Jokowi Sudah Terbitkan Perpres: Gerbangkertasusila Bakal Terhubung dengan MRT dan LRT

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kawasan Gerbangkertosusila bakal terhubung dengan sistem transportasi cepat berbasis rel. Untuk itu Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden.

“Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau Gerbangkertosusila sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek, akan segera terhubung dengan moda transportasi massal, yakni kereta. Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan peraturan presiden untuk ini,” kata Eddy Paripurna, kepada wartawan di Surabaya, Rabu, 22/01/2020.

Perpres dimaksud adalah Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Lebih lanjut Eddy mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam perpres serta kondisi kewilayahan yang ada, akan ada dua jenis moda transportasi kereta. Yakni, Mass Rapid Transit (MRT) untuk Gerbangkertosusila dan Light Rail Transit (LRT) untuk Surabaya. MRT di Gerbangkertosusila direncanakan menggunakan jalur rel darat dan LRT jalur rel layang.

LRT Surabaya menggunakan kereta berjarak tempuh lebih pendek dengan kapasitas angkut lebih sedikit, yakni antara 5001.000 penumpang dalam satu rangkaian kereta. Sedangkan MRT Gerbangkertosusila menjadi jalur utama dengan kereta berkapasitas angkut berjumlah mencapai dua ribuan penumpang per rangkaian.

Sistem tersebut diibaratkan Eddy Paripurna seperti pohon. MRT Gerbangkertosusila adalah batang besarnya, dan LRT adalah dahan atau rantingnya untuk keperluan mobilisasi penumpang dalam jarak yang lebih pendek lagi.

Dingkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPD PDI Perjuangan Jatim itu, bahwa investasi untuk mendanai proyek MRT Gerbangkertosusila diperkirakan mencapai Rp 8,3 triliun. Sementara untuk LRT Surabaya Rp 15,36 triliun. (ar)

Read More

Pilwali Surabaya 2020: Kader Akar Rumput Demokrat Sepakat Dukung Irjen Machfud Arifin

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kader akar rumput Partai Demokrat telah mencapai kata sepakat mengusung mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, di Pilwali Kota Surabaya 2020. Hal ini diakui oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio.

“Memang benar, kader kami di bawah sudah sepakat satu nama, yaitu pak Machfud,” kata Renville, Rabu (22/1/2020).

Selain itu Renville juga sudah mendapatkan laporan perihal hasil jaring pendapat yang dilakukan DPC partai Demokrat Surabaya kepada kader di bawahnya terkait sosok calon yang bakal didukung di Pilwali Surabaya tersebut.

“Dari sekian nama yang muncul, memang pak Machfud banyak diharapkan oleh kader kami,” ujar Renville.

Meski telah ada kesepakatan bulat dari kader yang ada di bawah, Renville memastikan bahwa partainya akan tetap membuka pendaftaran bagi calon Walikota Surabaya. Hal ini karena DPP telah menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan peraturan organisasi Partai Demokrat terkait Pilkada serentak 2020 pada 15 Januari lalu. Untuk itu Partai Demokrat Jawa Timur tetap akan membuka pendaftaran calon Walikota Surabaya dan calon kepala daerah di masing-masing daerah.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan rekom resmi dari partai Demokrat, maka Machfud Arifin harus mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan, termasuk melakukan pendaftaran.

“Karena itu mekanisme di partai kami,” tandas Renville.

Sehubungan dengan pemilihan Walikota Surabaya 2020, PKB-Gerindra-PAN-Nasdem diprediksi bakal berkoalisi untuk melawan PDIP di Pilwali Surabaya. Para Ketua di level kepengurusan Jatim masing-masing partai telah mengeluarkan pernyataan bakal memberikan dukungan kepada mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin. Bahkan, PKB dan PAN telah mengeluarkan surat rekom resmi terkait hal itu. (rie)

Read More

Capai 100 Persen: KPK Apresiasi Kepatuhan ‘Menteri Baru’ Lapor LHKPN

RADARMETROPOLIS: Jakarta – Penyampaian LHKPN Menteri baru Kabinet Indonesia Maju mencapai seratus persen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepatuhan tersebut. Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali.

“Ke-13 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri tersebut sesuai peraturan memiliki batas waktu untuk menyampaikan LHKPN pada 20 Januari 2020 atau terhitung 3 bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa (21/1/2020).

Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri yang berstatus baru pertama kali menduduki jabatan publik, tercatat ada 22 orang atau 43%. Sampai batas akhir penyampaian, semuanya telah melaporkan harta kekayaannya.

“Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57% merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020,” ujar Ipi. (khr)

Read More

DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk mencari solusi atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran yang diberlakukan sejak Januari 2020 itu dinilai telah memberatkan sebagian masyarakat, terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) dan Direktur BPJS Kesehatan (Fachmi Idris) pada Senin (20/1/2020) di Jakarta.

Dalam raker tersebut Komisi IX DPR menyimpulkan bahwa kesimpulan rapat kerja pada 12 Desember 2019 tidak bisa dilaksanakan.

Untuk diketahui, raker 12 Desember tersebut menyimpulkan tentang penggunaan kelebihan dana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan akan digunakan untuk menutup selisih kenaikan peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Oleh karena itu Komisi IX DPR meminta Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan bersama BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan berkoordinasi dan berkonsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Komisi IX DPR akan mengagendakan kembali rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 untuk membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR sempat mengancam menghentikan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan karena pemerintah tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

"Kesimpulan paparan Menteri Kesehatan yang sudah disampaikan belum bisa memberikan solusi defisit JKN selain menaikkan iuran. Lalu buat apa kita bicara lagi di sini?" kata Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR.

Ketika membuka rapat kerja, Felly Estelita Runtuwene Ketua Komisi IX DPR juga menyampaikan bahwa di media muncul opini bahwa rekomendasi DPR soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpeluang melanggar undang-undang.

Padahal rekomendasi yang dimaksud tersebut adalah kesimpulan rapat bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang merupakan salah satu dari usulan Menteri Kesehatan.

Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR menuding bahwa permasalahan tersebut sengaja diciptakan agar Komisi IX DPR hanya fokus membahas defisit BPJS Kesehatan.

"Apa memang diciptakan seperti ini agar kita ribut, fokus bahas BPJS Kesehatan terus sehingga lalai mengawasi anggaran-anggaran lain?" tanya Ribka.

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Komisi IX DPR, Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan meminta Komisi IX DPR memberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

"Berikan saya kesempatan mencari (jalan keluar), tidak memberikan jalan keluar sekarang, karena membutuhkan data yang lengkap dan komitmen," kata Terawan. (khr)

Read More

Rem Blong: Mobil Patroli Polsek Tabrakan Beruntun dengan Motor

RADARMETROPOLIS: Malang – Akibat rem blong, mobil patroli Polsek Kedungkandang, Polresta Malang Kota menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Kiai Ageng Gribig, Kedungkandang, Kota Malang, Selasa, (21/1/2020).

Tragisnya, TKP tabrakan mobil patrol polisi beruntun dengan motor tersebut hanya berjarak tak lebih 100 meter dari Mako Polsek Kedungkandang.

Sebelum tabrakan, mobil patrol tersebut terlihat melaju kencang dari arah Utara menuju Selatan. Setelah itu mobil mengalami lepas kendali, diduga akibat rem blong. Mobil menabrak kendaraan yang ada di depannya, menyebabkan kecelakaan beruntun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hendri Febrianto, saksi mata yang saat kejadian berada di lokasi.

“Mobilnya gak bisa berhenti, kayak blong. Kencang sekali lajunya. Yang ditabrak motor Vario sama Supra Fit,” kata Hendri.

Sementara itu saksi Mirnawati menceritakan, bahwa dua korban yang tertabrak mobil patrol polisi sempat terseret.

“Setahu saya kayak renang, yang cewek itu. Agak jauh keseretnya, dari Utara ke Selatan,” terang Mirnawati.

Mobil polisi yang mengalami kecelakaan di atas berjenis kijang. Mobil patroli milik Polsek Kedungkandang itu terlihat ringsek pada bagian depan. Selain itu bannya pecah.

Unit Laka Polresta Malang Kota langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara atau TKP. Mobil patroli dan yang ditabrak dibawa ke Unit Laka Polresta Malang Kota untuk dijadikan sebagai barang bukti laka.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Malang Kota, AKBP Setyo Koes Heriyatno, terjun ke TKP.

“Kapasitas saya ke sini ikut ke TKP karena melibatkan anggota, sekarang korban sudah dibawa ke RSSA. Gak ada yang meninggal dunia, hanya luka-luka 4 orang. Yang bikin ramai kan melibatkan mobil polisi,” kata Setyo Koes Heriyatno. (da)

Read More

Kasus MeMiles: Tata Janeeta dan Regina Idol Tak Penuhi Panggilan Polda Jatim

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Tata Janeeta dan Regina Idol tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi kasus investasi bodong MeMiles, Selasa (21/1/2020). Namun, ketidakhadiran kedua artis ibu kota itu ke Mapolda Jatim telah dikonfirmasikan sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala bidang Humas Polda Jatim, di Mapolda Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Konfirmasi ketidakhadiran disampaikan langsung ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim

Untuk itu, penyidik akan melakukan penjadwalan pemanggilan ulang kepada Tata dan Regina.

"Bagaimana untuk teknis re-schedule, apakah dengan pemanggilan pertama, atau jadwal tanggal mundur, ataukah dengan mekanisme pemanggilan yang kedua, ya ini teknis, ‘ terang Trunoyudo. Menurutnya hal teknis itu adalah otoritas penyidik.

Lebih lanjut Truno kembali menyampaikan imbauan untuk para saksi yang dipanggil, hendaknya kooperatif, agar penyidikan bisa lekas rampung. Pihaknya menyadari kesibukan para saksi sebagai publik figur. Tetapi jika pemeriksaan bisa berjalan lancer, maka proses pemberkasan perkara tersebut bisa cepat diselesaikan.

Dalam kasus investaswi bodong tersebut, penyidik Polda Jatim telah memeriksa tiga artis. Yakni, Eka Deli, Marcello Tahitoe atau Ello, dan Pinkan Mambo.

Berikutnya penyidik akan memanggil beberapa artis lainnya, diantaranya adalah Judika, Adjie Notonegoro, Siti Badriah, dan Mulan Jameela.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam penyidikan, Ditreskrimsus Polda Jatim telah menetapkan lima tersangka. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah asset senilai Rp 264 miliar. (rcr)

Read More

Pilwali Surabaya 2020: PKB Rekom Mantan Kapolda Jatim

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan rekomendasi sebagai bakal calon Walikota Surabaya untuk mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan secara langsung rekomendasi dukungan tersebut pada Minggu (19/1) malam. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, hadir dalam pertemuan itu.  

Selain itu Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPP PKB M Reza, Khatib Aam PBNU, KH. Yahya Cholil Staqut, dan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf juga ikut hadir.

Muhaimin Iskandar menyatakan, bahwa keputusan PKB jatuh pada Machfud dikarenakan dikarenakan PKB sangat yakin bahwa mantan Kapolda Jatim itu akan lebih berprestasi dibandingkan dengan Walikota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini.

“Bapak Machfud seorang Jenderal yang mau menjadi Walikota dengan segudang pengalaman, tentu sangat cukup untuk mengembangkan pembangunan di Kota Surabaya, dan saya yakin Bapak Machfud bisa memimpin Surabaya kedepan, dengan penuh kebersamaan,” kata Muhaimin.

Politisi yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut lebih lanjut mengatakan, bahwa mengusung Machfud sebagai Walikota Surabaya adalah sebagai langkah awal untuk melakukan percepatan pembangun di Surabaya.

“Kita ingin Surabaya lebih cepat kemajuannya, tidak tertinggal dengan kota-kota besar lainnya,” ujar Cak Imin.

Membangun Surabaya lebih cepat adalah tugas yang hendak diamanatkan PKB kepada Machfud.

Menurut Cak Imin, Surabaya mempunyai sejarah perkembangan kota yang luar biasa. Untuk itu Surabaya harus menjadi mercusuar kembali, kekuatan dari Jawa Timur untuk mendongkrak pembanguan nasional.

“Kita ingin ada perubahan dan percepatan pembangunan di Surabaya,” katanya.

Cak Imin menilai bahwa kemajuan pembangun Kota Surabaya masih perlu ditingkatkan. Ia berharap ke depan, pembangunan Surabaya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk fasilitas Publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan transportasi publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Surabaya untuk maju.

Untuk tujuan di atas, Cak Imin pun menghimbau kepada seluruh kader PKB mulai hari ini bergerak meyakinkan masyarakat Surabaya bahwa Machfud Arifin mampu memajukan Surabaya dan mampu membawa perubahan untuk Surabaya lebih baik.

Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin sangat bersyukur dengan turunnya rekomendasi untuk maju dalam Pilwali Surabaya dari PKB.

“Alhamdulillah, kita mendapat rekom langsung dari Ketua umum PKB untuk mengusung saya sebagai calon Walikota Surabaya. Sekali lagi saya sangat berterimakasih, saya diberi kepercayaan untuk bisa menjalankan proses-proses selanjutnya dalam kontestasi Pilwali Surabaya,” kata Machfud.

Machfud mengatakan komunikasi dengan partai-partai lain terus dilakukan agar bisa bersama-sama berjuang membangun Surabaya.

“Pada tanggal (26/1), Insyallah akan ada konferensi pers dari partai yang akan mengusung saya maju Pilwali Surabaya,” ujarnya, Senin (20/1/2020).

Machfud lebih lanjut menyatakan akan mengikuti setiap mekanisme partai. Sebab setiap partai memiliki mekanisme internal dalam memberikan rekom pada calon yang diusung.

“Semoga bisa segera tuntas, agar bisa lebih mudah melakukan sosialisasi program dan bisa menyapa masyarakat mengenalkan siapa Calon Walikotanya yang di usung dari beberapa partai ini untuk bisa bersama,” harap Machfud Arifin. (ar)

Read More

Proyek Strategis Nasional Rp 294,34 Triliun di Jatim: DPRD Siap Kawal!

RADARMETROPOLIS: Surabaya – DPRD Jatim akan mengawasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 294,34 triliun di Jawa Timur. Sehubungan dengan penerapan Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Ketua DPRD Jatim Kusnadi melakukan rangkaian audiensi selama sepekan dengan sejumlah Kementerian dan Wapres RI bersama Gubernur Jatim Khofifah, pada minggu lalu. Dana triliunan itu untuk pendanaan 218 proyek.

Dari rangkaian pertemuan dengan delapan menteri di Jakarta, Kusnadi mendapatkan penjelasan mendetil bagaimana proyek strategis nasional untuk percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur akan dilaksanakan.

“Kami akan mengawal implementasi perpres tersebut. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kedewanan. Mengalokasikan anggaran yang menjadi porsi daerah, juga melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut nantinya,” kata Kusnadi kepada wartawan terkait pelaksanaan proyek strategis nasional di Jatim tersebut, Senin (20/1/2020).

Diungkapkan oleh Kusnadi, ada tiga fokus pembangunan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pertama, pembangunan kawasan strategis nasional (KSN) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusila) plus Madura dan Kepulauan. Pembangunan di kawasan ini untuk menjaga dan meningkatkan daya saing pusat ekonomi nasional dan membangun dampak positif pada pengembangan Madura sebagai daerah pemasok utama.

Kedua, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional. Meliputi Bromo, Tengger, Semeru (BT) dan Selingkar Ijen. Pembangunan di kawasan ini untuk menggenjot potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.

Menurut Kusnadi, pembangunan pada kawasan tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda.

Ketiga, pembangunan selingkar Wilis dan Lintas Selatan Jatim. Pembangunan kawasan ini diharapkan mendongkrak ekonomi kawasan Mataraman dan lintas selatan untuk mengambil dampak positif keberadaan Tol Trans Jawa.

Pembangunan tiga kawasan tersebut direncanakan menelan investasi senilai Rp 294,34 triliun. Sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN dan swasta. Dana triliunan itu untuk pendanaan 218 proyek. “Untuk sektor infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia,” pungkas Kusnadi.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, tanggal 14-17 Januari 2020 lalu, Kusnadi melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta terkait rencana pemerintah pusat dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur seiring terbitnya Perpres 80/2019.

Audiensi dengan delapan kementerian dan Wapres itu, dilakukan oleh Kusnadi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak serta sejumlah anggota DPRD Jatim pada komisi terkait. (sr)

Read More

Telusuri Perannya dalam Kasus Investasi Bodong: Polda Jatim Periksa Pinkan Mambo

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Penyanyi Pinkan Mambo diperiksa penyidik Indagsi Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Senin (20/1/2020). Pemeriksaan ini untuk mengetahui peran yang bersangkutan dalam kasus investasi bodong MeMiles. Sebelumnya penyidik telah memeriksa dua artis lainnya, yakni Eka Deli dan penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello

Demikian diinformasikan Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudho Wisnu Andhiko, Senin (20/1/2020).

Pinkan Mambo datang sendirian ke gedung Mapolda Jatim pada pukul 08.00 WIB. Ia langsung menjalani pemeriksaan di ruang rapat Kriminal Khusus Polda Jatim. Tak banyak yang diungkapkan oleh mantan personil Group Duo Ratu tersebut.

Sebagaimana telah diberitakan, Polda Jatim membongkar kasus penipuan berkedok investasi secara online, yang dilakukan oleh PT Kim and Kam. Perusahaan ini diduga menipu masyarakat agar mau berinvestasi melalui aplikasi MeMiles. Untuk itu masyarakat diiming-imingi hadiah menarik atau reward berupa motor, mobil hingga rumah mewah. Akan tetapi, reward yang dijanjikan itu hanya sebagian diterima oleh para nasabah.

Sehubungan dengan kasus tersebut, Polda Jatim mengamankan direktur PT Kam And Kam, KTM (47), warga Jakarta Utara dan orang kepercayaannya, FS (52), warga Jakarta Barat. Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik adalah uang nasabah senilai Rp 50 miliar rupiah dari Rp 750 miliar yang dilaporkan. (rcr)

Read More

Lahan Fasum YKP Dijualbelikan: DPRD Surabaya Panggil Cipta Karya, Satpol PP, dan Pembeli

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya hari ini memanggil Dinas Cipta Karya (DPRKP CKTR) dan Satpol PP Surabaya serta pihak terkait. Hal ini terkait dengan ditemukannya alih fungsi aset Yayasan Kas Pembangunan atau YKP saat dilakukan sidak lokasi fasum YKP yang ada di perumahan Rungkut Asri Timur kelurahan Rungkut Kidul RW 10.

Sidak tersebut dilakukan oleh DPRD Surabaya untuk menelusuri adanya dugaan jual beli lahan fasum oleh pengurus YKP lama.

Ketua Komisi, A. Pertiwi Ayu Krisna, mengatakan bahwa dalam inspeksi mendadak itu dewan menemukan bukti bahwasannya saat ini lahan fasum telah dimiliki oleh PT Kharisma. Di dalam peta yang dibuat oleh Pemkot Surabaya, status lahan tersebut adalah fasum fasos.

“Lha, kenyataannya apa yang disampaikan di hearing oleh warga YKP, bahwa itu sudah ditempati PT Kharisma Daihatsu,” kata Pertiwi, Senin (20/1/2020).

Bahkan, pada saat sidak anggota dewan juga mendapati bahwa di lahan seluas kurang lebih 15 ribu meter persegi itu sedang terdapat aktivitas pembangunan dengan menggunakan alat berat.

Pertiwi semakin menyayangkan, ketika mendapatkan bukti bahwa PT Kharisma belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), tetapi sudah melakukan pembangunan.  “Itu kan sebenarnya nggak boleh,” tegasnya.

Selain itu dari hasil sidak diketahui telah terjadi dua kali proses jual-beli fasum YKP. Peralihan pertama erjadi antara YKP dengan PT MBB. Setelah itu dari PT MBB dijual ke PT Kharisma. Dan disitu akan dibangun dealer showroom mobil. Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni.

DPRD Kota Surabaya berharap lahan fasum YKP dapat dikembalikan kepada warga. Hal ini mengingat YKP telah dikelola oleh Pemkot Surabaya.

Arif menilai peristiwa di atas adalah ironi. Perumahan sedemikian besar tetapi tidak mempunyai gedung serbaguna dan balai RW. “Dulu warga membeli perumahan YKP itu kan beserta fasilitas pendukungnya, termasuk fasum dan fasosnya,” tandasnya. (rie)

Read More

Kasus MeMiles: Anggota Keluarga Cendana Diperiksa, Polda Jatim Janji Transparan

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim akan disibukkan dengan sejumlah agenda pemeriksaan sejumlah saksi kasus investasi bodong MeMiles.

Tiga anggota Keluarga Cendana dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, pada 21-22 Januari. Polda Jatim berjanji akan transparan. Tidak ada informasi ataupun perkembangan yang disembunyikan.

Tiga anggota Keluarga Cendana tersebut adalah Ari Haryo Wibowo Harjojudanto atau dikenal Ari Haryo Sigit (AHS). Lalu, isterinya (Frederica Francisca Callebaut) dan ibunya, Ilsye Anneke Ratnawati.

Selain tiga anggota Keluarga Cendana, publik figur yang juga akan diperiksa oleh penyidik Polda Jatim bersamaan waktunya dengan Keluarga Cendana adalah Adjie Notonegoro.

Sehubungan dengan pemeriksaan kalangan publik figur di atas, Polda Jatim berjanji akan transparan. "Kami akan sampaikan informasi dan perkembangannya," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (18/1/2020).

Sementara itu, terkait dengan saksi Judika, hingga saat ini yang bersangkutan belum dapat dipastikan kehadirannya. Sebab, surat pemanggilan yang dilayangkan penyidik pada pekan ini, hingga saat ini belum direspons oleh pihak manajemen Judika.

Trunoyudo mengatakan, dalam menyikapi masalah di atas pihaknya akan menunggu konfirmasi kehadiran pihak Judika dalam agenda pemeriksaan. Meski secara otoritas bisa saja memanggil yang bersangkutan dengan panggilan kedua.

Lima petinggi PT Kam and Kam telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus invetasi bodong aplikasi MeMiles.

Mereka adalah Kamal Tarachan atau Sanjay sebagai direktur, Suhanda sebagai manajer, Martini Luisa (ML) alias Dokter Eva sebagai motivator atau pencari member, dan Prima Hendika (PH) sebagai ahli IT.

Selain petinggi PT. Kam and Kam, ada tersangka baru yang ditetapkan penyidik Polda Jatim. Identitasnya Sri Wiwit (SW) sebagai distributor pemberian dan penetapan bonus hadiah (Reward).

Selain berhasil menetapkan tersangka, penyidik juga telah mengamankan uang senilai dua miliar rupiah sebagai barang bukti baru dalam bisnis investasi bodong itu.

Uang tersebut diperoleh dari beberapa nomor rekening perusahaan yang dijalankan para tersangka. Sedikitnya ada tujuh nomor rekening yang digunakan para tersangka untuk menampung uang hasil transaksi TopUp ratusan ribu orang member hingga terkumpul sekitar Rp 761 miliar.

Uang ratusan miliar uang tersebut merupakan akumulasi uang pembayaran TopUp iklan yang dilakukan para member. Para petinggi perusahaan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk menyelenggarakan berbagai acara meriah di sejumlah kota besar di Indonesia.

Uang itu pun digunakan utnuk membeli puluhan mobil mewah, ratusan barang elektronik, aset tanah, emas, dan lainya sebagai barang bonus hadiah (reward) yang diundi secara berkala. (rcr)

Read More

Presiden Jokowi Tegaskan Cina dan Asing Lainnya Bebas Masuk ZEE Perairan Natuna, Tapi …

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan adanya kapal-kapal asing, termasuk asal China, lalu-lalang di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sebab ZEE bisa dimasuki oleh siapa pun.

"Tetapi jangan mengambil sumber daya laut kita. Itu yang kita tangkap. Regulasinya jelas, enggak usah diulang-ulang," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Perairan Indonesia di utara Natuna sendiri terdiri dari wilayah teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan berdasarkan UNCLOS 1982.

Ada beberapa instansi yang bertanggung jawab terhadap penjagaan wilayah kedaulatan maupun hak berdaulat Indonesia di ZEE. Tetapi, Jokowi mengingatkan, bahwa wilayah yang dijaga juga tidak hanya Natuna.

"Tanggung jawab siapa? Itu Angkatan Laut kita, ada Bakamla, KKP, di situ. Tetapi kita juga harus sadar bentang laut kita luas sekali. Jangan bicara Natuna terus tahu-tahu di Maluku diserbu (kita) enggak tahu," kata Presiden Jokowi. (khr)

Read More