Demokrat Jatim Tutup Pintu Pencaguban Khofifah

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) – DPD Partai Demokrat Jatim menutup pintu pencaguban Khofifah Indar Parawansa. Ini karena partai besutan SBY ini langsung menutup pendafaran setelah Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengembalikan formulir pendaftaran dan melengkapi 19 persyaratan pada Senin (31/7/2017).

"Pendaftaran telah ditutup setelah Gus Ipul mengembalikan formulir. Dari 19 item persyaratan, Gus Ipul hanya kurang persyaratan menyerahkan video profile saja. Ada waktu seminggu lagi untuk melengkapinya. Tapi pendaftaran telah tutup bagi siapapun, termasuk Bu Khofifah yang batal mendaftar," jelasnya.

Ada dua orang tim Khofifah yang mengkontak Demokrat Jatim. Mereka bernama Prof Mas'ud dan Ghufron.

"Sedianya memang mau mendaftar hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran. Terus mereka menanyakan apakah bisa mendaftar lewat DPP Partai Demokrat. Saya bilang bukan wewenang saya menjawabnya. Tapi Pak Sekjen Hinca Pandjaitan telah menegaskan soal tertib administrasi dan menghormati ritual pendaftaran di DPD," paparnya.

Gus Ipul mengaku hanya menyampaikan persyaratan yang kurang dan tinggal melengkapi saja.

"Selebihnya saya serahkan pada pimpinan partai. Mudah-mudahan pikiran kami bisa sejalan visi misinya. Saya ulangi sekali lagi ini bentuk penghormatan saya kepada mekanisme partai, termasuk di Hanura dan PKB," pungkasnya. (rie)

Read More

KA Jayabaya Hantam Buruh Tani Jalan Kaki Hingga Tewas di TKP

RADARMETROPOLIS: (Bojonegoro) - Kereta Api Jayabaya jurusan Surabaya - Jakarta menghantam buruh tani warga Kabupaten Bojonegoro yang sedang berjalan kaki hingga tewas. Kejadian itu terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Desa Wedi, Kecamatan Kapas, sekitar pukul 15.51 WIB, Senin (31/7/2017).

Korban atas nama Nuri, Petani asal Desa Sembung Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro mengalami luka parah di bagian kepala. Sehingga langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Jasad korban kini masih diotopsi di Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo.

Kepala Desa Sembung, Susilowati mengungkapkan, korban tertabrak kereta api saat hendak melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu menggunakan sepeda pancal. Perlintasan tersebut juga tidak ada penjaganya. Namun, sering digunakan warga untuk mencari jalan pintas.

"Perlintasan itu sering digunakan warga untuk mencari jalan pintas," ujarnya saat ditemui di Kamar Jenazah RSUD Bojonegoro.

Kapolsek Kapas, AKP Ngatimin mengungkapkan, kecelakaan yang melibatkan kereta api itu terjadi KM 126 + 0/1 jalur hilir Kapas - Bojonegoro turut Desa Wedi RT 7 RW 1 Kecamatan Kapas. Saat itu, Kereta Api Jayabaya nomor log cc 2061379 dari arah Surabaya menuju ke Jakarta dengan masinis Herman alamat Pasar Turi Surabaya dan Asisten masinis A Faqih.

Bersamaan dengan itu, di lokasi kejadian korban berjalan kaki dari arah selatan menuju ke arah utara dengan menenteng sepeda pancal, karena jarak sudah dekat akibatnya kereta tidak sempat mengerem dan menyambar korban. Akibat kejadian itu, korban alami luka di kepala samping kanan, sampai tengkorak pecah, luka di lengan kanan dan kaki patah.

"Korban terpental di sebelah utara (taman). Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia di lokasi," ujarnya. (yot)

Read More

KPK Akan Periksa Keponakan Setya Novanto, Teman SMA Adik Andi Narogong

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa keponakan Ketua DPR Setya Novanto dalam penyidikan perkara korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e). Ia adalah Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang diketahui sebagai teman SMA dari adik Andi Narogong.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Selain memeriksa Irvanto, KPK juga akan memeriksa dua saksi lain, yakni wiraswastawan bernama Toni dan karyawan swasta bernama Yuliana.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah rumah Irvanto di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/7), dan menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari sana.

KPK pada Senin (24/7) juga telah mencegah Irvanto ke luar negeri selama enam bulan mulai 21 Juli 2017 untuk kepentingan pemeriksaan terkait kasus KTP-e untuk tersangka Setya Novanto.

Irvanto mengaku memimpin konsorsium Murakabi Sejahtera, yang merupakan salah satu peserta lelang KTP elektronik, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/4).

Ia juga mengaku aktif di Partai Golkar, yang dipimpin oleh pamannya, dan bahkan sejak 2016 menjadi wakil bendahara DPP Golkar.

Ia mengatakan membeli PT Murakabi pada 2006 dengan membeli saham adik Andi Narogong, Vidi Gunawan, yang katanya merupakan teman SMAnya di Bogor.

Irvanto menjabat sebagai manajer pengembangan bisnis PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 menjadi direktur perusahaan yang bergerak di bidang printing dan security printing itu.

Ia pun mengaku pernah datang ke ruko Fatmawati, tempat Andi Narogong mengatur para pengusaha untuk mengerjakan proyek KTP elektronik untuk mengatur pelelangan sehingga konsorsium yang mereka inginkan dapat menang lelang.

"Pernah sekali datang ke ruko Fatmawati pada sekitar akhir 2010. Saat itu ada rekan saya dari PT Pura yang menginformasikan bahwa ada pertemuan sejumlah perusahaan percetakan di ruko itu," katanya. (rez)

Read More

Polisi Tangkap Mantan Kepala Dinas di Sabung Ayam

RADARMETROPOLIS: (Jombang) – Polisi menangkap tiga orang pelaku judi sabung ayam dalam penggerebekan di Desa Ngrandu, Kecamatan Perak, Jombang. Diantara yang tertangkap, salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Pemkab Jombang berinisal H.

Tiga orang tersebut kemudian digelandang ke mapolres Jombang berikut barang bukti berupa dua ekor ayam dan jam dinding. Sementara H yang juga pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu hanya bisa menunduk. Ia berusaha menghindari sorotan kamera wartawan.

Begitu juga saat berada di ruangan Sat Reskrim Polres Jombang, mantan kepala dinas ini juga memilih tempat di pojokan. Ia mengambil jarak dengan dua pelaku lainnya. Sementara di bawahmya terlihat dua ekor ayam yang diwadahi menggunakan keranjang.

"Tiga orang kita tangkap dalam penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Perak. Selanjutnya, tiga orang tersebut kami lakukan pemeriksaan. Termasuk identitas masing-masing," kata Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Wahyu Norman Hidayat, Senin (31/7/2017).

Norman menjelaskan, penggerebekan itu bermula dari adanya informasi masyarakat. Selanjutnya, korps berseragam cokelat melakukan penyelidikan. Nah, ketika data sudah valid, polisi langsung terjun ke lokasi pada Minggu sore.

Ternyata informasi tersebut bukan isapan jempol. Saat petugas datang terlihat puluhan orang bergerombol menyaksikan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut. Namun begitu mengetahui yang datang adalah polisi, puluhan orang itu lari tunggang-langgang.

Namun apes bagi tiga orang termasuk H. Saat hendak meninggalkan lokasi, korps berseragam cokelat keburu membekuknya. "Sekali lagi, saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Barang bukti yang kita amankan berupa dua ekor ayam dan jam dinding," jelas Norman. (adi)

Read More

Ajukan PK, Aris Terpidana Mati Berharap Ada Keajaiban

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Aris Setyawan, terpidana mati karena telah menghabisi empat korbannya secara sadis terus berharap ada keajaiban untuknya. Aris yang sudah menjalani hukuman selama 20 tahun, saat ini sedang berupaya dengan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

"Kamis nanti penandatanganan berita acara, baru dibawa ke Jakarta," ujar M Soleh, kuasa hukum Aris, Senin (31/7/2017).

Soleh berharap ada keajaiban dalam PK nanti sehingga bisa memperingan hukuman untuk Aris.

Soleh mengakui jika pihaknya tidak memiliki Novum (bukti baru) dalam pengajuan PK ini. Namun ada satu saksi yang dulu menerangkan jika dua hari sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, Aris meminjam martil pada saksi.

"Tapi faktanya martil itu didapat secara spontan di rumah korban. Jadi, ini pembunuhan biasa. Bukan pembunuhan berencana," ujar Soleh.

Sayangnya, saksi tersebut sudah sangat tua sehingga tidak bisa ia datangkan ke persidangan. "Ya kita cuma bisa berharap ada keajaiban dari hukuman mati ke hukuman 20 tahun, sehingga terpidana bisa bebas, karena selama ini dia juga berperilaku baik selama dipenjara," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Didik Yudha dari Kejaksaan Perak Surabaya dalam tanggapannya menolak secara keseluruhan materi peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati ini.

"Menolak dalil-dalil permohonan Peninjuan Kembali (PK) untuk keseluruhan, menguatkan putusan Makhamah Agung (MA) RI nomor 49K/Pid/1998 Tanggal 17 Maret 1998 Jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya, nomor 289/Pid.B/1997/PN.Sby Tanggal 19 Agustus 1997, " ujar Didik waktu itu.

Kasus ini berawal, saat terpidana mati datang ke rumah korban di Jalan Darmo Indah Surabaya, untuk menemui Budi Santoso Wono, dengan tujuan menagih kekurangan biaya renovasi rumah. Namun dirinya hanya mendapati istrinya Fransiska. Saat berdialog disini terjadi percekcokan dan terpidana mengambil palu langsung memukulkan ke kepalanya.

Di saat bersamaan datanglah Chong Lie Chen yang menggendong balita yang bernama Ling Ling, dengan alasan panik, terpidana juga memukulkan palu terhadap keduanya hingga Ling Ling tewas di tempat.

Saat hendak melarikan diri, terpidana didatangi Wen Shu Chen, dengan dalih panik, dirinya juga memukul kepala korban sebanyak dua kali, menggunakan palu dan tewas di tempat.

Atas perbuatannya, empat nyawa melayang, diantaranya Indriana Wono, Ling Ling, Chong Lie Chen, sementara istri Budi Santoso Fransiska, mengalami cacat permanen. (erha)

Read More

Sidang Penipuan Rekan Bisnis Rp 1,5 M Agendakan Keterangan Terdakwa

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Sidang penipuan dengan modus cek kosong yang menyeret terdakwa Edi Susanto Santoso kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (31/7/2017). Sidang yang dipimpin hakim Dedy Fardiman ini mengagendakan keterangan Edi sebagai terdakwa.

Sidang yang digelar di ruang Garuda PN Surabaya tersebut meminta terdakwa Edi untuk menjelaskan banyak hal, mulai bagaimana awal mula terdakwa Edi kenal dengan korban Suhwaji, berapa uang yang dipinjamkan, bagaimana pemberian jaminan atas sejumlah uang yang dipinjam terdakwa ke Suhwaji serta bagaimana mekanisme pembayaran hutang terdakwa ke Suhwaji sebagai pemberi pinjaman.

Terdakwa juga digencar pertanyaan seputar pemberian 13 cek yang dikeluarkan terdakwa sebagai jaminan utang dan 13 cek yang dikeluarkan terdakwa tersebut sebagai jaminan yang bisa dipakai sebagai pembayaran hutang terdakwa namun ternyata cek tersebut kosong hingga 13 cek yang dikeluarkan tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jusuf Akbar usai sidang mengatakan, dalam persidangan ini pihaknya berusaha untuk terus membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Edi Susanto Santoso sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.

"Terkait dengan terbitnya 13 cek yang dikeluarkan terdakwa dan akhirnya diketahui jika cek itu kosong, kami melihat bahwa pemberian cek kosong itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana," jelas Jusuf.

Karena, pemberian 13 cek kosong tersebut adalah sebagai alat untuk meyakinkan Suhwaji supaya Suhwaji mengeluarkan sejumlah uang.

Selain masalah mekanisme penerbitan cek yang jumlahnya 13 lembar tersebut, Jusuf Akbar juga menyatakan bahwa pemberian jaminan tanpa adanya ikatan eksekutorial maka cek yang dijadikan jaminan tersebut tidak mempunyai nilai apapun.

"Tiga belas cek yang sudah dikeluarkan terdakwa Edi itu nilainya nol karena tidak bisa diapa-apakan, " tandas Jusuf

Pada kesempatan ini, Jusuf juga menjelaskan tentang mekanisme pengeluaran cek dimana nama orang yang mengeluarkan cek tidak sama dengan nama yang tertera di rekening.

Jaksa Jusuf mengatakan bahwa hal itu juga sempat ditanyakan ke terdakwa Edi Susanto di persidangan.

"Terdakwa mengatakan bahwa hal itu tidak apa-apa karena sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pihak bank," ujar Jusuf. (rie)

Read More

Tim Anti Bandit Polrestabes Tembak Kaki Jambret Kapas Krampung

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Akhirnya, Tim Anti Bandit Polrestabes Surabaya berhasil menangkap Dahruji alias Gong Uji (30) dan Saiful alias Siful (31), pelaku perampasan di depan Toko Bintang Rejeki Kapas Krampung pada Mei 2017 lalu yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Karena saat ditangkap berusaha kabur, polisi bertindak tegas menembak kaki pelaku.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal mengatakan bahwa saat penangkapan kedua pelaku ada di tempat. Awalnya Tim Anti Bandit berhasil mengidentifikasi keberadaan Dahruji, Rabu (26/7/2017) di Pasar Malam pinggir JI. Klenteng, Malang. Pelaku langsung ditangkap.

Usai penangkapan dan dikembangkan, Kamis (27/7), anggota kembali mengamankan Saiful di rumahnya Jl. Wonokusumo Jaya Gang 16/28 Surabaya.

"Karena waktu penangkapan pelaku berusaha kabur, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan ditembak kakinya," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal, kepada wartawan, Senin (31/7/2017).

Dari penangkapan dua pelaku ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah sepasang sepatu yang digunakan paska aksi perampasan di Kapas Krampung, uang tunai Rp 450 ribu, dan dua senjata tajam jenis celurit.

"Untuk perampasan ini, pelaku dipersangkakan dengan pasal 365 ancaman hukuman 12 tahun penjara," kata Iqbal. (ar)

Read More

Sidang Pemerasan Pelindo Dengarkan Keterangan Ahli dari PPATK

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Mantan Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan isterinya Mieke Yolanda kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (31/7/2017) untuk mendengar keterangan saksi ahli dari PPATK yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Keduanya didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.

Saksi ahli yang didatangkan oleh JPU adalah Wisnu Yuana Darmawan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) Jakarta.

Selama hampir satu jam Wisnu memberi keterangan di sidang tersebut. Ia menjelaskan perkara tindak pidana pencucian uang dan unsur-unsur apa saja yang memenuhinya. Pertanyaan pertama kepada saksi ahli diajukan ketua majelis hakim, Maxi Sigarlaki. Ia meminta penjelasan tentang tindak pidana lanjutan. "Definisinya seperti apa, sebab itu menyangkut materi pada sidang ini," katanya.

Wisnu menjelaskan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa tindak pidana lanjutan itu adalah sebagai dampak atas tindak kejahatan sebelumnya. Pembuktiannya harus diawali dari tindak pidana awal. "Kalau tindak pidana awal terbukti, sudah sepatutnya menduga adanya tindak pidana pencucian uang," jelasnya.

Maxi lalu melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apabila tindak pidana awal tidak terbukti, apakah tindak pidana lanjutan masih berlaku. Wisnu menjawab tidak. "Kalau tindak pidana awal tidak terbukti, berarti tindak pidana lanjutan tidak berlaku," tegas Wisnu.

Jawaban saksi ahli menjadi kunci majelis hakim dalam mengadili sidang kasus tersebut. Titik beratnya adalah dugaan pemerasan dengan terdakwa Djarwo Surjanto. Apabila dakwaan itu tidak terbukti, maka dakwaan yang ditujukan kepada Mieke Yolanda bisa kabur.

Masih seputar tindak pidana lanjutan, Sudiman Sidabuke, kuasa hukum tedakwa, menanyakan tentang tindak pidana lanjutan yang disebabkan pada berkas lain. Apabila dalam berkas perkara lain itu terbukti, berarti tindak pidana lanjutan itu bisa diteruskan. Wisnu mengiyakan. "Terdakwa patut diduga, tetapi apabila tidak terbukti, tindak pidana itu tak perlu dibuktikan meski beda berkas perkara," jelasnya.

Sudiman kembali bertanya tentang definisi tentang pencucian uang. Apakah penerimaan uang sebagai dampak masalah utang-piutang bisa disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. "Selama ada bukti, tidak bisa disebut sebagai tindak pidana," jawab Wisnu.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampaknya terdakwa Mieke Yolanda bisa bebas dari jeratan hukum. Sebab, pada sidang sebelumnya terungkap bahwa uang yang diterima adalah pembayaran utang dari Firdiant Firman, rekanan PT Akara Multi Karya (AKM) kepadanya. (erha)

Kini, tinggal menunggu bagaimana proses pembuktian dari dugaan pemerasan dengan terdakwa Djarwo Surjanto. Dan dugaan pemerasan oleh PT AKM dengan terdakwa David Hutapea, Agusto Hutapea, Rahmat Satria, dan Firdiant Firman sebagai rekanannya.

Usai sidang kuasa hukum terdakwa Ari Hersofiawanudin SH menyatakan bahwa apa yg disampaikan ahli membuktikan kliennya sejak awal tidak terbukti melakukan pemerasan dan TPPU seperti yang didakwakan JPU baik aktif maupun pasif. Apalagi terkait unsur-unsur TPPU sangat jauh sekali baik secara berkelanjutan maupun tidak.

Perlu diketahui, kasus dugaan pemerasan ini muncul setelah tim saber pungli dari Mabes Polri turun ke Surabaya. Tim tersebut menangkap mantan Dirut PT Terminal Petikemas Surabaya Rahmat Satria dan pimpinan PT AKM.

Mereka didakwa bersekongkol melakukan pemerasan kepada pengusaha pemilik kontainer. PT AKM yang menyediakan jasa bongkar muat untuk pemeriksaan di Balai Karantina dianggap melakukan pungutan liar kepada pengusaha.

Djarwo Surjanto yang berposisi sebagai Direktur Utama PT Pelindo III dianggap sebagai otak dugaan pemerasan itu. Namun sejak sidang dimulai, yakni 3 April lalu hingga kemarin, belum terungkap adanya unsur pemerasan. Bahkan saksi yang didatangkan JPU selalu meringankan terdakwa. (erha)

Read More

Mantan Menteri KKP SBY Sebut Pemerintah Lupa Bina Petani Garam

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) era SBY, Sjarif Tjitjip Soetardjo, menyatakan bahwa terjadinya kelangkaan garam disebabkan karena pemerintah lalai membina petani. Ketika cuaca tak berpihak, produksi garam terganggu.

"Harus dijaga betul, karena petani garam ini kadang-kadang harus selalu dibina, dikontrol dan disuport. Suport bukan hanya soal teknis, tapi juga peralatan," kata Sjarif di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Politisi Golkar itu lantas membandingkan saat dirinya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kala itu produktivitas garam cenderung terjaga bahkan boleh dibilang berlimpah. Dan, harga garam berada di angka wajar yang menguntungkan petani dan tidak memberatkan konsumen.

"Zaman saya 2011-2014, garam konsumsi itu kebetulan bagus, artinya over produksi, produksi tahun itu masih bagus. Sekarang anjlok, mungkin ada masalah lain, seperti iklim dan sebagainya. Tetapi manajemen di dalem produksi garam rakyat itu juga harus betul-betul diatur, dibina, dan disuport. Nah ini hal yang penting dilaksanakan ke depan," kata Sjarif.

"Saya waktu itu bagus, 2011. Kenapa saya bisa? Hasil yang lalu saya berikan bantuan ke petani garam ini, saya berikan seperti gudang-gudang untuk menyimpan supaya garam itu tidak hancur, sehingga saat 2012 turun, karena iklimnya kurang baik, itu garam tetap melimpah. Malah di Bali dan Jatim sudah saya bina untuk diekspor. Intinya pemerintah harus turun membina dan suport," tambah Sjarif. (rez)

Read More

Pameran Koleksi Karya Seni Istana Kepresidenan Dibuka untuk Umum

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) – Istana Kepresidenan kembali menggelar Pameran sejumlah lukisan dan karya rupa koleksi Istana Kepresidenan dibuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna lebih mengetahui dan ikut menikmati karya seni yang selama ini menghiasi Istana Kepresidenan. Pameran yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 ini adalah yang kedua kalinya.

Dalam konferensi pers bersama di Galeri Nasional, Senin (31/7/2017, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan bahwa dalam sebuah rapat koordinasi di tahun 2015 diputuskan Istana Kepresidenan menjadi 'The Ultimate Showcase of Indonesian Culture'.

"Menjadi tempat budaya yang paling hebat di Indonesia. Untuk memberikan akses, terutama untuk lukisannya, diadakanlah pameran lukisan ini sejak tahun lalu. Tahun lalu luar biasa antusiasnya dan tahun ini mudah-mudahan lebih dari tahun lalu," ucap Triawan.

Selama satu bulan penuh koleksi Istana Kepresidenan tersebut akan dipertunjukkan dan terbuka untuk umum, tepatnya pada 2 hingga 30 Agustus 2017 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Rencananya, pameran tersebut akan dibuka secara resmi pada Selasa, 1 Agustus 2017.

"Kegiatan ini tujuannya supaya Istana itu memberikan keterbukaan kepada masyarakat, kita dekatkan koleksinya kepada masyarakat. Tahun lalu kurang lebih sekitar 26 lukisan, sementara tahun ini 48 lukisan dan terdiri atas 41 pelukis," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Dalam pameran tahun ini, panitia mengangkat tema "Senandung Ibu Pertiwi" dimana melalui sejumlah koleksi lukisan tersebut Istana Kepresidenan hendak menampilkan gambaran fenomena alam dan berbagai cara pandang masyarakat Nusantara.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa 60 persen sektor pariwisata berasal dari budaya dan 30 persen dari alam. "Tugasnya Kementerian Pariwisata adalah lebih mempublikasikan dan mempromosikan agar wisatawan datang ke Indonesia, khususnya ke pameran lukisan ini," ucap Arief. 

Selain menghadirkan sejumlah lukisan yang selama ini menghiasi Istana Kepresidenan Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Bali, pameran ini juga akan diperkaya dengan arsip dan dokumen penting mengenai istana-istana kepresidenan beserta koleksinya.

"Dalam kegiatan satu bulan penuh ini ada kegiatan-kegiatan, antara lain workshop melukis bersama komunitas difabel pada 10 Agustus, diskusi para pakar tentang menjaga Ibu Pertiwi pada 19 Agustus, lomba lukis kolektif tingkat nasional 26 Agustus, dan workshop mengenai menjadi apresiator se-Jabodetabek pada 29 Agustus serta tur pameran oleh para kurator setiap Sabtu-Minggu," kata Kasetpres.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung kegiatan pameran lukisan ini. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat edaran ke sekolah-sekolah, terutama di Jabodetabek untuk bisa membawa siswa-siswanya datang dan ikut proses pembelajaran melalui karya-karya lukisan istana itu," kata Muhadjir.

Untuk diketahui, tema Senandung Ibu Pertiwi yang diangkat ini dalam implementasinya terbagi atas empat kategori karya. Pertama, mengenai keragaman alam yang akan menampilkan sebanyak 12 lukisan pemandangan alam yang menjadi daya tarik Indonesia. "Harimau Minum" karya Raden Saleh menjadi salah satu karya ikonik dalam kategori ini.

Sementara yang kedua, mengenai dinamika keseharian yang menggambarkan kehidupan sehari-hari kalangan masyarakat Indonesia dari berbagai macam lapisan. Sebanyak 11 lukisan akan mengisi kategori ini di mana "Lelang Ikan" karya Itji Tarmidzi sebagai salah satu karya utama.

Kategori yang ketiga, yakni tradisi dan identitas, akan menampilkan 15 lukisan yang menggambarkan tradisi dan identitas budaya Indonesia. Lukisan karya Barli Sasmitawinata dengan judul "Perempuan Berkebaya" akan menjadi daya tarik tersendiri dalam kategori ini.

Adapun yang terakhir, mengenai khidmat dalam kepercayaan, akan mencoba untuk menampilkan nilai-nilai kepercayaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Sebanyak 10 lukisan ditampilkan untuk memperkaya kategori ini. "Nyai Roro Kidul" karya Basoeki Abdullah menjadi salah satu karya fenomenal dalam kategori ini. (rez)

Read More

Demokrat Ucapkan Selamat Datang Pak Gubernur pada Gus Ipul

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) – Sekretaris DPD Demokrat Jatim sambut Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan ucapan “Selamat datang Pak Gubernur”. Momen ini terjadi saat Gus Ipul mengembalikan formulir dan melengkapi berkas persyaratan sebagai bakal calon gubernur di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Jalan Kertajata Indah Surabaya,  Senin (31/7/2017) malam.

Gus Ipul didampingi Sekretaris DPW PKB Jatim Badrut Tamam dan Ketua Bappilu DPW PKB Jatim Thoriqul Haq.  Sedangkan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar tidak ikut rombongan.

Ketua PBNU tersebut datang sekitar pukul 17.50 WIB mengenakan mobil Toyota Alphard L 1078 BS berwarna hitam. Kedatangan Gus Ipul disambut Sekretaris DPD PD Jatim Renville Antonio, Ketua Bidang Pendaftaran Desk Pilkada Maskur, Sekretaris Pendaftaran Kuswanto dan Ketua Bappilu DPD PD Jatim Zaenal Abidin.

"Selamat datang Pak Gubernur di kantor kami," kata Renville sambil memberi hormat kepada Gus Ipul. Gus Ipul hanya tertawa saja dipanggil seperti itu.

Setelah dari kantor Demokrat Jatim, Gus Ipul juga akan bergerak mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor DPD Partai Hanura Jatim Jalan Citandui Surabaya. (sr)

Read More

Serapan Anggaran Belanja Dua Dinas Pemkab Jember Nol Persen

RADARMETROPOLIS: (Jember) – Data laporan realisasi semester pertama yang disampaikan Bupati kepada DPRD mengungkapkan ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang sama sekali tidak merealisasikan anggaran belanja selama enam bulan pelaksanaan APBD 2017.

Dua OPD itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

APBD Jember 2017 menganggarkan Rp 21,04 miliar untuk Dinkominfo dan Rp 4,746 miliar untuk DPM-PTSP. Anggaran belanja Dinkominfo terinci pada dua item, yakni belanja operasi sebesar Rp 8,289 miliar dan belanja modal sebesar Rp 12,750 miliar. Item anggaran belanja terbesar adalah belanja peralatan dan mesin pada belanja modal sebesar Rp 8,404 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja DPM-PTSP terinci menjadi belanja operasi sebesar Rp 4,32 miliar dan belanja modal sebesar Rp 425,744 juta. Item anggaran belanja terbesar adalah belanja pegawai pada belanja operasi sebesar Rp 2,746 miliar.

Secara umum serapan APBD Jember 2017 selama semester I rendah, yakni 26 persen. Dari anggaran belanja Rp 3,603 triliun, selama enam bulan pertama, baru direalisasikan Rp 939,417 miliar atau sekitar 26 persen.

Dari Rp 939,417 miliar tersebut belanja modal hanya Rp 33,112 miliar atau hanya 3,52 persen. Jumlah ini kalah jauh dibandingkan realisasi belanja operasional yang mencapai Rp 906,304 miliar atau 96,47 persen. (nis)

Read More

Bus Sugeng Rahayu Picu Kecelakaan Karambol di Jalur Tengkorak Madiun-Surabaya

RADARMETROPOLIS: (Madiun) – Kecelakaan karambol terjadi di jalur tengkorak Surabaya-Madiun. Kali ini kecelakaan terjadi tepatnya di Jalan Raya Surabaya-Madiun, KM163-164, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun.

Kecelakaan karambol tersebut berawal dari bus Sugeng Rahayu nomor polisi W 7008 UZ yang diketahui berjalan dari arah Utara atau Surabaya ke Selatan atau Madiun. Sesampai di TKP, sopir bus Sumari menyalip beberapa kendaraan yang berjalan searah di depannya.

Namun, nahas saat mendahului dari sisi kanan bertabrakan dengan dump truk nopol AE-8217-UF yang berjalan dari arah berlawanan (Selatan ke Utara). Akibat kecelakaan tersebut, dump truk nopol AE-8217-UF terhenti.

Sehingga motor Honda Supra No Pol AE-5841-FA yang berjalan di belakang kendaraan dump truk langsung menabrak truk tersebut. "Jadi kecelakaan karambol," kata Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Evon, Minggu (30/7/2017) malam.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Hanya, sopir bus mengalami luka berat. "Dan beberapa penumpang shock," tambahnya.

Sementara, untuk alur lalu lintas sedikit mengalami kemacetan. Namun tidak terlalu lama. Setelah bus dan dump truk berhasil dievakuasi arus kembali berjalan lancar. (gun)

Read More

Pramuka NTT Dibekali Kemampuan Medsos untuk Bantu Majukan Pariwisata

RADARMETROPOLIS: (Kupang) - Sebanyak empat ratus delapan puluh empat anggota Gerakan Pramuka NTT dibekali kemampuan mempromosikan pariwisata provinsinya di media sosial. Bekal ini penting, karena kecintaan peserta Raimuna ini pada NTT dan NKRI sudah tidak bisa diragukan lagi.

"Ada tiga modal yang harus dimiliki untuk bisa mempromosikan daerah di media sosial, yaitu cinta, media sosial dan kreatifitas. Untuk yang pertama dan kedua sudah dimiliki Pramuka NTT, sedang yang ketiga terus ditingkatkan,” ujar Hariqo Wibawa Satria, Andalan Nasional Kwarnas Gerakan Pramuka dalam paparannya di hadapan peserta Raimuna Daerah NTT VI, di Bumi Perkemahan Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Sabtu (30/7/2017) petang.

Di tengah menyampaikan materi, Hariqo bertanya siapa diantara peserta yang pernah mempromosikan NTT di media sosial. Hal ini langsung mendapat jawaban. Banyak peserta yang mengangkat tangan.

"Kecintaan mereka pada NTT dan NKRI sudah tidak diragukan lagi, tinggal dibekali kemampuan membuat video dengan telepon genggam dan jurnalistik dasar. Tadi kita praktek langsung, bagaimana melaporkan sesuatu di depan kamera handphone,” ujar Hariqo.

Sementara itu, Lusia Adinda Lebu Raya, Ketua Kwarda NTT yang juga Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, menjelaskan bahwa tagline Gerakan Pramuka di media sosial yaitu setiap Pramuka adalah kantor berita, maksudnya setiap Pramuka memiliki kemampuan memberitakan kegiatan Pramuka, potensi daerah, dan lainnya di media sosialnya masing-masing.

"Setiap Pramuka punya media sosial. Ini harus diarahkan pada hal-hal yang produktif,” kata Lusia, di Lembata.

Selain mengenai media sosial, peserta Raimuna Daerah NTT juga mendapatkan materi tentang U-Report, kerjasama Kwarnas Gerakan Pramuka dengan UNICEF. Materi ini disampaikan Luqman Hakim Arifin (Andalan Nasional Kwarnas Gerakan Pramuka), Adnan Mubarak (UNICEF) dan Deddy Tames (Ketua DKD NTT).

Sebagai informasi, Raimuna Daerah VI NTT berlangsung mulai 27 Juli hingga 1 Agustus 2017, dibuka Wakil Gubernur NTT, Beni Litel Noni. Tema kegiatan adalah Semangat Muda Bangun Asa, Wariskan yang Terbaik bagi Bumi Flobamora, Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Slogan: Baleo Kibar.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta mempererat persaudaraan antar-Pramuka atau pemuda se-NTT. Peserta juga mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kabupaten Lembata, seperti mendaki puncak Ile Lewotolok, Desa Nelayan Lamalera serta berwisata ke Bukit Cinta dan Bukit Doa yang tidak jauh dari bumi perkemahan. (man)

Read More

Separoh Hari Dipasang, Spanduk Penolakan Gedung Pemkab Dicopot Satpol PP Sidoarjo

RADARMETROPOLIS: (Sidoarjo) – Satuan Polisi Pramong Praja Sidoarjo mencopt spanduk penolakan pembangunan mega proyek Gedung Terpadu Pemkab Sidoarjo 17 lantai yang dipasang oleh Fraksi PDIP, PAN, dan PKS di beberapa titik di jantung Kota Sidoarjo.

Spanduk-spanduk berisi penolakan pembangunan Gedung terpadu dengan estimasi anggaran sebesar Rp 800 miliar dan tuntutan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat sebagai tindak lanjut sikap resmi tiga fraksi di DPRD  Sidoarjo itu hanya berumur tidak lebih dari separoh hari.

Spanduk-spanduk tersebut semula terpasang di dekat palang pintu rel KA Magersari, dekat TL Air Mancur utara Alun-alun, dan depan Alun-alun Sidoarjo.

"Masa mas dicopoti semuanya," kata Bangun Winarso kaget saat dikorfirmasi soal spanduk penolakan Fraksi PAN di turunkan Satpol PP Kab. Sidoarjo, Minggu (30/7/2017).

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo itu menilai Satpol tidak boleh tebang pilih dalam menertibkan spanduk. "Kalau dinilai tidak berijin, spanduk yang tak berijin lainnya, harus juga dicopoti, jangan tebang pilih," tandasnya.

Bangun menambahkan, kendati dicopoti oleh Satpol PP, pihaknya tidak akan putus arang dalam menyuarakan penolakan. Tulisan yang ada dalam spanduk, bagian dari sikap PAN dalam menyikapi kebijakan.

"Ya tidak apa-apa dicopoti, besok akan dipasang lagi. Dicopot akan dipasang lagi. Sikap kita, resmi menolak pembangunan Gedung Terpadu. Alasannya, banyak perioritas yang harus didahulukan untuk kepentingan demi melayani masyarakat. Dari soal jalan, banjir, dan lain sebagainya. (lt)

Read More

Presiden: Penggunaan Dana Haji Harus Sesuai UU

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penggunaan dana haji harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi menurut presiden saat ini telah dibentuk Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Yang penting jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada,” kata Presiden kepada wartawan ketika menghadiri Lebaran Betawi di di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu 30 Juli 2017.

Lebih lanjut Jokowi mengingatkan bahwa dana haji adalah dana milik umat sehingga unsur kehati-hatian harus melekat pada penggunaan dana tersebut.

“Harus prudent, harus hati-hati. Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk Sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali macamnya,” kata Jokowi.

Selain itu Presiden pun mengingatkan agar pemanfaatan dana haji tersebut harus memberikan manfaat dan keuntungan, baik bagi umat muslim maupun yang memiliki dana, yakni para calon jamaah haji.

“Tapi semuanya perlu dikalkulasi yang cermat, dihitung yang cermat. Semuanya dihitung, semuanya harus dikalkulasi. Semuanya harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang ada,” kata Jokowi.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Kebolehan tersebut mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

“Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ujar Lukman di Jakarta, Sabtu 29 Juli 2017.

Menag mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List).

Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji.  UU Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dengan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH. (rez)

Read More

Jaksa Sudah Limpahkan Berkas Wakil Dekan III FKG Unair ke Pengadilan

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Jaksa Ali Prakoso dari Kejaksaan Negeri Surabaya mengatakan sudah melimpahkan berkas perkara I Suardhika ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dengan demikian penyidangan kasus dosen Unair ini sekarang tinggal menunggu penetapan majelis dan jadwal siding.

"Sudah kita limpah, tinggal menunggu penetapan majelis dan jadwal sidang," ujar Jaksa Ali, Minggu (30/7/2017).

Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini sebelumnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya saat menjalani pelimpahan tahap kedua (pelimpahan berkas dan tersangka).

Ketut ditahan dalam perkara pencabulan. Penahanan itu dilakukan saat penyidik Polrestabes melimpahkan kasus ini ke Kejari Surabaya.

Penahanan tersebut dilakukan jaksa dengan pertimbangan untuk mempercepat proses persidangan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Untuk diketahui, I Ketut Suardhika ditahan usai menjalani pemeriksaan tahap II di Kejari Surabaya. Pelimpahan tahap II ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB.

Ketut langsung digelandang petugas Kejari Surabaya menuju mobil tahanan Kejari Surabaya bersama pesakitan lainnya untuk dibawa ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo.

Istri Ketut terlihat shock atas penahanan suaminya. Wanita berparas lencir itu terlihat menangis saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan milik Kejari Surabaya.

Kasus pencabulan dalam bentuk oral terhadap korban JSB itu dilakukan Ketut di ruang sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya. Korban yang tak nyaman dengan aksi Ketut akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke resepsionis.

Peranggai dokter berwajah lembut ini akhirnya berujung ke mejau hijau. Penyidik menetapkan Ketut Suardhika sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ketut pun terancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Ia dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak. (rie)

Read More

Besok Tito Ketemu Jokowi Bahas Kelanjutan Kasus Novel

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Presiden Joko Widodo mengatakan pada Senin 31 Juli 2017 nanti Kepela Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, akan menghadap dirinya. Tito akan menjelaskan mengenai penanganan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Kemarin sudah saya sampaikan ke Kapolri. Besok (Senin) menghadap," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Seperti diketahui, peristiwa penyiraman air keras kepada Novel di dekat kediamannya sudah berjalan lebih dari seratus hari. Namun demikian pelaku penyerangan itu sampai hari ini belum bisa diungkap oleh polisi.

Novel sempat meminta Presiden Jokowi membentuk tim untuk mengungkap kasus yang menimpanya. Sampai saat ini Novel masih berada di Singapura untuk menjalani pengobatan untuk kedua matanya. (rez)

Read More

Nilai Transaksi Pameran Koperasi dan UMKM Jatim Expo 2017 Penuhi Target

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) – Pameran Koperasi & UMKM Expo 2017 yang digelar PT Amara Satu Raya yang didukung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan disponsori oleh Bank BRI berhasil mencapai target traksaksi dan pengunjung. Memang, pameran yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-70 di Grand City Convex Surabaya, 26 – 30 Juli 2017 ini mampu mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Pameran tersebut tercatat diikuti 228 peserta. Pameran ini mendapat perhatian besar dari masyarakat luas dengan jumlah total pengunjung yang hadir selama lima hari pameran sebanyak 31.508 orang. Yang juga patut mendapat apresiasi, pameran ini juga berhasil mendongkrak perekonomian, khususnya para pelaku Koperasi dan UMKM. Dari data yang dikumpulkan panitia selama lima hari pameran hingga pukul 13.00 WIB, total jumlah transaksi penjualan langsung ritel secara tunai, non tunai maupun transaksi berkelanjutan business to business mencapai Rp 5,676 miliar.

Hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari tujuan pameran, karena dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjadi wadah ajang promosi bagi seluruh pelaku UKM untuk memasarkan produknya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap produk-produk UKM dalam negeri masih sangat diminati dan dicintai.

Dr. Mas Purnomo Hadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, mengatakan bahwa Koperasi dan UMKM Expo menjadi agenda tahunan yang dijadikan sebagai referensi para buyer dan investor lokal maupun internasional untuk bersinergi mengembankan skala koperasi UMKM di Jawa Timur. (ar)

Read More

Rawat NKRI Tokoh Nasional Ramaikan Jalan Sehat KAHMI di Malang

RADARMETROPOLIS: (Malang) – Para tokoh nasional meramaikan jalan sehat bertajuk “Jangan Lelah Merawat Indonesia” yang diadakan oleh Keluarga Besar KAHMI di Kota Malang, Minggu (30/7/2017). Hal ini dimaksudkan untuk mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Di antara mereka adalah mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, mantan Ketua MK Prof Mahfud MD, mantan Mendiknas RI Wardiman Djoyonegoro.

Selain itu politisi yang juga anggota DPR RI, Ridwan Hisjam, Nurhayati Assegaf‎, dan Ferry Mursyidan Baldan. Lalu Ketua Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari.

Mereka berbaur dengan sekitar 6000 massa yang ikut jalan sehat. Mahfud MD tertarik ikut jalan sehat itu dengan alasan bukan hanya sebagai anggota KAHMI yang bertujuan silaturahmi. Namun‎ juga demi mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan.

“NKRI harus kita kampanyekan dan dijaga serta dilaksanakan,” katanya.

Karena itu ia bersama‎ para tokoh nasional lainnya terlihat antusias mengikuti jalan sehat tersebut. Mereka berjalan mengikuti rute yang sudah ditentukan panitia.

Rute tersebut start dan finish dilakukan di halaman Balaikota Malang. Jarak yang harus ditempuh sekitar lima kilometer.

Bupati Malang, Rendra Kresna mengaku senang bisa mengikuti jalan sehat nasional ini. “Ini merupakan ajang silaturahmi nasional. Kami bisa bertemu dengan para senior dan yunior,” katanya.

Karena itu ia bangga pelaksanaan jalan sehat nasional itu dilaksanakan di Malang. Sehingga, semua tokoh nasional yang dulu pernah di HMI dan kini menjadi anggota KAHMI bisa bertemu dan melepas kangen. (erha)

Read More

Datang di Setu Babakan, Jokowi Ingatkan Pentingnya Rawat Budaya Betawi

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Presiden Joko Widodo mengingatkan maksud tujuan pembangunan Pusat Perkampungan Budaya Betawi yang dirintis lima tahun yang lalu. Presiden menyebut maksudnya untuk merawat, menjaga, dan melestarikan budaya Betawi. Hal ini disampaikan saat menghadiri Lebaran Betawi 2017 di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Ketika datang, Jokowi yang hadir bersama Iriana langsung dihadang kesenian khas Betawi, Palang Pintu. Setelahnya Presiden serta rombongan melangkah masuk diiringi musik rebana dan salawat. Jokowi hadir di Lebaran Betawi X menggunakan pakaian adat Betawi Ujung Serong, sementara Ibu Iriana memakai kebaya warna merah.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia disambut Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat dan istri Happy Farida serta Ketua Badan Musyawarah Betawi, Zaenuddin.

Jokowi berharap agar Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan Pusat Perkampungan Budaya Betawi, di Setu Babakan, Jakarta Selatan.

“Ini kan belum selesai. Memang dalam rencana makronya dulu di tengah danau masih ada lagi dan juga mungkin yang tadi disampaikan oleh Ketua Bamus, misalnya jalan menuju ke sini itu dilebarkan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri acara Lebaran Betawi X itu.

Presiden mengingatkan, pembangunan Pusat Perkampungan Budaya Betawi yang telah dirintis sejak 5 tahun lalu itu dimaksudkan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan budaya Betawi.

“Tidak hanya fisik, enggak rumahnya, enggak gigi belalangnya, enggak juga tariannya, tapi tadi juga kita lihat di rumah-rumah ada makanan-makanan, bir pletok dan lain-lainnya,” kata Jokowi.

Jokowi pun menilai bahwa merawat dan menjaga kearifan lokal budaya itu sangat penting dalam menghadapi intervensi peradaban Barat, peradaban dari negara lain.

Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat berkeliling ke rumah-rumah adat sesuai wilayah administrasi DKI Jakarta. Presiden dan Ibu Negara juga melihat stan-stan makanan, kerajinan, pakaian khas Betawi serta melihat pengrajin besi tempa. Sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden melepas ikan di kolam Pusat Perkampungan Budaya Betawi.

Presiden Jokowi juga menggoreskan cat akrilik secara berurutan, cat merah, kuning, hijau, biru di kanvas berukuran 100×50. Goresan tersebut akan dilanjutkan menjadi sebuah lukisan oleh pelukis Betawi, Sarnadi Adam. (rez)

Read More

La Nyalla Minta KONI Surabaya Hati-hati Gunakan Dana Hibah

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Wakil Ketua Umum KONI Jawa Timur Dr. Ir. La Nyalla Machmud Mattalitti mengingatkan sekarang ini unsur penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan kepolisian sedang getol-getolnya membidik penggunaan dana hibah, yang kebetulan banyak menimbulkan masalah di berbagai sektor. Untuk itu ia meminta pengurus KONI Kota Surabaya berhati-hati dalam menggunakan dana hibah.

 “Saya ini adalah salah satu korban dana hibah yang terjadi di Kadin Jatim yang saya pimpin. Meski saya melakukan perlawanan dan tiga kali menang di praperadilan, saya tetap menjalankan proses hukum dan keputusan akhir adalah ‘inkracht’ yang tidak dapat dibanding lagi,” ujar La Nyalla ketika membuka Musyawarah Olahraga Kota Surabaya, di Hotel Sahid Surabaya, Minggu (30/07/2017).

Sehubungan dengan hal itu, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap kepada KONI Kota Surabaya tidak terjadi masalah dalam mengelola dana hibah.

Ia perlu mengingatkan hal tersebut karena Surabaya merupakan pemasok terbesar atlet untuk kekuatan Jatim.

La Nyalla menjelaskan, pada PON XIX di Jawa Barat tahun lalu, sekitar 70 persen atlet Jatim berasal dari kota Surabaya.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas KONI Jatim ke depan makin berat. “Pada PON tahun lalu, alhamdulillah kita bisa menjadi juara umum kedua setelah tuan rumah Jawa Barat. Pada PON XX tahun 2020 mendatang di Papua, kita harus merebut juara umum,” katanya.

Permasalahan dana hibah juga diingatkan oleh Ketua Umum KONI Kota Surabaya, Yusuf Husni. Seperti halnya La Nyalla, Yusuf juga sempat melakukan perlawanan ketika menghadapi masalah hukum dengan pihak kejaksaan.

“Tapi semua itu bisa kami selesaikan dengan baik dan di KONI Kota Surabaya akhirnya tidak terjadi masalah dan KONI Surabaya dinyatakan ‘clear’. Artinya pertanggungjawabannya diterima,” kata politisi Partai Golkar itu.

Musorkot Surabaya selain mengagendakan laporan pertanggungjawaban pengurus lama, juga memilih pengurus baru masa bakti 2017-2021. (sr)

Read More

APGRI: Kebijakan Pemerintah Penyebab Utama Garam Langka dan Mahal

RADARMETROPOLIS: (Pamekasan) - Kebijakan pemerintah yang tidak akurat dinilai sebagai salah satu penyebab utama kelangkaan stok sekaligus meroketnya harga jual garam dalam setahun terakhir. Penyebab lainnya adalah faktor cuaca. Hal ini mengakibatkan petani gagal panen selama 2016 lalu.

"Pada 2016 lalu kita gagal panen karena faktor cuaca, saat itu masuk katagori kemarau basah atau lamina. Bahkan gagal panen saat itu mencapai 106 ribu ton dalam skala nasional," kata Sekjen Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI) Faisol Baidowi, Sabtu (29/7/2017).

Terkiat dengan kebijakan Faisol menilai bahwa ketetapan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional justru sangat tidak akurat. Garam konsumsi seharusnya impor sebanyak 256 ribu ton, justu hanya hanya dilakukan sebanyak 75 ribu ton atau sekitar 25 persen dari rencana importasi. Sehingga wajar jika saat ini mengalami kelangkaan garam.

Seharusnya pemerintah lebih bijak menyikapi berbagai kemungkinan, khususnya dalam persoalan garam. "Bagaimanapun alam tidak bisa disalahkan, karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tapi antisipasi yang seharusnya dilakukan, justru tidak direalisasikan dengan baik," imbuhnya.

"Regulator itu berupaya menjadikan keseimbangan agar semua pihak tidak dirugikan, sehingga kita tidak selalu bergantung dengan melakukan impor garam," kata Faisol.

Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah kembali mengkaji ulang untuk melakukan impor. "Pemerintah perlu hati-hati melakukan impor dan perlu dijaga, karena khawatir terjadi benturan datangnya garam impor dengan panen produksi petani ataupun PT Garam," sambung Faisol.

"Apalagi saat ini produksi garam nasional sudah mulai, sekalipun kemarin sempat ada gangguan produksi akibat gangguan hujan. Sehingga langkah konkrit jelas harus segera dilakukan guna mengantisipasi benturan impor dan masa panen," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau agar pemerintah melakukan dua langkah antisipasi sekaligus. Masing-masing kebijakan impor sekaligus dengan skala pendistribusian serta prediksi akurat dari BMKG seputar kondisi cuaca.

"Sebelumnya kami mengusulkan agar segera dilakukan importasi, tapi pendistribusian menungga kondisi yang tepat agar tidak berbenturan dengan hasil panen. Termasuk juga harus ada prediksi akurat tentang musim kemarau dari BMKG, apa saat ini sama dengan tahun lalu atau tidak," tegasnya.

Jika barang impor datang secara bersamaan dengan masa panen petani, pemerintah juga harus sigap menerapkan kebijakan yang tentunya tidak merugikan terhadap petani maupun PT Garam. "Kalau bersamaan barang impor perlu ditangguhkan sampai akhir masa panen, biar petani tidak dirugikan," pintanya.

"Bagaimanapun produksi nasional perlu dikedepankan dalam pendistribusian untuk memenuhi pasar konsumsi dan saat ini memang wajar terjadi kelanggaan. Jadi kalau sekarang silakan impor, tapi hati-hati," pesan Faisol. (ltr) 

Read More

Sebelum Buang Bayinya, Ortu Tinggalkan Bekal Uang Rp 300 Ribu dan Surat

RADARMETROPOLIS: (Jombang) - Sosok bayi masih merah berjenis kelampin perempuan ditemukan di rumah pengasuh pesantren Al Aziziyah Denanyar Jombang, Jumat (28/7/2017) sekitar pukul 18.30 WIB. Sebelum meninggalkan bayinya, pelaku meninggalkan bekal uang Rp 300 ribu dan surat di dekat bayinya.

Saat ditemukan bayi malang tersebut mengenakan selimut dan pakaian lengkap. Temuan ini kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polsek setempat.

"Awalnya bu nyai mendengar suara tangisan bayi di depan rumah. Setelah dilihat, ternyata memang ada bayi yang tergeletak di teras," ujar Zamroni (51), warga setempat yang mengaku sempat menggendong bayi malang itu.

Kapolsekta Jombang AKP Mujiono membenarkan adanya temuan bayi tersebut. Pihaknya juga sudah mendatangi lokasi, termasuk memeriksa bayi malang tersebut. "Bayinya sehat. Usianya baru empat hari. Di dekat lokasi penemuan bayi juga ditemukan selembar surat dan uang Rp 300 ribu," kata Mujiono.

Mujiono menandaskan, sesuai pesan dalam surat tersebut, bayi malang itu sengaja ditaruh di depan pesantren. Tujuannya, orang yang menemukan mangdopsi. "Saat ini bayi tersebut masih di kediaman bu nyai. Masih dirawat," pungkas Mujiono. (adi)

Read More

Demi Jawa Timur Khofifah Siap Mundur dari Mensos

RADARMETROPOLIS: (Sumenep) - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa telah ada beberapa partai yang telah mengkonfirmasi pemberian dukungan pada dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Untuk itu ia menyatakan siap mundur dari posisi Mensos.

"Ada beberapa partai yang sudah mengkonfirmasi, Insya Allah akan bersama-sama ikut dalam Pilgub Jatim. Ya nantilah, pada saatnya teman-teman media akan saya kabari," katanya, Sabtu (29/7/2017).

Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu pagi berada di Sumenep untuk menghadiri acara 'Ajalan Sehat' sekaligus pemberian santunan anak yatim yang digagas Radar Madura Jawa Pos Grup.

"Saya sekarang ini masih memaksimalkan komunikasi antar parpol. 'Check sound' sudah. Sekarang saatnya menyamakan frekuensi. Kalau frekuensi sama, orkestra itu bisa bagus kan?" ujar Khofifah.

Ia mengaku siap mundur dari jabatan menteri, apabila sudah diputuskan akan maju dalam Pilgub. Pihaknya memastikan akan meminta 'restu' dari Presiden Jokowi apabila tiba saat yang tepat.

"Kalau nanti saatnya sudah diputuskan, maka sebelum pendaftaran, ya harus mundur dari menteri. Undang-undangnya mengatur begitu," ucapnya.

Namun ia menolak ketika didesak kepastian untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Ia mengaku saat ini tengah berkonsentrasi untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program Kementerian Sosial.

"Subhanallah.. Ya jangan ditanya prosentase lah berapa persen saya akan maju. Nanti kalau sudah saatnya, pasti akan saya konfirmasi," katanya. (ltr)

Read More

Maju Pilgub Jatim Gus Syaf Sudah Minta Restu Kapolri

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Kombes Pol Syafiin (Gus Syaf) telah menghadap Kapolri dan Wakapolri untuk memohon doa restu terkait dengan keputusannya untuk maju dalam Pilgun Jatim 2018. Pada Sabtu, 29/7/2017, dengan diantar puluhan pendukungnya mantan ajudan Presiden SBY tersebut mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kantor DPD Partai Demokrat (PD) Jatim.

"Saya kan asli Jombang. Saya diantar dari Jombang sampai ke kantor Demokrat Jatim. Apapun posisi cagub atau cawagub, saya siap dan serahkan kepada partai. Saya sedikit paparkan visi misi bertema dengan jatidiri bangsa kita sejahtera," tegas Gus Syaf kepada wartawan.

Gus Syaf yang masih berdinas aktif di Mabes Polri mengaku telah menghadap Kapolri dan Wakapolri untuk memohon doa restu maju pilgub. "Saya akan mengundurkan diri kalau benar-benar mendapat dukungan parpol untuk maju pilgub Jatim dan terdaftar resmi sebagai peserta di KPU Jatim," tuturnya.

Ia mengatakan kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul cukup bagus dan berhasil. "Ke depan, Jatim perlu pemimpin yang tidak hanya pintar teori saja, tapi langsung praktik, visioner, efektif, dan tepat guna," jelasnya.

Ia tidak mempermasalahkan ditaruh pada posisi calon gubernur atau calon wakil gubernur. "Saya mengikuti saja ditaruh posisi mana. Karena itu wewenang partai," imbuhnya.

Gus Syaf memastikan dirinya sudah membangun komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di beberapa daerah. Dalam waktu dekat ini, Gus Syaf akan menemui masyarakat yang ada di pulau Madura. (ar)

Read More

Menag Nyatakan Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk melakukan hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengacu pada ketentuan konstitusi maupun aturan fikih.

"Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas," ujar Menag Lukman di Jakarta, melalui siaran persnya.

Menag mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharrufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Hasil investasi itu menjadi milik calon jemaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Namun demikian, dana BPIH  tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. UU Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Akad wakalah ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini berwenang berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji.

Namun, investasi yang dilakukan BPKH juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

"Selanjutnya, badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya," tandasnya. (rez)

Read More