Kapolda Nico Apresiasi Irjen Fadil dan Lanjutkan Program

Irjen Pol Dr. Nico Afinta menyatakan akan melanjutkan program Kapolda Jatim sebelum dirinya, Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran. Menurut Kapolda Jatim baru kelahiran Surabaya itu, banyak program hebat yang telah digagas pendahulunya tersebut.

SMP Surabaya Lakukan Persiapan, Desember Tatap Muka

Sekolah dengan pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMP di Kota Surabaya akan dimulai pada awal Desember mendatang. Berbeda dengan rencana-rencana sebelumnya, pada kali ini telah diikuti dengan persiapan. Pertanda bukan sekadar wacana?

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Positif Covid Jatim Naik, Polda Operasi Yustisi

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan melakukan operasi yustisi dengan sasaran tertentu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan karena Jatim mengalami kenaikan jumlah positif Covid-19.

Waspada, Penipuan Modus Bukti Transfer Editan

Polrestabes Surabaya membongkar penipuan dengan modus bukti transfer editan. Pengusaha sembako asal Pondok Maritim Surabaya, Agus, menjadi korbannya. Barang yang dipesan pelaku telah dikirimkan, tetapi saldo tidak bertambah. Korban menderita kerugian sebesar Rp 154 juta..

Polrestabes Surabaya Deklarasi Tolak Anarkisme

Polrestabes Surabaya menggelar deklarasi damai dan pernyataan sikap menolak aksi anarkisme yang terjadi dalam unjuk rasa, Jumat (16/10/2020) malam. Deklarasi yang diselenggarakan di gedung Graha Bhara Daksa Mapolrestabes Surabaya itu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Khofifah Bentuk Biro Khusus, Jatim Raih Award Lagi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP. Penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh Jatim ini berkat program biro khusus yang digagas Khofifah.

Sabtu, 15 Januari 2022

OBH Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan MoU dengan Pengadilan Negeri Pasuruan


 

RADARMETROPOLIS: Pasuruan - Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan (OBH YRPP) melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) dalam pemberian bantuan hukum dengan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di gedung Pengadilan Negeri Pasuruan. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Haries Suherman Lubis, SH, MH dan para hakim beserta pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Pasuruan.

Sedangkan dari OBH YRPP, tampak ada Ali Sodiqi selaku Direktur OBH YRPP bersama beberapa advokat dan Paralegal.

Haries Suherman Lubis, SH, MH. dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada tahun ini kerjasama bantuan hukum lebih diutamakan pada pelayanan anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum,  juga pada masyarakat yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tidak hanya pada pelaku yang menjadi tersangka/terdakwa saja, tetapi juga melakukan pendampingan kepada anak dan perempuan yang menjadi korban.

Pada tahun 2021 kasus hukum yang melibatkan anak ada 4 kasus dan kasus perempuan sebanyak 5 kasus.

“Diharapkan, OBH YRPP dapat melakukan inovasi dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum,kata Haris Suherman Lubis.

Sementara itu Ali Sodiqi menyatakan bahwa OBH YRPP sangat berterimakasih kepada Pengadilan Negeri Pasuruan yang mempercayai dan memberikan kesempatan lagi untuk bekerjasama dalam pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum.

OBH YRPP berdiri sejak tahun 2007, dan pada tahun 2017 OBH YRPP lolos verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan akriditasi C. Dan pada tahun 2018 OBH YRPP lolos verifikasi dengan akreditas B.

OBH YRPP adalah satu-satunya Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di Pasuruan yang lolos verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan akreditasi B. Diharapkan OBH YRPP bisa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Hal ini baik dilakukan secara litigasi maupun non litigasi serta pendampingan.

Elise sebagai advokat senior di OBH YRPP memohon kepada aparat penegak hukum, baik itu pengadilan, kejaksaan, kepolisian untuk mengutamakan dan memberi kesempatan kepada OBH/LBH yang berdomisili di Pasuruan untuk bisa bekerjasama dalam pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Apalagi OBH atau LBH yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Bunda Elise itu.

Dari 187 OBH/LBH yang mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang lolos seleksi sekitar 64 OBH/LBH. Dan, OBH YRPP lolos verifikasi dengan akriditasi B, diharapkan bisa akreditasi A. (Fur)

 

  

Selasa, 12 Oktober 2021

Gubernur Serukan Jatim Bangkit dari Pandemi dan Terus Inspirasi Daerah Lain


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa optimistis bahwa Jawa Timur akan bangkit dari pandemi Covid-19 dan ekonomi segera pulih. Khofifah juga yakin Jatim dapat terus menginspirasi serta menjadi teladan terutama dalam membangun hidup guyub rukun bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Optimisme ini disampaikan sehubungan dengan momentum HUT ke-76 Jatim yang jatuh pada 12 Oktober kemarin.

“Insyaallah, dengan social capital yang luar biasa, basis kultural Majapahit, saya yakin Jawa Timur akan selalu menjadi yang terdepan di segala bidang. Menjadi rumah yang ramah dan toleran bagi semua anak bangsa, sejahtera, dan bahagia,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/08/21).

Khofifah lebih jauh menyatakan bahwa warga Jawa Timur merupakan individu-individu tangguh yang mampu keluar dari masa-masa sulit seperti sekarang. Salah satu bukti nyatanya adalah Jatim menjadi satu-satunya provinsi Level 1 Covid-19 di Jawa dan Bali serta 32 kabupaten / kota level 1 sesuai asesmen level Kemenkes tanggal 9 Oktober 2021. Keberhasilan ini tentu menginsipirasi wilayah lain untuk juga bisa masuk ke Level 1 sebagai penanda pengendalian covid- 19 terjaga.

“Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, saya menyerukan untuk segera bangkit dari hantaman pandemi Covid-19 ini. Tunjukkan bahwa Jawa Timur berjiwa kuat, penuh semangat, dan selalu optimis,” ujarnya.

Sementara itu, Khofifah mengungkapkan, berdasarkan Asesmen level Kemenkes RI hingga 9 Oktober lalu, tercatat 32 Kab/Kota di Jatim dari 38 Kabupaten/Kota dinyatakan Level 1 dan 6 Kab/Kota lainnya dinyatakan Level 2. Dengan kondisi tersebut, Khofifah yakin Jawa Timur bisa masuk pada tahap uji coba kenormalan baru yang saat ini baru di uji coba di Kota Blitar sehingga roda perekonomian bisa kembali berputar kencang.

Tidak lupa Gubernur Khofifah juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Forkopimda Jawa Timur, instansi vertikal, Bupati/ Walikota dan Forkopimda, ormas dan ormas keagamaan, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, insan pers, atlet olah raga dan warga Jawa Timur yang sudah bekerja keras, bahu membahu menangani Covid-19. “Selamat HUT Jawa Timur Ke-76,” ucap Khofifah.

Khofifah menyebut dengan senantiasa diiringi do’a dalam setiap ihtiar, Jawa Timur Insya Allah selalu dalam lindungan, pertolongan dan keberkahan Allah SWT dalam segala situasi. Menurutnya, doa masyayikh, ulama, dan santri serta tokoh agama yang terus berseiring dengan upaya Pemprov Jawa Timur beserta seluruh Forkompimda, dan masyarakat untuk melepaskan Jawa Timur dari Pandemi Covid-19 serta segera pulih ekonomi Jatim. (sr)

 

DPRD Tidak Pentingkan APBD Jatim 2022 Disahkan Tepat di Hari Pahlawan, Anik: Lazimnya Berdasar Permendagri


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menyatakan tidak mementingkan APBD Jatim 2022 dapat disahkan tepat pada Hari Pahlawan. Menurutnya, yang terpenting adalah APBD tersebut dapat disahkan sesuai mekanisme pembahasan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021.

“Karena lazimnya berdasarkan mekanisme pembahasan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,” kata Anik Maslachah, di Gedung DPRD Jatim, Selasa (12/10/21).

Ia menjelaskan dalam Permendagri tersebut diatur bahwa pengesahan APBD Jatim 2022 maksimal dilakukan tanggal 30 Desember 2021. Karena itu, pihaknya menginginkan agar pengesahan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

“Itu maksimal 30 Desember 2021. Bagi kami itu saja,” katanya.

Dengan memberikan batas sesuai dengan Permedagri, berarti ada dua aspek yang telah dilakukan oleh DPRD Jatim. Pertama, hal itu berarti bahwa pihaknya mematuhi aturan yang berlaku, yakni pengesahannya tidak sampai tahun anggaran baru 2022.

Kedua, berhubungan dengan pengaruhnya terhadap reward bagi daerah-daerah yang menyelesaikan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan

“Bagi kami itu yang terpenting. Bonus itu diberikan ketika maksimal Desember 2021 (selesai) dan akan hilang ketika 1 Januari (2022). Satu, sesuai mekanisme Permendagri dan bonus tidak hilang,” terangnya.

Saat ditanya apabila pengesahan APBD Jatim 2022 melebihi tanggal 10 November atau Hari Pahlawan, Anik berpendapat bahwa hal itu bukanlah menjadi masalah. Bahkan, pengesahan sebelum 1 Januari 2022 juga tidak akan berimplikasi terhadap APBD Jatim.

“Karena hanya ada momentum besar nasional yang ada di Surabaya saja, itu kemudian dijadikan hari bersejarah di Indonesia untuk pengesahan APBD. Tapi sebenarnya tidak ada implikasinya,” tandasnya. (rie)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites