Zulkifli Prihatinkan 8 Partai di DPR Setuju RUU Miras

Pejabat yang juga politisi PAN tersebut berpandangan bahwa RUU Miras itu harus ditolak tegas. “Tapi, di negara ini sudah ada delapan partai yang setuju dengan RUU itu," ungkapnya tanpa merinci partai-partai yang setuju.

Gus Ipul-Puti Komit Revitalisasi Pasar Rakyat di Jatim

Kedatangan Gus Ipul ke Pasar Blega Bangkalan menjadi bagian menjalin dialog dan meyakinkan pedagang akan pentingnya dilakukan revitalisasi pasar. Langkah ini diyakni Gus Ipul akan dapat menaikkan penjualan mereka.

Polresta Sidoarjo Gerebek Pabrik Pil PCC di Wonoayu

Satreskoba Polresta Sidoarjo menggerebek pabrik pil PCC di RT 7 RW 2 Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Rabu (17/1/2018). Jutaan pil berbahaya berhasil disita.

Siswa Hajar Guru Hingga Tewas Serahkan Diri

"Yang bersangkutan sudah menyerahkan diri. Saat ini berada di Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto, usai pelaku menyerahkan diri.

Korupsi Dana Hibah Pemkot Disidang 26 Januari

Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Kumpulkan Presiden BEM Se-Jatim

"Karena hal itu diunggah di media sosial dan kemudian dikomentari oleh orang-orang yang tidak melihat kejadian, akhirnya malah membikin suasana menjadi panas. Jadi saya minta supaya medsos jangan memanas-manasi," harap Kapolda.

Jokowi Disebut Dukung Pasangan Gus Ipul-Puti

"Tolong sampaikan pada masyarakat, bahwa kita didukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan," kata Puti saat memberi sambutan di hadapan sekitar seribu pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Malang.

Jumat, 13 April 2018

Kembangkan Kasus, Polisi Tangkap Tiga Pengguna Sabu



RADARMETROPOLIS: Jombang - Petugas Polsek Mojowarno, Jombang, membekuk tiga orang pengguna sabu-sabu (SS) di tempat berbeda. Penangkapan secara berantai itu merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.

Tiga pelaku tersebut adalah dua orang warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, M Syaifudin (32), dan Viki Efendi (21). Sedangkan satu pelaku lainnya adalah Wahyu Aritonang (29), pembuat sandal asal Desa Bluto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto.

Kapolsek Mojowarno AKP Wilono mengatakan, ketiga pelaku tersebut ditangkap pada Jumat (13/4/2018) dini hari. Orang yang pertama kali ditangkap adalah Syaifudin. Yang bersangkutan dalam sehari-hari berprofesi sebagai pedagang ikan bakar. Dari tangannya polisi menyita empat plastik klip sabu yang masing-masing berisi 0,27 gram, 0,30 gram, 1,09 gram, 1,07 gram.

Selain itu polisi juga menyita dua pipet kaca, dua buah skrop plastik, satu buah alat hisap, satu buah sedotan sebagai alat hisap, satu pak sedotan serta satu buah korek api.

Dari tersangka Viki, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap yang diduga terdapat sisa sabu, satu plastik klip yag diduga terdapat sisa sabu, serta satu buah korek api.

"Mereka ini masih satu jaringan," ungkap Wilono.

Dari tersangka Wahyu disita barang bukti berupa 15 plastik klip bekas bungkus sabu, dua buah skrop dari sedotan, seperangkat alat hisap, satu pak sedotan plastic, dan satu buah korek api.

Akibat perbuatannya tersebut, ketiganya dijerat dengan pasal 112 (1) Jo pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. (rik)

Kamis, 12 April 2018

Dishub Surabaya Luncurkan Aplikasi GoParkir



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai melakukan uji coba dan sosialisasi aplikasi Go Parkir. Aplikasi ini keguanaannya dapat memudahkan para pengendara dalam mencari tempat parkir. Aplikasi terbaru yang diberlakukan per 7 April 2018 lalu itu sudah dapat diunduh melalui playstore.

Kepala UPTD Tempat Parkir Khusus Dishub Surabaya, Heri Setiawan, mengatakan bahwa dalam aplikasi Go Parkir terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan.

Pertama fitur maps atau peta. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat titik parkir terdekat dengan lokasi secara realtime.

Fitur kedua parking slot, fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat slot parkir yang tersedia saat itu. Selain itu dapat juga digunakan untuk melakukan pemesanan parkir.

Fitur ketiga, pemesanan parker. Pemesanan slot parkir dapat dilakukan 1 jam sebelum kedatangan dan maksimal pemesanan parkir inap 14 hari.

"Untuk pembayarannya, dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai dengan transfer ke bank. Bisa ke bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Jatim," kata Heri.

Heri kemudian menjelaskan cara menggunakan aplikasi itu. "Setelah download aplikasi Go Parkir, lalu tinggal dibuka aplikasi Go Parkir itu, cari lokasi parkir terdekat dan melakukan pemesanan. Setelah itu masukkan plat nomor dan pilih slot parkir, masukkan lama waktu parkir dan alamat bila menggunakan jasa penjemputan,” terang  Heri.

“Lalu, pilih metode pembayaran, tekan tombol booking apabila data benar, dan segera upload bukti transfer untuk menyelesaikan pesanan. Setelah itu, tinggal tunjukkan barcode kepada petugas parkir. Jadi, mudah banget prosesnya," tambahnya.

Sedangkan untuk tarif parkirnya, sementara ini menurut Heri masih flat. Yaitu, roda 2 Rp 2000 dan roda 4 Rp 5000.

Heri juga memastikan bahwa ke depannya aplikasi Go Parkir akan terus dikembangkan. Lokasi-lokasi parkir, baik milik Pemkot Surabaya maupun swasta, telah direncanakan untuk dapat terintegrasi dengan sistem.

"Sejak dilakukan uji coba pada 7 April 2018 hingga Rabu kemarin, (11/4/2017), sudah ada sebanyak 133 pengguna yang memanfaatkan Go Parkir ini. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah seiring dengan sosialisasi dan publikasi yang semakin digencarkan oleh Dishub Surabaya," tandas Heri. (rie)

KPK Adakan Acara Cegah Korupsi Calon Kepala Daerah



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah, KPK mengadakan program Pilkada Berintegritas 2018. Untuk itu KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian.

Selain itu kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Jabatan kepala daerah rentan dengan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum ada kejahatan itu," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Menurutnya, pembekalan itu dipandang perlu dilakukan. Ini karena KPK mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 walikota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

Ada dua kegiatan yang diadakan dalam program Pilkada Berintegritas 2018 itu. Kegiatan pertama adalah pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni mendatang. Kegiatan berikutnya adalah untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Selain pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan momentum Pilkada Berintegritas 2018 di Provinsi Jatim ini untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Pelaporan harta kekayaan tujuannya adalah untuk sarana pengendalian internal, karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian menentukan calon kepala daerahnya.

KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK, jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya.

Masyakarat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya.

Kegiatan tersebut diikuti 53 pasangan calon kepala daerah di Jatim. Yakni, 2 pasangan calon dari Provinsi Jatim, 3 pasangan calon dari Bangkalan, 4 pasangan dari Bojonegoro, 2 pasangan dari Bondowoso, 3 pasangan dari Jombang, 3 pasangan dari Lumajang, 3 pasangan dari Kabupaten Madiun, 3 pasangan dari Magetan, 3 pasangan dari Nganjuk, 2 pasangan dari Pamekasan, sepasang calon dari Kabupaten Pasuruan, 2 pasangan dari Kabupaten Probolinggo, 3 pasangan dari Sampang, 2 pasangan dari Tulungagung, 3 pasangan dari Kota Kediri, 3 pasangan dari Kota Madiun, 3 pasangan dari Kota Malang, 4 pasangan dari Kota Mojokerto dan 4 pasangan dari Kota Probolinggo.

Selain diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites