SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1439 HIJRIAH

Pama dan Pamen Jajaran Polrestabes Surabaya Dirotasi

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa rotasi itu dilakukan sebagai penyegaran dalam tubuh Polri.

Tak Berizin, Pemprov Investigasi Tambang Mojosari

Tim Dinas ESDM Provinsi Jatim akan melakukan investigasi terhadap penambangan pasir di wilayah Mojosari yang kesemuanya tak berizin.

Hakim Tolak dan Gugurkan Praperadilan Henry

Hakim Pujo Saksono mengatakan bahwa tidak ada alasan atau dalil-dalil hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Henry J. Gunawan.

Golkar, Hanura, dan Nasdem Final Dukung Khofifah

"Kemarin kita sudah finalisasi. Insyaallah kita dukung Khofifah," kata Sekjen Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan.

Pasangan Gus Ipul Diumumkan PKB Akhir Bulan Ini

Soal nama, Muhaimin tidak bersedia menyebutkan. Disinggung apakah dari PDI Perjuangan? Ia menyatakan berharap dari partai pendukung.

BNNP Jatim Akui Sulit Bongkar Jaringan Lapas

Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk mengungkap jaringan narkoba yang ada di lapas.

Mega Janjikan Hadiah yang Bikin Surabaya Makin Sejuk

Kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Surabaya menjanjikan hadiah yang sangat bermanfaat bagi Kota Pahlawan.

Minggu, 24 September 2017

Lelang Perawan di nikahsirri.com Prostitusi Terselubung


RADARMETROPOLIS: Kebumen - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang juga menjabat di pemerintahan sebagai Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa situs nikahsirri.com berpotensi menjadi praktik pelacuran terselubung dengan modus agama. Ia pun mengecam keberadaan situs website nikahsirri.com.

"Nikah sirri kok dijadikan komoditas. Apalagi di dalam situs tersebut terang-terangan menyebutkan lelang keperawanan yang dipromosikan secara online," kata Khofifah di sela-sela pencairan PKH di Kabupaten Kebumen, Sabtu(23/9).

Menurutnya, nikah sirri jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat negara.

“Nikah di bawah tangan atau nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan sudah pasti tidak tercatat di KUA,” tandasnya

Khofifah mengatakan, pernikahan merupakan hal yang sakral untuk membina hubungan yang bahagia, karenanya perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Selain itu Khofifah melihat bahwa dalam nikah sirri ada potensi perbuatan-perbuatan melawan hukum, seperti melegalkan perzinahan, selingkuh hingga poligami.

“Nikah sirri, meletakkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah. Perempuan yang dinikahi secara sirri, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual,” kata Khofifah.

Khofifah mengaku heran dengan kehadiran situs tersebut. Di laman beranda disebutkan bahwa program nikah sirri bisa membuat sebuah keluarga miskin mendapatkan pemasukan finansial yang cukup besar untuk modal usaha. Modal ini dianggap akan menciptakan banyak pengusaha UMKM yang baru, yang tidak hanya membuka lowongan pekerjaan, tapi juga mempercepat roda perekonomian nasional.

"Menikah bukan untuk mencari keuntungan, apalagi di situs tersebut ditulis bahwa nikah sirri dan lelang keperawanan adalah dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Nikah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman," tegas Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, pelacuran selain merendahkan martabat kaum perempuan lantaran secara seksual dieksploitasi juga akan menimbulkan rentetan permasalahan lain yang juga cukup pelik. Mulai dari perdagangan orang, penyakit kelamin HIV/AIDS, perceraian, anak terlantar, dan lain sebagainya.

"Bukannya menjadikan Indonesia sejahtera. Sebaliknya semakin membuat kehidupan masyarakat Indonesia porak-poranda," ujarnya.

Oleh karena itu, Khofifah juga langsung kordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menindak tegas pemilik situs tersebut setelah mendengar hasil investigasi polri. Khofifah berharap Menkominfo RI, Rudiantara, segera memblokir situs nikahsirri.com dan aplikasi android yang bisa diunduh secara gratis di google play store.


"Saya mengajak masyarakat untuk menjaga akhlak dan karakter bangsa. Hal seperti ini jika tidak segera ditindaklanjuti, maka moral dan karakter bangsa ini akan semakin terdegradasi," tandasnya. (rif)

Sabtu, 23 September 2017

KPK Tetapkan Status Walikota Cilegon Jadi Tersangka


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu (23/9/2017) mengumumkan status Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka penerima suap. Iman dijadikan sebagai tersangka kasus tersebut bersama lima orang lainnya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan enam orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Keenam tersangka terdiri atas tiga orang terduga penerima suap, yakni Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (TIA), Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira (ADP), dan pihak swasta, Hendry.

Tiga orang tersangka lainnya adalah terduga pemberi suap, yakni Project Manager PT BA Bayu Dwinanto Utama (BDU), Dirut PT KIEC Tubagus Donny Sugihmukti (TDS), dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro (EW).


Penetapan Walikota Cilegon sebagai tersangka itu merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan sejak Jumat (22/9/2017) malam. OTT itu diduga terkait perizinan kawasan industri di salah satu kota di Banten. Sebanyak sepuluh orang diamankan dari hasil OTT tersebut. (rez)

Polda Jatim Duga Ada Permainan Mafia Tanah dalam Perkara Anak Gugat Ibu


RADARMETROPOLIS: Kediri - Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Polda Jatim menduga ada permainan mafia tanah di dalam kasus gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Emi Asih (57) dan adiknya Lalan Suwanto (41) terhadap ibu kandungnya Sumiati (72). Untuk itu tim mendatangi tergugat di tempat tumpangan, di Rumah Karya Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Sabtu (23/9/2017) siang.

"Kami merespon kejadian yang telah dimuat di media sosial. Kami datang kemari dalam rangka mengumpulkan keterangan untuk kita telaah dan kita gelarkan nantinya, guna mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada, untuk mengetahui unsur pidananya," kata Komandan Tim Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jatim, AKBP Yudhistira, di Kediri.

Tim Satgas Anti Mafia Tanah yang terdiri dari tiga orang meminta klarifikasi kepada Sumiati dan anak bungsunya Enik Murtini (40) selaku tergugat. Petugas meminta berkas-berkas terkait kepemilikan atas rumah/tanah mereka di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang sudah berpindah ke tangan Dwi Bijanto (60) warga Surabaya.

Dwi Bijanto merupakan pemenang lelang dari rumah Sumiati yang telah dieksekusi karena kredit macet di Bank Danamon Simpan Pinjam Desa Gringging, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan dilelang melalui KPKNL Malang. Selain salinan sertifikat, juga dokumen waris, panggilan sidang, dan pemberitahuan eksekusi.

Menurut Yudhistira dari klarifikasi yang dilakukan kepada Sumiati dan anaknya memang ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Untuk itu timnya akan melakukan konfrontir dengan pihak-pihak lain.

Ada satu nama yang disebut-sebut dalam klarifikasi dengan Sumiati dan Enik Murtini. Nama tersebut adalah Bambang Suhartono, warga Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Bambang merupakan perantara pengajuan kredit ke bank, dimana Enik Murtini meminjam uang untuk modal usaha.

Berdasarkan data yang dihimpun, Enik Murtini mengenal Bambang Suhartono pada 2011-20112 silam. Mereka terlibat komunikasi dalam hal pinjam meminjam uang. Tanpa sepengetahuan penggugat, Enik menyerahkan sertifikat tanah yang masih atas nama Muradi, almarhum ayahnya, sebagai jaminan utang.

Sertifikat tanah dengan nomor 267 itu belum dipecah waris. Sesuai surat hak waris yang dikeluarkan pemerintah desa hingga mengetahui kecamatan, ada enam ahli waris yang berhak. Yaitu, Sumiati dan lima orang anaknya.

"Saya matur sama pak Bambang butuh modal usaha. Saya berikan sertifikat atas nama almarhum bapak sebagai jaminan. Tidak ada maksud untuk meminjam uang ke bank, tetapi hanya ke pribadi pak Bambang. Sebab, kami melihat beliau usahanya jauh lebih mapan (usaha jual beli material bangunan)," kata Enik.

Ternyata Bambang Suhartono menjaminkan sertifikat itu ke Bank Danamon untuk mengajukan kredit. Enik dan Ibunya serta dua orang anaknya yang lain diajak ke notaris untuk tanda tangan.

Belakangan diketahui bahwa tanda tangan tersebut adalah kesepakatan Akta Jual Beli (AJB) dari ahli waris almarhum Muradi kepada Bambang. Tetapi dari keseluruhan ahli waris, dua orang penggugat tidak tahu-menahu dan mereka juga tidak pernah tanda tangan.

"Saya akui itu kesalahan saya. Itu transaksi di bawah tangan. Saya memang meninggalkan dua orang kakak. Saya begitu menyesal, kok mau-maunya saya tanda tangan di hadapan notaris. Oleh karena itu, saat ini saya takut jika sampai dilaporkan saudara sendiri ke Polda," ungkap Enik.

Pengajuan pinjaman kredit ke Bank Danamon atas nama Bambang Suhartono disetujui Rp 120 juta. Dari jumlah itu, senilai Rp 70 juta diserahkan kepada Enik Murtini, sedangkan sisanya dipakai Bambang Suhartono.

Bank memberikan jangka waktu pelunasan selama kurang lebih tiga tahun. Sedangkan besar angsurannya yang harus mereka penuhi Rp 2,6 juta setiap bulan. Enik Murtini mengaku sudah mengangsur sebanyak delapan kali. Sementara Bambang titip angsuran kepadanya hanya tiga kali dengan jumlah masing-masing Rp 2 juta.

Tahun kedua Enik sudah tidak dapat mengangsur, karena usaha ayam petelornya bangkrut. Bank kemudian melelang melalui KPKNL Malang. Pemenangnya adalah Dwi Bijanto. Lalu, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengeksekusi pada Mei 2013 lalu.

"Kami tidak tahu apabila rumah akan dieksekusi karena waktu itu surat peringatan jatuhnya ke pak Bambang. Kredit ke bank yang mengajukan atas nama pak Bambang sedangkan saya utang secara pribadi," ujar Enik.

Enik mengaku, dalam mediasi tingkat pertama, pihaknya sempat menawar kembali rumahnya. Emi Asih, anak sulung Sumiati yang tinggal di Bondowoso berniat menawar kepada pemenang lelang Dwi Bijanto. Tetapi harga yang diberikan terlampau tinggi yakni Rp 350 juta, dan mediasi buntu.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, AKBP Yudhistira menyatakan bahwasannya pihak-pihak yang terkait akan diklarifikasi. Diantaranya perantara pinjam uang ke bank, pemenang lelang, notaris/ PPAT. Pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti. Selain dari Sumiati dan Enik, tim juga bakal mencari barang bukti ke BPN untuk mencocokkan kebenaran dari sertifikat nomor 267 tersebut.

"Untuk indikasi awal dari hasil klarifikasi tadi, banyak orang yang terlibat. Sehingga kami menyimpulkan ada dugaan permainan dari mafia tanah," tegasnya.

Terpisah, Priyo SH, selaku kuasa hukum Emi Asih, pihak penggugat, gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke PN Kabupaten Kediri karena pihaknya menemukan novum atau bukti baru. Yang ia maksud adalah hak waris yang belum dipecah, tetapi beralih hak tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah, Emi Asih dan Lalan Suwanto.

"Klien kami termasuk ahli waris yang sah. Tetapi ditinggalkan dalam proses peralihan hak itu. Oleh karena itu, kami minta majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan ke asal. Kami tidak ada niat mengkomersialisasikan," kata Priyo.


Karena proses pemindahtanganan hak waris itu banyak yang terlibat, termasuk ibu Sumiati, maka ibu kandung penggugatpun akhirnya ikut diperkarakan. Pihaknya memohon ke majelis menetapkan kembali sertifikat atas nama Muradi yang sah demi hukum. (bud)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites