Kolaborasi Khofifah Tekan Kematian Covid-19 Sampai Nol

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kedutaan Inggris untuk mengoptimalkan akses data real time terkait Covid-19 bagi masyarakat di seluruh Jatim. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kematian sampai dengan nol.

Masih Mengakar, Polrestabes Terus Dalami Jaringan Iran

Sabu-sabu (SS) berlogo pohon kelapa yang diedarkan oleh jaringan Iran diprediksi masih akan terus diedarkan di Kota Surabaya sebagai wilayah baru peredaran.

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Mabes Polri Rilis Perkembangan Kasus Terorisme

Mabes Polri menggelar rilis perkembangan penangkapan kasus terorisme yang terjadi di Tanah Bumbu, Banjar Baru Kalimantan Selatan dan Cirebon Jawa Barat.

Terdampak Covid-19 Adukan Pemkot Surabaya ke KPK

Sejumlah warga terdampak Covid-19 mengadukan Pemerintah Kota Surabaya ke laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisis Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengaduan tersebut terkait Bantuan Sosial atau Bansos.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Selasa, 07 Juli 2020

Putus Mata Rantai Covid-19, Warga Kampung Tangguh di Kabupaten Mojokerto Siapkan Sayur Gratis



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Salah satunya dilakukan warga Kampung Tangguh Covid-19 Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong. Mereka membuat papan sayur gratis bagi warga.

Untuk membantu warga yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19, papan sayur gratis bermottokan ‘Ingat Saudaramu yang Lain, Ambil Seperlunya Taruh Semampunya’ tersebut menyertakan informasi tentang nomor telepon tanggap darurat Covid-19.

Sebenarnya papan sayur gratis tersebut sudah terbentuk sebelum adanya pandemi. Dengan adanya pandemi, inovasi tersebut diharapkan mampu meringankan kebutuhan warga terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Papan sayur gratis itu diinisiasi oleh Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Lestari Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

KRPL sendiri diwujudkan dalam satu RT/RW dusun (kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfatan pagar hidup, jalan desa, dan fasum lain. Misalnya sekolah, lahan terbuka hijau serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pun mengapresiasi dan terus mendorong desa-desa lain untuk terus berinovasi.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan logistik Covid-19 untuk Kampung Tangguh Gunungsari dan Kampung Tangguh Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Selasa (7/7/2020) memberikan wejangan kepada warga.

“Kampung Tangguh untuk saat ini memang kita siagakan untuk penanggulangan Covid-19. Namun, sekalipun Covid-19 telah berhasil kita lalui nanti, saya ingin kampung ini tetap eksis dan mandiri. Potensi desa bisa hidup lagi. Kalau bisa, ciptakan lebih banyak inovasi,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan lebih lanjut bahwa pemotongan mata rantai Covid-19 harus dikerjakan bersama-sama dari seluruh elemen. Menurutnya pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pendorong dan pemberi stimulus. Namun warga masyarakat lah yang paling mengetahui kondisi real di lapangan.

“Namun kalau ada yang dibutuhkan, harus kita komunikasikan sama-sama. Kita ingin pandemi ini segera berakhir,” katanya.

Sebelum menilik Kampung Tangguh Desa Gunungsari dan Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong, Bupati menerima penyerahan bantuan sembako penanggulangan Covid-19 dari PT. Ajinomoto berupa 15 ton beras dalam dua tahap.

Pada masa pandemi ini PT Ajinomoto tetap beroperasi normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di PT Ajinomoto. Untuk mencegah terjadinya penularan dan melindungi keselamatan karyawan, PT Ajinomoto menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. (fik)

24 Warga Terdampak Covid-19 Adukan Pemkot ke KPK: Inspektorat Bantah, Hanya 20



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sejumlah warga terdampak Covid-19 mengadukan Pemerintah Kota Surabaya ke laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisis Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengaduan tersebut terkait Bantuan Sosial atau Bansos. Hingga hari ini ada sebanyak 20 laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Bukan 24. Rata-rata pengaduan diajukan karena warga belum menerima bantuan.

 “Total pengaduan masuk ke Pemkot Surabaya per pagi ini ada 20. Dari total tersebut, 15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 4 laporan, belum ada respon dari pelapor (status dari KPK),” kata Basari, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari Selasa (07/07/2020).

Basari lebih lanjut memastikan, bahwa hingga hari ini ada 20 laporan dan bukan 24 laporan yang diterima. Artinya, laporan yang telah masuk di sistem Pemkot Surabaya hingga saat ini ada 20. Jika ada yang menyampaikan jumlahnya 24, maka selisih 4 laporan itu belum diteruskan ke Pemkot Surabaya, karena masih perlu diverifikasi kebenarannya oleh KPK.

Ditegaskan Basari, pihaknya sudah melihat di loginnya pemkot. Empat laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke pemkot karena masih perlu diverifikasi.

“Kan laporan itu harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Laman atau aplikasi JAGA Bansos milik KPK bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. Laporan masyarakat yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemerintah kota/kabupaten atau provinsi terkait untuk ditindaklanjuti.

KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti. Jika layak, pengaduan akan dikirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Nah, setelah itu kita langsung tindak lanjuti. Kemudian mengirim laporan tindak lanjut hasil pengaduan ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” jelas Basari.

Menurutnya laporan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos KPK itu bukan terkait penyimpangan.

“Rata-rata pengaduan yang ke Surabaya bukan penyimpangan, tapi belum menerima. Mungkin itu warga baru terdampak, tapi pada prinsipnya dipenuhi. Kan memang belum tercatat, dan sepanjang tidak menerima double akan diberi,” ujarnya.

Selain terkait belum diterimanya bansos, warga Surabaya juga mengadukan tentang keterlambatan mengambil bantuan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan dari 20 laporan yang diterima Pemkot ada bermacam-macam jenis. Mulai dari warga belum tercatat menerima dana BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos), keterlambatan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengambil dana BST, hingga penerima double bansos.

“Misal laporan warga tidak bisa ambil dana BST karena batas waktu penyaluran BST tahap I sudah selesai. Nah, dana BST tahap I yang terlambat diambil itu dikembalikan ke Kemensos. Sehingga warga itu selanjutnya hanya dapat mencairkan dana BST tahap II dan III,” kata Soeharto.

Selain itu ada pula warga yang melaporkan tidak menerima bantuan berupa dana BST. Padahal setelah diverifikasi Dinsos, ternyata warga tersebut sebelumnya telah menerima bantuan sembako regular dari Kemensos berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

“Sebagaimana diatur dalam Juknis penyaluran bantuan, dalam 1 KK hanya diperbolehkan menerima 1 jenis bantuan saja. Karena dia sebelumnya sudah menerima BPNT,” katanya.

Namun demikian, Soeharto menyatakan bahwa setiap laporan atau pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos itu langsung ditindaklanjuti. Dari hasil tindaklanjut kemudian dilaporkan kembali ke laman aplikasi KPK untuk diteruskan ke pelapor.

“Hasil tindak lanjut itu kita sampaikan ke inspektorat, dan kemudian dilanjutkan ke aplikasi milik KPK. Kan laporan sudah secara by sistem di aplikasinya KPK itu. Jadi setiap pengaduan langsung dijawab disana,” tegas Soeharto. (ar)

Terancam 15 Tahun Penjara, Tersangka Ambil Paksa Jenazah Covid-19 di RS Paru Surabaya Terkonfirmasi Positif



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Satu dari empat tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya beberapa waktu lalu dinyatakan positif Covid-19. Ia diharuskan menjalani isolasi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur. Tiga tersangka lainnya yang terkonfirmasi negatif juga menjalani isolasi di Rumah Sakit yang sama. Selain menjalani prosedur kesehatan, mereka juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (07/7/2020) mengatakan empat tersangka tersebut, yakni MR (28), ADS (25 tahun), MKA (23 tahun) dan BPP (22 tahun) telah menjalani uji swab dan satu diantara mereka hasil uji swabnya positif.

Trunoyudo lebih lanjut menyatakan bahwa diberlakukannya proses hukum terhadap para pelaku ambil paksa tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

“Jenazah pasien covid juga berbahaya dan bisa menularkan kepada orang sekitar sehingga pemakaman juga harus sesuai dengan prosedur Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu meski mereka menjalani perawatan dan isolasi, penyidikan kasus tersebut tetap berlanjut. Keempatnya dijerat pasal berlapis yakni Undang-undang Karantina/undang-undang wabah penyakit dan KUHP pasal 214 dan 216 tentang perlawanan secara bersama-sama kepada petugas berwenang dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. (rcr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites