Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Pakde Karwo: UMKM Fokus Penting Pemerintahannya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki 3 faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi krisis.

Jokowi Berangkatkan Kirab Santri ke Istighosah

Kirab yang dilakukan para santri merupakan implementasi perjuangan dari para santri terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari tangan penjajah.

Kasal: Sea Power Jaga Kelangsungan Masa Depan NKRI

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM mengatakan bahwa sumber daya laut sebagai sumber masa depan Indonesia harus diberdayakan dengan pembangunan maritim dengan konsep sea power.

Ratusan Miliar DD Tahap III Sumenep Terancam Hangus

Dana Desa Tahap ke-3 untuk seluruh desa di Sumenep terancam hangus. Hal ini karena seluruh pemerintahan desa di kawasan paling ujung Pulau Madura itu tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mencairkan dana ratusan miliar tersebut.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Jumat, 14 Desember 2018

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut, Surabaya Terapkan Denda Rp 250 Ribu


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pansus DPRD Kota Surabaya terus mengebut pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini nantinya akan menghukum setiap orang yang merokok sembarangan dengan denda sebesar Rp 250 ribu.

Ketua Pansus, Junaedi, Jumat (14/12/2018) memprediksi bahwa pembuatan perda tersebut akan tuntas dalam waktu kurang lebih tiga bulan ke depan. Ini karena peraturan masa kerja Pansus adalah 60 hari.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kota Surabaya sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok. Hal ini menurutnya karena ada beberapa alasan khusus.

"Pertama, ada banyak kota kota lain di Indonesia, yang ukurannya lebih kecil dari Kota Surabaya saja, punya aturan itu. Kenapa kita tidak punya? " ujarnya.

Kedua, Surabaya adalah Kota Layak Anak. “Masa iya, merokok yang notabene asapnya berbahaya, boleh dengan bebas dilakukan di ruang-ruang publik? " tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya itu.

Nantinya beberapa areal yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok diantaranya adalah tempat-tempat perkantoran dan kantor pemerintahan atau pelayanan publik serta sekolah. Beberapa hal terkait saat ini ikut digodok dengan matang oleh Pansus.

"Kita terus kaji beberapa hal. Termasuk soal ketersediaan ruang merokok di kawasan-kawasan yang nantinya ditetapkan tanpa rokok, " ungkap politisi Partai Demokrat itu. (rie)

Politik Biaya Tinggi, KPK Gandeng Unair Gelar Diskusi Cari Solusi


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik, Kamis (13/12/2018). Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, KPUD, dosen, partai politik, dan mahasiswa tersebut diselenggarakan KPK untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. KPK menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam penyelenggaraan diskusi yang membahas permasalahan politik biaya tinggi itu.

Diskusi publik yang dilakukan di Aula Amerta Universitas Airlangga itu mengundang pembicara, antara lain Moch. Nurhasim SIP, MSi (peneliti utama di Pusat Penelitian Politik -P2P- LIPI), Prof. Kacung Marijan (Fisip Unair), Taufik Rachman, PhD, (FH Unair), Dr. Dwi Windyastuti (Fisip Unair), dan dimoderatori oleh Iqbal Felisiano, SH, LLM.

Diskusi publik pencegahan korupsi di sector publik tersebut dilatarbelakangi keadaan bahwa untuk bisa menduduki posisi jabatan tertentu, baik itu partai politik/ walikota/ presiden atau calon pejabat lainnya harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Mulai dari proses pendaftaran, kampanye, dan proses-proses lainnya. Partai politik juga harus menjalankan kaderisasi, program kerja, dan kegiatan parpol yang mengeluarkan banyak uang.

Seseorang yang mau nyalon tanpa politik uang saja sudah keluar banyak uang. Sehingga, kebanyakan parpol di Indonesia memikirkan dua hal berikut ini. Pertama, bagaimana mereka terpilih kembali. Kedua, bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kedua hal itu menjadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dalam menjalankan jabatannya.

Oleh sebab itu diperlukan manajemen dan sistem yang logis untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia.

Giri Suprapdiono selaku direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa diperlukan apresiasi kepada pejabat publik dengan memberikan gaji yang logis sehingga mereka dapat menjaga integritas.

"Seperti di KPK misalnya. KPK tidak mau dijadikan sebagai PNS. Gaji penyidik KPK minimal dua puluh juta. Sehingga kami terus berupaya untuk menjaga integritas dan profesional. Selain itu diperlukan manajemen yang logis terutama terkait masalah keuangan untuk mengelola parpol," papar Giri Suprapdiono.

Sementara itu Moch. Nurhasim mengatakan terdapat empat persoalan integritas partai politik. Keempat persoalan itu adalah ketiadaan standar etik partai, tantangan demokrasi internal, problematika pendanaan parpol, dan problematika kaderisasi dan rekrutmen.
Saat ini KPK, LIPI, dan sejumlah partai politik menyepakati adanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). SIPP menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

Dikatakan Nurhasim SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik. "SIPP menjadi satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol," terang Nurhasim.

Ada beberapa keuntungan pengaplikasian SIPP. Antara lain menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasilkan tata-kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengambil tema politik. Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. (ar) 

Kamis, 13 Desember 2018

Via Vallen Akan Diperiksa Subdit Tipidter Polda Jatim


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Via Vallen akan diperiksa Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada 17 dan 18 Desember 2018. Penyanyi dangdut asal Sidoarjo itu diperiksa karena menjadi endorse kosmetik palsu yang diamankan Polda Jatim.

"Polda Jatim tetap memanggil yang bersangkutan sebagai saksi, karena produk ini sudah terlalu jauh menyebar di luar Pulau Jawa dan cukup mendapatkan respon dari masyarakat. Salah satu yang mendongkrak penjualan produk ini adalah adanya endorse-endorse, yang bersangkutan yang memang menjadi publik figure, sehingga produk ini kuat di tengah masyarakat untuk di dapatkan, " ujar Barung, Kamis (12/12/2018).

Pihaknya memeriksa saksi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mengetahui kosmetik tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan. " Hal itulah yang kita fokuskan, " tambahnya.

Barung optimis bahwa Via Vallen bakal datang pada 17 dan 18 Desember 2018, karena tanggal tersebut sudah ditetapkan dan menyesuaikan jadwal yang bersangkutan yang mempunyai kesibukan manggung di beberapa tempat.

"Karena yang kita periksa saksi, jadi kita sesuaikan dengan waktu yang bersangkutan, " jelasnya.

Ribuan kosmetik tanpa izin edar disita Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. Selain tak mengantongi izin, kosmetik tersebut juga diduga mengandung zat berbahaya seperti mercury dan hydroquinone.

“Subdit Sumdaling (Tipidter) telah melakukan penyitaan terhadap berbagai jenis produk kecantikan, baik merk  sendiri maupun merk yang sudah beredar,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (4/12/2018) lalu.

Dari ribuan kosmetik yang disita, ada beberapa kosmetik yang cukup terkenal peredarannya di tengah-tengah masyarakat. Seperti kosmetik merk DSC, produk perawatan wajah merk VIVA, lulur mandi Purbasari, Perawatan wajah merk Mustika Ratu, sabun Papaya, cream antiseptic merk Sriti, bedak Kelly, bedak marcks, dan lain sebagainya.

Namun produk tersebut diduga palsu. Alias, kandungan yang ada di dalamnya tak sesuai dengan kandungan yang biasa dimiliki merek tersebut.

“Ini bahan bakunya merupakan dari berbagai merek yang kemudian dikemas ulang. Dan dibuat berbagai produk, baik dengan merek yang dibuat sendiri oleh tersangka, maupun menggunakan merek-merek yang sudah beredar,” tegas Yusep.

Beberapa produk serum merek terkenal serta alat injeksi untuk memasukkan zat pemutih kulit tersebut juga disita jajaran Polda Jatim.

Aksi pemalsuan ini dilakukan oleh satu tersangka yang kesehariannya membuka jasa klinik kecantikan berinisial KIL (26) di Kediri, Jawa Timur. Ia dibantu sekitar 20 karyawan, yang kesemuanya oleh penyidik Subdit Tipidter hanya ditetapkan sebagai saksi dalam perkara ini. (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites