuangan Mulyono dan masyarakat Sidomojo dalam melestarikan lingkungan hidup.

"Ini perjuangan yang sangat bagus. Karena itu, marilah kita jaga bersama hijaunya wilayah di sekitar kita," ajak.

Sementara Mulyono, terus mengajak warga Sidoarjo untuk berbuat lebih daripada dirinya. Cukup dengan menanam tanaman apa saja yang bermanfaat. Dengan begitu, Kota Delta menjadi lebih sejuk dan hijau.

"Bayangkan kalau alam sekitar kita sangat gersang. Siapa pun akan gerah," kata pria penyandang difabel itu.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis sebanyak 800 bibit pohon jaran, trembesi, dan mahoni oleh Kapolresta Sidoarjo kepada Mulyono. Ini sebagai wujud nyata Polres Sidoarjo mendukung Gerakan Hijau Krian.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolresta Sidoarjo AKBP Zain Dwi Nugroho, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Donny Adityawarman, Kapolsek Krian Kompol Muhammad Kholil, Forkopimka Krian serta Karang Taruna Kecamatan Krian. (rik)

Makan Biaya Rp 200 M, Pemkot Remajakan Seluruh Pipa PDAM Surabaya dengan Syarat


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pemkot Surabaya berjanji akan melakukan peremajaan terhadap seluruh jaringan pipa PDAM. Tapi hal itu dilakukan dengan syarat. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk peremajaan tersebut sangat besat. Mencapai, Rp 200 miliar.

Syarat yang wajib dipenuhi oleh PDAM tersebut adalah jika di seluruh wilayah di Surabaya sudah dapat menikmati air bersih PDAM.

"Tidak mungkin kita lakukan peremajaan kalau ada wilayah yang belum teraliri air," kata Kepala Bapeko Surabaya, Eri Cahyadi.

Mantan Kepala DPRKP Cipta Karya dan Tata Ruang itu mengaku bahwa dirinya sudah bertemu dengan pihak PDAM, dan mendapatkan janji seluruh wilayah Surabaya akan teraliri air PDAM di tahun 2018.

"Menurut PDAM, wilayah Surabaya sudah 80 persen terkoneksi dengan pipa PDAM. Sedangkan 20 persen sisanya, seperti di Benowo akan dituntaskan sampai tahun 2018," ujar Eri.

Ia pun menyatakan bahwasannya peremajaan terhadap pipa memang diperlukan untuk mengatasi kerugian ekonomis kehilangan air akibat pipa bocor.

Pihaknya akan melakukan peremajaan total dan meminta kepada PDAM agar menghitung total untuk mengetahui umur ekonomisnya, sehingga tidak ada lagi perbaikan sebelum memasuki masa kadaluarsa unsur ekonomis.

"Peremajaan ini juga ingin mendapatkan dampak, apakah akan ada air bersih atau apakah kualitas bisa ditingkatkan. Misalnya air langsung minum," kata Eri

Anggaran untuk program peremajaan pipa tersebut terbilang besar, yaitu sekitar Rp 200 miliar. Menurut Eri anggaran itu bisa didapatkan lewat penyertaan modal oleh Pemkot Surabaya. Atau modal yang didapat pemkot dari penyerahan keuntungan PDAM. (rie)

Ungkap Suap Proyek Walikota Pasuruan, KPK Periksa Dua Pejabat


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat Pemerintah Kota Pasuruan. Mereka diperiksa untuk tersangka Setiyono, Walikota Pasuruan periode 2016-2021, dalam penyidikan dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Kedua pejabat tersebut adalah Kepala Bagian Umum Setda Kota Pasuruan Samsul Hadi dan Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Dedik Usdikari.

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK, Jumat (7/12/2018) belum mau menjelaskan kaitan kedua saksi tersebut dalam kasus yang menjerat Setiyono.

Seperti diketahui, kasus korupsi tersebut berawal saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Walikota Pasuruan Setiyono dalam dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

KPK mengamankan total tujuh orang di Ambon. Yaitu, SET (Setiyono) Walikota Pasuruan periode 2016-2021, DFN (Dwi Fitri Nurcahyo) Staf Ahll/ Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo, MB (Muhamad Buqir) Swasta/ Perwakilan CV. M, HM (Hud Muhdlor), Swasta/ Pemillk CV. M, H (Hendrik) Staf Bapenda/Keponakan Setiyono, dan pengelola keuangan SA (Siti Amini), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam kasus Walikota Pasuruan Setiyono, KPK menemukan sejumlah istilah atau kode yang digunakan dalam dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh Walikota Pasuruan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Diantaranya, "ready mix" atau campuran semen, "apel" untuk fee proyek, dan "Kanjengnya" yang diduga berarti Walikota. Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh Walikota melalui tiga orang dekatnya yang dikenal dengan istilah Trio Kwek-Kwek. Ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5-7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan.

Komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS, yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara bertahap. Yaitu tanggal 24 Agustus 2018 MB transfer kepada WTH sebesar Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian, tanggal 4 September 2018, CV. M ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,2 miliar. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, tanggal 7 September 2018 MB setor tunai kepada Walikota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih sebesar Rp 115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair.

KPK pun langsung melakukan penahanan terhadap Walikota Pasuruan Setiyono di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Sementata terhadap tersangka MB (Muhamad Buqir) Swasta/ Perwakilan CV. M ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun DFN (Dwi Fitri Nurcahyo), Staf Ahll/Plh Kadis PU Kota Pasuruan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) Staf Kelurahan Purutrejo ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. (khr)

Balihonya Ditertibkan, Awey Ancam Gugat Bawaslu Surabaya


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vincensius Awey menilai Bawaslu Kota Surabaya telah melanggar ketentuan dalam melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dirinya. Ia pun menduga ada tebang pilih dalam penertiban APK. Untuk itu korps pengawas Pemilu itu akan digugatnya.

"Di baliho, saya hanya menyampaikan materi sosial mengajak membumikan Pancasila, ada logo, ada periode jabatan di DPRD, dan kapasitas saya sebagai anggota DPRD sesuai dengan UU 23 tahun 2003. Itu disapuratakan," kata Awey yang dalam pemilu kali ini mencalonkan diri menjadi Caleg DPR RI.

Ia pun mengaku bahwa terkait dengan pembuatan baliho tersebut sudah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Disini dinyatakan bahwa baliho yang ia miliki tidak melanggar aturan kampanye.

Awey menyayangkan tidak adanya koordinasi yang baik antar Bawaslu, Panwascam, Satpol PP dalam penertiban APK. "Sepertinya, penertiban atas dasar asumsi mereka di lapangan. Bukan berdasarkan ketentuan," ujarnya.

Awey juga menduga penertiban itu dilakukan secara tebang pilih. Karena, ada baliho APK caleg yang melanggar tapi tetap terpasang.

"Kalau nanti ada seperti itu lagi, saya akan gugat atau saya laporkan ke Dewan Pengawas Pelaksana Pemilu (DKPP) kalau Bawaslu melakukan penertiban pembersihan tanpa ketentuan," tegas Awey lagi.

Selain itu, pihak DPRD Kota Surabaya juga berencana memanggil Bawaslu terkait dengan penertiban APK. "Saya ingatkan Bawaslu bekerja professional, tidak tebang pilih, tidak berdasarkan titipan. Penertiban tidak asal-asalan, melainkan berdasarkan PKPU nomor 33 tahun 2018," tandas Awey. (rie)

Dana Kecil, BPJS Kesehatan Surabaya Prioritaskan Bayar RS yang Awal Klaim



RADARMETROPOLIS: Surabaya - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya mendapatkan kebagian Rp 66 miliar dari dana bantuan yang dikucurkan pemerintah. Karena nilai tersebut tidak bisa membayar tunggakan secara keseluruhan, maka BPJS Surabaya akan menerapkan sistem prioritas dalam pembayaran.

Uang tersebut hanya dibayarkan kepada rumah sakit yang telah mengajukan klaim paling awal. Sedangkan bagi rumah sakit yang mengajukan klaim terakhir akan dilayani belakangan.

Herman Dinata Mihardja, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, mengakui  jumlah bantuan yang diberikan terbilang sedikit. Sehingga pembayaran diprioritaskan pada rumah sakit yang lebih dulu mengajukan klaim.

Lebih lanjut dijelaskan, secara nasional tunggakan BPJS Kesehatan ke rumah sakit sebesar Rp 26 triliun. Pemerintah memberikan bantuan dua kali dikarenakan enggan mengurangi benefit peserta BPJS Kesehatan, atau menaikkan iuran bulanan. Sebab dinilai akan merugikan masyarakat.

Pemerintah memberikan bantuan dana pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Suntikan dana kedua dari pemerintah sebesar Rp 5,2 triliun.

Secara terpisah Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dr Adib Khumaidi, menawarkan solusi jangka panjang, agar pemerintah maupun BPJS Kesehatan berani mengambil risiko dengan cara menaikkan iuran bulanan peserta. "Dengan begitu kemungkinan adanya defisit akan berkurang," kata Moh. Adib khumaidi. (rcr)

Kamis, 06 Desember 2018

Jokowi Beri Kepastian Hukum SDM PKH Jadi ASN



RADARMETROPOLIS: Surabaya - SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kesempatan ini terbuka setelah Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . Selama ini status mereka adalah karyawan kontrak kerja Kemensos.

"Adanya PP ini bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini statusnya kontrak kerja dengan Kemensos. Meski demikian bagi pelaksana PKH harus mengikuti prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai dengan aturan yang ada di PP," kata Harry Hikmat selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos dalam sebuah acara di Sragen-Jawa Tengah melalui rilis, Kamis (6/12/2018).

Pernyataan tersebut seketika mendapatkan sambutan meriah dari 2.460 SDM PKH perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jateng yang hadir. Pada kesempatan tersebut serangkaian acara dilaksanakan di komplek GOR Diponegoro, Kabupaten Sragen.

Keceriaan para SDM PKH itu tampak saat berlangsung lomba futsal, badminton, paduan suara, pameran Kube KPM PKH, dan PKH Sragen Award. Selain itu, dilaksanakan Wisuda bagi 25 KPM yang diwisuda karena graduasi sejahtera mandiri.

Harry menyampaikan bahwa PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo telah diatur kriteria menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui P3K, antara lain dibatasi minimal usia 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Dan, tidak pernah dipidana dan juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

"Dengan adanya PP tersebut maka untuk bisa menjadi ASN, nantinya bisa melalui dua jalur perekrutan yaitu seleksi Pegawai ASN atau P3K," imbuhnya.

Kemensos sejak tahun 2017 terus melakukan perbaikan sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial. Anggaran SDM PKH tahun 2019 sebesar 1,4 triliun sudah disetujui DPR, sehingga ada kesiapan untuk memproses sekitar 39 ribu SDM PKH menjadi P3K.

Jumlah SDM PKH total berjumlah berjumlah 39.566 orang. Dengan formasi terdiri atas 7 orang Koordinator Regional, 62 orang Koordinator Wilayah, 128 orang Administrator Database Provinsi, 531 orang Koordinator Kabupaten/Kota, 408 orang Pekerja Sosial Supervisor, 2.095 orang Administrator Database Kabupaten/Kota, 34.552 orang Pendamping Sosial PKH, 1.697 orang Pendamping PKH Akses, 75 orang  Asisten Pendamping PKH dan 11 orang Asisten Pendamping PKH Akses.

"Saya pikir Kemensos siap, karena anggaran untuk honor sudah ada, bahkan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sudah ada sejak 2017," tegas Harry.

Sementara itu, Koordinator Wilayah I SDM PKH Jateng Arif Rohman Muis mengaku senang dengan adanya rencana Kementerian Sosial untuk menjadikan SDM PKH sebagai ASN melalui jalur P3K.

"Kita sepakat sekali jika SDM PKH bisa masuk sebagai P3K, karena memberikan kepastian status pada masa depan, sehingga loyalitas dan pengabdian semakin kuat," jelas Arif.

Arif menambahkan adanya mekanisme P3K ini merupakan terobosan yang diberikan Presiden Jokowi bagi SDM PKH dan tenaga kontrak/honorer lainnya di pemerintah.

Seleksi pengadaan P3K terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dengan sistem ranking dalam penetapan hasil. (ar)

RPH Liar di Krian Potong Sapi Betina Produktif dan Hamil



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Tim Satgas Pangan gabungan dari Satreskrim Polresta dan Dinas Pangan, Pertanian, dan Peternakan Sidoarjo dalam inspeksi mendadak, Rabu (05/12/2018) menemukan adanya pelanggaran aturan pemotongan di sebuah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di kawasan Desa Tropodo, Kecamatan Krian. RPH ini diduga milik H. Ja’i, warga Tropodo, Krian, Sidoarjo.

Ada sekitar empat sapi betina produktif yang sudah dipotong, sisanya ada lima ekor sapi yang belum dilakukan pemotongan. Bahkan ada sebagian sapi yang dipotong dalam keadaan hamil. Selain itu tim juga menemukan bukti bahwa RPH tersebut diduga ilegal.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris, Rabu (5/12/2018) malam pemotongan sapi betina produktif tidak dibenarkan. Hal ini karena menyangkut masa-masa produktif. Dalam sidak tersebut, sapi betina yang dilakukan pemotongan rata-rata menginjak usia dua hingga tiga tahun.

"Usia dua-tiga tahun seharusnya belum bisa dilakukan pemotongan. Karena ada masa umur tadi," tandas Harris.

Pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik tempat pemotongan hewan liar tersebut. Jika ditemukan unsur pidana, maka akan diberi sanksi sesuai Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang pentingnya dan kesehatan hewan. Yakni, setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

Dalam Pasal 86, diatur sanksi pidana kurungan bagi orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta. (rik)

Bawaslu Kota Surabaya Akan Gelar Sidang II Armuji dan Baktiono



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya akan menggelar sidang kedua Armuji dan Baktiono yang diduga melakukan pelanggaran kampanye. Sidang terhadap dua caleg dari PDIP tersebut dilakukan di Kantor Bawaslu, Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Jatim, Jumat (7/12/2018).

"Kami sudah menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan kemarin (4/12/2018). Selanjutnya Kamis ini akan ada sidang pemeriksaan pertama dan Jumat (7/12/2018) sidang pemeriksaan kedua," kata Ketua Divisi SDM Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, Kamis, (06/121/2018).

Diinformasikan lebih lanjut, bahwa kedua caleg tersebut diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Armuji merupakan caleg DPRD Jatim daerah pemilihan Surabaya yang saat ini menjabat Ketua DPRD Surabaya Armuji. Sedangkan Baktiono adalah caleg DPRD Surabaya .

Pelanggaran administrasi tersebut berupa pemberian doorprize atau hadiah pada saat kegiatan kampanye berupa jalan sehat yang digelar di depan Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari pada November lalu.

Berkas dugaan pelanggaran tersebut telah teregister di Bawaslu Surabaya dengan Nomor: 01/ TM/ PL/ Kota/ 16.01/ XI/ 2018. Adanya dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan Panwascam Tambaksari yang pada saat itu melakukan pengawasan kampanye.

Sidang dugaan pelanggaran peserta pemilu yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018 adalah sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi dan pembacaan putusan pendahuluan.

Ia menjelaskan lebih lanjut pihaknya baru mendengarkan keterangan pelapor, belum dalam tahap mendengarkan keterangan terlapor. "Jadi kami baru mengundang pelapor, sedangkan terlapor nanti dihadirkan pada sidang berikutnya," katanya.

Agil mengatakan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat 3 disebutkan pelaksanaan kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (doorprize).

Begitu juga pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 pada pasal 34 ayat 3 disebutkan pengawasan dilakukan dengan memastikan pelaksanaan kampanye tidak memberikan doorprize. "Jadi ada dua aturan yang menjerat sekaligus," ujarnya.

Selain itu, Perbawaslu 8/2018 pasal 36 juga mengatur sanksi administrasi pelanggaran kampanye meliputi perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan pemilu dan sanksi administrasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

Hingga saat ini, kedua terlapor baik Armuji maupun Baktino belum memenuhi panggilan Bawaslu untuk klarifikasi. "Klarifikasi sebanyak tiga kali, tapi pak Armuji dan Pak Baktino tidak pernah datang," katanya.

Ia menjelaskan bahwa klarifikasi dan sidang itu berbeda. Jika klarifikasi sebanyak tiga kali, terlapor tidak memenuhi panggilan Bawaslu, maka bisa langsung disidangkan.

"Begitu juga undangan siding, juga minimal tiga kali, sampai yang bersangkutan datang. Tapi kalau sidang tiga kali tidak datang, berarti langsung putusan," katanya.

Caleg PDIP Baktiono mengatakan bahwa dirinya bersama Armuji hanya menghadiri kegiatan jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kapas Madya.

"Karena diundang, ya, kami datang. Apalagi ini lagi musim kampanye, ya, saya berkampanye di acara itu," katanya.

Adapun mengenai pemberian doorprize, Baktino mengaku tidak tahu-menahu, karena yang memberikan itu pihak panitia, sedangkan pihaknya hanya membantu anggaran sedikit untuk pelaksanaan kegiatan. Soal adanya panggilan untuk sidang, Baktiono akan datang pada Jumat (7/12/2018).

Meski demikian, ia mempertanyakan bukti berupa foto atau video kepada Bawaslu pada saat dirinya memberikan doorprize. Ia sendiri menduga bahwa ada warga atau caleg dari partai lain di Kapas Madya yang tidak suka dengan acara tersebut sehingga melaporkannya ke Bawaslu Surabaya. (rcr)

Minggu, 02 Desember 2018

Peringati Hari Juang dan HUT Kodam V, Kodim 0818 Adakan Penghijauan


RADARMETROPOLIS: Malang - Dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika Ke-73 dan HUT Kodam V/Brawijaya, Kodim 0818 mengadakan kegiatan penghijauan lingkungan. Sebanyak 2000 bibit pohon ditanam di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Minggu (2/12/2018).

"Marilah kita terus merawat dan juga menjaga bumi ini, agar tetap bisa dinikmati oleh para keturunan dan anak cucu kita. Untuk masa depan bumi kita, masa depan generasi muda. Karena, yang kita miliki ini tidak boleh dianggap sebagai warisan nenek moyang, tetapi sesuatu yang kita pinjam dan milik generasi yang akan datang," ujar Letkol Inf Ferry Muzawwad, Komandan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang-Kota Batu, di sela kegiatan.

Menurutnya, penghijauan yang dilakukan saat ini merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup dan sebagai warisan untuk generasi mendatang.

Selain membuat lingkungan yang lebih hijau, tujuan dalam kegiatan tersebut juga bagian dari kampanye mewujudkan Indonesia Hijau Berseri. Masyarakat pun diminta agar peduli akan pentingnya memelihara lingkungan.

Ferry berharap, kebiasaan menanam hendaknya dijadikan kebutuhan berkelanjutan dan ikut mensukseskan gerakan penanaman pohon mulai dari pekarangan masing-masing.

Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi, menyampaikan bahwa kepedulian dan kesungguhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berwawasan lingkungan memang perlu dukungan dari semua pihak.

"Kegiatan penghijauan ini sejalan dengan tiga prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang, yakni pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata, dan pelestarian lingkungan hidup. Semoga terus berlanjut dan diikuti pihak lainnya untuk menggencarkan semangat penghijauan," harap Sanusi. (rcr)

Djaja Laksana Dukung Jokowi Karena Bisa Atasi Lumpur Lapindo


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Djaja Laksana meyakini Pemerintahan Jokowi bisa menghentikan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang kini sudah berusia 12 tahun. Ini menjadi alasan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jatim itu mendukung Jokowi dua periode.

Lumpur Lapindo Sidoarjo menyembur sejak 29 Mei 2006 lalu. Sampai kini belum berhasil dihentikan.

"Saya sebagai penemu Teori Bernoulli untuk penghentian lumpur Lapindo berharap Presiden Jokowi terpilih kembali untuk kali kedua. Saya harap lumpur Lapindo bisa dihentikan dengan teori Bernoulli. Ini karena lumpur diperkirakan keluar hingga 30 tahun. Itu jelas sangat merusak lingkungan. Saya harap Jokowi menang dan lumpur segera berhenti," kata Djaja.

Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jatim itu mengaku sanggup membantu, jika nantinya diberikan tanggung jawab oleh pemerintah dalam menghentikan lumpur Lapindo.

"Saya berkali-kali melakukan riset dan penelitian soal lumpur ini. Saya juga sudah beberapa kali presentasi di ITS, Unair, LIPI dan Dewan Riset Nasional. Saya yakin Teori Bernoulli bisa hentikan lumpur Lapindo," ujarnya. (rie)

BKSDA Jatim Tangkap Penjual Anakan Lutung Jawa di Medsos


RADARMETROPOLIS: Malang - Farid Kurniawan Santoso, ditangkap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Yang bersangkutan diketahui melakukan perdagangan satwa langka Lutung Jawa melalui media sosial. Lutung Jawa sendiri merupakan satwa yang dilindungi negara.

Kepala BBKSDA Jawa Timur, Nandang Prihadi, mengatakan bahwa petugas dapat melacak aktivitas warga Bunulrejo, Kota Malang tersebut di Media Sosial.

Petugas menyamar dengan menjadi calon pembeli. Setelah kesepakatan terjalin, petugas SKW VI Probolinggo bersama anggota RKW 22 Malang BBKSDA Jatim bergerak ke lokasi untuk menangkap pelaku. Pelaku diajak bertemu di Terminal Arjosari.

"Kita amankan beserta dua ekor Lutung Jawa anakan," kata Nandang, Minggu, (2/11/2018).

Setelah mendapati pelaku dengan barang bukti, petugas BKSDA langsung membawa pelaku Mapolresta Malang untuk dilakukan proses penyidikan.

Diinformasikan, harga ntuk satu ekor Lutung Jawa Rp 550 ribu.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, mengatakan pihaknya telah menerima laporan sekaligus penyerahan tersangka.  Kini Polres Malang Kota masih mendalami dan melakukan penyidikan kepada pelaku.

"Kami sedang mendalami, pelaku mendapatkan Lutung Jawa darimana? Sejauh ini kami masih melakukan proses penyelidikan, setelah itu kita rilis," kata Komang. (ruf)

Atlet-atlet Marinir Pasmar 2 Juarai Triathlon Internasional Pariaman


RADARMETROPOLIS: Pariaman - Atlet-atlet triathlon Marinir dari Pasmar 2 Surabaya berhasil meraih juara di kejuaraan Pariaman International Triathlon 2018, Pariaman, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Perlombaan yang dilaksanakan di Pantai Kata Pariaman Sumatera Barat ini diikuti 117 peserta dari 8 negara.

Negara yang ikut berpartisipasi adalah Perancis, Jepang, Australia, India, New Zaeland, Malaysia, USA, dan Indonesia sendiri. Pariaman International Triathlon 2018 melombakan kelas Standard Distance, Sprint Distance, dan Team Relay.

Pada kelas Standar Distance Male Overall yang melombakan renang sejauh 1,5 Km, balap sepeda 40 Km, dan lari 10 Km, keluar sebagai juara kesatu Kopda Marinir Dedi Pristyoko (Pasmar 2 Surabaya), juara 2 Ady Ahmad Jukardi (Jakarta) dan juara 3 Yohanes Paskal Rudi (Kodam Hasanuddin).

Pada kelompok Umur 40-49 tahun, Standar Distance (Renang 1,5 Km, Sepeda 40 Km, Lari 10 Km) keluar sebaga juara 1 Motoharu Ochiai (Jepang), juara 2 Agus Wiliyem (Bali) dan juara 3 Serma Marinir M Ani Heru (Pasmar 2 Surabaya).

Sedangkan pada kelas Sprint Distence kelompok umur 30-39 tahun, yang melombakan renang 750 M, sepeda 20 Km, dan lari 5 Km, keluar sebagai juara 1 Kopda Marinir Felani Rudi Hartono (Pasmar 2 Surabaya), juara 2 Yusri (Kodam Hasanuddin) dan Kopda Marinir Hendra Saputra (Pasmar 1 Jakarta) sebagai juara 3. (rcr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites