Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Ribuan Rakyat Penuhi Pesta Rakyat Jatim

Ribuan Rakyat memenuhi pesta rakyat Pesta Rakyat, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (13/10/2019) malam. Pemprov Jatim mengadakan acara pesta untuk rakyat itu dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim. Puluhan ribu porsi makanan gratis disediakan untuk masyarakat yang hadi.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Khofifah: Jatim Punya Lompatan dan Agenda Besar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa kunci kemajuan Indonesia ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jatim sendiri saat ini mempunyai agenda besar dan berbagai lompatan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 02 November 2019

Penembakan Aktivis Mahasiswa Kendari: PC PMII Surabaya Beri Waktu Kapolri 7X24 Jam



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Belum adanya perkembangan yang berarti dalam pengusutan tewasnya Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari akibat ditembak dalam demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK pada Kamis siang, 26 September 2019, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya menuntut Kapolri dalam waktu 7X24 jam menemukan pelaku.

Selain itu mereka juga menuntut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 dan meminta Menkopolhukam ikut serta bertanggung jawab menyelesaikan kasus tersebut.

Ketiga tuntutan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 91 Tahun 2019.  Sebagai salah satu perwakilan elemen pemuda bangsa, PC PMII Surabaya merasa perlu memberikan catatan terkait kondisi keadilan bagi masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan. Negara semestinya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.

Catatan tersebut disampaikan dalam press release yang diterima radarmetropolis.com pada Jumat (01/11/2019).

PC PMII Surabaya lebih lanjut mengkritisi pihak kepolisian dalam menjaga keamanan unjuk rasa. Seharusnya, dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan melindungi Hak Asasi Manusia. Semestinya jika aparat kepolisian berpedoman terhadap peraturan tersebut, maka tindakan-tindakan represif seperti yang terjadi di Kendari tidak akan terjadi.

PC PMII Surabaya semakin prihatin, manakala mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa di Kendari tersebut hanya berjalan di tempat. Tidak ada progres dari kepolisian. Sampai sekarang siapa pelakunya belum terungkap.

Memang pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan yang hasilnya ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh enam anggota polisi dalam menjaga keamanan ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung. Tepatnya melanggar pasal 4 huruf D, F, dan L Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Atas pelanggaran yang dilakukan, mereka hanya dijatuhi hukuman disiplin.

PC PMII Surabaya menilai sanksi tersebut terlalu ringan. Untuk itu mereka meminta sanksi terhadap enam anggota polisi tersebut bukan menjadi akhir dari pengusutan kematian Randi dan Yusuf.

Randi (21) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan, pada Kamis, 26 September 2019 pukul 15.30 WITA. Sedangkan peserta unjuk rasa atas nama Muhammad Yusuf (19) dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas pada Jumat (27/09/2019) dini hari, pukul 04.00 WITA.  (rcr)

Rabu, 30 Oktober 2019

Sedang Menata Dagangan di Warung, Pasutri Tewas Jadi Korban Supir Dump Truck Ngantuk



RADARMETROPOLIS: Gresik – Akibat pengemudi mengantuk, dump truk nopol L 9074 UI menabrak dua warung dan satu rumah di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Gresik, Rabu (30/10/2019) sekitar pukul 05.30. Akibat kejadian ini, pasangan suami isteri (pasutri) pemilik salah satu warung tewas di TKP atau Tempat Kejadian Perkara dalam keadaan luka parah.

Pada saat kejadian, pasutri Agus Nur Taufik (49) asal Desa Petien Tunggal, dan Kartini (43) asal Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Gresik, sedang menata dagangan di warungnya.

Kronologis kecelakaan tragis itu bermula kendaraan dump truk nopol L 9074 UI yang dikemudikan Satugi Ali Wibowo (40) berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang. Sewaktu melintas di Jalan Raya Desa Tebuwung Dukun, Gresik, tiba-tiba dump truck oleng ke kanan, dan menabrak dua warung serta satu unit rumah di pinggir jalan. Diduga pengemudi asal Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo itu mengantuk.

Agus Nur Taufik dan Kartini yang sedang menata dagangannya di warung menjadi korban dump truck oleng tersebut. Akibat diseruduk dump truk yang masuk ke warungnya, mereka terluka parah dan meninggal di tempat kejadian. Tidak hanya itu, notor milik korban yang diparkir dekat warung rusak parah.

Setelah menabrak warung milik pasutri Agus Nur Taufik dan Kartini, dump truk nopol L 9074 UI itu tidak berhenti. Kendaraan ini terus melaju dan menyasar warung Ummu (59) asal Desa Jebulkidul, Kecamatan Sugio, Lamongan beserta motor Suzuki nopol S 2316 JB.

Meski sudah menabrak dua warung, dump truck tersebut masih terus melaju sehingga membentur rumah milik Natalia Suprihati (52) asal Desa Kelet, Kecamatan Keling, Jepara, sebelum akhirnya berhenti menabrak pohon.

Kasatlantas Polres Gresik, AKP Erika Purwana Putra, membenarkan adanya laka lantas yang menyebabkan dua nyawa melayang akibat ditabrak dump truck yang oleng dikarenakan pengemudinya mengantuk.

“Jenazah kedua korban sudah dievakuasi lalu dimintakan VER jenazah ke RSUD Ibnu Sina. Diduga pengemudi dump truck mengantuk dan saat ini sedang diperiksa intensif,” ujarnya, Rabu (30/10/2019).

Sehubungan dengan terjadinya laka tersebut, pihaknya menghimbau kepada para pengemudi agar berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan tetap mematuhi peraturan lalu=lintas di jalan raya. (sri)

Selasa, 29 Oktober 2019

Jual Beli Lahan Reklamasi Ilegal: Dewan Akan Panggil Pengelola Wisata Pantai Ria dan Pemkot Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Terkait adanya dugaan jual beli lahan reklamasi di kawasan Pantai Kenjeran Surabaya secara ilegal, DPRD Surabaya akan memanggil pengelola wisata dan Pemerintah Kota Surabaya. Lahan tersebut bahkan diperjualbelikan kepada masyarakat hingga ratusan juta rupiah.

Tanah reklamasi yang diperjuabelikan tersebut berada di dalam lokasi wisata Pantai Ria Surabaya. Tepatnya di pesisir Pantai Ria Kenjeran Surabaya.

Berdasarkan informasi yang berkembang, batas sempadan yang seharusnya menjadi lahan konservasi adalah sekitar 100 meter dari bibir pantai mulai dipatok.

Para pembeli merasa dirugikan. Mereka baru mengetahui bahwa lahan tersebut adalah berasal dari reklamasi yang diduga dilakukan tanpa izin. Harga setiap kaplingnya dipatok hingga mencapai Rp 130 juta.

“Iya, benar. Sudah ada laporan dari pembeli yang diduga tertipu lantaran membeli tanah tersebut,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Selasa (29/10/2019).

Politisi PDIP itu meminta warga yang sudah terlanjur membeli dan dirugikan hendaknya segera membuat pengaduan ke DPRD Kota Surabaya.

“Makanya nanti ketika sudah ada laporan masuk, kami akan menindaklanjuti dan memanggil. Pengelola wisata, Pemkot, dan warga yang menjadi korban. Ini kan sudah tidak benar, jika faktanya demikian,” tegas Abdul Ghoni.

Ia pun menduga bahwa proses penjualan lahan tersebut tidak sesuai mekanisme, termasuk soal izin reklamasi. Wilayah pesisir pantai sendiri masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K).


“Setelah kami konfirmasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, hanya ada dua wilayah yang resmi izin reklamasinya. Yakni, di pesisir Juanda dan wilayah Lamongan,” kata Ghoni.

Awal pekan nanti pihaknya akan menindaklanjuti urusan tersebut sambil menunggu laporan dari warga atau pembeli yang sudah dirugikan. (rcr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites