Zulkifli Prihatinkan 8 Partai di DPR Setuju RUU Miras

Pejabat yang juga politisi PAN tersebut berpandangan bahwa RUU Miras itu harus ditolak tegas. “Tapi, di negara ini sudah ada delapan partai yang setuju dengan RUU itu," ungkapnya tanpa merinci partai-partai yang setuju.

Gus Ipul-Puti Komit Revitalisasi Pasar Rakyat di Jatim

Kedatangan Gus Ipul ke Pasar Blega Bangkalan menjadi bagian menjalin dialog dan meyakinkan pedagang akan pentingnya dilakukan revitalisasi pasar. Langkah ini diyakni Gus Ipul akan dapat menaikkan penjualan mereka.

Napi Ter Umar Patek Dapat Remisi Kemerdekaan 2 Bulan

Memiliki catatan perilaku yang dinilai terus membaik, Umar Patek, mendapatkan remisi selama dua bulan. Pemberian remisi kepada gembong teroris Bom Bali, Ritz Carlton, dan beberapa tragedi lainnya itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana untuk memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Korupsi Dana Hibah Pemkot Disidang 26 Januari

Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan Religiusitas Pakde Saat Kukuhkan 74 Paskibraka

Pakde Karwo berpesan hendaknya Paskibraka terus giat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian penguasaan terhadap iptek tersebut harus diperkuat dengan rasa iman dan takwa atau imtak.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Kamis, 16 Agustus 2018

Bahas Pokok Haluan Negara dan Perubahan Tatib, MPR Bentuk 2 Panitia Adhoc



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Rapat Gabungan MPR pada tanggal 24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc yang masing-masing beranggotakan empat puluh lima orang. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 serta menyikapi dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang,

Menurut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Panitia Ad Hoc memiliki komposisi keanggotaan secara proporsional. Mereka mewakili fraksi-fraksi dan kelompok dalam Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Panitia Ad Hoc I diketuai Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, dan para Wakil Ketua, Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerindra; Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat; Alimin Abdullah dari Fraksi Partai Amanat Nasional; Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nama Wakil Ketua dari unsur DPD menyusul.

Zulkifli menambahkan, Panitia Ad Hoc II diketuai Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar, dan para Wakil Ketua, Tifatul Sembiring dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Moh. Arwani Thomafi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Fadholi dari Fraksi Partai Nasdem; Djoni Rolindrawan dari Fraksi Partai Hanura. Nama Wakil Ketua dari unsur DPD menyusul.

Panitia Ad Hoc I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara. Sedangkan Panitia Ad Hoc II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, dan Ketetapan MPR.

''Sesuai Ketentuan Pasal 38 Peraturan Tata Tertib MPR, Pembentukan Panitia Ad Hoc disahkan dalam Sidang Paripurna MPR. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc  II disahkan dalam Sidang Paripurna ini,'' kata Zulkifli, dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2018, Jakarta (16/8/2018).

Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa MPR merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi, dan lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Wewenang yang dimandatkan sunggu mulia, karena terkait dengan pengaturan norma fundamental negara.

MPR juga diberikan mandat khusus untuk mengawal Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Visi Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi, dan Kedaulatan Rakyat oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah representasi dari Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebinekaan, dan gotong-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, MPR terus melakukan internalisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, memperkokoh NKRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, pengkajian sistem ketatanegaran serta penyerapan aspirasi masyarakat. (khr)

Umar Patek Dapat Remisi HUT Kemerdekaan 2 Bulan



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Memiliki catatan perilaku yang dinilai terus membaik, Umar Patek, mendapatkan keringanan hukuman (remisi) selama dua bulan. Pemberian remisi kepada gembong teroris Bom Bali, Ritz Carlton, dan beberapa tragedi lainnya itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73.

"Alhamdulillah, dapat remisi dua bulan," jawab Umar Patek, terpidana kasus terorisme yang menjalani hukuman di Lapas Kelas l Surabaya di Porong, usai penyerahan remisi secara simbolik dari Pemprov Jatim dan Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati di Lapas Porong, Kamis (16/8/2018).

Usai mendapatkan remisi, Umar Patek juga mendapatkan ucapan dari para teman sesama terpidana teroris dan lainnya. Umar dan teman-temannya juga tampak senang dengan adanya remisi tersebut.

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati, mengungkapkan bahwa total narapidana di Jawa Timur ada 17.658 narapidana. Dari jumlah tersebut yang mendapat remisi kali ini sebanyak 9.275 orang napi. "Jika ditotal dengan tahanan dan sebagainya, totalnya ada 26.411 orang. Namun yang berhak mendapat remisi ada 17.658 orang, lainnya belum memenuhi syarat," kata Susy.

Dan dari jumlah itu yang diusulkan untuk mendapat remisi pada momentum peringatan kemerdekaan RI pada tahun ini sebanyak 10.549 napi. "Yang sudah inkrah 9.275. Sisanya masih proses verifikasi di dirjen," ujarnya. (rik)

Tiga Gudang Besar Tembakau di Pamekasan Mulai Operasi



RADARMTEROPOLIS: Pamekasan - Sejak minggu pertama Agustus 2018, tiga dari tujuh gudang besar milik pabrik rokok di Pamekasan, mulai melakukan operasi melayani proses transaksi jual beli tembakau pada musim panen tahun ini.

Ketiga gudang tembakau yang mulai beroperasi itu adalah PR Nojorono, PR Sukun, dan PT Gudang Garam. "Sukun mulai buka 6 Agustus kemarin. Disusul, Nojorono pada 12 Agustus. Dan, Gudang Garam 13 Agustus," kata Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, Rabu (15/8/2018).

Namun demikian Disperindag belum bisa memastikan empat gudang lain yang akan beroperasi dan melayani pembelian tembakau petani. "Tapi untuk empat gudang lainnya masih belum ada informasi yang jelas, kapan mau buka," ungkapnya.

Bambang lebih lanjut menginformasikan bahwa untuk harga standar tembakau petani saat ini berkisar Rp 39 ribu per kilogram. “Namun, kalau kualitas tembakau petani bagus harganya bisa lebih tinggi di atas angka standar. Sebab untuk harga BEP berkisar mulai Rp 39 ribu hingga Rp 52 per kg," jelasnya.

Empat gudang besar milik pabrik rokok yang belum beroperasi dan melayani pembeli, meliputi PT Bentoel, PT Djarum, PT Sadhana Arif Nusa dan PT Wismilak. "Kami yakin dalam waktu dekat mereka nanti bakal segera buka, menyusul para petani sudah mulai memasuki masa panen," pungkasnya. (ltr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites