Zulkifli Prihatinkan 8 Partai di DPR Setuju RUU Miras

Pejabat yang juga politisi PAN tersebut berpandangan bahwa RUU Miras itu harus ditolak tegas. “Tapi, di negara ini sudah ada delapan partai yang setuju dengan RUU itu," ungkapnya tanpa merinci partai-partai yang setuju.

Soekarwo: Aset Bank Jatim Bisa di Atas Rp 100 Triliun

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap bahwa semakin bertambahnya usia, Bank Jatim yang saat ini sedang memperingati ultah yang ke-57 tahun, harus memiliki visi yang hebat. Diharapkan asetnya mencapai di atas Rp 100 triliun pada tahun 2022.

Napi Ter Umar Patek Dapat Remisi Kemerdekaan 2 Bulan

Memiliki catatan perilaku yang dinilai terus membaik, Umar Patek, mendapatkan remisi selama dua bulan. Pemberian remisi kepada gembong teroris Bom Bali, Ritz Carlton, dan beberapa tragedi lainnya itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana untuk memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Korupsi Dana Hibah Pemkot Disidang 26 Januari

Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan Religiusitas Pakde Saat Kukuhkan 74 Paskibraka

Pakde Karwo berpesan hendaknya Paskibraka terus giat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian penguasaan terhadap iptek tersebut harus diperkuat dengan rasa iman dan takwa atau imtak.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Selasa, 28 Agustus 2018

KPK Akan Adu Cepat dan Muslihat dengan Koruptor Chat Antisadap



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak khawatir kecolongan dengan teknologi canggih anti sadap yang digunakan para koruptor. Untuk mengatasi langkah para koruptor itu KPK hanya diperlukan adu cepat dan muslihat saja. Seperti diketahui, terdakwa korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi, dalam aksi korupsinya menggunakan aplikasi chat anti sadap.

"Biasa saja , sejak zaman perang dunia ke-2 ada alat enkripsi. Tinggal kita adu cepat dan adu muslihat saja," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (28/8/2018).

Saut menyebut banyak cara mengungkap isi chat. Ia menganalogikannya dengan kendaraan untuk pergi ke satu tempat. "Mau ke Priok, tidak hanya pakai Metro Mini, tuh!" ucapnya.

Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arief, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Fayakhun, mengaku sempat disarankan Fayakhun menggunakan aplikasi itu.

"Saya pada waktu itu, saya kenal Pak Fayakhun, ahli komunikasi. Pak Fayakhun memberitahukan kepada saya, ada komunikasi cukup secure itu Signal. Waktu itu saya tidak tahu," kata Erwin saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/8).

Aplikasi yang dimaksud yaitu Signal Private Messenger yang dapat diunduh secara gratis. Dalam deskripsinya, aplikasi itu menggunakan enkripsi end-to-end untuk keamanan berkirim pesan serta tidak perlu email atau proses pendaftaran lainnya.

Jaksa kemudian menanyakan tujuan Erwin menggunakan aplikasi itu. Kepada jaksa Erwin mengaku tidak memiliki tujuan apapun. (khr)

Ferry LPI Minta Maaf Bilang Banser Idiot



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ferry Irawan, pengurus Laskar Pembela Islam (LPI) Surabaya, meminta maaf kepada Banser dan umat Muslim se-dunia karena telah mengatakan Banser idiot. Peristiwa yang membuatnya minta maaf itu dilakukan saat mendampingi Ahmad Dani.

"Assalammualaikum, saya Ferry yang dari Vlog videonya mas Dhani (Ahmad Dhani), yang mengucapkan kata tidak semestinya bagi Banser atau yang merasa menyinggung Banser, atau simpatisannya dan umat Muslim sedunia, saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, meminta maaf dengan tulus. Sekiranya Banser, simpatisannya, dan umat Muslim se-Indonesia secara umum bisa memaafkan kekhilafan saya," kata Ferry dalam video permintaan maafnya yang viral di sosmed, Selasa (28/8/2018) pagi.

Dalam video permintaan maaf itu, Ferry juga meminta maaf kepada FPI karena dirinya sudah tidak aktif lagi di FPI. Ferry saat mengatakan 'Banser Idiot' memang tidak menggunakan seragam FPI. Saat berada di Hotel Elmi Surabaya, Ferry menggunakan baju seragam putih bertuliskan Laskar Pembela Islam (LPI).

Dalam pemberitaan sebelumnya Ferry mengakui bahwa dirinya yang mengatakan Banser idiot.

Pernyataan Ferry ini menjadi viral karena tersebar dalam video Vlog Ahmad Dhani, yang ketika itu sedang tertahan di dalam Hotel Majapahit Surabaya dan tidak bisa mengikuti acara Deklarasi #2019GantiPresiden di depan Masjid Kemayoran Surabaya, Minggu (26/8/2018).  Ahmad Dhani sendiri menyatakan bahwa yang bukan dirinya yang mengatakan Banser idiot. embantah.

Ferry Irawan saat itu berada di sebelah Ahmad Dhani. Ketika ditanya wartawan ia mengakui bahwa dirinya lah yang mengatakan Banser idiot.

Melalui vlog pribadi yang beredar, Ahmad dhani menyatakan permintaan maafnya pada massa aksi #2019GantiPresiden, karena tidak bisa keluar dari dalam hotel.

Dalam vlognya  Ahmad Dhani menyatakan, ia tidak bisa keluar hotel lantaran dihadang oleh 100 orang pendemo yang telah 2 jam melakukan aksinya. Ia bahkan sempat menyindir aparat kepolisian, karena membiarkan aksi massa tersebut.

"Hari ini saya dihadang di depan hotel itu. Tidak bisa keluar hotel, ditahan oleh polisi dan saya didemo disitu oleh 100 orang. Aneh juga ya, biasanya yang didemo itu presiden, menteri, kapolri. Ini musisi didemo. Musisi yang nggak punya backing polisi dan tentara. Kita ini kan oposisi. Yang demo ini membela penguasa. Ini lucu. Ini idiot, idiot ini. Mendemo orang yang tidak berkuasa (suara Ahmad Dhani). Banser idiot. Banser ini, Banser ini (suara Ferry Irawan)," ujar Dhani dan Ferry dalam vlog.

Dhani pun menegaskan, tidak akan keluar dari hotel. Ia beralasan, jika keluar dari hotel dirinya bisa marah karena menghadapi para pendemo.

"Saya takut kalau saya keluar nanti marah, saya habisi semua. Jadi saya ngalah saja nunggu di sini. Saya mohon maaf pada teman-teman yang deklarasi," ujarnya menutup vlog. (rcr)

Senin, 27 Agustus 2018

BDH Desak Pemkot Surabaya Laksanakan Perintah Mendagri Cairkan Gaji ke-13



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH) mendesak Pemkot Surabaya segera melaksanakan imbauan Menteri Dalam Negeri untuk mencairkan gaji ke-13, karena hal itu merupakan hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Segera cairkan gaji ke-13 sesuai imbauan Mendagri. Walaupun hanya 1 bulan gaji, uang itu sangat bermanfaat bagi para karyawan dan keluarganya," tandas Bambang DH.

Caleg DPR RI dapil Surabaya-Sidoarjo itu mengingatkan bahwa saat ini beban finansial ASN cukup berat. Mereka baru-baru ini bersamaan menanggung biaya masuk sekolah maupun kuliah seiring dengan masuknya tahun ajaran atau tahun akademik baru.

Menurut alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut dengan kekuatan APBD Rp 8 triliun lebih, Surabaya memiliki kemampuan anggaran untuk membayar gaji ke-13.

“Apabila sampai tidak dicairkan, akan menjadi pertanyaan daerah lain yang telah mencairkan gaji ke-13, kendati kekuatan keuangannya jauh di bawah Surabaya," kata Bambang.

Bambang DH yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu itu menambahkan bahwa gaji ke-13 seharusnya telah dicairkan sejak Juli lalu.

Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Surabaya golongan IV ada 3.904 orang dengan gaji Rp 4,5 juta per orang per bulan.

ASN golongan III tercatat 5.727 orang bergaji Rp 3,4 juta per orang per bulan. ASN golongan II ada 4.464 orang dengan gaji Rp 2,7 juta per orang per bulan. Dan ASN golongan I tercatat 337 orang bergaji Rp 2 juta per bulan per orang.

Bambang meminta internal pemkot harus memahami kebutuhan ASN. Apalagi para ASN Pemkot sudah menanti gaji tersebut, karena surat Kementerian Dalam Negeri menyebut pencairan harus sudah dilakukan minggu pertama Juli 2018. (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites