Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Jokowi-Ma’ruf Menang Mutlak di Surabaya

Berdasarkan hasil akhir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di kantor KPU Surabaya, Rabu dini hari, Paslon 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin menang mutlak di Kota Surabaya.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Resnarkoba Polda Jatim Tembak Mati Kurir Sabu 5 Kilo

Kurir sabu lima kilo, Yoyok Priyanto (34) tewas ditembak petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim. Meski sudah mendapat peringatan dari petugas, warga Sidoarjo tersebut tetap mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Kamis, 13 Juni 2019

DPM dan PTSP Satu Komando, Khofifah Optimistis Investasi di Jatim Meningkat



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan digabung menjadi satu dinas. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, optimistis investasi di Jatim akan meningkat dengan satu komandonya DPM dengan PTSP.  

 “Jadi, nanti akan menjadi satu dinas, satu komando. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan, kami harap ke depan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bisa lebih banyak di Jatim,” kata Khofifah, dalam penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di DPRD Provinsi Jatim, Rabu (12/6/2019).

Selain mendorong kemudahan akses, Khofifah memandang bahwa penggabungan PTSP Provinsi Jatim yang kini masih berbentuk UPT dengan DPM menjadi DPM-PTSP akan memberikan perlindungan usaha dan mempercepat proses pengurusan izin maupun non izin di Jatim.

Ia pun berharap perubahan tersebut akan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Jatim. Sebab, pelayanan perizinan dan non perizinan di Jawa Timur dipastikan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih memberikan perlindungan.


Lebih lanjut ia menyebutkan UPT PTSP Jatim menangani 210 jenis perizinan dari 19 lintas sektor. Di tahun 2018, total ada sebanyak 24.586 izin dan non izin yang diterbitkan. Dengan total investasi sebesar Rp 23,54 trilliun.

“Persentase penerbitan izin di Jatim yang terbesar pertama adalah sektor kesehatan, angkanya sampai 55,77 persen. Kedua, ada sektor energi dan sumber daya mineral sebesar 11,39 persen. Baru di bawahnya ada sektor peternakan, pendidikan, dan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ke depan, DPM dan PTSP Jatim yang tadinya hanya menangani empat bidang, bakal melaksanakan tugas di tujuh bidang. Yaitu, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan modal, bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang kerja sama dan pembiayaan penanaman modal serta bidang humas pengaduan, kebijakan dan pelaporan.

Kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Provinsi Jatim, Aris Mukiyono mengatakan bahwa saat ini memang sudah nomenklatur DPM-PTSP. Akan tetapi untuk masalah perizinan dilakukan oleh UPT PTSP yang kantornya ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Dengan adanya raperda tersebut, maka UPT akan dihapus dan digabung menjadi satu dengan DPM-PTSP.

Terkait dengan raperda tersebut, Aris mengusulkan adanya bidang khusus yang bisa mewadahi untuk sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Selama ini belum ada yang mewadahi khusus untuk urusan tersebut,” katanya.

Terkait dengan digabungkannya PTSP dan DPM menjadi satu dinas, ia pun optimistis bahwa hal tersebut akan mempermudah sistem perizinan dan kemudahan usaha di Jatim. (sr)

Senin, 10 Juni 2019

Bersyukur ASN Pemprov Masuk 100 Persen, Khofifah Sebut ‘Awal yang Baik’



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan rasa bersyukurnya mendapat laporan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ada yang membolos alias seratus persen masuk pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Ia pun menyebut bahwa hal itu adalah awal yang baik.

 “Yang melaporkan adalah Pak Sekda, dan kehadirannya insyaallah 100 persen, kecuali yang sedang cuti. Jadi, Alhamdulillah, ini awal yang baik,” ujar Gubernur Khofifah kepada wartawan usai menggelar Halal Bihalal di lingkungan Setdaprov Jatim, Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (10/6/2019).

Kehadiran ASN pada hari pertama kerja usai libur Lebaran memang menjadi perhatian khusus bagi Khofifah. Sebab kehadiran ASN merupakan kedisiplinan dan kinerja yang baik. Harapannya, semua termotivasi untuk bisa meningkatkan seluruh dedikasi yang bisa dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim dengan Nawa Bhakti Satya.

Oleh karena itu sejak dua hari sebelum masuk setiap sekretaris di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) telah diingatkan untuk melakukan monitoring di bawah koordinasi Inspektur Provinsi Jatim dan dikomandani Sekdaprov Jatim.

Terhadap halal bihalal yang digelar kali ini, Khofifah berharap dapat bermanfaat untuk membangun sinergitas dengan saling menyalurkan energi positif dari seluruh pihak.

“Kami bersalam, itu artinya ada energi yang mengalir. Kami saling bertatap muka, saling memberi senyum. Itu energi yang luar biasa,” katanya.

Sementara itu Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono melaporkan bahwa dari hasil rekap BKD Jatim, jumlah PNS Pemprov Jatim sebanyak 51.356 orang. Jumlah ini terdiri dari fungsional guru sebanyak 28.456 orang serta tenaga administrasi dan fungsional medis sebanyak 22.900 orang.

Dari jumlah tersebut memang terdapat beberapa ASN yang tidak hadir. Jumlahnya 0,95 persen. Meski demikian, mereka semuanya memberikan keterangan.

Hingga pukul 07.30 WIB, ASN yang tidak masuk kerja dengan izin sah sebanyak 55 orang, cuti alasan penting dan ibadah 201 orang, dinas luar 395 orang, tugas belajar 67 orang. Jumlah keseluruhan yang tidak masuk dengan alasan sah sebanyak 718 orang. Sedangkan, guru masih libur hingga 16 Juni 2019. Jadi, dari absen dan fingerprint, semua dinyatakan masuk, kecuali yang dengan izin atau alasan sah.

Dalam kegiatan halal bi halal yang diadakan di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran tersebut, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak mengenakan pakaian dinas berwarna abu-abu. Tak hanya Gubernur dan Wagub Jatim yang bersalaman dengan ASN Pemprov Jatim, tetapi Sekdaprov Jatim beserta istri dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga ikut menyemarakkan halal bihalal.

Selain bermaaf-maafan, Gubernur Khofifah dalam acara tersebut juga memberikan santunan kepada anak yatim.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan pesan khusus terkait dengan tradisi dalam setiap acara. Pihaknya selalu memberikan santunan kepada anak yatim, dhuafa serta melantunkan salawat.

Di hadapan para ASN, Khofifah menyampaikan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibangun secara transedental. Seperti korban penyalahgunaan narkoba, AIDS, HIV di Jatim.

“PR-PR ini kan bukan hal yang sederhana. Bagaimana kita bersama-sama berseiring. Teman-teman relawan narkoba bergerak, polisi bergerak, konselor bergerak, kami juga bergerak. Tetapi bahwa ada sesuatu yang kami harapkan secara transedental kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak bangsa, anak-anak Jawa Timur dijauhkan dari korban penyalahgunaan narkoba,” kata Khofifah.

Untuk menangani peredaran narkoba di Surabaya, pihaknya terus berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan Walikota Surabaya, agar Jatim bersih dan bebas dari korban penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba kini sangat kompleks, sehingga perlu dilakukan penanganan dari hulu ke hilir. Lebih memprihatinkan, pengedar maupun penggunanya sebagian besar milenial.

“Kita menyiapkan tistas atau sekolah gratis berkualitas. Tapi, penguatan SDM dan pembangunan manusia itu akan mereduksi, jikalau dampak dari efek narkoba tidak kita halau,” tandasnya. (sr)

Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Risma Perintahkan Inspektorat dan BKD Cek Langsung ASN



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 1440 H, Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan memeriksa kehadiran para ASN dan pegawai. Mereka yang tidak masuk akan diperiksa oleh inspektorat dan dikenakan sanksi. Ia pun memastikan bahwa sejak pagi tadi Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya sudah turun ke OPD-OPD dan kecamatan-kecamatan serta kelurahan-kelurahan untuk mengecek langsung kehadiran para ASN dan pegawai.

“Jadi, kalau pun tidak masuk, harus ada alasan yang jelas, karena nanti akan ada sanksi dan akan diperiksa oleh inspektorat,” katanya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana serta sejumlah anggota DPRD Surabaya mengisi masuk kerja hari pertama usai libur Lebaran dengan menggelar halal bihalal di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (25/6/2018). Mereka bermaaf-maafan dengan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

 “Mohon maaf lahir batin ya,” kata Risma kepada seluruh pegawai sambil bersalaman satu-persatu dengan mereka.

Risma lebih lanjut mengatakan bahwa agenda halal bihalal semacam yang dilakukan pada kali ini adalah sudah rutin digelar setiap tahunnya oleh Pemkot Surabaya. Momen ini biasanya digunakan untuk bertemu dan bersalam-salaman sembari saling bermaaf-maafan antar ASN dan pegawai pemkot.

“Ini rutin digelar setiap tahunnya. Mungkin tidak semua ASN yang ikut, tapi yang penting saya dan Pak Wisnu serta jajaran DPRD sudah menyiapkan, dan tujuannya memang untuk saling memaafkan,” kata Risma seusai halal bihalal.

Prosesi halal bihalal tersebut dimulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu dilanjutkan dengan pegawai-pegawai yang khusus pelayanan masyarakat.

Personel dari Dinas Pemadam Kebakaran terlihat berbaris rapi mengikuti rombongan kepala OPD. Kemudian personel Linmas, Satpol PP, lalu disusul oleh pegawai lainnya. Mereka sengaja didahulukan karena akan langsung melayani masyarakat.

Oleh karenanya seusai bersalaman dengan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya serta jajaran Kepala OPD, para pegawai ini langsung menikmati sarapan pagi yang telah disediakan. Kemudian, setelah itu kembali ke kantor mereka masing-masing untuk melayani masyarakat seperti biasanya. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan di Pemkot Surabaya tidak terhambat meski ada acara halal bihalal itu. (rie)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites