Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Jokowi-Ma’ruf Menang Mutlak di Surabaya

Berdasarkan hasil akhir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di kantor KPU Surabaya, Rabu dini hari, Paslon 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin menang mutlak di Kota Surabaya.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Resnarkoba Polda Jatim Tembak Mati Kurir Sabu 5 Kilo

Kurir sabu lima kilo, Yoyok Priyanto (34) tewas ditembak petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim. Meski sudah mendapat peringatan dari petugas, warga Sidoarjo tersebut tetap mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 25 Mei 2019

Polda Jatim Grebek Klinik Kecantikan Mojokerto: Puluhan Kosmetik Ilegal Disita



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Diduga menjadi tempat praktek klinik kecantikan ilegal, Polda Jatim menggrebek sebuah rumah di Jalan Resident Site II/39 Perum CSE Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulo, Kota Mojokerto, Jumat (24/5/2019) malam. Puluhan kosmetik diduga illegal disita.

Kasat Narkoba Polres Mojokerto Kota, AKP Hendro Susanto, mengatakan, untuk sementara, pengerebekan kosmetik milik seorang perawat ini masih dalam penyelidikan dari Polda Jatim. “Kami hanya memback up Polda Jatim, Polda yang proses,” ungkapnya, Sabtu (25/5/2019).

Hendro terjun langsung memback up anggota Polda Jatim melakukan penggrebekan. Selain menyita puluhan kosmetik ilegal, petugas juga mengamankan satu orang perempuan. Kasat menambahkan, satu perempuan cantik turut diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Perempuan berinisial IN itu merupakan pemilik rumah yang digerebek petugas.  

Diinformasikan lebih lanjut oleh Kasat, untuk memastikan kandungan dalam kosmetik yang diduga ilegal, masih dilakukan uji laboratorium. Penggerebekan rumah diduga klinik kecantikan ilegal di Kota Mojokerto tersebut, merupakan pengembangan dari Polda Jatim.

“Apakah kosmetik ini mengandung bahan berbahaya atau mengandung bahan merkuri, kami masih menunggu hasil uji laboratorium kaitannya dengan kandungan berbahaya pada kosmetik tersebut. Yang diamankan berbagai kosmetik seperti cream, pembersih wajah, dan alat suntik hingga tongkat untuk infus,” katanya.

Barang bukti berupa kosmetik dan alat kecantikan dibawa ke Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian juga wanita yang diduga sebagai pemilik klinik ilegal tersebut. (fur)

AJI Kecam Keras Aparat dan Masyarakat: 20 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan di Aksi 22 Mei


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi saat meliput demo 21-22 Mei. Aparat keamanan dan masyarakat didesak untuk tidak mengintimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut terjadi di beberapa titik kerusuhan di Jakarta. Yakni di kawasan Thamrin, Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta.

Jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada 21-22 Mei, makin bertambah. Data sementara yang dicatat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ada dua puluh jurnalis dari berbagai media yang menjadi korban.

“Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut,” kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, melalui pernyataan tertulisnya hari ini.

Kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, penghapusan video dan foto hasil liputan, pelemparan batu hingga pembakaran motor milik jurnalis.

Kasus kekerasan yang dialami para jurnalis itu sebagian besar terjadi saat para jurnalis meliput aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Bawaslu, di kawasan Thamrin.

“Beberapa kasus diantaranya, aparat kepolisian melarang jurnalis merekam aksi penangkapan orang-orang yang diduga sebagai provokator massa,” ujar Asnil.

Diungkapkan lebih lanjut, para jurnalis tersebut tetap mengalami kekerasan meskipun mereka sudah menunjukkan identitasnya, seperti kartu pers kepada aparat. Aparat menunjukkan sikap tak menghargai kerja jurnalis yang pada dasarnya telah dijamin dan dilindungi oleh UU Pers.
Sampai saat ini AJI Jakarta masih mengumpulkan data dan verifikasi para jurnalis yang menjadi korban. Tak menutup kemungkinan masih banyak jurnalis lainnya yang menjadi korban, tetapi belum melapor.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, menambahkan bahwa atas tindakan itu AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi.

Ia pun menyatakan, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp500 juta.

Ia juga mengimbau kepada para pimpinan media massa untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan jurnalisnya. Keselamatan jurnalis harus dijaga dan diutamakan

“Kami mendesak aparat keamanan dan masyarakat untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan,” katanya.

Jumat, 24 Mei 2019

KPK Eksekusi 13 Terpidana Korupsi Kabupaten dan Kota Malang



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati Malang, Rendra Kresna. Selain itu lembaga anti rasuah itu juga melakukan eksekusi terhadap dua belas anggota DPRD Kota Malang. Eksekusi dilakukan dalam dua hari Rabu dan Kamis, 22 dan 23 Mei 2019.

Ketiga belas terpidana yang dieksekusi oleh KPK tersebut terbagi dalam dua kasus. Rendra Kresna terlibat kasus suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

Sedangkan perkara kedua belas anggota DPRD Kota Malang adalah suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah , Jumat (24/12/2019) mengatakan bahwa enam orang terpidana tersebut dieksekusi ke Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka adalah Rendra Kresna, Bupati Malang, dan lima anggota DPRD Kota Malang.

Kelima wakil rakyat Kota Malang tersebut Hadi Susanto, Sugiarto, M. Fadli, Samsul Fajri, dan Afdhal Fauza.

Sedangkan empat orang terpidana yang dieksekusi ke Lapas Malang, yang kesemuanya anggota DPRD Kota Malang, adalah Ribut Harianto, Imam Ghozali, Indra Tjahyono, dan Bambang Triyoso.

Selanjutnya tiga anggota DPRD wanita dieksekusi ke Lapas Wanita Malang, yakni Een Ambarsari, Asiana Irianti, dan Diana Yanti.

Diinformasikan lebih lanjut oleh Febri, para terpidana tersebut dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan putusan hingga berkekuatan hukum tetap.

KPK memperingatkan agar proses hukum yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kota atau Kabupaten Malang serta Kota Batu dan daerah lainnya dapat menjadi pelajaran bagi para Kepala Daerah dan anggota DPRD yang bertugas saat ini ataupun yang telah terpilih dalam Pemilu 2019 ini agar melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersih dan berintegritas.

Ditegaskan oleh Febri, bahwa permintaan uang pelicin, ketok palu atau apapun namanya serta pemberian uang oleh Kepala Daerah, kesemuanya bisa diproses hukum dikarenakan melanggar ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. (khr)

Truk Gandeng Terguling: 1 Tewas di Lokasi, 1 Luka Berat



RADARMETROPOLIS: Tuban – Truk gandeng di jalur Pantura Tuban, tepatnya di jalan Tuban-Semarang KM 27-28, Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terguling, Jumat (24/5/2019). Akibat kecelakaan ini satu korban tewas di lokasi kejadian perkara dan satu korban mengalami luka parah lantaran tertimpa muatan kendaraan itu.

Kedua orang warga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut saat kejadian sedang berjalan kaki di sekitar lokasi terjadinya peristiwa.

Kecelakaan tunggal itu terjadi dikarenakan si pengemudi tidak mampu menguasai kendaraaannya ketika akan menyalip.

Kendaraan truk gandeng nomor polisi (Nopol) AG 8251 UB yang dikemudikan oleh Agung Waskito (39), warga Desa Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang saat itu berjalan dari arah barat hendak mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kiri.

“Truk gandeng itu berjalan dari barat dengan mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri. Kemudian truk banting kanan dan gandengannya terguling ke kiri,” kata Iptu Nungki Sambodo, Kanit Laka Satlantas Polres Tuban.

Gandengan truk yang membawa muatan Katul itu terguling dan muatannya berserakan di jalan. Dua orang pejalan kaki yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian dan gapura Desa Sobontoro, Kecamatan Tambakboyo terhantam gandengan truk.

“Akibat tertimpa muatan dari gandengan truk yang terguling itu satu orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi. Sedangkan satu korban mengalami luka berat,” tambahnya.

Identitas korban tewas diketahui bernama Setyo Wiyono (51), seorang pekerja asal Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Dan korban luka adalah Dadang Koswara (35), yang juga pekerja pabrik asal Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah melakukan olah TKP atas kejadian kecelakaan tersebut. “Pengemudi truk sudah kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Nungki. (yot)

Masyarakat Jatim Diminta Tak Panik, Pemprov Jamin Stok BBM dan LPG Hingga Lebaran Aman



RADARMETROPOLIS: Surabaya –  Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun LPG. Dinas ESDM Jatim memastikan pasokan di Jatim selama Ramadan hingga Lebaran aman.

Kepada wartawan di kantornya, Jumat 24 Mei 2019, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, Setiajit, mengatakan meski penggunaan BBM dan LPG selama bulan puasa dan lebaran diprediksi ada kenaikan, dengan stok suplai yang dimiliki oleh Jatim saat ini masih aman dan dijamin tidak ada kelangkaan BBM maupun LPG.

Berdasarkan data yang yang terdapat pada ESDM Jatim, total suplai BBM untuk jenis premium di Jatim tersedia suplai sebanyak 223.532 kilo liter.

Untuk solar stoknya mencapai 196.924 kilo liter. Untuk biosolar ada sebanyak 8.606 kilo liter. Untuk pertamax suplainya sebanyak 201.912 kilo liter. Untuk pertamax turbo sebanyak 4.776 kilo liter. Sedangkan untuk suplai BBM jenis dex sebesar 5.914 kilo liter.

Meski penggunaan BBM dan LPG selama bulan puasa dan lebaran diprediksi ada kenaikan sebesar 10-15 persen, dengan stok suplai tersebut masih aman dan dijamin tidak ada kelangkaan BBM.

Begitu juga dengan suplai LPG. Berdasarkan data ESDM Jatim, saat ini untuk suplai LPG ada sebesar 119.200 matric ton dengan penyaluran per hari 3.820 hingga 4.340 matric ton.

Setiajit pun menegaskan bahwa untuk ketersediaan BBM di Jawa Timur di bulan puasa hingga lebaran sudah terkendali. Dari data ketersedian suplai BBM tersebut sudah termasuk antisipasi kenaikan kebutuhan rata-rata masyarakat Jatim. (sr)

Kamis, 23 Mei 2019

Sidak di Pasar Wonokromo, Komisi VI DPR: Barang Ada, Pembeli Sepi



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Rombongan Komisi VI DPR melihat adanya penurunan daya beli masyarakat di Pasar Wonokromo Surabaya. Padahal harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar normal, bahkan bahkan ada yang cenderung turun.  

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja spesifik ke gudang Perum Bulog Sub Divre Surabaya Utara di Buduran, Kamis (23/5/2019) rombongan yang dipimpin Azam Azman Natawijana menyempatkan mengadakan sidak ke Pasar Wonokromo Surabaya. 

Hasil sidak ditemukan data bahwa semua ketersediaan barang di pasar maupun gudang Bulog masih aman. Harga kebutuhan pokok di pasar juga tergolong normal. Tidak dijumpai kenaikan harga pokok dan ada yang harganya cenderung turun. Tetapi yang mengalami penurunan justru daya beli masyarakat.

“Pasokan barang ada, hanya yang beli di pasar sepi,” kata Azam Azman.

Menurut Azam pada tahun ini pembeli lebih sepi dibanding tahun lalu.

Terkait situasi sepinya pembeli tersebut, Azam menyatakan hal itu harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Mengapa di pasaran pembeli sepi? Padahal semua barang kebutuhan tersedia dan tidak ada yang langka di pasaran.

Sementara itu dari Bulog diinformasikan bahwa ketersedian barang kebutuhan pokok sampai akhir tahun aman. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh.

“Untuk ketersediaan beras masih ada sebanyak 624.683 ton, gula 1.009 ton, jagung pakan 86.948 ton, minyak goreng 49.729 liter, dan terigu tersedia sekitar 9.931 kilogram,” ungkap Tri Wahyudi. (rik)

Rabu, 22 Mei 2019

Polisi Sita Mobil Ambulans Berlogo Partai Berisi Batu dan Amplop Beruang di Area Aksi 22 Mei



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia mengamankan ambulans berlogo partai politik saat berlangsung demo 22 Mei 2019 di Bawaslu RI yang berakhir rusuh. Di dalam mobil untuk menolong orang sakit itu ternyata berisikan batu dan amplop berisi uang.

“Ada satu ambulans penuh dengan batu dan alat-alat. Dan ada juga amplop dan uangnya,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal, Rabu (22/5/2019).

Terdapat logo politik di ambulans tersebut, tetapi Iqbal tak mengungkapkan namanya. Saat ini mobil ambulans beserta isinya sudah disita. Pelaku yang membawa ambulans tersebut juga berhasil diamankan.

Saat ini mereka ditahan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Masih kita dalami di Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Masing-masing massa memegang amplop dan uangnya sudah disita.

Sebelumnya Polri menginformasikan telah menangkap 62 orang pasca kerusuhan demo di sekitar kantor Bawaslu. Mereka diduga sebagai provokator kerusuhan yang berasal dari luar Jakarta. (khr)

Aksi 22 Mei: Moeldoko Nyatakan Aparat Tangkap 3 Orang Anggota Kelompok Pengacau



RADARMETROPOLIS: Jakarta  – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut adanya peran kelompok di luar teroris dan kelompok politik yang memperkeruh suasana. Kelompok ini tidak ingin melihat Indonesia damai. Mereka mendompleng peristiwa politik pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019, pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Untuk memasukkan agendanya kelompok tersebut mencoba memanfaatkan momen politik saat ini. “Mereka bertindak sistematis, membuat suasana menjadi keruh,” kata Moeldoko, kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Diinformasikan lebih lanjut, Kepolisian sudah menangkap tiga orang yang disinyalir anggota kelompok perusuh tersebut. Yakni Azyumardi (pencari senjata), Kurniawan (penjual senjata), dan Ridwansah (eksekutor).

Mereka ditangkap karena aktivitasnya dalam jual beli senjata. “Mereka berencana menyerang pejabat yang sudah didaftar,” kata Moeldoko. Saat ini mereka mulai menyasar asrama Brimob juga anggota Kepolisian.

Moeldoko menyebut terjadi peningkatan eskalasi di lapangan. Sementara proses politik sudah selesai dengan komitmen pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi.”Ini sudah clear,” kata mantan Panglima TNI periode 2013 – 2015.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi, hari ini aparat keamanan akan ditambah. TNI juga akan ditugaskan membantu di lapangan. Moeldoko berharap masyarakat tetap tenang dan tidak ikut terpancing. “Hindari kerumunan,” tegasnya. (khr)

Pemkot: Kericuhan 22 Mei Tak Rembet Surabaya, Masyarakat DimintaTak Takut Aktivitas



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemkot memastikan kondisi Surabaya saat ini sangat kondusif. Semua aktivitas berjalan normal. Konflik yang tengah terjadi di Jakarta kecil kemungkinan merembet ke Surabaya. Untuk itu nmasyarat Surabaya diminta tidak takut menjalankan aktivitas.

“Surabaya semua normal ya. Normal-normal saja. Semua kondusif. Di kantor-kantor pemerintahan juga tidak ada pengamanan yang gimana. Semua aktivitas berjalan normal,” ujar Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser, Rabu (22/5/2019).

Fikser pun menyatakan Pemkot Surabaya berharap kondisi yang ada pada saat ini terus berlanjut dan masyarakat Surabaya tidak terpengaruh konflik yang tengah terjadi di Jakarta.

Menurutnya, kultur masyarakat Surabaya terbuka. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan konflik.

“Tidak ada dalam catatan sejarah Surabaya ini konflik horizontal. Kecuali yang melawan penjajah dulu itu ya,” tegasnya.

Fikser lebih jauh meminta agar masyarakat Surabaya tidak takut dalam beraktivitas. Karena keadaan di Surabaya semua normal. Demikian juga aktivitas di kantor-kantor pemerintahan di Surabaya.

 “Orang Surabaya ini saling menghargai. Aman dan kondusif di Surabaya. Keterbukaan masyarakat Surabaya ini yang menjadi kekuatan kondusivitas di Surabaya,” ujar Fikser. (sr)

Senin, 20 Mei 2019

BEM dan OKP se Jatim Dukung TNI-Polri Jaga Kondusivitas Pasca Pilpres 2019



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Badan Eksekutif Mahasiswa Jatim mendukung apapun langkah yang ditempuh oleh TNI-Polri dalam menjaga kondusivitas pasca Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan BEM Jatim dari Unair dalam acara buka puasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Jatim, Minggu (19/5/2019) yang diselenggarakan oleh Polda Jatim.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnu Prasetja Boedi, PJU Polda Jatim serta anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yayasan Bani Yakub Surabaya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan buka bersama ini guna untuk mempererat tali silaturahim dalam suasana bulan suci Ramadan.

Luki lebih lanjut menyatakan bahwa Forkopimda Jatim mengapresiasi peran serta BEM, OKP, dan masyarakat Jatim yang telah membantu TNI/Polri dalam mensukseskan pesta demokrasi 2019.

Terkait beredarnya info pengerahan massa atau people power dari Jatim ke Jakarta di media sosial Kapolda mengimbau agar massa di Jatim tak perlu ikut dalam gelombang massa yang protes terhadap hasil pemilu 2019 di KPU Pusat. Sebab, segala bentuk protes yang disampaikan berbagai pihak yang merasa tak berkenan dengan proses dan hasil ketetapan KPU Jatim, sudah mendapat ruang dan telah diserap oleh pihak Bawaslu Jatim.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama di Jatim yang telah memberi dukungan moril kepada TNI/Polri, sehingga pihaknya tetap yakin dan bersemangat dalam menjaga kondusivitas negeri.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dengan aktifnya BEM dan OKP Jatim akan membangun strong leadership di jiwa para pemuda yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah.

“Kita harus terus tetap yakin, karena kita tidak tahu bahwa di sini ada calon presiden, calon menteri, calon pemimpin yang akan memimpin bangsa ini dimasa mendatang,” harap Gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Ia mengaku senang bisa hadir di acara buka puasa di Polda Jatim. Ia pun berharap kegiatan tersebut bisa membangun kepercayaan diantara semua elemen. Bahkan lebih dari itu Khofifah menegaskan dirinya akan menjadi bagian dari proses BEM dan OKP menuju hal yang lebih baik lagi.

Hal yang sama disampaikan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak. Ia meyakini dengan berkumpulnya para pemuda pembangunan bangsa pasti bisa terwujud. Semua Forkopimda melihat para pemuda telah menjalankan perannya yang sangat penting di era milenial.

“Kami berharap dengan suksesnya pembangunan negeri, para pemuda Jatim tidak hanya menjadi penonton saja, namun menjadi pelaku dalam mensukseskan pembangunan negeri. Mari kita satukan langkah demi kesejahteraan masyarakat Jatim di semua bidang,”kata Emil.

Perwakilan BEM dari Unair, Agung juga mengucapkan terimakasih karena telah diberikan wadah yang dapat menyatukan dalam satu forum untuk bersama-sama menciptakan gagasan demi suksesnya pembangunan bangsa.

Agung menjelaskan bahwa pihaknya dalam hal ini mahasiswa akan selalu kritis atas apapun yang terjadi di negeri ini. Pihaknya akan berpihak kepada persatuan dan kesatuan.

“Siapapun yang menang dan kalah, kami akan menguliti habis gagasan mereka, sehingga kami mengetahui betul siapa yang seharusnya layak menjadi pemenang sesungguhnya,” ujarnya.

Menurut Agung, nalar publik harus diperbaiki karena realitas dan kenyataan sudah dikaburkan oleh berita hoaks. “Kami dari mahasiswa Jatim mendukung penuh TNI/Polri dalam menjaga kondusivitas Jatim,” katanya.

“Kami juga mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan Pemilu 2019 yang dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kami berkomitmen dengan Polri untuk terus mewujudkan Jatim yang lebih maju,” tegasnya. (sr)

Ditengarai Terkait Aksi 22 Mei, 26 Penumpang Bus Lorena Tujuan Jakarta Diamankan



RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Operasi gabungan TNI/ Polri di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi mengamankan dua puluh enam penumpang Bus Lorena jurusan Denpasar-Jakarta. Mereka tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen identitas dan ditengarai terkait dengan aksi 22 Mei. Untuk proses lebih lanjut, mereka dibawa ke Mapolres Banyuwangi.

“Tadi kita tanya, ada yang bilang kerja bangunan, ada yang jawab kerja di laut. Malah ada yang berkata tidak tahu. Keterangannya gak jelas,” terang Kapolres Banyuwangi, AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, saat memimpin operasi, Senin (20/5/2019).

Lantaran dokumen dan keterangannya mencurigakan, Taufik akhirnya memerintahkan dua puluh enam penumpang Lorena itu naik lagi ke atas bus untuk dibawa menuju mapolres dengan dikawal aparat bersenjata.

Mereka akan diperiksa secara lebih intensif dulu. Dari hasil pemeriksaan ini nantinya akan diputuskan bahwa apakah diperbolehkan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Bali.

Hingga tengah malam, Bus Lorena yang mengangkut 26 penumpang rombongan asal NTT masih terparkir di Mapolres Banyuwangi.

Pada awalnya operasi tersebut dilakukan dengan memeriksa mobil travel yang baru keluar kapal dari Pelabuhan ASDP Gilimanuk Jembrana, Bali. Tak hanya identitas penumpang yang diperiksa, barang bawaannya pun digeledah. (nis)

Minggu, 19 Mei 2019

Prajurit Korps Marinir Kembali Surabaya Usai Laksanakan Latihan Perang



RADARMETROPOLIS: Surabaya  – Prajurit Korps Marinir TNI AL dan puluhan Tank Amfibi dari berbagai jenis melaksanakan re embarkasi ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di perairan pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Minggu (19/05/2019). Hal ini dilakukan setelah selesai melaksanakan latihan perang.

Kegiatan yang disaksikan langsung Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M.Si itu untuk melihat secara langsung proses re embarkasi personel maupun material ke KRI.

Prajurit dan kendaraan tempur Korps Marinir tersebut melaksanakan re embarkasi ke KRI Makassar-590, KRI Teluk Banten-516, dan KRI Teluk Cendrawasih-533. KRI Makassar lego jangkar di perairan Banongan, sedangkan KRI Teluk Banten dan KRI Teluk Cendrawasih melaksanakan beaching di pantai Banongan.

Dalam kegiatan tersebut Pangkoarmada II didampingi Dansatfib Koarmada II Kolonel Laut (P) Dede Burhanuddin, Asops Danpasmar 2 Kolonel Marinir Edi Prayitno, Danbrigif 2 Mar Kolonel Marinir Agus Gunawan Wibisono, Danmenkav 2 Mar Kolonel Marinir Arif Handono, Danmenbanpur 2 Mar Kolonel Marinir Citro Subono, Asrena Danpasmar 2 Kolonel Marinir Kakung Priyambodo, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, SH, MM, M.Tr.Hanla, Asintel Danpasmar 2 Letkol Mar Samson Sitohang, dan Pasintel Brigif 2 Mar Letkol Mar Beni Rahim tersebut

Dalam kesempatan tersebut Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S. Sos, M. Si menyampaikan bahwa Latopsfib yang telah dilaksanakan merupakan upaya meningkatkan kemampuan profesionalisme personel, organisasi, dan alutsista dalam operasi amfibi agar siap menghadapi dan melaksanakan tugas pokok. Disamping itu juga untuk menguji profesionalisme prajurit TNI AL khususnya prajurit Pasmar 2 Korps Marinir maupun Koarmada II dalam melaksanakan Operasi Amfibi. (rcr)

Antisipasi Dampak Negatif Aksi 22 Mei, Polda Jatim Sweeping Masyarakat Tujuan Jakarta



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sejumlah kelompok massa menyatakan akan mengadakan unjuk rasa di Jakarta menyikapi pengumuman hasil Pemilihan Presiden 22 Mei 2019, termasuk warga Jawa Timur. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jajaran Polda Jatim melakukan sweeping kepada masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta. Orang dan barang menjadi obyek dalam kegiatan sweeping yang dilakukan di sejumlah tempat tersebut.

Sweeping tersebut diantaranya dilakukan terhadap masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta melalui bus di Terminal Bus Purabaya Bungurasih. Kegiatan ini dimulai sejak kemarin sore pukul 18.00 wib sampai tanggal 21 Mei.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Frans Barung Mangera, mengatakan jumlah personel yang dikerahkan dalam operasi tersebut adalah 56 personel yang berasal dari Polda Jatim, Polresta Sidoarjo, Kodim Sidoarjo, dan Dishub Purabaya. Selain itu juga ada dari Satbrimobda Polda Jatim.

“Sebanyak dua belas personel dari Satbrimobda Jatim dan empat personel dari Dishub Purabaya dengan jumlah total 56 personel,” ujar Kabid Humas, Minggu (19/5/2019).

Sedangkan dari Polresta Sidoarjo sebanyak sepuluh personel. Dari Kodim Sidoarjo sepuluh personel.

Barung menginformasikan lebih lanjut bahwa sasaran dalam sweeping tersebut adalah pemeriksaan orang dan barang.

Kapolresta Sidoarjo mendapat tanggung jawab mengendalikan secara langsung kegiatan di atas dengan didampingi oleh Dansat Brimobda Jatim dan Dirnarkoba Polda Jatim.

“Saat ini pelaksanaan masih berjalan dan hal ini lakukan dalam waktu 1 x 24 jam dengan sistem dua plug, sementara situasi aman terkendali,” kata Barung. (rcr)

Jaga Gresik Tetap Kondusif, Satlantas Polres Gresik Intensifkan Patroli Sahur



RADARMETROPOLIS: Gresik – Untuk menjaga kondisi di wilayah hukum Polres Gresik tetap kondusif, Satlantas terus mengintensifkan patroli sahur. Selain untuk menjaga cipta kondisi, kegiatan tersebut sekaligus dimaksudkan juga untuk membangunkan warga yang hendak makan sahur.

Kegiatan patroli sahur itu melibatkan seluruh anggota Satlantas. Sedangkan sasaran yang dituju adalah para pengguna jalan maupun masyarakat yang masih menjalankan aktivitas di malam hari.

“Bagi-bagi makan sahur ini sudah tiga kali kami lakukan dan akan terus berlanjut hingga menjelang malam takbiran,” kata Kasatlantas Polres Gresik, AKP Wikha Ardilestanto, Minggu (19/5/2019).

Diinformasikan lebih lanjut oleh Wikha, jalur patroli sahur tersebut nantinya akan berpindah-pindah. Tidak hanya di dalam kota melainkan juga di area perumahan maupun area publik.

“Saat ini berlangsung di jalan utama Jalan Veteran Gresik. Tepatnya, di depan Stadion Gelora Joko Samudro. Untuk selanjutnya kegiatan patroli lokasinya disesuaikan agar merata,” tambahnya.

Pengendara roda dua maupun empat yang melintas di jalur patrol diberhentikan oleh petugas untuk diberi nasi kotak dan air mineral buat makan sahur sebelum melanjutkan perjalanan. Tetapi warga ada yang salah kira. Mereka mengira sedang ada razia kelengkapan mengemudi. (sri)

Siaga Satu Aksi 22 Mei: Polisi Gresik Swepping Massa ke Jakarta



RADARMETROPOLIS: Gresik – Tim gabungan dari Polres Gresik, Kodim 0817, dan Subdenpom TNI melakukan sweeping terhadap masyarakat yang mengadakan perjalanan ke Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Siaga Satu dan penyekatan massa menghadapi aksi 22 Mei 2019. Selain itu dimaksudkan juga untuk Cipta Kondisi  di wilayah hukum Polres Gresik.

Kegiatan tersebut dilakukan di daerah perbatasan Gresik-Surabaya, tepatnya di Jalan Veteran di jalur yang menuju ke arah Surabaya.

Kapolres Gresik, AKBP Wahyu S Bintoro, mengatakan bahwa swepping tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan siaga satu sekaligus melaksanakan kegiatan cipta kondisi di wilayah hukum Polres Gresik serta penyekatan massa yang mau ke Jakarta.

“Kami membagi dua. Pertama, patroli skala besar. Dan kedua, operasi cipta kondisi dengan sasaran membawa bahan peledak, senjata tajam, miras, dan narkoba,” katanya, Minggu (19/5/2019).

Satu-persatu pengemudi roda empat maupun lebih diperiksa kelengkapan surat-surat maupun isi atau muatan kendaraannya diperiksa oleh petugas dari tim gabungan tersebut.

Tetapi, petugas tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan terhadap massa yang hendak ke Jakarta maupun barang yang dibawanya.

Diinformasikan oleh Wahyu, selama berlangsungnya kegiatan sweeping tersebut keadaan aman dan kondusif.

Jajaran aparat Kepolisan Polres Gresik sebelumnya juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Yakni, melaksanakan kegiatan patroli skala besar maupun pemeriksaan kendaraan roda empat.

Semua kendaraan roda empat maupun lebih maupun mobil barang yang masuk dan keluar Kota Gresik maupun diperiksa secara cermat oleh petugas. Namun, hingga saat ini petugas belum menemukan massa yang hendak ke Jakarta terkait dengan aksi 22 Mei. (sri)

Jumat, 17 Mei 2019

Persiapan Hadapi Mudik Lebaran, Dishub Jatim Cek Kelayakan Bus di Terminal Mojokerto



RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap puluhan bus Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Uji kelayakan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan keamanan angkutan mudik lebaran.

Pengecekan tersebut diutamakan terhadap kondisi fisik kendaraan, seperti misalnya hand rem, wiper, kelakson, dan ban hingga alat keamanan kebakaran.

Untuk itu satu persatu bus yang melintas di jalan raya bypas Mojokerto dan mengambil penumpang di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto harus melewati cek fisik kendaraaan.

Dari puluhan kendaraan yang dilakukan pengecekan ditemukan ada satu armada yang tidak layak jalan. Karena kondisi bannya tipis dan mengelupas.

Yoyok Krisyanto, Kasi Pengendalian Dan Ops Dishub Jatim, mengatakan dengan ditemukan kondisi kendaraan seperti itu, pihaknya terpaksa menindak dan menghentikan bus tersebut serta harus mengganti ban baru. Karena dengan kondisi seperti itu bisa membahayakan nyawa penumpang dan mengakibatkan kecelakaan.

Meski dalam uji kelayakan tersebut hanya satu armada bus yang ditemukan tidak layak jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, akan terus melakukan pengecekan terhadap kendaraan bus secara rutin hingga memasuki arus mudik lebaran nanti. (sr)

Kamis, 16 Mei 2019

Mayat Wanita di Pasar Besar: Pelaku Memutilasi Atas Permintaan Korban



RADARMETROPOLIS: Malang – Polres Malang Kota terus mendalami pengakuan Sugeng, pelaku mutilasi seorang wanita di Lantai II Pasar Besar Malang. Sugeng mengaku memutilasi mayat atas dasar permintaan korban sendiri. Ia pun memotong jasad wanita itu menjadi enam bagian dan dibuang dengan cara terpisah di lokasi.

Dari hasil penyidikan sementara dapat diketahui bahwa antara pelaku dan korban ternyata baru berkenalan pada Sabtu (11/5/2019) pagi di depan Klenteng Eng An Kiong, Jalan Martadinata, Kota Malang.

“Pada saat itu, si korban menceritakan keluhannya sakit di bagian kemaluan,” kata AKBP Asfuri, Kapolres Malang Kota, Rabu (15/5/2019).

Pada hari itu juga, pukul 07.00 WIB, kedua orang tersebut selanjutnya berjalan menuju Pasar Besar. Pada pukul 17.00 WIB korban meninggal di lokasi, karena korban memang dalam kondisi sakit.

Sugeng mengaku sempat bertanya kepada yang bersangkutan tentang namanya. Tetapi tak diberi tahu.

“Pelaku mengaku menanyakan namanya, tapi tidak dijawab. Hanya mengaku wanita itu dari Maluku dan sendirian di Malang,” terang Asfuri.

Berdasarkan pengakuan pelaku dalam penyidikan, sebelum meninggal korban berpesan bahwa kalau dirinya tak bernyawa agar tubuhnya dipotong-potong.

Meski mendapat pengakuan seperti itu, polisi masih terus melakukan penyidikan. Bahkan, untuk mengungkap kasus secara lebih mendalam polisi juga akan mendatangkan ahli kejiwaan untuk melihat kondisi pelaku.

Selain itu, Inafis Polres Malang Kota juga terus melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. (de)

Tanggapi Penolakan Prabowo, Jokowi Pasrahkan Hasil Pilpres 2019 pada KPU


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Joko Widodo memasrahkan hasil Pemilihan Presiden 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum. Sebab berdasarkan Undang-Undang, KPU merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil Pemilu.

Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan yang meminta pendapatnya soal penolakan hasil Pemilu oleh kubu Prabowo.

“Itu kita serahkan semua ke KPU. Karena yang punya kewenangan adalah KPU,” kata Jokowi di kediaman Ketua DPD RI di Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sebagai peserta Pemilihan Presiden 2019 ia tunduk dan mengikuti keseluruhan mekanisme serta aturan-yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Jika nantinya terdapat keberatan-keberatan dengan hasil yang diumumkan oleh KPU pada 22 Mei 2019, konstitusi juga telah menyediakan jalur dan proses penyelesaian. Yakni ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi atau MK.

 “Negara kita ini aturan mainnya jelas, konstitusinya jelas, undang-undangnya jelas, aturannya jelas. Ya diikuti,” kata Presiden.


Berdasarkan Undang-Undang, MK merupakan lembaga yang berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. (khr)

Rabu, 15 Mei 2019

Bupati Ponorogo Terbitkan Instruksi Larang Terbangkan Balon Udara



RADARMETROPOLIS: Ponorogo – Pemkab Ponorogo melarang masyarakat menerbangkan balon udara. Larangan yang tertuang dalam Instruksi Bupati Ponorogo 3/2019 tentang Petunjuk Kegiatan untuk Menghormati Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 dibuat berdasarkan pertimbangan pengalaman yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Ada sanksi tegas untuk mereka yang melanggar dua larangan tersebut. Karena sudah ada buktinya kalau itu membahayakan,” kata Kasatpol PP Kabupaten Ponorogo, Supriyadi, (15/5/2019).

Dipaparkan Supriyadi, Ponorogo sebelumnya telah mendapat atensi dari otoritas penerbangan. Meliputi Lanud Iswahjudi hingga Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Tahun lalu, Ditjen perhubungan sampai menyebut ada lebih dari seratus laporan dari pilot domestik maupun internasional mengenai balon udara yang mencapai jalur penerbangan,” ujar Supriyadi.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa karena menerbangkan balon udara adalah sudah menjadi tradisi saat Idul Fitri di Ponorogo, maka atas dasar itulah mengapa berbagai institusi tersebut menekankan atensinya tentang gangguan penerbangan balon udara itu kepada Ponorogo.

Pihaknya akan memantau ketat larangan itu bersama Polri dan TNI. Ancaman pidana bagi orang yang menerbangkan balon bisa dipenjara hingga tiga tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

“Balon udara masuk dalam kategori halangan yang membahayakan keselamatan penerbangan,” katanya.

Selain balon udara, petasan juga dilarang. Baik dalam hal memproduksi, berjualan, hingga menyimpan dan menyalakan petasan. Menurut Supriyadi, berbagai bentuk larangan itu tujuannya juga demi keselamatan bersama.

“Ada yang menjadi korban ledakan petasan, hutan terbakar, dan gangguan jaringan aliran listrik menjadi bukti jika balon udara dan petasan itu membahayakan,” tegas Supriyadi. (gun)

Kasus Kontroversial Surat Suara Caleg Hanura, KPU Lakukan Pelanggaran Pidana?



RADARMETROPOLIS: Jember  – Komisioner Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini, menyatakan bahwa kasus tak tercantumnya nama calon legislator DPRD Jember Nomor Urut 5 Partai Hanura dalam surat suara, terbuka kemungkinan merupakan pelanggaran pidana.

Sedangkan dalam konteks penanganan, Nur Elya mengatakan bahwa Bawaslu Jatim bisa saja mengambil alih sidang penyelesaian kasus tersebut.

Tetapi hal itu tergantung Bawaslu Jember. Persoalan yang terjadi di Daerah Pemilihan II Kabupaten Jember tersebut diposisikan mereka sebagai laporan atau sebagai Adm 1 (temuan).

“Kalau sifatnya laporan dari pihak luar, sidang tetap dilakukan di kabupaten. Tapi kalau dijadikan info awal dan dijadikan temuan, maka sidangnya naik (ditangani Bawaslu Jatim),” kata Nur.

Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember Nomor Urut 5 di Daerah Pemilihan II, tak tercantum dalam surat suara. Surat suara justru mencantumkan nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Kejadian tersebut membuat Partai Hanura melakukan protes keras dan menolak menandatangani hasil pleno penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat kabupaten. Mereka juga melaporkan hal itu ke Bawaslu.

“Pada prinsipnya setiap ada temuan atau laporan yang masuk ke Bawaslu, pasti kami kaji segala aspek kemungkinan terjadinya pelanggaran. Kemungkinan pelanggaran administratif, kemungkinan pelanggaran etik yang menyangkut penyelenggara, dan kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana atau bahkan mungkin sengketa,” terang Nur Elya.

Dijelaskan lebih lanjut, Bawaslu saat ini masih mengkaji aspek kemungkinan pelanggaran administratif di Daerah Pemilihan Jember II. Kalau itu menjadi temuan Bawaslu Jember, maka nanti sidangnya naik satu tingkat, di Bawaslu Provinsi.

Dari penjelasan semua pihak, kemungkinan terjadi perkembangan persoalan yang tak hanya menyangkut pelanggaran administratif, bisa saja terjadi. Hal yang demikian itu menurutnynya memerlukan kajian lebih jauh.

Namun jika memang hanya terjadi pelanggaran administratif, maka ada tiga kemungkinan rekomendasi. Yakni peringatan tertulis, perbaikan, dan menempuh aspek hukum lain.

“Di Jember ini kan yang berkembang adalah wacana pemungutan suara ulang (PSU). Kemungkinan PSU juga kami kaji, seperti apa. Hanya saja dalam undang-undang perlu diingat, PSU di wilayah Bawaslu adalah H+10 pelaksanaan pemilu. Artinya pada 27 April 2019 PSU selesai,” kata Nur Elya.

Saat ini ranah keputusan PSU ada pada Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masih dalam kajian terus. “Nanti dalam persidangan akan terungkap fakta-faktanya bagaimana,” ungkap Nur Elya.

Persidangan di Bawaslu Jatim sendiri dibatasi 12 hari sejak pleno Bawaslu Jember menyatakan adanya pelanggaran administratif. Sementara Bawaslu Jember dibatasi waktu 14 hari untuk melakukan klarifikasi dengan semua pihak terkait sejak pleno yang memutuskan adanya dugaan pelanggaran pemilu di Dapil II. (ar)

Dinkes Surabaya Hanya Tegakkan Aturan RS, Tak Persulit Izin Praktik Dokter



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyatakan akan terus melakukan penertiban rumah sakit. Dasar penataan ini adalah Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Permenkes ini sudah disosialisasikan berkali-kali oleh Dinkes dan baru resmi diterapkan di Kota Surabaya per Januari 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febria Rachmanita, memastikan pihaknya akan terus mentaati Permenkes tersebut guna menata dan mengatur seluruh rumah sakit di Kota Surabaya.

Ia juga memastikan bahwa perizinan rumah sakit itu tidak hanya terkait Sumber Daya Manusia (SDM), tapi yang perlu diperhatikan juga adalah sarana dan prasarana, alat kesehatan, manajemen rumah sakit, dan jenis layanan.

Itu artinya tidak hanya surat izin praktik (SIP) yang dijadikan perhatian oleh pihaknya dalam melakukan penataan dan pengaturan rumah sakit.

“Semuanya juga harus diperhatikan. Termasuk dokter dan tenaga kesehatan serta dokter spesialis, harus mengikuti kelas rumah sakitnya,” kata Febria Rachmanita, saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Feni, sapaan akrab Kadinkes, di Kota Surabaya ada 59 rumah sakit yang terbagi dalam beberapa tipe. Tipe D ada 8 rumah sakit, tipe C ada 12 rumah sakit, tipe D ada 15 rumah sakit, dan tipe A ada 2 rumah sakit.

Selain itu ada pula rumah sakit khusus, namun dalam hal penataan dan pengaturan tersebut ia mengkhususkan kepada rumah sakit umum.

Pada kesempatan itu, Feni juga mengajak kepada seluruh rumah sakit untuk menyesuaikan tipenya, sehingga apabila itu rumah sakit tipe D, harus menyesuaikan dengan tipe D, termasuk banyaknya dokter spesialisnya. Bukan justru menambah dokter spesialis, tetapi di sisi lain tidak menambah pula sarana dan prasarana rumah sakitnya.

Jika itu dilakukan akan merugikan masyarakat. Misalnya di rumah sakit tipe D ada dokter spesialisnya dan masyarakat berobat ke situ, tapi karena tidak ada sarana dan prasarananya, pasti pasien itu akan dirujuk ke rumah sakit tipe C yang lebih lengkap. Kalau begini yang rugi masyarakat.

“Kami tidak mau itu terjadi,” kata Feni.

Oleh karena itu Feni meminta kepada seluruh rumah sakit di Kota Surabaya untuk meningkatkan tipe atau kelasnya jika memang sudah mampu. Sebab, ia pernah memperhatikan di salah satu rumah sakit tipe D, dokter spesialisnya sangat banyak dan hampir menyamai rumah sakit tipe C.

“Kalau direktur rumah sakitnya membuat komitmen untuk meningkatkan tipe rumah sakitnya, insyaallah semuanya lancar dan bisa ditertibkan SIP itu dan disesuaikan. Makanya, kita selalu beri kesempatan untuk melengkapi sarana dan prasarana,” tegasnya.

Feni juga menjamin bahwa Dinkes tidak akan mempersulit SIP itu selama rumah sakit menaati aturan yang berlaku di Permenkes.

Ia membantah apabila dikatakan mempersulit SIP itu. “Saya jamin Dinkes Surabaya tidak akan mempersulit SIP, asal sesuai aturan. Ini untuk keselamatan pasien, dokter serta rumah sakit juga,” katanya.

Ia juga mengaku bahwa langkah tegas yang dijalankannya sejak Bulan Januari itu sudah berkoordinasi dengan Kemenkes. Bahkan, dalam setiap mengambil keputusan selalu didampingi oleh Kemenkes.

“Saya sudah tanyakan hal ini kepada orang yang menyusun Permenkes itu sendiri, dan mereka mendukung langkah pemkot,” tandas Feni.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Surabaya, Hermin, mengatakan sebenarnya semuan organisasi pelayanan kesehatan seperti Persi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dinkes dan Kemenkes sudah pernah bertemu untuk membahas ini.

Bahkan, ia memastikan bahwa proses sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali oleh Dinkes Surabaya, bahkan sering pula secara dor to dor. “Permenkes ini suatu awal untuk mengatur dokter spesialis. Ini produk hukum yang haru ditaati. Makanya, kami pastikan Persi akan tetap mentaati perarutan hukum yang ada,” tegasnya.

Direktur Rumah Sakit William Booth Surabaya, T.B. Rijanto, mengatakan diakui atau tidak, permasalahan SIP hingga menjadi ramai seperti saat ini karena diawali oleh dua dokter spesialis yang bekerja di tempatnya. Dua dokter itu mengadu kepada DPRD Surabaya tentang SIP ini. “Alasannya apa saya juga tidak tahu, tapi itu bergerak atas nama pribadi,” kata T.B. Rijanto saat ikut jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya.

Ia menambahkan, memang mendapatkan surat dari Dinkes untuk menaikkan tipe rumah sakitnya. Hingga akhirnya, berkali-kali melakukan koordinasi dengan Dinkes dan saat ini pihak William Booth sudah berkomitmen untuk menaikkan tipenya.

“Selama kami koordinasi, kami pastikan bahwa Bu Feni selaku Kepala Dinas Kesehatan tidak pernah punya keinginan untuk mempersulit surat izin praktek. Yang ada adalah beliau ingin menata semua rumah sakit di Surabaya,” pungkasnya. (rie)

Identifikasi Wanita Korban Mutilasi Pasar Besar Malang Terkendala Jari Tangan Mengeras



RADARMETROPOLIS: Malang – Tim Inafis Polres Malang Kota belum berhasil mengungkap identitas mayat wanita korban mutilasi yang ditemukan di Lantai II Pasar Besar, Kota Malang. Proses otopsi mengalami kesulitan dikarenakan jari tangan korban yang akan dijadikan sebagai petunjuk identifikasi sudah mengeras. Sampai Selasa (14/5/2019) malam tim Inafis masih bekerja di Kamar Mayat RSSA Kota Malang.

Menurut Kanit Inafis Polres Malang Kota, Iptu Subandi, jika korban sudah melakukan rekam E-KTP, jari korban akan menjadi petunjuk identifikasi. Melalui sidik jari itulah korban bisa diketahui identitasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya harus melakukan injeksi agar daging di bagian jari korban melunak. Sebab, jari korban mutilasi ini mengeras karena kukunya dipotong oleh pelaku. Selain itu tubuh korban tak dikubur sehingga mengering terkena angin.

“Kendala sidik jari mengeras, karena kuku dipotong, otomatis menggelembung, kalau di luar kena angin mengering. Sekarang menunggu proses agar empuk, karena kalau keras tidak bisa dideteksi sidik jari. Kita tunggu normal nanti bisa diambil sampel sidik jari. Agar empuk kita lakukan injeksi,” papar Subandi.

Subandi masih mendalami apakah tubuh korban mutilasi diberi cairan kimia agar mengering. Namun, bagian tubuh yang mengering hanya jari. Sedangkan potongan tubuh yang dimutilasi menjadi enam bagian itu sudah membusuk.

“Apakah ada unsur sengaja menghilangkan sidik jari dengan kimia, belum tahu. Pokoknya selain jari, semua bagian tubuh membusuk,” ungkap Subandi.

Tim yang dipimpin Subandi memperkirakan bahwa wanita korban mutilasi ini dihabisi nyawanya lima hari yang lalu. Itu baru kemungkinan awal. Sebab, mereka masih bekerja melakukan otopsi untuk mengetahui hasilnya secara pasti.

“Kepastiannya tunggu hasil dari otopsi dan anatomi lainnya,” tandasnya. (de)

Selasa, 14 Mei 2019

Tim Labfor Polda Jatim Ungkap Identitas Mayat Dibakar di Mojokerto



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Otopsi yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) RS Bhayangkara Polda Jatim berhasil mengungkap identitas mayat dibakar yang ditemukan di area persawahan jagung milik Tegas (50) di Dusun Manyar Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Senin (13/5/2019) kemarin.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiono membenarkan kabar tersebut. “Hasil Labfor RS Bhayangkara berhasil mengungkap identitas korban atas nama Eko Yuswanto (32) warga Trowulan,” ungkapnya, Selasa (14/5/2019).

Tepatnya tercatat sebagai warga Dusun Temenggungan, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Lebih lanjut diinformasikan Kapolresta, hasil Labfor RS Bhayangkara Polda Jatim tersebut dikuatkan pengakuan isteri korban yang dihadirikan ke RS Bhayangkara pada Senin malam. Untuk memastikannya, proses DNA terhadap kedua anak korban masih dilakukan di RS Bhayangkara.

“Hasil pencocokan identitas yang diperoleh oleh tim Labfor dikuatkan dengan keyakinan isteri korban yang tadi malam berada di RS Bhayangkara untuk melihat jenazah langsung. Secara visual ya, tapi harus dipastikan dengan uji DNA,” jelasnya. (fur)

Seknas Jokowi: Penolak Tim Asistensi Hukum Tak Bercermin



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Dewan Pimpinan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menilai para pihak yang tidak setuju pada keberadaan tim asistensi hukum yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam tidak bercermin pada apa yang terjadi pada kurun lima tahun terakhir dimana Presiden sebagai lambang negara telah dihujat dan dicaci maki secara

seenaknya. Padahal, Presiden itu secara konstitusional adalah simbol negara yang wajib dijaga dan dilindungi kehormatan serta kewibawaannya.



Untuk mencegah penggunaan kebebasan berpendapat tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban tersebut Seknas Jokowi menyatakan mendukung keberadaan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk pemerintah melalui Kemenko Polhukam dengan segala fungsi dan tugasnya.

Sebab keberadaan tim tersebut dinilai dapat mencegah seseorang atau kelompok menjadi otoriter-diktator dalam menjalankan hak kebebasan berpendapat serta mencegah aparat keamanan untuk bertindak semena-mena dalam melakukan proses tindakan hukum.

Sebagaimana telah diberitakan secara gencar oleh media, pemerintah melalui Kemenko Polhukam telah membentuk Tim Asistensi Hukum yang tugasnya melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum.

Langkah tersebut langsung mendapat respon negatif dan kritik dari individu maupun lembaga, diantaranya Komnas HAM. Tim asistensi hukum itu dinilai akan membahayakan hak kebebasan berpendapat, akan mengintervensi penegakan hukum serta kekhawatiran tim asisten hukum berubah menjadi ‘Kopkamtib’ baru.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, menilai Komnas HAM tak bercermin pada apa yang terjadi selama hampir lima tahun terakhir ini.

Menurutnya selama kurun waktu itu rakyat menyaksikan suatu keadaan dimana elit politik hingga warga biasa atas nama kebebasan berpendapat menyampaikan kritik dengan cara menghujat, mengancam, caci maki, dan fitnah kepada seorang Presiden Indonesia Jokowi yang dipilih secara demokratis pada pemilu 2014.

Padahal, Presiden itu secara konstitusional adalah simbol negara yang wajib dijaga dan dilindungi kehormatan serta kewibawaannya.

“Komnas HAM harus ingat, dibalik hak berpendapat itu ada kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Jika kebebasan berpendapat itu dinilai dapat membahayakan keamanan dan ketertiban, maka negara dalam hal ini Polri dapat mengambil tindakan hukum dan tindakan hukum itu dalam perspektif HAM tidak melanggar HAM,” kata Dedy. (khr)

Satu Tahun Bom Surabaya: Doa Lintas Agama Perkuat Jemaat Bangkit



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tokoh lintas agama berdoa secara bergantian dalam acara doa bersama mengenang satu tahun tragedi bom gereja di Surabaya, di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Senin (13/5/2019) malam. Doa ini diharapkan akan semakin memperkuat jemaat sekaligus mempererat persatuan dan persaudaraan antar umat beragama.

Kegiatan doa bersama tersebut dihadiri oleh tujuh tokoh lintas agama. Mereka memanjatkan doa dan menyalakan lilin untuk korban insiden ledakan bom yang terjadi pada 13 Mei 2018.

Romo Agustinus Eka Winarno, Pastor Gereja SMTB, mengatakan bahwa peringatan peristiwa 13 Mei tersebut bukan lagi berfokus pada masalah bom. Tetapi adalah seruan menolak aksi kekerasan, terorisme, dan kejahatan lainnya di Indonesia.

Dengan digelarnya doa bersama lintas agama tersebut ia berharap akan semakin menguatkan para jemaat. Sekaligus, semakin mempererat persatuan dan persaudaraan antar umat beragama.

“Sejauh ini mereka sudah mulai bangkit. Soal kehilangan, jelas kehilangan. Kalau pulih, tentu tidak bisa diukur. Tapi yang jelas, mereka sudah memaafkan pelaku yang mungkin memang salah tafsir dalam memahami agama,” kata Romo Agustinus.

Lebih jauh diungkapkan bahwa doa bersama itu tidak hanya mendoakan para korban di Surabaya, tetapi juga ditujukan kepada korban di Sri Lanka dan New Zealand. Ia pun berharap, aksi-aksi teror yang menyerang kelompok agama manapun itu tidak terjadi lagi.

“Semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi. Harapannya kita bersatu, jaga toleransi, dan semua damai, juga aman,” tandasnya.

Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan peringatan satu tahun peristiwa bom Surabaya adalah kegiatan doa sekaligus wujud kebersamaan. Lebih jauh Kabid Humas Polda Jatim itu berharap masyarakat Jatim terus bersatu dan tidak takut terhadap teror.

“Peringatan ini membentuk kita untuk mengingat kembali sekaligus mengantisipasi bersama-sama masyarakat Jawa Timur untuk tidak takut terhadap teror. Yang terpenting adalah masyarakat Jatim kembali bersatu dan jangan mudah terpapar ideologi yang tidak bertanggungjawab,” harap Barung.

Acara doa bersama mengenang satu tahun bom Surabaya tersebut dihadiri oleh para tokoh lintas agama yang berasal dari Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Kejawen, dan Islam. Selain itu juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan konsulat jenderal dari beberapa negara. (rcr)

Senin, 13 Mei 2019

Bisikan ‘Maut’ Jokowi ke Rini di Peresmian Tol Pandaan-Malang



RADARMETROPOLIS: Malang – Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah membisiki Menteri BUMN Rini Sumarno untuk menggratiskan jalan tol Pandaan-Malang sampai Lebaran. Permintaan itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat hingga libur lebaran.

“Saya sudah bisik-bisik ke Menteri BUMN, jangan sampai bayar dulu sampai Lebaran. Gratisin dulu sampai Lebaran untuk dicoba masyarakat sekitar dan sudah dijawab bisa oleh Menteri BUMN,” ujar Jokowi dalam kesempatan meresmikan tiga seksi Jalan Tol Pandaan-Malang sepanjang 30,625 km yang acaranya dipusatkan di Gerbang Tol (GT) Singosari, Malang, Senin (13/5/2019).

Sehubungan dengan permintaan Presiden tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa keberadaan Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendorong peningkatan konektivitas darat dan pemerataan ekonomi.

Untuk itu pihaknya terus mendorong Jasa Marga dan PT PP sebagai kontraktor, agar proyek ruas tol tersebut bisa selesai semua.

"Pak Presiden juga sudah memberikan arahan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, jadi jalan tol ini kita gratiskan hingga libur lebaran," kata Rini.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menginginkan Jalan Tol Pandaan-Malang dapat memperlancar transportasi dan mobilitas orang dan barang dari Pandaan ke Malang yang terkoneksi langsung ke Surabaya dan sebaliknya.

Meski bukan termasuk bagian Tol Trans Jawa, Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Peresmian jalan tol Pandaan-Malang ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan jajaran Muspida. (de)

Bau Gorengan di Area Persawahan Jagung Dawarblandong Ternyata Mayat Terbakar



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Bau gorengan yang tercium masyarakat di area persawahan jagung milik Tegas (50) di Dusun Manyar Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, ternyata sesosok mayat yang terbakar. Saat ditemukan kondisi mayat sudah tak dapat dikenali.

Partono (58) warga setempat yang menemukan mayat terbakar itu mengatakan, setelah subuh ia lewat di sekitar lokasi. Tapi ia tidak terlihat tanda-tanda ada mayat terbakar disitu.

“Tadi lewat habis subuh tidak ada. Tapi sekitar 07.15 WIB, saya mencium bau gorengan,” ungkapnya, Senin (13/5/2019).

Ia melanjutkan, bahwa bau gorengan yang dikira dari warung yang tak jauh lokasi, ternyata baunya masih menyengat. Karena penasaran, ia pun mencari tahu asal mula bau tersebut. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui ternyata yang terbakar adalah sesosok mayat.

“Pas saya kesini, api masih mengepul di tubuh mayat. Kemudian saya menghubungi perangkat desa,” kata Partono di lokasi.

Teman yang bersamanya saat pertama kali melihat mayat tersebut mengira bahwa yang terbakar itu boneka.

Posisi mayat tengkurap, kepala menghadap ke bawah dengan kondisi mayat dalam terbakar sehingga tidak bisa dikenali. Di bagian kepala korban terdapat bungkusan karung plastik, namun sudah dalam keadaan meleleh. Sementara api masih terlihat di bagian tangan korban.

Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan kejadian tersebut langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).Tiba di TKP,  Unit Identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto Kota yang dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiono, melakukan olah TKP.

Mayat langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. (fur)

Pansus Reklame DPRD Surabaya: Kebijakan IMB Reklame Diskriminasi



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame di Komisi A DPRD Surabaya menilai ada diskriminasi pada kebijakan Pemkot terkait IMB Reklame. Untuk itu pansus mendorong dilakukan perubahan kebijakan. Jika sebelumnya IMB reklame yang sebelumnya berjangka waktu menjadi sekali untuk selamanya.

Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame, Adi Sutarwijono, menjelaskan bahwa dasar perubahan kebijakan soal penyelenggaraan reklame tersebut adalah mendahalukan pelayanan publik terkait perizinan daripada retribusi.

Menurut politisi PDI P itu selama ini IMB Tower berjangka waktu dua tahunan. Namun setelah mendapatkan koreksi dari Provinsi dan Pusat, Pemkot Surabaya mengubah menjadi sekali untuk selamanya.

Hal serupa berlaku pada IMB Gedung. Masa berlakunya mencapai 25-30 tahun.

“Lantas pertanyaannya, kenapa untuk reklame permanen diberlakukan jangka waktu. Inilah yang kami pandang sebagai diskriminasi,” ucapnya, Senin (13/5/2019).

Oleh karena itu pihaknya meminta agar pemkot mengubah kebijakan yang tertuang dalam perda, agar IMB untuk reklame hanya diterbitkan satu kali untuk selamanya, seperti yang lainnya.

Namun, meski masa berlakunya izin tersebut selamanya, dewan masih memberikan wewenang kepada Pemkot untuk melakukan pengecekan kondisi bangunannya secara berkala setiap tahunnya.

“Apakah bangunannya masih layak atau tidak,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut.

Ketika ditanya dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap PAD Kota Surabaya, Ia tidak menampik bahwa kebijakan tersebut mungkin saja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah Surabaya dari sektor reklame.

“Dari awal kan kami sudah menjelaskan, bahwa semangatnya adalah memperbaiki pelayanan publik. Kalau akhirnya berimbas kepada PAD, ya tidak apa-apa. Karena restribusi itu mengikuti, bukan yang dikedepankan,” tandas Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono. (sr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites