RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima
penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat
Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP). Penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh Jatim ini berkat program
Gubernur Khofifah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencegah celah korupsi dalam pengadaan barang
dan jasa dengan membentuk biro khusus.
Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020
yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari
Istana Bogor.
Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat
kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat
kematangan level tiga. Lalu indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan
kompetensi sumber daya manusia.
Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas
30 persen. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan
kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk secara aktif
menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.
“Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui
Perpres 16/2018,” ujar Gubernur Khofifah.
Dengan penghargaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim dalam
era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa telah berhasil menyabet beberapa kali
menerima penghargaan tingkat nasional. Sebelum ini penghargaan tingkat nasional
yang berhasil diraih adalah Bidang Kesehatan dan Perhubungan
Penghargaan dari Ketua LKPP Roni Dwi Susanto tersebut
menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan
Pemprov Jatim.
Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang
telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif,
efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).
“Hari ini tentu kita bersyukur, alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa
yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus
menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim
karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan
transparansi pengadaan barang dan jasa.
Inovasi harus dilakukan lebih banyak
lagi dan tranparansi harus makin
ditingkatkan,” tandas Khofifah.
Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Jatim itu, biro tersebut
dibentuk antara lain untuk menutup celah
potensi kolusi dan korupsi.
“Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme
SDM dalam PBJ ke depan. Dengan
pendekatan tersebut Pola praktik kolusi
yang potensial terjadi dalam hal
pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir. Kita ingin proses pengadaan barang
dan jasa bisa tersistem, akuntabel, dan transparan. Intinya transformasi
digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas mantan Menteri Sosial
itu.
Ke depan, Gubernur meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim
melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat
dari LKPP sejak Agustus lalu. Sebab
kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar. Senada dengan pesan Kepala
LKPP bahwa ada kebutuhan penambahan
pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat
maupun daerah.
Khofifah selanjutnya menggarisbawahi pesan dari Presiden RI
Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP, yaitu
transformasi digital, profesionalisme SDM serta pengadaan barang/jasa Rp 2,5
miliar ke bawah hendaknya dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di
atas Rp 2,5 miliar menyerap produk usaha kecil dan menengah.
Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi itu Khofifat
menyatakan bahwa dalam hari ini, Kamis (19/11)
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan melakukan temu program dengan pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO (Belanja On Line).
“Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan
kesempatan akan bisa mengembangkan
produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” tandasnya.
Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk
pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket
pekerjaan beserta nilainya hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting).
Selain itu juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan
kontrak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadirm Anwar Makarim, Menteri PPN/Ka. Bappenas Suharso Monoarfa,
Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus
Puruhito, SE, MM, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto., M.Si, Gubernur DKI Jakarta
Anies Rasyid Baswedan. Sementara yang hadir secara online para menteri, kepala
lembaga, gubernur dan para bupati/walikota se-Indonesia.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Gubernur Khofifah membentuk
biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif
sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim. (rie)