Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Pakde Karwo: UMKM Fokus Penting Pemerintahannya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki 3 faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi krisis.

Polda Jatim Tangkap Wanita Penyebar Hoax Bencana

Unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap wanita berinisial UUF yang diduga telah menyebarkan hoax terkait bencana. Ia mengupload video berita dari youtube.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar Pemkot Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Dinkop UKM Provinsi Buka 9 Stan di Jatim Fair 2018

Dinas Koperasi dan UKM Jatim mengambil langkah-langkah kongkrit membantu UKM. Agar UKM bisa bertemu langsung dengan buyer, mereka membuka 9 stan di Jatim Fair 2018 Grand City Surabaya, 9-14 Oktober.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Kamis, 18 Oktober 2018

Polda Jatim Tetapkan Ahmad Dhani Tersangka Ujaran Kebencian Idiot



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polda Jatim akhirnya menetapkan musikus Surabaya, Ahmad Dhani Prasetyo, sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ia dinilai menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk rasa menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya beberapa waktu lalu dengan menyebut sebagai idiot.
                                                      
"Yang bersangkutan, saudara AD alias Ahmad Dhani kami tetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik karena ujaran I (idiot)," tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Kamis (18/10/2018).

Terkait kasus tersebut, sebelumnya penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur memanggil Ahmad Dhani Prasetyo untuk hadir pada Jumat 28 September 2018. Namun ia mangkir dari panggilan.

"Kami sampaikan secara resmi yang bersangkutan (Ahmad Dhani) tidak hadir dengan alasan masih mencari penasihat kuasa hukum,” kata Frans, Jumat 28 September 2018.

Ahmad Dhani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim, Senin 1 Oktober. Ia tiba di Polda Jatim sekitar pukul 15.05 WIB.

Saat disapa oleh wartawan, Ahmad Dhani hanya menjawab singkat dan langsung masuk ke Ditreskrimsus untuk menemui penyidik.

"Masalahnya ya nanti aja lah. Yang jelas yang penting saya datanglah," ujarnya singkat.

Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

Ahmad Dhani mengatakan, pelapor yang melaporkan dirinya atas dugaan ujaran kebencian sebenarnya ke-GR an.

"Padahal video itu saya tujukan untuk orang-orang di dalam hotel, bukan yang ada di luar hotel. Intinya seperti itu. Yang saya bilang idiot itu yang menghalangi saya di dalam hotel untuk keluar. Lah kok dia ngerasa itu dari mana," kata Dhani.

Ia pun menilai bahwa pelapor itu tidak memiliki legal standing atas laporan yang dibuatnya. Padahal di dalam hotel, Dhani menyebutkan banyak orang-orang, bahkan dari intel kepolisian. "Jadi pelapor ini salah, GR disebut idiot," ujar Dhani. (rcr)

Bahaya, Masyarakat Kita Makin Permisif terhadap Korupsi!




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, mengatakan bahwa ada potensi masyarakat kita makin permisif terhadap korupsi. Menurutnya hal itu akan membahayakan negara kita.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Maruli dalam seminar pemberantasan korupsi yang digelar Asian Law Student Association (ALSA) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Unair Surabaya, Kamis (18/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut ia membeberkan pentingnya semangat antikorupsi ke ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Mahasiswa dianggap sebagai pilar penting dalam membangun generasi antikorupsi di masa depan.

"Kita prihatin, karena korupsi yang makin masif ini rupanya menggerus integritas publik secara umum, bukan hanya dari sisi pelaku korupsinya. Indeks Perilaku Anti-Korupsi di Indonesia makin menurun, yang menunjukkan ada potensi masyarakat kita makin permisif terhadap korupsi. Ini bahaya," ujar Maruli.

Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) menunjukkan tren menurun. Pada 2017, sebesar 3,7, lalu turun menjadi 3,66 pada 2018. IPAK adalah hasil riset BPS dengan ukuran bila mendekati angka 5, maka masyarakat semakin antikorupsi. Sebaliknya, jika makin mendekati angka 0, maka masyarakat makin permisif terhadap korupsi.

"Mahasiswa harus sadar bahaya ini, lalu bertekad dan bergerak menjadi generasi antikorupsi. Jangan cuma nongkrong dan pacaran. Ayo tanam perilaku disiplin antikorupsi dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil, misalnya jangan mencontek, jangan copy-paste tugas kuliah, jangan bohongi orang tua soal uang jajan," tegas Maruli.

Ia pun mengungkapkan kerugian karena korupsi pun semakin tinggi. Hanya dalam enam bulan pertama 2018, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai kerugian Negara karena korupsi sudah menembus angka Rp 1,09 triliun dari 139 kasus korupsi yang terungkap dengan 351 tersangka. Kasus-kasus itu membentang dari kementerian sampai tingkat kabupaten/kota.

Maruli menilai, korupsi marak karena belum optimalnya tiga pendekatan, yaitu hukum, ekonomi, dan moral. "Pencegahan korupsi juga masih jargon, karena belum berfokus pada perbaikan sistem hukum, ekonomi, kelembagaan, dan perbaikan SDM," ujar Maruli.

Menurutnya, budaya korupsi makin masif karena iklim politik yang masih berbiaya tinggi. Perilaku membeli suara masih banyak terjadi, sehingga membuat kandidat politik berupaya mengembalikan modal saat terpilih menjadi eksekutif maupun legislatif.

"Dalam hal ini, masyarakat perlu tegas untuk menolak kandidat yang melakukan money politics. Kalau mau Indonesia bersih, ya tolak money politics, karena hulu korupsi salah satunya datang dari sana. Caleg atau calon kepala daerah harus mengembalikan modal kampanye, belum lagi kalau ternyata modalnya hasil utang atau menggadaikan rumah mertua," kata Maruli yang dua kali menyabet penghargaan sebagai kepala kejaksaan tinggi terbaik dalam pemberantasan korupsi.

Dalam situasi korupsi yang makin marak, mantan Kajati yang pernah berjasa mengembalikan aset Rp 200 miliar milik Pemkot Surabaya yang telah puluhan tahun dikuasai swasta itu meminta pemberantasan korupsi harus dilakukan semakin tersistematis dan berani tanpa pandang bulu.

"Orang pintar itu banyak, tapi yang berani dan bernyali bisa dihitung jari. Sebagus apapun Undang-undang atau peraturan, jika aparatnya tidak punya keberanian, ya percuma," pungkas Maruli yang tercatat pernah membongkar sejumlah kasus besar di Jatim dan Papua. (rcr)

KPK Bawa Syahri Mulyo ke Surabaya untuk Jalani Sidang Tipikor



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Timur membawa Bupati Tulungagung non-aktif, Syahri Mulyo, ke Surabaya. Pemindahan ini dilakukan untuk menunggu proses persidangan lebih lanjut di Pengadilan Tipokor Surabaya.

"Syahri dibawa untuk menunggu proses persidangan lebih lanjut di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (18/10/2018).

Berikut kronologis yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Tony Surya Putra, ke KPK:

-        pukul 03.37 WIB tahanan keluar dari sel rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur
-        pukul 03.42 WIB Tahanan memasuki mobil tahanan KPK
-        pukul 3.42 WIB mobil tahanan kpk keluar dari Mapolrestro Jaktim dan dilakukan pengawalan mobil Patko Sat Sabhara Polrestro Jaktim.
-        pukul 4.19 WIB mobil tahanan KPK sampai di Bandara CGK dan proses lanjutan menunggu penerbangan ke Surabaya.

"Saat ini, SM telah sampai di Surabaya untuk persiapan sidang yang diagendakan pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 di Surabaya," kata Febri. (khr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites