Pilgub Jatim Tak Diramaikan Calon Perseorangan

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Perhelatan Pemilihan Gubernur Jatim 2018 dipastikan tidak akan diramaikan dengan hadirnya Calon Perseorangan. Hingga batas waktu penyerahan dukungan calon perseorangan berakhir, tidak ada satupun pasangan calon yang datang menyerahkan dukungan.

Tepat pada Minggu (26/11/2017) pukul 24.00 WIB, secara resmi Komisi  Pemilihan Umum Provinsi Jatim menutup penerimaan dukungan untuk calon perseorangan. Artinya, dipastikan secara resmi bahwa pilgub Jatim 2018 tidak akan diikuti calon dari perseorangan dan hanya akan diikuti oleh pasangan dari parpol. 

"Hal ini dipastikan setelah lima hari dibuka, ternyata tidak ada satu bakal paslonpun yang datang. Beberapa orang yang datang ke KPU Jatim sebagian hanya bersifat meminta info saja dan tidak kembali lagi," kata anggota KPU Jatim, Choirul Anam, kepada wartawan di kantornya, Senin (27/11/2017).

Seperti diketahui, bahwa KPU Jatim membuka tahapan penyerahan dukungan perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 mulai 22-26 November 2017.

Penerimaan penyerahan dukungan dilakukan setiap jam kerja, yakni pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kecuali untuk hari terakhir, yaitu tanggal 26 November 2018, ditutup tepat pukul 24.00. Persyaratan untuk maju sebagai calon melalui jalur perseorangan adalah sejumlah minimal 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih/Pemilihan Terakhir.

Adapun jumlah DPT Pemilih/Pemilih Terakhir adalah 30.963.078 orang. Dengan demikian calon perseorangan harus didukung minimal 2.012.601 pemilik suara. Dukungan tersebut harus memiliki sebaran minimal di 20 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari parpol akan dimulai pada 8-10 Januari 2018. Untuk persyaratannya adalah harus didukung partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan kursi minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD Jatim atau minimal 20 kursi. (ar)

Read More

Hari Ini Khofifah Kirim Surat Mundur ke Jokowi

RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Khofifah Indar Parawansa hari ini, Senin (27/11/2017) mengirimkan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi secara tertulis. Alasan pengunduran diri Ketua Umum Muslimat itu dari Mansos karena yang bersangkutan maju dalam bursa Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Timur 2018-2023.

Demikian disampaikan Khofifah ketika ditemui usai menghadiri ikrar dukungan kyai, nyai, tokoh, dan elemen masyarakat di Institut KH Achmad Chalim, Desa Bendung Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Pemberitahuan ke Presiden tersebut dilakukan setelah Menteri Sosial tersebut dipastikan mendapat dukungan dari DPP Partai Golkar dan DPP Partai Demokrat.

Khofifah mengakui dirinya sudah mendapatkan dukungan dari dua partai besar. Yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.

"Selasa diterima DPP Demokrat, Rabu DPP Golkar, Kamis saya mempunyai kesempatan menyampaikan secara lisan kepada presiden. Insya Allah, besok (hari ini, red) saya akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada presiden," ungkapnya, Minggu (26/11/2017).

Terkait siapa yang menjadi tim kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawangsa - Emil Elestianto Dardak, Khofifah menegaskan jika itu sudah menjadi urusan tim.

Sementara pasca mundur dari jabatan Mensos, Khofifah menegaskan jika Indonesia adalah negara, ada pemerintahan, sehingga tidak akan ada proses yang hilang.

"Besok (hari ini, red) akan menyampaikan kepada presiden bahwa insya Allah dari Partai Golkar dan Partai Demokrat menyampaikan dukungan dan rekomendasi. Saya akan sampaikan secara tertulis, jika saya akan menyampaikan maju Pilgub Jatim. Masih ada partai lain yang menyatakan dukungannya dan prosesnya masih berjalan," tegasnya.

Menanggapi ikrar dukungan tersebut, menurutnya ikrar seperti itu sangat sering dilakukan di banyak titik. Khofifah melihat ada respon dan tingkat partisipasi sangat tinggi, ada 18 kabupaten/kota yang mengirim relawannya. Mereka akan melakukan pemetaan dan penguatan tekad.

"Para relawan menyatakan ikrar bersama bagian semangat yang dibangun dari relawan. Mudah-mudahan ini membawa resonansi dukungan di lini paling bawah. Relawan cukup banyak, mereka sudah punya mekanisme sendiri. Mereka bisa merespon dan melakukan langkah kemenangan menurut jejaring mereka yang efektif mereka lakukan," jelasnya. (rik)

Read More

Fahri Prediksi Novanto Kembali Kalahkan KPK di Praperadilan Jilid Kedua

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Fahri Hamzah memprediksi Ketua DPR Setya Novanto akan kembali mengalahkan KPK dalam gugatan praperadilan Jilid Kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 November 2017. Wakil Ketua DPR itu pun menyatakan bahwa koleganya itu pasti bebas.

"Pasti SN (Setya Novanto) bebas," kata Fahri, Minggu (26/11/2017).

Menurutnya Ketua Umum Partai Golkar itu akan menang lagi melawan KPK di sidang praperadilan Jilid II dikarenakan dalam penetapan kedua oleh KPK tersebut memang tidak ada persoalan baru yang membuktikan bahwa Novanto melakukan korupsi dalam proyek e-KTP.

"Masalahnya kan gak ada masalah baru," ujarnya.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar dalam gugatan praperadilan Jilid I memutuskan menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto.

Dalam putusan  yang dibacakan pada Jumat (29/9/2017)  Cepi menilai bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK adalah tidak sah.

KPK bergeming. Komisi anti rasuah ini kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11/2017). Hal ini diambil berdasarkan gelar perkara pada 28 Oktober 2017. Sedangkan, sprindik diterbitkan untuk tersangka SN pada 31 Oktober 2017.

Novanto ketika menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 diduga telah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sindiri dan orang lain atau korporasi. Perbuatan yang diduga dilakukan bersama Anang, Andi, Irman, dan Sugiharto itu menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Nilai paket pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri tersebut adalah sebesar Rp 5,9 triliun.

Setya Novanto diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. (rez)

Read More

Kapolda Jatim Beri Arahan Evaluasi Akhir Tahun dan Peresmian Masjid Polda

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dengan didampingi Wakapolda memberikan arahan kepada seluruh Pejabat Utama Polda, Senin (27/11/2017). Selain ditujukan untuk kepentingan evaluasi akhir tahun, pengarahan yang dimulai sekitar pukul 07.45 Wib ini juga untuk membahas berbagai persiapan dalam menyambut kunjungan Kapolri.

Dalam arahannya Irjen Machfud mengatakan menjelang akhir tahun hendaknya setiap satuan kerja atau satuan fungsi hendaknya mengevaluasi program dan kinerja.

Selain itu Kapolda Jatim juga membahas persiapan kunjungan Kapolri ke Polda Jatim dalam rangka meresmikan masjid Polda Jatim, .

Hal lain yang juga dibahas dalam arahan Kapolda tersebut adalah tentang sarana dan prasarana di Mapolda Jatim, termasuk antisipasi banjir serta perbaikan taman dan selokan. Selain itu Kapolda juga memberikan arahan terkait percepatan pembangunan command center. Hal ini dimaksudkan agar segera bisa terkoneksi dengan SPKT sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (rie)

Read More

Golkar Resmi Usung Khofifah dan Emil

RADARMETROPOLIS: Surabaya - DPP Partai Golkar resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Cagub dan Cawagub di Pilgub Jawa Timur 2018. Hari ini, Rabu (22/11/2017), surat rekomendasi dukungan diserahkan di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat.

Surat rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham dengan didampingi oleh sejumlah pengurus DPP Golkar lainnya.

"Dengan bismillahirrahmanirrahim DPP Golkar menyerahkan surat keputusan ini kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Saya serahkan surat rekomendasi ini kepada Mbak Khofifah Indar Parawansa," kata Idrus di DPP Golkar, Rabu, (22/11/2017).

Idrus menyatakan dukungan Golkar kepada pasangan ini setelah melakukan pertimbangan dengan sejumlah kiai di Jawa Timur, sehingga semalam keluar kesepakatan mendukung pasangan ini.

Tadi malam Idrus mengaku mengadakan pembicaraan dengan Kiai Asep yang telah bertemu dengan 250 kiai di Jawa Timur dan menyatakan mendukung pasangan ini.

Atas pemberian dukungan tersebut, Khofifah menyatakan rasa terima kasih kepada DPP Golkar. Ia pun mengatakan bahwa DPP Golkar telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada dirinya dan Emil dalam pencalonan ini.

"Terima kasih kepada Golkar, secara resmi telah memberikan rekomendasi kepada kami," kata Khofifah di DPP Golkar.

Sama halnya dengan Idrus, Khofifah pun menyatakan pencalonannya telah mendapatkan restu dari kiai-kiai di Jawa Timur, terutama yang tergabung dalam Tim 9.

Khofifah menjelaskan semalam para kiai tersebut secara langsung memberikan surat kepada DPP Golkar yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi ini.

"Artinya bahwa jikalau kami hadir pada siang hari ini juga diantar kembali oleh perwakilan para Kyai dan Ibu Nyai ini adalah proses yang sangat panjang musyawarah berjenjang mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Jawa Timur," kata Khofifah.

Hadir juga dalam deklarasi ini KH Afif Muhajir, KH Hisyam, dan Bu Nyai Mahfuzoh. Ketiganya merupakan anggota Tim 9.

Dengan adanya dukungan Golkar yang punya 11 kursi, maka Khofifah telah resmi mengantongi 24 kursi setelah sebelumnya mengantongi dukungan resmi dari Demokrat yang memiliki 13 kursi. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup mengantarkan Khofifah dan Emil mencalonkan di Pilgub Jatim 2018. (rez)

Read More

Pengadilan Tipikor Tuntut Pegawai BPN Surabaya II Tahun Penjara

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Chalidah Nazar (48) dan Bayu Sasmito (33) dituntut dua tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Karena melakukan pungli, staf Seksi Pengukuran dan Pegawai Harian Lepas (PHL) BPN Surabaya II itu ditangkap tim OTT Polrestabes Surabaya pada 9 Juni 2017 lalu.

Beberapa barang bukti berhasil diamankan dalam OTT tersebut. Diantaranya berupa uang sebesar Rp 8 juta, beberapa bendel dokumen, bukti setor PNBP, dan buku rekening Bank Jatim.

Uang yang disita sebagai barang bukti tersebut berasal dari para pemohon pengukuran tanah yang ingin dipercepat pelayanan, lalu dimintai uang tambahan sesuai luas tanah di luar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang wajib dibayarkan ke kas negara.

JPU Chalida dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya menuntut kedua terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing dua tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Koruspi, sebagaimana diancam dan diatu dalam pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan,” tegas JPU dalam tuntutannya.

Terkait tuntutan JPU, terdakwa maupun penasehat hukumnya tak mau memberikan komentar. (rie)

Read More

Asuh 64 Anak Tak Mampu, Anggota Brimob Terima Penghargaan Kapolda

RADARMETROPOLIS: Madiun - Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memberi penghargaan kepada Brigadir Rochmat Tri Marwoto, Selasa (21/11/2017). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kapolda di rumah anggota Brimob itu,  yang beralamat di RT 1/ RW 1 Dusun Jati, Desa, Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Anggota Brimob yang bertugas di Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur, Jalan Yos Sudarso Nomor 90 Kota Madiun ini dinilai berprestasi karena memiliki kepedulian tinggi terhadap   warga yang kurang mampu.

Sejak 2007, Brigadri Rochmat telah memiliki 64 anak asuh yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak yatim, dan anak-anak terlantar.

"Ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bukan saja kepada anggota, tetapi juga diri saya. Sungguh sangat luar biasa," kata Irjen Pol Machfud Arifin saat memimpin upacara.

Kapolda menuturkan, pemberian piagam penghargaan itu merupakan apreasiasi karena kepedulian yang tinggi dari ayah dua orang anak tersebut terhadap warga yang kurang mampu di sekitarnya.

Meski bertugas di lapangan sebagai anggota Brimob, namun Brigadir Rochmat tetap meluangkan waktunya untuk kegiatan sosial. "Kuncinya ikhlas. Bahkan Brigadir Rochmat melakukannya sudah 10 tahun," terangnya.

Machfud lalu menjelaskan, dengan kondisi seadanya sejak tahun 2007 Brigadir Rochmat peduli dan menampung masyarakat yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak yatim tanpa pamrih.

Ia menuturkan, selain dituntut menjalankan profesi sehari-hari sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, saat ini polisi dituntut memiliki nilai-nilai yang humanis.

"Kepedulian dan kepekaan itu yang harus diasah betul, oleh seluruh anggota, termasuk diri saya," katanya.

Menurutnya, Brigadir Rochmat telah menjalankan program nyata dari Program Promoter Kapolri. Apa yang dilakukan Brigadir Rochmat, merupakan wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang kurang mampu. (gun)

Read More

Prediksi Gubernur BI Terkait Tekanan Inflasi di Sisa Tahun Meleset

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia (BI) yang dilakukan pada minggu kedua November 2017 mencatat inflasi bulanan sebesar 0,18%. Terjadi kenaikan tipis dibandingkan dengan inflasi minggu sebelumnya sebesar 0,14%. Padahal Gubernur BI memprediksikan tekanan inflasi di sisa tahun 2017 akan lebih ringan.  

Menurut Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, tekanan inflasi hingga minggu kedua November 2017 masih bisa dikendalikan.

Agus meyakini inflasi tahunan pada 2017 masih berada di rentang aman sebesar 3% hingga 5%. Atau tepatnya 3% sampai dengan 3,5%.

"Inflasi pada pekan kedua 0,18 persen, sedikit naik dibandingkan minggu lalu 0,14 persen," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menilai di sisa tahun 2017, tekanan inflasi akan jauh lebih ringan. Tekanan berasal dari kelompok harga komoditas pangan bergejolak (volatile food) bakal mengemuka hingga akhir tahun.

Hal itu disebabkan karena pasokan barang yang terjaga, yang pada akhirnya menjaga stabilitas harga. Untuk kelompok harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (administered prices), juga tetap terkendali.

Hingga akhir Oktober 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam inflasi tahunan 3,58% (year on year/yoy). Kelompok volatile food, tercatat deflasi 0,53% (mtm) dan administered prices tercatat deflasi 0,01% (mtm). Sedangkan untuk 2018, BI menjangkar infasi tahunan berada di level 3,5% plus-minus 1%. (rez)

Read More

Jenis Baru: Polisi Ungkap Ekstasi Hijau dari Belanda

RADARMETROPOLIS: Makassar - Polda Sulawesi Selatan mengungkapkan adanya narkoba jenis pil ekstasi baru yang masuk ke Indonesia, khususnya Makassar. Disebutkan bahwa ekstasi berwarna hijau dengan bentuk persegi panjang itu berasal dari Belanda.

"Ini narkoba jenis baru, karena pil ekstasi yang umumnya beredar di Indonesia itu warna pink," ujar Direktur Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Eka Yudha, Senin (20/11/2017).

Narkoba jenis baru tersebut warnanya hijau berbentuk persegi panjang. Ini sangat berbeda dengan jenis pada umumnya yang berwarna merah muda atau pink.

Bahkan, berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh anggotanya terhadap terpidana mati kasus narkoba Amir Aco, diketahui jika harga pil ekstasi itu sangat mahal. Harganya mencapai  Rp300 ribu per butir.

"Harganya juga lebih mahal dari yang sudah ada. Wilayah peredarannya juga belum kita tahu, kemana saja akan dipasarkan," katanya.

Terpidana mati kasus narkoba, Amir Aco (44) yang sekarang masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar itu diduga terus mengendalikan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan dengan kembali memesan narkoba jenis pil ekstasi dari Belanda.

Awalnya, barang haram dari luar negeri itu dipesan oleh kaki tangan Amir Aco untuk ditujukan kepada Andi Sandra Puspa Dewi (23), warga Jalan Rappokalling Raya yang telah ditangkap sebelumnya. (yat)

Read More

Gubernur Tetapkan UMK 38 Daerah di Jatim 2018

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Timur tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur. UMK yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017 itu diteken Pakde Karwo pada 17 November.

Besaran UMK Surabaya Rp 3,5 juta lebih menjadi yang tertinggi di Jatim. Sedangkan UMK terendah adalah Rp 1,5 juta lebih yang berlaku di empat daerah kabupaten, yakni Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Jika dibandingkan dengan besaran UMK tahun 2017, terdapat kenaikan sekitar Rp 200-300 ribu. Misalnya pada UMK Surabaya, yang pada tahun 2017 hanya Rp 3.296.212. Sedangkan UMK di empat kabupaten terendah, tahun 2017 hanya Rp 1.388.847.

Berikut Besaran UMK tahun 2018 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim:

1.      Kota Surabaya Rp 3.583.312,61

2.      Gresik Rp 3.580.370,64

3.      Sidoarjo Rp 3.577.428,68

4.      Kab Pasuruan Rp 3.574.486,72

5.      Kab Mojokerto Rp 3.565.660,82

6.      Kab Malang Rp 2.574.807,22

7.      Kota Malang Rp 2.470.073,29

8.      Kota Batu Rp 2.384.167,93

9.      Jombang Rp 2.264.135,78

10.   Tuban Rp 2.067.612,56

11.   Kota Pasuruan Rp 2.067.612,56

12.   Kab Probolinggo Rp 2.042.900,06

13.   Jember Rp 1.916.983,99

14.   Kota Mojokerto Rp 1.886.387,56

15.   Kota Probolinggo Rp 1.886.387,56

16.   Banyuwangi Rp 1.881.680,41

17.   Lamongan Rp 1.851.083,98

18.   Kota Kediri Rp 1.758.117,91

19.   Bojonegoro Rp 1.720.460,77

20.   Kab Kediri Rp 1.713.400,05

21.   Lumajang Rp 1.691.041,12

22.   Tulungagung Rp 1.671.035,77

23.   Bondowoso Rp 1.667.505,41

24.   Bangkalan Rp 1.663.975,05

25.   Nganjuk Rp 1.660.444,69

26.   Kab Blitar Rp 1.653.383,98

27. Sumenep Rp 1.645.146,48

28. Kota Madiun Rp 1.640.439,34

29. Kota Blitar Rp 1.640.439,34

30. Sampang Rp 1.632.201,84

31. Situbondo Rp 1.616.903,62

32. Pamekasan Rp 1.588.660,76

33. Kab Madiun Rp 1.576.892,91

34. Ngawi Rp 1.569.832,19

35. Ponorogo Rp 1.509.816,12

36. Pacitan Rp 1.509.816,12

37. Trenggalek Rp 1.509.816,12

38. Magetan Rp 1.509.816,12

(rie)

Read More

KPK Layangkan Panggilan Kedua untuk Isteri Novanto

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan panggilan kedua terhadap Deisti Astriani. Isteri Setya Novanto itu akan diperiksa pada hari ini, Senin (20/11/2017) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat suaminya.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sugiharjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Ini merupakan panggilan kedua untuk Deisti. KPK melayangkan surat panggilan pada 10 November 2017. Namun isteri Ketua DPR itu tak hadir dengan alasan sakit.

Kemarin, Deisti melalui pengacara mengatakan akan hadir memenuhi panggilan KPK jika tidak berhalangan. (rez)

Read More

Cegah Dana Desa Dikorupsi, Kapolda MoU dengan Gubernur Jatim

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin melakukan Memorandum Of Understanding dengan Gubernur Jawa Timur terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, Senin (20/11(2017).

Kegiatan yang diadakan di Gedung Dyandra jalan Basuki Rahmat ini dihadiri sebanyak 610 orang dari unsur Babinkamtibmas, 39 Kasat Binmas, Kadis PMD 39 orang, perwakilan Camat 58 orang dan perwakilan Kepala Desa 39 orang.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Mahfud Arifin, Senin (20/11/2017) mengatakan bahwa kegiatan di atas adalah salah satu kegiatan Tim Saber Pungli yang tujuannya adalah sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa.

Menurut Kapolda Jatim, pertanggungjawaban dana desa bukan hanya ada di kepala desa namun Camat, bahkan Bupati juga ikut bertanggung jawab.

"Dengan adanya MoU ini maka tidak ada lagi kepala desa dan camat yang masuk penjara. Apabila masih ada yang masuk penjara, berarti pengawasan dari polisi yang kurang maksimal," ujarnya.

Kapolda mencontohkan satu kasus di sebuah desa di Madura, dimana camat meminta dana Rp 100 juta pada 15 desa sehingga terkumpul Rp 1,5 miliar. Ternyata dana ini disalahgunakan untuk membeli mobil mewah.

"Dengan adanya pengawasan ini supaya tidak ada lagi pelanggaran. Ini adalah upaya preventif," ujarnya.

Dalam kurun sebelas bulan ini, banyak yang ditangani oleh tim saber pungli. Untuk ke depan, ukurannya bukan banyaknya yang ditangkap. Tapi, pemanfaatan anggaran yang benar.

"Jadi saya sarankan, gunakan anggaran desa supaya bermanfaat. Boleh membangun infrastrukutur tapi lebih baik dana tersebut untuk masyarakat banyak," tuturnya.

Sementara itu Dr Supriyanto yang dalam acara ini mewakili Gubernur Jatim menyatakan ada  sebanyak 7.724 desa di Jatim yang menerima anggaran tersebut. Namun mengenai nilainya, ia mengaku tidak mengetahui karena dana tersebut ditransfer dari APBN langsung ke desa. (ar)

Read More

Tim Saber Pungli Polda Jatim Tempati Urutan I Segi Kualitas

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dalam kurun waktu satu tahun ini, Tim Sapu Bersih Polda Jatim berhasil mengamankan sebanyak 146 tersangka perkara pungutan liar dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Atas keberhasilan ini Tim Saber Polda Jatim menempati urutan pertama segi kualitas.

Ketua tim Saber Pungli Wahyudi Hidayat menjelaskan sebanyak 146 tersangka tersebut diamankan dalam OTT yang dilakukan timnya.

"Dalam setahun kita melakukan 97 kali OTT. Dari situ kita amankan 146 tersangka dengan barang bukti yang kita amankan yakni Rp 3 miliar," ujar Wahyudi.

OTT yang dilakukan oleh timnya dari berbagai perkara diantaranya adalah pungli dalam mengurus perijinan, mengurus sertifikat tanah atau pronas yang mestinya gratis namun dilakukan pungutan. Namun menurut Wahyudi yang paling banyak adalah terkait perijinan.

Latar belakang 146 tersangka yang diamankan oleh Polda Jatim itu dari berbagai kalangan, mulai dari PNS, camat, kepala desa, dan warga sipil.  Perkaranya ada yang sudah divonis, dan ada juga yang sudah P21.

Dengan keberhasilan kasus OTT yang diungkap tim saber pungli tersebut menempatkan jajaran Polda Jatim di urutan pertama dari sisi kualitas, sedangkan dari sisi jumlah BB terbanyak diraih Kalimantan Timur. Sementara Jawa Barat menjadi yang terbanyak mengungkap perkara pungli. (sr)

Read More

Wakapolda Jatim Buka Pendidikan Alih Golongan Fokus FLM

RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Awan Samodra, membuka pendidikan alih golongan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.  Kelulusan pendidikan yang berfokus pada materi first level manager ini ditentukan oleh nilai akademis dan mental.

Kepala SPN Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ahmad Yoga Pranata, Senin (20/11/2017) mengatakan pembukaan pendidikan alih golongan tersebut diikuti 475 peserta berasal dari anggota Polda Jatim dan jajaran se-Jawa Timur, Sebanyak 25 siswa merupakan Polwan dan 450 lainnya adalah Polki.

Selama satu bulan kedepan para siswa tersebut akan didik, dilatih dengan diberikan materi fokus pada first level manager. Selama satu bulan ke depan akan ditentukan berapa siswa yang lulus, dengan dibuktikan sertifikat yang menyatakan yang bersangkutan lolos.

"Harapannya, yang lolos sesuai jumlah masuk. Disini hanya menggodok, dididik, yang memenuhi target kita sajikan ke polda. Masalah penempatan, polda yang menentukan. Ada ketentuan, syarat minimal 65 nilai akademis, nilai mental 75. Jika tidak memenuhi maka tidak lolos," katanya. (rik)

Read More

Visi Korsel Didukung, Presiden Moon Undang Jokowi

RADARMETROPOLIS: Bogor - Presiden Korsel, Moon Jae-in mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan dukungannya atas visi Korea Selatan yang memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Presiden Korsel itu pun mengundang Jokowi tahun depan.

Demikian disampaikan Presiden Moon pada sesi pernyataan pers bersama di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/11/2017).

"Kami juga meminta pendapat tentang masalah semenanjung Korea secara mendalam. Saya terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi untuk penyelesaian masalah Korea Utara secara damai, perdamaian semenanjung korea secara permanen," kata Presiden Moon.

Presiden Moon lebih lanjut mengungkapkan bahwa Jokowi menyatakan dukungannya untuk menekan masalah nuklir Korea Utara dan mengontrol keadaan secara stabil serta mengundang negara pimpinan Kim Jong-un ke panggung dialog denuklirisasi.

"Untuk mewujudkan niat kerja sama yang hari ini dibicarakan secara intensif, saya mengundang Presiden Jokowi tahun depan. Jadi, Pak Jokowi jawab, baik dia akan datang ke Korea," ucapnya. (dit)

Read More

Gilbert Sudah Tersangka, Tapi Belum Ditahan, Iqbal: Tunggu Penyelidikan

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Meski Satlantas Polrestabes Surabaya menetapkan George Gilberth Thie (18) sebagai tersangka, namun warga Jalan Nikolas Kabes, Kecamatan Kaimana, Papua Barat itu tidak ditahan. Institusi kepolisian di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal tersebut hanya mengenakan wajib lapor pada mahasiswa semester satu Widya Kartika itu.

"Statusnya sudah sebagai tersangka, belum ditahan, tapi wajib lapor," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Mohammad Iqbal di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (9/11/2017).

Sebagaimana telah diberitakan, George merupakan pengemudi Outlander dalam kecelakaan di Jalan Raya Darmo depan Bank Muamalat Surabaya, Rabu (9/11/2017) sekitar pukul 07.30 WIB.

Dalam keterangannya di depan penyidik satlantas George mengaku bahwa saat itu ia sedang tidak konsentrasi atau melamun, dikarenakan banyak tugas makalah yang belum terselesaikan.

Peritiwa yang terekam kamera CCTV itu menjadi viral di media sosial. Terlihat mobil Mitsubishi Outlander Nopol L 1929 HL warna putih menabrak tiga sepeda motor Yamaha Vixion nopol L 5533 TE, Yamaha Mio Fino Nopol T 2301 WW hingga terakhir menabrak sepeda motor Nopol L 5816 BF.

Iqbal lebih lanjut menjelaskan, meskipun hanya dilakukan wajib lapor tapi proses kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan unit lakalantas Polrestabes Surabaya.

"Karena acuan kita memang bukan pengakuan, melainkan bukti-bukti dan hasil investigasi sambil menunggu labfor dari rumah sakit Bhayangkara Polda Jatim untuk mengetahui hasil uji alkohol, sedangkan tes untuk narkoba negatif," tandasnya.

Iqbal pun mengaku bangga pada anggota unit lakalantas dalam menangani kejadian tersebut. Ini karena petugas dinilai cepat tiba di lokasi, cepat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara atau TKP, dan cepat pula mengevakuasi korban.

"Hingga peristiwa tadi tidak ada korban meninggal dunia. Tapi, ada dua korban yang merupakan pasangan suami istri mengalami luka ringan dan sedang," ujar Iqbal. (ar)

Read More

Pintu Rezeki Terbesar dari Dagang, Wapres Ajak Awali Usaha dengan Konsep Syariah

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Wakil Presiden Republik Indonesia, H Muhammad Jusuf Kalla menngutip sebuah ayat dari Alquran yang menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berasal dari berdagang. Untuk itu ia meminta generasi muda untuk menerjuni dagang dan mengawali usaha dengan konsep syariah.

“Sebab sudah dijelaskan dalam Alquran bahwa pintu rezeki itu 9 dari 10 pintu berasal dari berdagang,” tegas Wapres, saat meresmikan Indonesia Syari’ah Economic Festival (ISEF) 2017 di Surabaya, Kamis (09/11/2017).

Jusuf Kalla pun memberikan apresiasi atas digelarnya ISEF tersebut dan ia menyatakan penerapan ekonomi syariah mampu mendorong semangat generasi muda untuk mengawali usaha dengan konsep syariah.

Di bagian awal sambutannya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa ekonomi syariah merupakan penerapan sistem ekonomi bersandarkan hukum dan manfaat menurut aturan agama Islam. Akan tetapi, justru pengembangannya tak selalu diterapkan oleh negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Padahal untuk mengembangkan perekonomian syariah ini tidaklah sulit.

“Justru ekonomi syariah sudah diterapkan di sejumlah negara mayoritas non Islam. Diantaranya yang ada di Inggris, Korea Selatan, India, dan Jepang,” papar Wapres.

Sementara itu penetrasi ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam justru masih 5 persen. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jika dimengerti, pengembangan ekonomi syariah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa lebih masif

Wapres meresmikan ISEF ke 4 di tahun 2017 yang ditandai dengan penekanan tombol secara simbolis. Peresmian ini juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. (sr)

Read More

KPK: Belum Ada Informasi (24 Penyidik Juga Dilaporkan Tim Novanto)

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Sebanyak 24 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pengacara Ketua DPR Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu. KPK menyatakan belum mengetahui perihal pelaporan itu.

"Belum ada informasi tentang hal itu," kata Febri di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, pihak KPK hanya mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang atas laporan pengacara Novanto, Sandi Kurniawan. SPDP yang diterima Rabu sore itu hanya mencantumkan nama dua pimpinan KPK sebagai terlapor.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi yang juga pengacara Novanto mengatakan, bahwa selain dua pimpinan KPK sebanyak 24 penyidik ikut dilaporkan oleh pihaknya.

Menurutnya penyidik yang dilaporkan itu adalah yang menyidik kasus dugaan korupsi Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el.

Namun demikian, pengacara Novanto tersebut tidak merinci satu persatu identitas penyidik yang dilaporkan. Ia hanya memastikan, bahwa dirinya membuat laporan itu karena ada keganjilan yang diduga dilakukan KPK dalam mengusut kasus KTP-el. (rez)

Read More

24 Penyidik KPK Juga Dilaporkan Tim Setya Novanto

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Pengacara Ketua DPR Setya Novanto melaporkan 24 penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Penyidik yang dilaporkan tersebut adalah yang menyidik kasus dugaan korupsi Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Sebelumnya, dua pimpinan KPK telah dilaporkan.

"Kami engga perduli, kami berbicara secara profesional siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab secara hukum," kata pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Namun demikian, ia tidak bersedia merinci identitas penyidik yang dilaporkan. Yang pasti, dirinya membuat laporan itu karena ada keganjilan yang diduga dilakukan KPK dalam mengusut kasus KTP-el.

Diketahui, sebelumnya Sandi Kurniawan (pengacara Setya Novanto) melaporkan dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembuatan surat palsu.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun sudah dikeluarkan Bareskrim Polri atas laporan Pengacara Setya Novanto, Sandy. Meski sudah ada SPDP, Agus dan Saut sampai saat ini masih berstatus sebagai terlapor. (rez)

Read More

Hargai Pahlawan, PT KAI Gratiskan Veteran di Hari Pahlawan

RADARMETROPOLIS: Jakarta - PT Kereta Api Indonesia menggratiskan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) biaya naik kereta jarak menengah dan jarak jauh pada Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2017. Program ini dikatakan sebagai bentuk penghargaan terhadap para pahlawan.

Demikian disampaikan oleh Senior Manajer Humas KAI Daop 1, Suprapto. Diinformasikan lebih lanjut, bahwa untuk dapat menikmati program gratis naik KA di Hari Pahlawan tersebut, penumpang haruslah merupakan anggota LVRI yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota LVRI.

"Pemesanan dan pembelian tiket program ini hanya dilayani di loket stasiun. Adapun saat pemesanan/pembelian tiket KA, penumpang wajib memberikan fotokopi kartu tanda anggota LVRI kepada petugas loket," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/11/2017) .

Informasi penting lainnya yang perlu diketahui penumpang KA perihal program gratis naik KA bagi anggota LVRI di hari Pahlawan ini, antara lain tiket diskon dapat dibatalkan, tiket diskon tidak dapat diubah jadwal, tiket diskon tidak dapat digabung dengan reduksi atau diskon lainnya. Selain itu pada saat proses boarding penumpang wajib menunjukkan kartu tanda anggota LVRI.

Untuk penumpang yang telah membeli/memiliki tiket dengan tarif reduksi LVRI, maka bea tiket dikembalikan dengan ketentuan bahwa pengembalian bea dilakukan di stasiun kedatangan penumpang, dan batas maksimal pengambilan bea sampai dengan tiga hari setelah jadwal kedatangan KA.

"Diharapkan dengan program gratis naik KA jarak jauh atau menengah, baik kelas komersial atau non komersial bagi anggota LVRI pada tanggal 10 Nopember 2017, bisa menjadi momentum bagi rakyat Indonesia agar bisa menghargai pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan kepada bangsa dan negara Indonesia selama ini," kata Suprapto.

Pada 10 November 2017, akan terdapat 60 perjalanan KA jarak jauh/menengah yang merupakan pemberangkatan awal dari wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta, yaitu terdiri atas 25 KA pemberangkatan awal dari Stasiun Pasar senen dan 35 KA pemberangkatan awal dari Stasiun Gambir. (rez)

Read More

Jatah Sudah Habis, Jasa Marga Surabaya Tak Ikut Perpanjangan E Toll Gratis

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kebijakan perpanjangan pembagian kartu e-toll gratis yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) maupun Bank Indonesia, tidak diikuti oleh Jasa Marga Cabang Surabaya. Pasalnya, jatah yang diterima pengelola 15 pintu tol tersebut sudah habis dibagikan ke pengguna tol pada pembagian putaran pertama. Sementara secara nasional kartu gratis hanya terserap 30 persen.

“Kami mendapat jatah sebanyak enam puluh empat ribu lembar untuk lima belas titik dalam enam belas hari,” kata Humas PT. Jasa Marga Tbk, Cabang Surabaya-Gempol, Rabu (8/11/2017), di kantornya.

Ia pun memerinci. Bahwa gerbang tol yang dikelola pihaknya ada lima belas titik, yakni pintu tol Satelit, Gunungsari 1 dan 2, Dupak 1, 2, dan 3, Banyu Urip 1 hingga 5, Waru Sidoarjo, Sidoarjo 1 dan 2, dan Kejapanan.

Jasa Marga Surabaya mendapat jatah sebanyak 64.000 lembar. Kartu gratis E Toll sebanyak itu entunya dibagikan secara merata ke 15 titik gerbang tol dalam kurun waktu tanggal 16 hingga 31 Oktober atau selama 16 hari.

Jika dicari per hari, kartu sebanyak 64.000 itu dibagi 16 lalu dibagi lagi 15. “Jadi, per hari kami membagi 260 lembar,” kata Agus.

Jumlah tersebut kemudian berkembang menjadi 750 lembar per hari. Karena pihaknya juga diminta untuk membagikan kartu gratis tersebut ke gerbang tol Suramadu (Surabaya-Madura). Menurutnya tol Suramadu sebenarnya bukanlah tol milik Jasa Marga. Tol Suramadu adalah milik pemerintah. Pihak Jasa Marga hanya diminta bantuan oleh pemerintah untuk memungut pembayaran tol di Suramadu.

Oleh karena itu, ketika ada instruksi untuk memperpanjang pembagian kartu e toll gratis, aktivitas ini tidak kita temukan di gerbang tol yang ada di bawah pengelolaan Jasa Marga Surabaya.

Ketika diinformasikan bahwa dari 1,5 juta kartu gratis yang disepakati antara BUJT dengan perbankan hanya terserap sebesar 30 persen, Agus menilai kondisi yang terjadi tidak sama di setiap daerah. Terbukti di tempatnya kartu sudah habis terbagi di bulan Oktober.

Agus lalu mengatakan bahwa kartu e toll tersebut sebenarnya bukan gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pihak BUJT dan bank. “Masing-masing menanggung sepuluh ribu. BUJT Rp 10 ribu, bank Rp 10 ribu,” ungkap Agus.

Sebagai pertanggungjawaban antara kedua belah pihak, yakni BUJT dan bank, maka kegiatan pembagian kartu gratis tersebut menurut Agus dilaporkan ke BI. (erha) 

Read More

Tidak Ada Dropping dari Bank, Tol Kota Satelit Tak Bagi Kartu Gratis

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Herry Trisaputra Zuna, beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya akan memperpanjang pembagian kartu e-money gratis selama dua pekan atau hingga 1,5 juta kartu yang disepakati habis. Namun demikian, sudah sejak tiga hari ini gerbang tol Kota Setelit Surabaya tidak mengadakan pembagian kartu gratis. Dikarenakan tidak ada dropping dari bank.

“Sudah tiga hari ini kami tidak mengadakan pembagian kartu e-money gratis,” kata Neneng, pengawas terbang tol Kota Satelit Surabaya, Selasa (7/11/2017).

Namun demikian ia membenarkan mengenai adanya kebijakan perpanjangan pembagian kartu gratis e-money selama dua minggu atau hingga sejumlah 1,5 juta kartu habis terbagikan. Namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Sebab pembagian kartu uang elektronik gratis tersebut tergantung dari pihak bank. Kalau tidak ada pengiriman dari pihak bank maka pihaknya juga berhenti membagikan kartu tersebut kepada masyarakat pengguna tol. Karena tidak ada kartu yang dibagikan.

Untuk itu jika masyarakat membutuhkan kartu e-money, lebih baik langsung ke bank atau di gerai-gerai yang berjualan kartu tersebut. Namun demikian Neneng tidak mengetahui apakah kalau beli di bank atau gerai-gerai tersebut dapat saldo penuh atau dipotong.

“Kalau di pembagian gratis, beli lima puluh ribu dapat saldo lima puluh ribu. Kalau aturan normal, beli lima puluh ribu dapatnya tiga puluh ribu,” kata Neneng.

Sementara itu Marco William, staf gerbang tol Kota Satelit, menambahkan bahwa penggunaan e-money di tol masih sering bermasalah. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan kesulitan dalam melakukan top up, sehingga saldonya tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran di tol.

Pihak Jasa Marga sudah melakukan antisipasi terhadap permasalahan tersebut. “Kami membantu mengatasi hal itu dengan cara tapping,” kata Neneng. Dengan demikian pengguna tol yang tidak memiliki saldo cukup di kartunya bisa membayar tunai kepada petugas pintu tol.

Permasalahan lain yang serting terjadi adalah tidak berfungsinya kartu. Penyebabnya, karena kartunya rusak, misalnya pecah. Untuk itu Marco menyarankan sebaiknya kartu tersebut dilaminating. Ia juga meminta masyarakat berhati-hati dalam menyimpan kartu e-money. “Sebab, jika kartunya hilang maka saldonya juga hilang,” katanya. (erha)

  

Read More

Hasil Riset iPol Indonesia Tempatkan Emil di Urutan I

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Hasil riset iPOL Indonesia sampai dengan Senin (6/11/2017) pukul 24.00 malam menyebut Bupati Trenggalek Emil Elistiyanto Dardak menjadi kandidat urutan pertama yang berpotensi dipilih Khofifah menjadi pendampingnya.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni menjadi pilihan kedua. Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin, berdasarkan survei akan menjadi pilihan ketiga.

Menurut CEO Lembaga IT Riset Politik (iPOL) Indonesia Petrus Hariyanto, sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang fokus melakukan monitoring dan analisa pergerakan Politik di 17 pilgub di seluruh Indonesia pada 2018, iPol Indonesia kali ini secara khusus mengeluarkan report eksklusif kepada media terkait pergerakan setiap kandidat, termasuk siapa calon terkuat wakil Khofifah.

Menggunakan Teknologi Politik Big Data iPOL Media Monitoring yang melacak tren pemberitaan media berdasarkan index, sentimen, influencer, passion, tone, dan sebaran pemberitaan di berbagai daerah, menunjukkan bahwa posisi Emil menguat dengan probabilitas sebesar 38,9 persen.

Kemudian, disusul Ipong Muchlisoni di peringkat kedua dengan point 37,6 persen. Nama terakhir adalah Hasan Aminuddin dengan probabilitas 33,7 persen. Tone pemberitaan positif tentang Emil Dardak terus menguat karena ditopang oleh para influencer melalui statemen di media massa.

"Riset kami memantau pemberitaan dan pergerakan isu dan manuver politik terkait pilgub Jatim di 2.550 media online dan 190-an media massa cetak, dan obrolan di sosial media. Hasilnya, menguat dua nama pendamping Khofifah yakni Emil Dardak dan Ipong. Kata kunci yang kami gunakan adalah pilgub Jatim 2018 dan nama-nama calon wakil gubernur Jatim," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (7/11/2017).

Sentimen positif tersebut menjadi indikator bahwa Emil Dardak layak menjadi wakil Khofifah. Kendati demikian, ada tone negatif terkait Emil yang dilontarkan petinggi PDIP, bahwa suami artis Arumi Bachsin itu hendaknya memegang janji untuk mengabdi di Trenggalek hingga habis masa jabatannya.

Petrus melanjutkan bahwa tren negatif itu cukup signifikan dan sentimen negatif yang dikeluarkan petinggi PDIP tersebut bisa saja dijadikan justifikasi oleh tim 9 kiai yang diketuai Kiai Asep untuk mencoret nama Emil Dardak.

Dari analisa iPol dalam sebaran pemberitaan, pilihan pada Emil lebih cenderung sebagai sosok keterwakilan poros mataraman yang sangat kuat. Emil mencerminkan sosok kepala daerah yang populer di pemilih milenial. Orangnya profesional, cerdas, simbol cawagub yang banyak disukai kaum hawa dan banyak diterima kalangan.

Khusus untuk Ipong, Petrus mengatakan bahwa probabilitasnya makin meningkat setelah bergabung dengan NasDem yang merupakan partai pengusung Khofifah di pilgub Jatim. Sinyalemen kuat tentang Ipong menjadi bayang-bayang untuk menggantikan posisi Emil sangat kuat, seiring dengan kekuatan finansial dan kekuatan mataraman yang bisa dipegangnya.

Sentimen analisis yang dilakukan iPOL melalui teknopol tersebut dilakukan dengan menggunakan metode news analytic dengan pendekatan konten berdasakan parameter kecenderungan pemberitaan. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, iPOL Media Monitoring secara intensif melakukan pemetaan digital konten yang berserakan di dunia maya. Hasilnya, dirangkum dalam dashboard layanan digital. (rie)

Read More

Kementerian ATR BPN Ditarget Jokowi Selesaikan 16 Juta Sertifikat

RADARMETROPOLIS: Madiun - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibebani target oleh Presiden Joko Widodo menyelesaikan enam belas juta sertifikat. Target untuk tahun 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat. Dan sisanya, sebanyak sembilan juta sertifikat harus selesai dalam tahun 2019.

"Jika biasanya ATR/BPN hanya mengeluarkan 800 ribu sertifikat seluruh Indonesia per tahun, kali ini mencapai 5 juta sertifikat kami keluarkan," kata Sofyan A. Jalil, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  kepada wartawan, Selasa (7/11/2017).

Dan setiap tahunnya, pencapaian tersebut terus bertambah. Hal ini karena ATR/BPN memang ditarget dalam penyelesaian sertifikat oleh Presiden Jokowi. Untuk tahun depan targetnya harus mampu menyelesaikan tujuh juta sertifikat. Sedangkan pada 2019 Kementerian ATR/BPN diharuskan mengeluarkan sembilan juta sertifikat.

"Ini dilakukan pemerintah untuk meminimalkan sengketa tanah. Karena beberapa waktu ditemukan banyak kasus sengketa tanah. Baik antar individu, instansi pemerintah maupun swasta," katanya.

Sofyan Jalil pun berpesan, hendaknya penerima sertifikat cuma-cuma bisa menjaganya. Jangan sampai sertifikat tersebut rusak maupun hilang. Ia menyarankan kepada pemilik sertifikat untuk menggandakan dengan cara fotokopi.

"Difotokopi saja. Yang asli ditaruh lemari. Yang fotokopi bisa ditaruh di tempat berbeda. Jika hilang mudah diurusnya, karena ada salinannya," terang Jalil. (gun)

Read More

DPR Sebut Sprindik Baru Sebagai Balas Dendam KPK pada Novanto

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP disikapi oleh Taufiqulhadi. Anggota Komisi III DPR ini menyebut bahwa KPK sebagai lembaga balas dendam dan ingin balas dendam pada Novanto.

Berdasarkan lembaran sprindik yang beredar di dunia maya, KPK kembali memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober 2017. Adapun sprindik ini kabarnya telah dipersiapkan KPK sebelum keluarnya putusan praperadilan yang menetapkan status tersangka Novanto tidak sah oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Menyikapi langkah KPK tersebut, Taufiqulhadi menilai lembaga anti rasuah itu sudah bukan lagi lembaga hukum yang menjalankan tugasnya berdasarkan amanat negara jika kabar sprindik tersebut telah disiapkan sebelum keluarnya putusan praperadilan Novanto benar adanya.

"Kalau memang begitu, KPK bukan lembaga hukum, tetapi lembaga balas dendam," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ia pun menyatakan, bila ada kesewenang-wenangan dalam penerbitan sprindik untuk kembali menyidik Novanto atas dugaan kasus yang sama maka dapat dipastikan ada motif KPK ingin balas dendam terhadap ketua umum Partai Golkar itu.

"Padahal tidak boleh ada persoalan pribadi, hal seperti itu. Kalau memang begitu, KPK sudah seperti personal, ingin menjatuhkan orang dan lembaga lain, sehingga semuanya menjadi terdiskredit dan seakan KPK satu-satunya lembaga yang tegak lurus," ujarnya. (rez)

Read More

Indutri Mamin Biang Kerok Bocornya Gula Rafinasi ke Pasar

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyebut bahwa industri makanan dan minuman (mamin) sebagai biang kerok bocornya gula rafinasi ke pasar tradisional. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan menghitung neraca gula dan kebutuhan konsumsinya.

"Iyalah, yang bocorkan! Siapa lagi?" kata Enggartiasto di kantornya, Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Dikatakan Enggar, sedikitnya ada 300 hingga 500 ribu ton gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional setiap tahun.

Hal itu menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam menghitung berapa neraca gula dan kebutuhan konsumsinya setiap tahun.

"Ini penyimpangan. Karena itu bagaimana kita mau tahu neraca gula dan berapa besar kebutuhan konsumsi," kata Enggar.

Mengenai masalah klasik tersebut, Enggar memilih untuk menyerahkannya kepada pihak Bareskrim Polri untuk mengusutnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya meminta kepada polisi untuk tidak hanya menyita gudangnya atau menutup industrinya, tetapi dipidanakan juga pelakunya. "Jangan hanya cukup disita atau ditutup industrinya, tapi ditahanlah," tandas Enggar.

Perihal kebocoran gula rafinasi tersebut, ia mengaku cukup kecolongan. Dalam hal gula rafinasi, pihaknya hanya memberikan izin berdasarkan rekomendasi yang sudah ada. "Ada kontraknya, ada kuotanya. Ya udah, keluarin untuk itu," jelasnya. (rez)

Read More

Pengacara Sebut OTT KPK pada Eddy Rumpoko Tanpa Alat Bukti

RADARMTEROPOLIS: Jakarta - Kuasa Hukum Eddy Rumpoko mengatakan KPK tidak profesional dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya hingga berujung pada penetapan tersangka dan penahanan kasus suap. Ia pun menyebut OTT KPK terhadap kliennya tanpa ada alat bukti.

"Kami menduga ada ketidakprofesionalan komisioner KPK dalam menetapkan Pak Eddy. Ini kita akan ungkap semua di persidangan," kata Agus Dwi Warsono, kuasa hukum Walikota Batu Edi Rumpoko, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Ia menjelaskan penangkapan atas dasar OTT tidak berdasarkan atas sebuah alat bukti, kecukupan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan di KPK adalah minimal dua alat bukti dan itu tidak ada.

Kemudian, terlihat dari berita acara penyitaan. Disini yang disita adalah mobil Alphard. Seolah-olah mobil itu adalah hadiah yang datangnya dari Philipus atas nama PT Duta Selaras.

"PT Duta Selaras tidak ada hubungan dengan pak Edy, karena terhitung sejak 2012 pak Edy sudah menjual seluruh sahamnya," ujarnya.

Menurutnya, mobil itu tidak ada hubungan antara Edy dengan PT Duta selaras. Karena sejak terhitung dari tahun 2012, Edy sudah menjual seluruh sahamnya sebagaimana juga dilaporkan dalam LHKPN.

"Jadi laporan harta kekayaan pejabat negara itu sudah dilaporkan, dihabisbukukan, dengan laporan per 1 Juli 2015," jelasnya.

Makanya, Agus menduga ada ketidakprofesionalan di dalam konteks penyelidikan. Sehingga dengan OTT itu maka apa yang dilakukan oleh pihak KPK seolah-olah ada pemenuhan alat bukti.

"Itu saja intinya. Kemudian berakibat kepada penahanan, penetapan tersangka, itu adalah tidak berdasarkan hukum," tandasnya.

KPK menetapkan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko sebagai tersangka. Eddy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK di Batu, Jawa Timur pada Sabtu 16 September 2017.

Selain Eddy, KPK juga menetapan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan dan pengusaha bernama Filipus Djap.

Tiga orang tersebut dijadikan tersangka karena diduga terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota(Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Dari operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang sekitar Rp 300 juta rupiah. Uang Rp 200 juta diterima oleh Eddy Rumpoko sedangkan Rp 100 juta diberikan kepada Eddi Setiawan dari Filipus. (rez)

Read More

Polri Tak Bisa Hentikan Kasus Meme Setnov Meski Ada Desakan Kuat

RADARMTEROPOLIS: Jakarta - Banyak pihak meminta polisi menghentikan pemeriksaan kasus pelaporan pembuat Meme foto Ketua DPR, Setya Novanto. Namun polisi secara tegas menolak permintaan itu. Pasalnya, tugas polisi adalah menerima laporan dan menindaklanjuti.

“Itulah resikonya polisi. Kalo ada yang melapor ya harus diproses,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Setyo menjelaskan setiap laporan yang masuk di kepolisian, maka polisi wajib untuk menerima dan meneliti. Dalam prosesnya polisi akan menindaklanjuti dengan memanggil para ahli untuk dimintai keterangan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam laporan tersebut.

"Jadi, gini. Semua orang itu kan sama di muka hukum. Jadi, kebetulan ada laporan, diproses! Nanti gini, untuk menentukan masuk atau tidaknya (delik pidana) teman-teman penyidik juga minta keterangan dari ahli. Tidak serta merta. Kita akan undang ahli. Yang disebut dengan ujaran kebencian, apa itu menyinggung perasaan, pasal 310-311, itu diminta keterangan ahli. Ahli bahasa, ahli IT juga. Saya kira itu dulu," jelas Setyo.

Setyo mengatakan kasus pelaporan tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat pengguna media sosial. Untuk itu ia meminta masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

“Ini juga suatu pembelajaran untuk rekan-rekan ketahui. Tolong melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahwa membuat meme begitu, itu juga harus hati-hati. Jadi, saya selalu mengatakan tolong pikir dulu baru pencet. Jangan mencet baru mikir. Nanti setelah mencet, oh iya ini kan mengganggu orang, itu kan nggak bagus. Jadi, tolong diperhatikan betul. Ini edukasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat,” ujar Setyo.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Nawawi Bahrudin, menyatakan sikap atas kasus pelaporan pembuat Meme foto Ketua DPR RI, Setya Novanto. Ia meminta Novanto untuk mencabut laporan tersebut karena bisa membuat masyarakat takut berkreativitas.

“Segera hentikan pemidanaan terhadap para penyebar meme Setya Novanto ini, dan sebaiknya kuasa hukum Setya Novanto mencabut aduan, karena dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan ini akan merugikan banyak pihak dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengeluarkan ekspresinya, sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” kata Nawawi, Minggu (5/11/2017). (rez)

Read More