Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Jokowi-Ma’ruf Menang Mutlak di Surabaya

Berdasarkan hasil akhir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di kantor KPU Surabaya, Rabu dini hari, Paslon 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin menang mutlak di Kota Surabaya.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Resnarkoba Polda Jatim Tembak Mati Kurir Sabu 5 Kilo

Kurir sabu lima kilo, Yoyok Priyanto (34) tewas ditembak petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim. Meski sudah mendapat peringatan dari petugas, warga Sidoarjo tersebut tetap mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 25 Mei 2019

Polda Jatim Grebek Klinik Kecantikan Mojokerto: Puluhan Kosmetik Ilegal Disita



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Diduga menjadi tempat praktek klinik kecantikan ilegal, Polda Jatim menggrebek sebuah rumah di Jalan Resident Site II/39 Perum CSE Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulo, Kota Mojokerto, Jumat (24/5/2019) malam. Puluhan kosmetik diduga illegal disita.

Kasat Narkoba Polres Mojokerto Kota, AKP Hendro Susanto, mengatakan, untuk sementara, pengerebekan kosmetik milik seorang perawat ini masih dalam penyelidikan dari Polda Jatim. “Kami hanya memback up Polda Jatim, Polda yang proses,” ungkapnya, Sabtu (25/5/2019).

Hendro terjun langsung memback up anggota Polda Jatim melakukan penggrebekan. Selain menyita puluhan kosmetik ilegal, petugas juga mengamankan satu orang perempuan. Kasat menambahkan, satu perempuan cantik turut diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Perempuan berinisial IN itu merupakan pemilik rumah yang digerebek petugas.  

Diinformasikan lebih lanjut oleh Kasat, untuk memastikan kandungan dalam kosmetik yang diduga ilegal, masih dilakukan uji laboratorium. Penggerebekan rumah diduga klinik kecantikan ilegal di Kota Mojokerto tersebut, merupakan pengembangan dari Polda Jatim.

“Apakah kosmetik ini mengandung bahan berbahaya atau mengandung bahan merkuri, kami masih menunggu hasil uji laboratorium kaitannya dengan kandungan berbahaya pada kosmetik tersebut. Yang diamankan berbagai kosmetik seperti cream, pembersih wajah, dan alat suntik hingga tongkat untuk infus,” katanya.

Barang bukti berupa kosmetik dan alat kecantikan dibawa ke Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian juga wanita yang diduga sebagai pemilik klinik ilegal tersebut. (fur)

AJI Kecam Keras Aparat dan Masyarakat: 20 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan di Aksi 22 Mei


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi saat meliput demo 21-22 Mei. Aparat keamanan dan masyarakat didesak untuk tidak mengintimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut terjadi di beberapa titik kerusuhan di Jakarta. Yakni di kawasan Thamrin, Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta.

Jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada 21-22 Mei, makin bertambah. Data sementara yang dicatat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ada dua puluh jurnalis dari berbagai media yang menjadi korban.

“Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut,” kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, melalui pernyataan tertulisnya hari ini.

Kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, penghapusan video dan foto hasil liputan, pelemparan batu hingga pembakaran motor milik jurnalis.

Kasus kekerasan yang dialami para jurnalis itu sebagian besar terjadi saat para jurnalis meliput aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Bawaslu, di kawasan Thamrin.

“Beberapa kasus diantaranya, aparat kepolisian melarang jurnalis merekam aksi penangkapan orang-orang yang diduga sebagai provokator massa,” ujar Asnil.

Diungkapkan lebih lanjut, para jurnalis tersebut tetap mengalami kekerasan meskipun mereka sudah menunjukkan identitasnya, seperti kartu pers kepada aparat. Aparat menunjukkan sikap tak menghargai kerja jurnalis yang pada dasarnya telah dijamin dan dilindungi oleh UU Pers.
Sampai saat ini AJI Jakarta masih mengumpulkan data dan verifikasi para jurnalis yang menjadi korban. Tak menutup kemungkinan masih banyak jurnalis lainnya yang menjadi korban, tetapi belum melapor.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, menambahkan bahwa atas tindakan itu AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi.

Ia pun menyatakan, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp500 juta.

Ia juga mengimbau kepada para pimpinan media massa untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan jurnalisnya. Keselamatan jurnalis harus dijaga dan diutamakan

“Kami mendesak aparat keamanan dan masyarakat untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan,” katanya.

Jumat, 24 Mei 2019

KPK Eksekusi 13 Terpidana Korupsi Kabupaten dan Kota Malang



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati Malang, Rendra Kresna. Selain itu lembaga anti rasuah itu juga melakukan eksekusi terhadap dua belas anggota DPRD Kota Malang. Eksekusi dilakukan dalam dua hari Rabu dan Kamis, 22 dan 23 Mei 2019.

Ketiga belas terpidana yang dieksekusi oleh KPK tersebut terbagi dalam dua kasus. Rendra Kresna terlibat kasus suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang Tahun Anggaran 2011.

Sedangkan perkara kedua belas anggota DPRD Kota Malang adalah suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah , Jumat (24/12/2019) mengatakan bahwa enam orang terpidana tersebut dieksekusi ke Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka adalah Rendra Kresna, Bupati Malang, dan lima anggota DPRD Kota Malang.

Kelima wakil rakyat Kota Malang tersebut Hadi Susanto, Sugiarto, M. Fadli, Samsul Fajri, dan Afdhal Fauza.

Sedangkan empat orang terpidana yang dieksekusi ke Lapas Malang, yang kesemuanya anggota DPRD Kota Malang, adalah Ribut Harianto, Imam Ghozali, Indra Tjahyono, dan Bambang Triyoso.

Selanjutnya tiga anggota DPRD wanita dieksekusi ke Lapas Wanita Malang, yakni Een Ambarsari, Asiana Irianti, dan Diana Yanti.

Diinformasikan lebih lanjut oleh Febri, para terpidana tersebut dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan putusan hingga berkekuatan hukum tetap.

KPK memperingatkan agar proses hukum yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kota atau Kabupaten Malang serta Kota Batu dan daerah lainnya dapat menjadi pelajaran bagi para Kepala Daerah dan anggota DPRD yang bertugas saat ini ataupun yang telah terpilih dalam Pemilu 2019 ini agar melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersih dan berintegritas.

Ditegaskan oleh Febri, bahwa permintaan uang pelicin, ketok palu atau apapun namanya serta pemberian uang oleh Kepala Daerah, kesemuanya bisa diproses hukum dikarenakan melanggar ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. (khr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites