Kapolda Nico Apresiasi Irjen Fadil dan Lanjutkan Program

Irjen Pol Dr. Nico Afinta menyatakan akan melanjutkan program Kapolda Jatim sebelum dirinya, Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran. Menurut Kapolda Jatim baru kelahiran Surabaya itu, banyak program hebat yang telah digagas pendahulunya tersebut.

SMP Surabaya Lakukan Persiapan, Desember Tatap Muka

Sekolah dengan pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMP di Kota Surabaya akan dimulai pada awal Desember mendatang. Berbeda dengan rencana-rencana sebelumnya, pada kali ini telah diikuti dengan persiapan. Pertanda bukan sekadar wacana?

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Positif Covid Jatim Naik, Polda Operasi Yustisi

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan melakukan operasi yustisi dengan sasaran tertentu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan karena Jatim mengalami kenaikan jumlah positif Covid-19.

Waspada, Penipuan Modus Bukti Transfer Editan

Polrestabes Surabaya membongkar penipuan dengan modus bukti transfer editan. Pengusaha sembako asal Pondok Maritim Surabaya, Agus, menjadi korbannya. Barang yang dipesan pelaku telah dikirimkan, tetapi saldo tidak bertambah. Korban menderita kerugian sebesar Rp 154 juta..

Polrestabes Surabaya Deklarasi Tolak Anarkisme

Polrestabes Surabaya menggelar deklarasi damai dan pernyataan sikap menolak aksi anarkisme yang terjadi dalam unjuk rasa, Jumat (16/10/2020) malam. Deklarasi yang diselenggarakan di gedung Graha Bhara Daksa Mapolrestabes Surabaya itu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Khofifah Bentuk Biro Khusus, Jatim Raih Award Lagi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP. Penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh Jatim ini berkat program biro khusus yang digagas Khofifah.

Selasa, 29 Juni 2021

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara dan Dicabut Haknya Jadi Pejabat Publik 4 Tahun


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Edhy Prabowo, yang saat perkara terjadi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, penjara lima tahun serta denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu juga dituntut dicabut haknya untuk dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun.

Sebelum membacakan tuntutan hukuman, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Edhy Prabowo bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan,” ujar Jaksa Ronald Worotikan.

Tuntutan itu disampaikan Tim Jaksa, dalam persidangan yang berlangsung sore hari ini, Selasa (29/6/2021), di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut jaksa, terdakwa yang saat ini sudah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

Selain hukuman penjara serta denda, jaksa menuntut majelis hakim mencabut hak politik Edhy Prabowo untuk dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun sesudah selesai menjalani hukuman.

Dalam merumuskan tuntutan, Tim Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan. Antara lain, perbuatan Edhy tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi.

 “Terdakwa juga tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang menteri,” imbuh jaksa.

Sedangkan faktor yang meringankan, bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian asetnya sudah disita.

Dalam surat dakwaan, Edhy Prabowo disebut menerima suap 77 ribu Dollar AS atau sekitar Rp1,1 miliar, dan Rp24,6 miliar untuk mempercepat proses perizinan budi daya lobster dan izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir.

Rabu (25/11/2020), KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka korupsi terkait perizinan tambak, usaha pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya, tahun 2020. (re)

Kapal Lain Lakukan Penyelamatan: KMP Yunicce Tenggelam di Selat Bali


RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Sebuah kapal motor penumpang (KMP) Yunicce dikabarkan tenggelam di dekat dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Penyelamatan terhadap penumpang sedang dilakukan penyelamatan oleh kapal lain. Sejumlah penumpang terlihat lemas saat diangkat di kapal lain.

Proses evakuasi masih dilakukan terhadap Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunice yang tenggelam di selat Bali pada Selasa (29/6) malam. Namun, belum diketahui penyebab kapal tersebut.

Hingga kini proses pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Dari beberapa video yang beredar ada sesosok jenazah yang berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan lengkap dengan life jacket. (sr)

Sukses Budidaya Porang Secara Masif, Kadis Pertanian Jatim: Tak Diekspor Meski Permintaan Tinggi


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Provinsi Jawa Timur sukses mengembangkan komoditas pertanian porang. Hal ini membawa Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkunjung ke Jatim, Kamis (17/06/2021) guna Panen Bersama Tanaman Porang. Meski banyak permintaan dari luar negeri, Jatim tetap tidak akan mengekspor bibit porang atau yang biasa disebut juga dengan katak.

"Gubernur menerbitkan Pergub supaya tidak ada ekspor porang," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, Senin (28/06/2021).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menginginkan pengolahan porang dilakukan di Jatim. Guberbur perempun pertama di Jatim ini meminta Kepala Daerah benar-benar menjaga agar katak atau bibit porang tidak diekspor.

Negara lain akan mendapatkan manfaat lebih besar dari Indonesia, jika umbi atau kataknya diekspor, seperti halnya benur. Selain itu, terkait dengan pelarangan ekspor itu Gubernur tidak ingin petani menghadapi keseulitan memperoleh katak.

Hasil olahan porang Jatim sudah banyak yang diekspor ke sejumlah negara tujuan, seperti Jepang, Vietnam, China, dan Singapura. Porang menjadi komoditas andalan baru.

Banyaknya manfaat yang terdapat pada porang, membuat berbagai macam industri berebut porang, mulai dari industri makanan, kecantikan, kesehatan hingga industri pesawat terbang.

Jawa Timur sangat intensif membudidayakan porang. Bahkan Pemprov telah memberikan bantuan KUR bagi petani porang dengan nilai mencapai Rp70 trilliun. Selain itu juga melindungi petani porang dengan payung hukum.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun menilai jika Jatim layak menjadi contoh. Untuk itu daerah lain diminta untuk belajar ke Jatim.

Tanaman porang merupakan tanaman asli daerah tropis yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Porang tumbuh sebagai tumbuhan semak (herba) yang produksinya berupa umbi dengan kandungan polysacharida (glucomanan) yang tinggi. Tanaman ini mampu tumbuh di jenis tanah apa saja mulai dari ketinggian 0 hingga 700 mdpl, dapat dibudidayakan di hutan di bawah naungan tegakan pohon dan tanaman lain serta memiliki nilai toleran naungan 60%.

Manfaat dari porang diantaranya adalah sebagai bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, bahan pembuatan lem, dan jelly serta sebagai pembuatan komponen pesawat terbang.

Selain itu porang juga memiliki khasiat pengobatan, yakni untuk menekan peningkatan kadar glukosa darah, mengurangi kadar kolesterol, kaya akan serat, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi kegemukan hingga kencing manis.

Masyarakat Jepang banyak menggunakan porang untuk membuat makanan khas mereka, seperti misalnya untuk beras/mie (shirataki) dan tahu (konjagu).

Tanaman porang harga jualnya tinggi dan budidayanya terbilang mudah.

Sebagai komoditas yang terbukti memiliki nilai ekonomi tinggi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mendukung penuh petani yang tengah memperluas area tanam porang.

Di Jawa Timur sendiri, luas lahan existing tanaman porang adalah seluas 22.021,01 hektar yang berada di 17 kabupaten.

Pada Tahun 2020, pengembangan porang di Jawa Timur dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yaitu \ Pilot Project Kebun Bibit Porang seluas 15 hektar dengan lokasi di Kabupaten Madiun (15 hektar), Tulungagung dan Probolingo masing-masing 1 hektar.

Sedangkan kegiatan yang kedua adalah Pengembangan Porang seluas 10.700,24 ha yang dialokasi di 12 kabupaten (Madiun, Lamongan, Malang, Situbondo, Trenggalek, Banyuwangi, Jombang, Bojonegoro, Ponorogo, Lumajang, Sumenep, dan Pacitan). Kegiatan ini didanai melalui APBN Tahun 2020.

Tahun 2021 Jawa Timur mendapat alokasi kegiatan pengembangan porang melalui anggaran APBN (Satker Pusat) seluas 1.500 hektar yang dialokasikan di 11 kabupaten (Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan,  Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro dan Pamekasan).

Kementerian Pertanian memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembudidayaan yang massif di Jawa Timur, terutama Kabupaten Madiun yang telah memiliki dan mematenkan bibit porang unggulan asli Kabupaten Madiun yang diberi nama Porang Madiun 1

Madiun mendapat bantuan untuk pengembangan komoditas porang dari pemerintah pusat. Termasuk bantuan untuk mempermudah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sehubungan dengan pemberian KUR itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim hanya bertugas sebagai fasilitator. Sementara yang menentukan berhasil atau tidaknya KUR adalah dari bank yang bersangkutan.

"Petani yang mengajukan ke bank, nanti bank yang mengucurkan dana KUR. Kita hanya fasilitator saja,"  terang Hadi.

Pada kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri PMK dan Menteri Pertanian yang diantaranya adalah untuk menunjukkan kepedulian serta memberikan dukungan bagi pengembangan komoditas pertanian, khususnya porang, tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Kehutanan. Hadir pula Bupati Madiun Ahmad Dawami. (ADV)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites