Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Maruli Tetap Tunggu Salinan Sikapi La Nyalla

"Memang saya dengar La Nyalla sudah konferensi pers dengan wartawan. Saya juga heran, kok dia bisa. Padahal kami sendiri belum punya. Lucu bagi saya," ujarnya.

Risma Tolak Dicalonkan Gubernur

Risma bersikukuh untuk tidak mengambil formulir pendaftaran calon gubernur/calon wakil gubernur di kantor DPD PDIP, Jalan Kendangsari Industri, Surabaya.

Satpol PP Surabaya Segel 4 Cafe dan Karaoke Tak Berizin

"Iya benar ada empat lokasi terbukti melanggar saat kita datang," kata Kabid Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Surabaya, Bagus Supriyadi.

Khofifah Maju Lagi di Pilgub Jatim 2018

Kesiapan Khofifah maju di Pilgub Jatim bukan tanpa dasar. Sebelum memberi pernyataan siap kepada wartawan, ternyata ia telah melakukan tes suara alias check sound terlebih dahulu.

Ingat, Ada 4 Ancaman Bagi Pembangunan Nasional

Ancaman bangsa ini bukan masalah anggaran pembangunan. tapi pada radikalisme dan terorisme.

BNNP Jatim Akui Sulit Bongkar Jaringan Lapas

Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk mengungkap jaringan narkoba yang ada di lapas.

Tausiyah Jokowi dalam Halal Bihalal Kebangsaan

Presiden Joko Widodo memberi tausiah mengenai kekayaan Bangsa Indonesia yang terdiri dari 714 suku, 17 ribu pulau, dan lebih dari 1.100 bahasa.

Senin, 24 Juli 2017

KPAI Tuntut Negara Harus Lindungi Anak dari Pornografi dan Radikalisme


RADARMETROPOLIS: (Jakarta) - Asrorun Niam, Ketua Komisi Perlindungan Anak, mengatakan bahwa negara harus melindungi anak dari pornografi, radikalisme, dan kejahatan berbasis dunia maya.

"Khusus pornografi merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Data tahun 2016, anak korban pornografi mencapai 587. Hal ini menduduki rangking ke-3 setelah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam bidang keluarga 857 kasus," kata Asroun di Jakarta.

Selain itu KPAI meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran anak. Apalagi dalam UU Pemerintahan Daerah, perlindungan anak merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah.

Menurutnya ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, meski kasus pelanggaran anak dianggap cukup kompleks.

Respon publik terhadap isu anak saat ini semakin baik, namun belum sepenuhnya senafas dengan semangat perlindungan anak.

"Banyak video viral kasus anak, dibagi ke berbagai kalangan dengan semangat agar mendapatkan atensi. Padahal, penyebaran video kekerasan anak merupakan pelanggaran hukum," kata Asrorun.

Untuk itu KPAI meminta tidak terus memviralkan video kekerasan, perundungan, karena akan semakin merugikan anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku.

Tren kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2014 mencapai 5.066 kasus. Tahun 2015, 4.309 kasus dan tahun 2016 mencapai 4.620 kasus.

Melihat kompleksitas kasus yang ada, maka pekerjaan rumah cukup besar bagi Indonesia adalah bagaimana memastikan proteksi negara agar anak tidak terpapar pornografi, radikalisme serta tidak terpapar kejahatan berbasis dunia maya.

Dia mengatakan intervensi pencegahan dan penanganan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah, banyak lembaga layanan berbasis masyarakat, namun mengalami kendala SDM, pembiayaan bahkan sarana, dan prasarana layanan.

Dampaknya maraknya korban pelanggaran anak di berbagai titik daerah kurang mendapatkan layanan penyelesaian secara komprehensif.


"Maka, memastikan perlindungan anak berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik merupakan keharusan, agar kasus kejahatan dan pelanggaran anak di masyarakat bisa ditekan dan pembudayaan ramah anak bisa ditumbuhkan," katanya. (rez)

Minggu, 23 Juli 2017

Presiden: Anak Indonesia Tidak Lakukan Bullying


RADARMETROPOLIS: (Riau) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa anak-anak Indonesia tidak melakukan bullying (perundungan) kepada teman-temannya.

"Saya titip pesan seperti barusan drama tadi, tidak boleh mem-bully teman-temannya, setuju? Tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencemooh, tidak boleh mencela temannya," kata Presiden di Peringatan Hari Anak Nasional 2017, di Lapangan Gedung Daerah Pauhjanggi Provinsi Riau, Minggu (23/7/2017).

Dalam acara tersebut Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selain itu hadir pula Puan Maharani Menteri, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno Menteri Sekretariat Kabinet, Triawan Munaf Kepala Badan Kreatif Indonesia, serta sejumlah kepala daerah antara lain Arsyadjuliandi Rachman Gubernur Riau dan Djarot Saiful Hidayat Gubernur DKI Jakarta bersama istri.

"Anak-anak harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Kalau ada temannya yang sakit harus ditengok, kalau saat menengok jangan lupa bawa roti, bawa makanan biar cepat sembuh. Setuju kalau mencemooh, mengejek itu tidak boleh?" tanya Presiden kepada anak-anak yang hadir di acara itu. Presiden pun mendapat jawaban, "setuju," dari para anak.

Beberapa pekan terakhir, beredar video perundungan terhadap siswi SMP di media sosial. Video berdurasi 50 detik itu menunjukkan sejumlah siswa SMP bergantian menjambak seorang siswi yang menggunakan seragam putih. Pada akhir video, siswi itu disuruh mencium tangan siswa yang melakukan "bully". Dari keterangan video, lokasi perundungan berada di Thamrin City.

Ada pula video perundungan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus oleh teman-teman sekelasnya, yang di video itu disebut mereka merupakan mahasiswa Universitas Gunadharma, Depok.

Dalam sambutannya, Yohana Yambise Menteri PPPA juga mengakui, kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi. Khususnya di Riau. "Ada hal lain yang menjadi masalah di seluruh Indonesia khususnya di Riau. Riau tercatat terbesar nomor 2 di Indonesia untuk kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pernikahan dini anak, dan lebih miris lagi trafficking anak di Batam termasuk Tanjung Pinang," kata Yohana.

Ia pun berharap agar Forum Anak Nasional yang menjadi forum pendahuluan peringatan Hari Anak Nasional dapat bersama-sama pemerintah mensosialisakan kampanye antikekerasan terhadap anak-anak.

"Ibu menteri tadi menanyakan langsung apakah masih ada pernikahan usia muda? Anak-anak masih kecil dipaksakan untuk menikah, apakah anak-anak setuju menikah di usia muda?" tanya Yohana kepada peserta. Hal ini dijawab anak-anak, "Tidak."

"Setelah itu masih ada kasus kekerasan terhadap anak, orang tua masih pukul anak tidak?" tanya Yohana. "Masih," jawab anak-anak.

"Wah ini berarti keluarga belum ramah anak, di sekolah guru-guru masih pukul anak tidak?" tanya Yohana. "Masih," jawab anak-anak yang berjumlah sekitar 3.000 orang.


"Mana gurunya, dipanggil ibu Menteri. Berhadapan dengan anak-anak, tidak boleh ada kekerasan fisik, tidak boleh ada baku pukul, tidak boleh ada bullying anak-anak. Diingatkan, jangan ada bulying anak," kata Yohana. (ida)

Surabaya Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama


RADARMETROPOLIS: (Surabaya) - Kota Surabaya kembali mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak pada 2017 dengan kategori utama. Kategori utama adalah kategori tertinggi. Penghargaan ini diraih bersama Kota Solo.

Nanis Chaerani, Kepala Bappemas Kota Surabaya, mengatakan penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional di Riau, MInggu (22/7/2017).

Selain mendapat penghargaan kota layak anak kategori utama, Kota Surabaya juga mendapat penghargaan Puskesmas Layak Anak dan Penghargaan Pelayanan Kependudukan dalam kaitan penerbitan Akta Kelahiran.

Tidak hanya itu, dua pelajar Surabaya juga mendapat penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2017. Mereka adalah Gardana Wong Alit pelajar SD Kaliasin 1 dan Vito Egi Nandriansyah pelajar SMPN 3. Mereka mendapat penghargaan ini karena menang dalam karya tulis ilmiah tingkat pelajar.

"Penghargaan Kota Layak Anak diperoleh dari penilaiannya 31 indikator yang diberikan oleh panitia. Surabaya dapat memenuhi semua indikator," ujar Nanis, Minggu (23/7/2017).

Pemenuhan itu, kata Nanis karena didukung banyak SKPD Kota Surabaya. Di antaranya memenuhi hak anak dalam penerbitan akta lahir didukung Dinas Kependudukan, pengasuhan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan (Bappemas), lalu Kesehatan dan Pendidikan.


Penghargaan ini naik dari tahun ke tahun, mulai dari tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. (sr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites