Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Pakde Karwo: UMKM Fokus Penting Pemerintahannya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki 3 faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi krisis.

Polda Jatim Tangkap Wanita Penyebar Hoax Bencana

Unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap wanita berinisial UUF yang diduga telah menyebarkan hoax terkait bencana. Ia mengupload video berita dari youtube.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar Pemkot Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Dinkop UKM Provinsi Buka 9 Stan di Jatim Fair 2018

Dinas Koperasi dan UKM Jatim mengambil langkah-langkah kongkrit membantu UKM. Agar UKM bisa bertemu langsung dengan buyer, mereka membuka 9 stan di Jatim Fair 2018 Grand City Surabaya, 9-14 Oktober.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Kamis, 18 Oktober 2018

Polda Jatim Tetapkan Ahmad Dhani Tersangka Ujaran Kebencian Idiot



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polda Jatim akhirnya menetapkan musikus Surabaya, Ahmad Dhani Prasetyo, sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ia dinilai menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk rasa menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya beberapa waktu lalu dengan menyebut sebagai idiot.
                                                      
"Yang bersangkutan, saudara AD alias Ahmad Dhani kami tetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik karena ujaran I (idiot)," tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Kamis (18/10/2018).

Terkait kasus tersebut, sebelumnya penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur memanggil Ahmad Dhani Prasetyo untuk hadir pada Jumat 28 September 2018. Namun ia mangkir dari panggilan.

"Kami sampaikan secara resmi yang bersangkutan (Ahmad Dhani) tidak hadir dengan alasan masih mencari penasihat kuasa hukum,” kata Frans, Jumat 28 September 2018.

Ahmad Dhani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim, Senin 1 Oktober. Ia tiba di Polda Jatim sekitar pukul 15.05 WIB.

Saat disapa oleh wartawan, Ahmad Dhani hanya menjawab singkat dan langsung masuk ke Ditreskrimsus untuk menemui penyidik.

"Masalahnya ya nanti aja lah. Yang jelas yang penting saya datanglah," ujarnya singkat.

Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

Ahmad Dhani mengatakan, pelapor yang melaporkan dirinya atas dugaan ujaran kebencian sebenarnya ke-GR an.

"Padahal video itu saya tujukan untuk orang-orang di dalam hotel, bukan yang ada di luar hotel. Intinya seperti itu. Yang saya bilang idiot itu yang menghalangi saya di dalam hotel untuk keluar. Lah kok dia ngerasa itu dari mana," kata Dhani.

Ia pun menilai bahwa pelapor itu tidak memiliki legal standing atas laporan yang dibuatnya. Padahal di dalam hotel, Dhani menyebutkan banyak orang-orang, bahkan dari intel kepolisian. "Jadi pelapor ini salah, GR disebut idiot," ujar Dhani. (rcr)

Bahaya, Masyarakat Kita Makin Permisif terhadap Korupsi!




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, mengatakan bahwa ada potensi masyarakat kita makin permisif terhadap korupsi. Menurutnya hal itu akan membahayakan negara kita.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Maruli dalam seminar pemberantasan korupsi yang digelar Asian Law Student Association (ALSA) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Unair Surabaya, Kamis (18/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut ia membeberkan pentingnya semangat antikorupsi ke ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Mahasiswa dianggap sebagai pilar penting dalam membangun generasi antikorupsi di masa depan.

"Kita prihatin, karena korupsi yang makin masif ini rupanya menggerus integritas publik secara umum, bukan hanya dari sisi pelaku korupsinya. Indeks Perilaku Anti-Korupsi di Indonesia makin menurun, yang menunjukkan ada potensi masyarakat kita makin permisif terhadap korupsi. Ini bahaya," ujar Maruli.

Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) menunjukkan tren menurun. Pada 2017, sebesar 3,7, lalu turun menjadi 3,66 pada 2018. IPAK adalah hasil riset BPS dengan ukuran bila mendekati angka 5, maka masyarakat semakin antikorupsi. Sebaliknya, jika makin mendekati angka 0, maka masyarakat makin permisif terhadap korupsi.

"Mahasiswa harus sadar bahaya ini, lalu bertekad dan bergerak menjadi generasi antikorupsi. Jangan cuma nongkrong dan pacaran. Ayo tanam perilaku disiplin antikorupsi dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil, misalnya jangan mencontek, jangan copy-paste tugas kuliah, jangan bohongi orang tua soal uang jajan," tegas Maruli.

Ia pun mengungkapkan kerugian karena korupsi pun semakin tinggi. Hanya dalam enam bulan pertama 2018, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai kerugian Negara karena korupsi sudah menembus angka Rp 1,09 triliun dari 139 kasus korupsi yang terungkap dengan 351 tersangka. Kasus-kasus itu membentang dari kementerian sampai tingkat kabupaten/kota.

Maruli menilai, korupsi marak karena belum optimalnya tiga pendekatan, yaitu hukum, ekonomi, dan moral. "Pencegahan korupsi juga masih jargon, karena belum berfokus pada perbaikan sistem hukum, ekonomi, kelembagaan, dan perbaikan SDM," ujar Maruli.

Menurutnya, budaya korupsi makin masif karena iklim politik yang masih berbiaya tinggi. Perilaku membeli suara masih banyak terjadi, sehingga membuat kandidat politik berupaya mengembalikan modal saat terpilih menjadi eksekutif maupun legislatif.

"Dalam hal ini, masyarakat perlu tegas untuk menolak kandidat yang melakukan money politics. Kalau mau Indonesia bersih, ya tolak money politics, karena hulu korupsi salah satunya datang dari sana. Caleg atau calon kepala daerah harus mengembalikan modal kampanye, belum lagi kalau ternyata modalnya hasil utang atau menggadaikan rumah mertua," kata Maruli yang dua kali menyabet penghargaan sebagai kepala kejaksaan tinggi terbaik dalam pemberantasan korupsi.

Dalam situasi korupsi yang makin marak, mantan Kajati yang pernah berjasa mengembalikan aset Rp 200 miliar milik Pemkot Surabaya yang telah puluhan tahun dikuasai swasta itu meminta pemberantasan korupsi harus dilakukan semakin tersistematis dan berani tanpa pandang bulu.

"Orang pintar itu banyak, tapi yang berani dan bernyali bisa dihitung jari. Sebagus apapun Undang-undang atau peraturan, jika aparatnya tidak punya keberanian, ya percuma," pungkas Maruli yang tercatat pernah membongkar sejumlah kasus besar di Jatim dan Papua. (rcr)

KPK Bawa Syahri Mulyo ke Surabaya untuk Jalani Sidang Tipikor



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Timur membawa Bupati Tulungagung non-aktif, Syahri Mulyo, ke Surabaya. Pemindahan ini dilakukan untuk menunggu proses persidangan lebih lanjut di Pengadilan Tipokor Surabaya.

"Syahri dibawa untuk menunggu proses persidangan lebih lanjut di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (18/10/2018).

Berikut kronologis yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Tony Surya Putra, ke KPK:

-        pukul 03.37 WIB tahanan keluar dari sel rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur
-        pukul 03.42 WIB Tahanan memasuki mobil tahanan KPK
-        pukul 3.42 WIB mobil tahanan kpk keluar dari Mapolrestro Jaktim dan dilakukan pengawalan mobil Patko Sat Sabhara Polrestro Jaktim.
-        pukul 4.19 WIB mobil tahanan KPK sampai di Bandara CGK dan proses lanjutan menunggu penerbangan ke Surabaya.

"Saat ini, SM telah sampai di Surabaya untuk persiapan sidang yang diagendakan pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 di Surabaya," kata Febri. (khr)

Jaga Kondusivitas Jatim Kapolda Gelar Cangkrukan Bersama Keluarga Besar Papua



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapolda Irjenpol Drs Luki Hermawan M.Si menggelar acara cangkrukan dengan Ikatan Keluarga Besar Papua di Jatim. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan bersama jajaran Forkopimda dan Kominda tersebut adalah Warga Kehormatan Papua Irjenpol Drs. Paulus Waterpauw, para Pejabat Utama Polda Jatim serta tamu undangan lainnya. Acara yang dikemas dalam program Coffee morning dan silaturahmi itu berjalan dengan penuh keakraban.

Kapolda Jatim dalam sambutannya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Cangkrukan Kamtibmas tersebut.

Kapolda Jatim juga menambahkan, dengan diselenggarakannya kegiatan Coffee Morning atau Cangkrukan hari ini diharapkan situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Jawa Timur dapat tetap dan semakin kondusif tanpa ada pergesekan antar suku, ras maupun agama khususnya menjelang diselenggarakannya Pemilu tahun 2019. "Mudah-mudahan Indonesia khususnya Jawa Timur dapat tetap kondusif tanpa ada pergesekan antar suku, ras dan agama," ujar Kapolda, Kamis (18/10/2018).

Acara yang dilakukan di Lobby Gedung Patuh Mapolda Jatim itu kemudian ditutup dengan Pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Deklarasi Damai oleh Ikatan Keluarga Besar Papua di Jawa Timur. (rie)

Rabu, 17 Oktober 2018

Bayar SIM di Polres Gresik Pakai Go-Pay



RADARMETROPOLIS: Gresik - Untuk mendukung inisiatif mengurangi peredaran uang di masyarakat, yang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan efisiensi dan keamanan bertransaksi secara non tunai, pembayaran PNBP SIM di Satlantas Polres Gresik bisa menggunakan Go-PAY.

Masyarakat Gresik sudah bisa memanfaatkan kemudahan tersebut mulai 17 Oktober 2018. 

Kapolres Gresik, AKBP Wahyu S Bintoro, SH, SIK dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap GO-PAY, Telkomsel, dan BRI yang telah bersedia berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat Gresik dalam membayar PNPB SIM.

Ia pun menjelaskan, “Dengan dana hibah sebesar Rp 35 miliar yang kami dapatkan belum lama ini, kami berkomitmen untuk terus berbenah diri dan meningkatkan layanan publik bagi masyarakat Gresik. Peningkatan kualitas kerja serta kualitas layanan publik ini telah tercermin dari beragam inovasi yang bermuara pada pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan.”.

Wahyu menambahkan dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah berdampak di segala lini kehidupan, pihaknya menginisiasi sebuah inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran SIM dan SKCK yang hingga saat ini dinilai masih sarat akan praktik pungli dari petugas pelayanan.

Ia berharap inovasi yang mereka hadirkan tersebut juga didukung oleh masyarakat untuk bisa merasakan kemudahan dan keamanan yang ditawarkan melalui teknologi. Hal ini sekaligus juga meningkatkan motivasi Polres Gresik untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

Sementara itu, Head of Sales GO-PAY, Arno Tse mengatakan sebagai perusahaan teknologi, GO-PAY hadir dengan misi utama untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi jutaan keluarga di Indonesia.

Melalui instrumen pembayaran non-tunai yang aman dan terpercaya, pihak GO-PAY ingin turut meningkatkan kepercayaan masyarakat Gresik terhadap layanan publik dan pembayaran elektronik.

Menurut Arno kolaborasi tersebut juga merupakan yang pertama kalinya di Indonesia, dimana GO-PAY bisa dimanfaatkan untuk membayar biaya SIM.

“Melalui inovasi ini GO-PAY mendukung Satlantas Polres Gresik untuk mengimplementasikan layanan yang transparan sekaligus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Gresik.” imbuhnya.

Peluncuran CPS (Cashless Payment System) yang menawarkan kemudahan dalam pembayaran BNPB SIM melalui GO-PAY ini bertepatan dengan Perayaan HUT Lantas ke-63 dengan mengusung tema “Dengan Semangat Promoter Polantas Mengimplementasikan Rood Safety melalui E-Policing Menuju Zero Accident.”

Selain GO-PAY, Satlantas Polres Gresik juga menggandeng mitra lain dalam melancarkan Program CPS, antara lain Telkomsel melalui T-Cash dan BRI melalui Brizzi.

Pengguna yang ingin membayar BNPB SIM menggunakan GO-PAY cukup membuka aplikasi GO-JEK melakukan scan kode QR yang tersedia pada loket pembayaran SIM, memasukkan jumlah yang ingin dibayarkan dan melakukan konfirmasi pembayaran, pengguna sudah berhasil melakukan transaksi pembayaran BNPB SIM.

Khusus pengguna yang melakukan pembayaran pada 17 Oktober hingga 31 Desember 2018 akan mendapatkan cashback sebesar 20% yang akan langsung masuk ke saldo GO-PAY pengguna.

Melalui solusi teknologi yang menawarkan kemudahan serta kenyamanan, kini GO-PAY juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pembayaran di luar ekosistem GO-JEK. Selain melakukan pembayaran BNPB SIM di Gresik, GO-PAY juga telah dimanfaatkan untuk pembayaran tiket Trans Semarang hingga berdonasi ke BAZNAS melalui sedekah digital. (sri)

Selasa, 16 Oktober 2018

Amankan Dana APBD, Bawaslu Awasi Reses Anggota Dewan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk menanggulangi adanya kampanye dengan menggunakan dana APBD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan oleh para anggota DPR akan mendapatkan pengawasan secara ketat.

Hal itu sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo, dalam pertemuan dengan para anggota DPRD. Ia meminta Saya antara reses dengan kegiatan kampanye tidak digabungkan.

Hadi lebih lanjut mengungkapkan bahwa bentuk pelanggaran kampanye yang mungkin terjadi ketika masa reses diantaranya adalah ada ajakan untuk memilih, pembagian brosur serta pemaparan visi dan misi.

"Namun, jika dalam forum itu hanya berbicara masalah aspirasi masyarakat, kemudian program yang belum terealisasi, maka tidak termasuk kategori kampanye," kata Hadi.

Ia lebih jauh mengakui, sesungguhnya di dalam peraturan tidak terdapat keharusan bagi anggota Dewan untuk melaporkan kegiatan reses kepada Bawaslu. “Namun, Bawaslu akan proaktif mendatangi kegiatan reses, karena kekhawatiran adanya kegiatan kampanye," pungkasnya. (rcr)

Senin, 15 Oktober 2018

Penuhi Panggilan KPK Rendra Kresna Bantah Terima Suap



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Rendra Kresna memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan. Bupati Malang itu membantah menerima uang dari proyek tersebut.

Rendra tiba di gedung KPK, Senin (15/10/2018) pukul 09.30 WIB dengan menggunakan topi biru dan kemeja lengan panjang.

"Nggak ada," kata Politisi Nasdem itu, membantah tudingan KPK soal penerimaan uang suap terhadap dirinya.

Rendra dijerat KPK dengan dua sangkaan, yaitu dugaan suap dan gratifikasi. Total uang yang diterima oleh Rendra menurut KPK adalah sebesar Rp 7 miliar.

Berikut ini rincian dua perkara yang menjerat Rendra:

Perkara Suap:

-        Suap yang terjadi terkait dengan penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

-        Tersangka: Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan Ali Murtopo sebagai swasta.

-        Total suap: Rp 3,45 miliar.

Perkara Gratifikasi:

-        Gratifikasi yang diberikan kepada Rendra diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

-        Tersangka: Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan Eryk Armando Talla sebagai swasta.

-        Total suap: Rp 3,55 miliar.

Selain Rendra, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan tersangka lainnya, Ali Murtopo. (khr)

Ringankan Beban Korban, Kodam V/Brawijaya Kirim Logistik ke Sapudi



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kodam V/Brawijaya mengirimkan bantuan logistik dan sembako ke Pulau Sapudi, Sumenep, Sabtu (13/10/2018). Pemberian bantuan yang berasal dari sumbangan seluruh satuan di jajaran itu dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban gempa di wilayah tersebut.

Bantuan yang dikirimkan berupa 1.283 dus mie instan, 1.522 dus air mineral, 239 dus makanan ringan, 79 dus minuman berasa, 7,5 kuintal beras, telur, gula, kecap, minyak goreng, mie bihun, sarden, bumbu masak, sabun serta susu bayi.

“Bantuan tersebut dikirim pada Sabtu sekitar pukul 16.00 WIB, menggunakan 4 unit truk milik Detasemen Markas (Denma) dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) Kodam V/Brawijaya,” ujar Asisten Teritorial (Aster) Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Wakhyono.

Menurutnya, semua logistik dan sembako itu dipastikan tiba di lokasi bencana pada Minggu (14/10/2018) dan akan langsung disalurkan pada korban terdampak gempa yang terjadi di wilayah itu.

Sebelumnya, Kodam/V Brawijaya juga mengirimkan tim kesehatan Kodam dan beberapa personel Zeni yang memiliki kualifikasi konstruksi, yang sudah mulai melakukan aktivitas sesuai kemampuannya beberapa hari lalu.

Meski dengan fasilitas dan peralatan yang terbatas, tim kesehatan sudah mulai melakukan sejumlah langkah medis terhadap pasien yang dikumpulkan di Puskesmas Gayam.

Bahkan tim kesehatan juga melakukan serangkaian operasi kecil, berupa pembersihan luka untuk mencegah infeksi. Sementara Tim Zeni masih dalam proses pengecekan dan pendataan kerusakan rumah maupun fasilitas akibat gempa. (rcr)

Minggu, 14 Oktober 2018

Rayakan Ultah ke-16, Masjid Cheng Ho Surabaya Tebar Semangat Kebhinekaan




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Masjid Cheng Ho di Surabaya mengangkat pesan kebhinekaan dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Hal ini ditunjukkan dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat dari lintas agama.

"Bisa dilihat dari segenap undangan yang hadir malam ini, tidak semuanya yang perempuan mengenakan kerudung atau jilbab. Karena siapapun dan berasal dari etnis apapun diterima di Masjid Cheng Ho ini," kata Liemfuk Shan, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho, di sela-sela perayaan HUT ke- 16 Masjid Cheng Ho Surabaya, Sabtu (13/10/2018) malam.

Arsitektur Masjid Cheng Ho Surabaya, sengaja tidak diberi pintu di berbagai sisinya agar siapapun bisa masuk ke dalam.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Tionghhoa Indonesia (PITI) Jawa Timur, Haryanto Satriyo , mengungkapkan Masjid Cheng Ho yang dibangun di Surabaya pada 2002 merupakan cikal bakal berdirinya Masjid Cheng Ho di berbagai kota lainnya di Indonesia.

Menurutnya sampai sekarang sudah berdiri 16 Masjid Cheng Ho di berbagai daerah se-Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho, KH. M Jos Soetomo mengemukakan, Masjid Cheng Ho yang kini sudah banyak berdiri di berbagai wilayah Indonesia membuktikan bahwa Laksamana Cheng Ho, yang dikenal sebagai seorang pelaut dan penjelajah asal Tiongkok yang tersohor di abad ke-14 itu telah melekat di hati masyarakat Indonesia.

"Kita tidak bisa lahir dengan menentukan berasal dari etnis mana. Seperti saya, misalnya, tidak pernah menginginkan terlahir dari etnis Tionghoa. Nyatanya saya adalah Indonesia. Kita bangsa Indonesia, Allahu Akbar," ujarnya.

Perayaan HUT ke-16 Masjid Cheng Ho Surabaya turut mengundang seluruh konsulat jenderal (Konjen) atau perwakiran dari negara-negara sahabat yang ada di Surabaya.

Konjen China di Surabaya, Gu Jingqi, mengenang Laksamana Cheng Ho yang 611 tahun silam berlayar ke arah Barat hingga sampai ke Indonesia membawa misi sebagai duta besar persahabatan.

Sebagai penjelasannya, Laksamana Cheng Ho ketika itu berlayar tidak membawa tombak maupun meriam.

“Beliau membawa sutera dan persahabatan melalui pertukaran kebudayaan dan menyebarkan ilmu pengetahuan," katanya.

Ia pun mengapresiasi Masjid Cheng Ho Surabaya yang telah berdiri selama 16 tahun berkembang dengan pesat dan memberi pengaruh yang semakin luas terhadap masyarakat Indonesia.

"Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho sebagai pengelola Masjid Cheng Ho telah banyak menyumbang, tidak hanya bagi masyarakat etnis Tionghoa, tetapi kepada semua etnis. Keberadaan Masjid Cheng Ho telah memberi keharmonisan di masyarakat Indonesia," katanya. (rcr)

DPRD Surabaya Khawatir Problem Gaji 13 Timbulkan Dampak Politik




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengkhawatirkan belum dicairkannya gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya bisa menimbulkan dampak politis di Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu mengingat pencairan gaji ke-13 tersebut telah menjadi instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.

"Bahkan di internal partainya sendiri (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga meminta gaji 13 segera dicairkan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, di Surabaya, Minggu (13/10/2018).

Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya saja, Armuji (Ketua DPRD Surabaya) yang merupakan bagian dari Fraksi PDIP dan Bambang Dwi Hartono (Ketua Badan Pemenangan Pemilu-Bappilu) DPP PDI Perjuangan juga ikut mendesak agar gaji ke-13 yang merupakan hak sekitar 14.000 PNS Pemkot Surabaya segera dicairkan Tri Rismaharini.

Bahkan di kalangan anggota DPRD Surabaya saat ini sudah mulai ramai wacana menggulirkan interpelasi atau hak bertanya kepada wali kota terkait hal itu.

"Artinya ini hanya soal apa maunya Bu Risma, uang sudah ada, mekanisme sudah dilakukan. Sekarang, apa maunya?" kata Masduki.

Ia sampai mengaku heran dengan sikap Risma yang masih terkesan mengulur-ulur pencairan hak para abdi negara di lingkungannya sendiri.

Politisi asal Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) tersebut khawatir polemik pencairan gaji PNS ke-13 itu akan berdampak politis di Pemilu dan Pilpres 2019. Meskipun dirinya berharap agar tidak ditarik-tarik ke ranah politik, karena persoalan tersebut murni menyangkut hak PNS.

"Jika jumlah PNS mencapai 14 ribu itu dikalikan tiga, sudah ratusan ribu. Ini bahaya, baik secara sosial maupun ekonomi, apalagi politis, karena sangat bisa dihubung-hubungkan terus," katanya.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sebelumnya mengaku tidak ingin mengambil risiko, dalam waktu dekat mencairkan gaji PNS ke-13. Apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap sejumlah kontrak dengan pihak ketiga, yakni rekanan pelaksana.

Ia bukannya tidak bersedia mencairkan gaji ke-13, tetapi anggaran yang akan digunakan memang belum ada. Untuk itu Risma tetap belum bisa menjajikan kapan bisa mencairkan.

"Jadi bukan tidak cair, tapi uangnya tidak ada. Pendapatan belum tercapai, sampai akhir bulan kemarin. Itu mestinya 72 persen. Tiap hari saya menerima laporan. Jadi, kapannya, ya tidak tahu!" katanya.

Namun pernyataan Risma tersebut dibantah Reni Astuti, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya. Ia menyatakan pendapatan Pemkot Surabaya per 30 September 2018 sudah mencapai target yakni Rp 5.847.344.633.803,00 atau 71,94 persen, sehingga pemerintah kota setempat bisa mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil.

Bahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 052 tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri (Permendagri) sudah mengatur lengkap soal pencairan gaji ke-13.

Selain itu, jika dilihat realisasi APBD Surabaya 2017, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) masih besar atau di angka Rp1.189.308.139.405,18.

"Pencairan sudah terlambat tiga bulan. Kami mohon kepada pemkot, agar tidak ditunda lagi!" kata Reni (rie).

Sabtu, 13 Oktober 2018

KPK Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Bupati Malang




RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Malang, Rendra Kresna. Hari ini penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi.

"KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi di Mapolres Kabupaten Malang," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Selain itu Tim KPK kemarin telah meminta keterangan sembilan orang saksi, di Mapolres Kabupaten Malang. Dalam pemeriksaan hari ini, KPK menggali keterangan terkait suap dan gratifikasi yang menimpa politisi partai Nasdem tersebut.

Mereka yang diperiksa adalah Ubaidillah (pihak swasta) Wahyudi (Kepala Seksi) Willem Petrus Salamena (Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang) Choiriyah, H. Moh. Zaini Ilyas, Hadaningsih, Hari Mulyanto (pihak swasta) dan Henry MB Tanjung, Kabag TU Sekda Kabupaten Malang.

Sampai sekarang sudah ada 23 lokasi yang digeledah KPK dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang.

Seperti diketahui KPK sudah menetapkan Rendra Kresna Bupati Malang sebagai tersangka dua kasus dugaan korupsi.

Pertama, Rendra disangka menerima suap Rp3,45 miliar dari Ali Murtopo pihak swasta, terkait proyek penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang, tahun anggaran 2011.

Kasus kedua, disangka menerima gratifikasi bersama Eryk Armando Talla pihak swasta sebanyak Rp3,55 miliar, terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Malang. (khr)

Prajurit Korps Marinir Ikuti Lomba Dayung Perahu Binsat 2018




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Korps Marinir menggelar lomba dayung perahu karet di Waduk Kedurus, Karangpilang, Surabaya, Sabtu (13/10/2018). Hal ini bertujuan untuk mengukur hasil pembinaan satuan,

Pemberangkatan peserta lomba dayung perahu karet tersebut dilakukan oleh Kolonel Marinir Sarjito selaku Ketua Penyelenggara Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Korps Marinir tahun 2018 dengan mengibarkan bendera start.

Dayung perahu karet merupakan salah satu materi yang diperlombakan dalam Binsat Marinir 2018. Lomba ini diikuti 1.326 prajurit dari 34 batalyon atau satuan.

Tiap Batalyon diwakili 30 prajurit yang pelaksanaannya dibagi menjadi tiga perahu karet (tiap perahu karet 10 prajurit). Seluruh peserta lomba mendayung perahu karet sejauh 500 meter.

Komandan Kolatmar Kolonel Marinir Sarjito selaku Ketua Penyelenggara Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Korps Marinir tahun 2018 mengatakan, lomba dayung perahu karet dilaksanakan selama dua hari.

Hari pertama lomba, diikuti 17 batalyon, kemudian 17 batalyon sisanya akan bertanding di hari kedua.

Kolonel Marinir Sarjito lebih lanjut menjelaskan bahwa selain dayung perahu karet, Lomba Binsat Korps Marinir tahun 2018 juga mempertandingkan menembak senapan dan pistol, renang militer, cross country, dan halang rintang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, Asops Dankormar Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, Wadan Pasmar 1 Kolonel Marinir M. Nadir, Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Ludi Prastyono, Ketua Korcab Pasmar 1 Ny. Nur Alamsyah beserta Pengurus Korcab Pasmar 1, Komandan Brigif 4 Marinir Kolonel Marinir Bambang Hadi S, Kadis Komlek Kormar Kolonel Marinir Hadi Santoso, para Asisten Danpasmar 1, 2, dan para Komandan Kolak dijajaran Pasmar 1 dan 2. (rcr)

Pastikan Pelayanan, Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa di Pulau Sapudi



RADARMETROPOLIS: Sumenep - Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi yang terkena dampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep Madura, Sabtu (13/10/2018). Dalam kegiatan ini Kapolrestabes Surabaya itu didampingi Irwasda dan Dir Sabhara.
                        
Dalam peninjauannya Iqbal mengunjungi sejumlah tenda yang didirikan untuk membantu para korban. Di antaranya, tenda penyimpanan puluhan ton beras, gula, dan ribuan kotak bahan makanan dan pakaian serta ratusan sak semen Gresik.

Mereka juga mengunjungi tenda pelayanan dapur umum Bhayangkari Polres Sumenep beserta Persit Kodim dan tenda posko kesehatan Biddokes Polda Jatim untuk melihat kondisi warga yang mengalami luka akibat gempa.

Iqbal juga mengunjungi keluarga korban yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan rumah saat gempa terjadi. Dalam kesempatan itu, ia memberikan dana santunan dari Kapolda Jatim.

Selain itu mereka juga melihat bangunan madrasah, masjid, dan mengunjungi rumah penduduk yang terdampak gempa dan menyapa warga sekitar serta memberi semangat.

“Semoga bantuan kemanusiaannya ini bermanfaat untuk korban," kata Iqbal, Sabtu (13/10/2018).

Sebelumnya Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya telah menerjunkan ratusan personel untuk membantu para korban gempa bumi di Sumenep.

Dari Polda Jatim mengirimkan sebanyak 123 personel, yang terdiri dari 1 pleton Brimob Pamekasan, Dalmas Dit Sabhara Polda Jatim, Tenaga kesehatan dari Bid Dokkes Polda Jatim, Dokter Specialis, Tenaga kesehatan Polres Sumenep, Humas Polda Jatim, Provos Polda Jatim, Dalmas Polres Sumenep, dan anggota Polres Sumenep.

Sementara kekuatan unsur dari TNI sebanyak 220 personel, yang terdiri dari Batalyon Rider, Batalyon Zipur, Den Bekang, Kodim 0827 Sumenep, dan Koramil Sapudi.

"Personel gabungan ini telah dikerahkan untuk membantu korban. Mulai dari bersih-bersih puing-puing bangunan, melakukan perbaikan rumah, membangun kembali rumah yang roboh, serta memperbaiki fasilitas umum yang rusak," ungkap Iqbal. (ar)

Dua Alasan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM Premium



RADARMETROPOLIS: Bogor - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa kepentingan rakyat menjadi penyebab pemerintahannya batal menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium. Di sisi lain, kenaikan premium tidak memberi keuntungan yang signifikan bagi Pertamina
                            
"Oleh sebab itu kemarin setelah saya dapat laporan terakhir dari Pertamina, berapa sih kalau kita naikkan segini, dihitung lagi keuntungan tambahan di Pertamina, tidak signifikan. Sudah saya putuskan premium batal!" jelas Presiden usai acara silaturahim bersama atlet Asian Para Games 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (13/10/2018).

Presiden mengakui sebelumnya ada keinginan untuk menaikkan harga BBM jenis premium. Namun hal itu dibatalkan setelah terdapat kalkulasi mengenai inflasi, daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Harga BBM seperti premium, DEX maupun Pertamax sebelumnya diputuskan naik mengingat harga minyak mentah Indonesia (ICP) maupun Brent yang naik.

Namun Presiden berpandangan kenaikan harga BBM jenis premium berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini ditopang oleh konsumsi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, struktur ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56,2 persen.

Presiden menilai jika harga BBM premium dinaikkan, maka dapat menjadikan tingkat konsumsi lebih rendah.

"Sudah saya batalkan. Dengan hitung-hitungan, dengan angka-angka, yang sangat realistis," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Ignasius Jonan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral mengumumkan harga baru BBM jenis Premium pada Rabu (10/10/2018) di Bali.

Namun satu jam kemudian keputusan itu dibatalkan karena masih membutuhkan kajian dan evaluasi Pertamina. (khr)

Tiba di Lokasi, Tim Kesdam V Brawijaya Langsung Tangani Korban Gempa Pulau Sapudi



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Masyarakat yang menjadi korban gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapatkan penanganan yang menggembirakan dari tim Kesehatan Kodam (Kesdam) V/Brawijaya. Tak perlu menunggu berlama-lama, begitu tim Kesdam tiba di lokasi gempa yang menyebabkan 3 warga meninggal dunia tersebut, para korban langsung ditangani.

Tiba pukul 09.30 WIB, tim Kesdam langsung menuju ke Puskesmas Darurat yang berada di Desa Gayam. Di Puskesmas itu, terdapat banyak korban gempa yang belum mendapat perawatan dari dokter (tim medis).

“Total ada 7 pasien. Semuanya sudah mendapat penanganan dari tim Kesdam, dan 2 lainnya, rencananya akan di rujuk ke RSUD Sumenep besok,” ujar Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, melalui informasi yang disampaikan oleh tim Kesdam kepada dirinya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Singgih, para pasien rata-rata mengalami luka yang cukup serius. Untuk itu, selama berada di Kepulauan Sapudi, tim Kesdam diwajibkan untuk terus melakukan penanganan secara intensif terhadap para korban gempa di Pulau Sapudi. Hal Itu merupakan perintah langsung dari komando atas. Sebisa mungkin, tim Kesdam harus bisa melakukan penanganan dengan baik dan tuntas.

Menurutnya, selain Muhawiye (65), juga terdapat pasien-pasien lainnya yang sudah ditangani oleh tim Kesdam. Beberapa diantaranya ialah Sarwini (45), Rihani (70), Aswiye (60), Buhama (80), Nasiya (60) dan Rahmani (40).

“Untuk pasien atas nama Rahmani dan Nasiya, besok rencananya akan di rujuk ke RSUD Sumenep. Disana, pasien nantinya akan mengikuti proses rontgen dan tindakan medis lainnya,” jelas Kolonel Singgih.

Di tempat terpisah Ketua tim Kesdam, Letkol Ckm Dr. Guruh Tirtawiguna, menjelaskan bahwa tim Kesdam telah melakukan beberapa langkah medis terhadap para pasien yang sudah dikumpulkan di Puskesmas Gayam.

Selain pencucian luka, para tim medis juga melakukan pembiusan kepada para pasien.

“Dari operasi ini, ada 2 pasien yang di putuskan untuk mengikuti pengobatan lanjut. Perkiraan, evakuasi kesana, dibutuhkan waktu 2 jam,” jelas Guruh.

Rencananya, operasi tersebut dilakukan besok jam 10.00 WIB. Tim Kesdam sudah berkoordinasi dengan pihak RSUD Sumenep.

Operasi itu dilakukan di RSUD Sumenep dikarenakan peralatan medis yang berada di Puskesmas Gayam, Kepulauan Sapudi, dinilai kurang begitu mumpuni. “Alat-alat bedah dan kamar bedah, tidak tersedia. Begitu juga Rontgen,” ungkapnya.

Dalam perawatan medis yang dilakukan oleh tim Kesdam, dua pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan sisanya, masih dalam tahap perawatan oleh tim medis di bawah kepemimpinan Letkol Ckm Guruh Tirtawiguna, Sp. B. (rcr)

Jumat, 12 Oktober 2018

Pakde Karwo Tegaskan UMKM Menjadi Fokus Penting Pemerintahannya


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Usai melaksanakan upacara Peringatan Hadi Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan  bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki tiga faktor yang membuatnya  bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang krisis.

Pertama, UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, ketika pendapatan masyarakat merosot saat krisis ekonomi terjadi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM.

Faktor kedua, pelaku usaha UMKM memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Faktor terakhir yaitu bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman bank, melainkan dana sendiri.

"Dengan kondisi itu, saat suku bunga bank melambung tinggi, UMKM yang kini tercatat 12,1 juta unit tidak akan terpengaruh. UMKM telah menjadi backbone dan buffer zone yang mampu menyelamatkan negara dari krisis," tandas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, usai melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/10/2018).  

Dengan teknologi yang berkembang cepat, sektor e-commerce (perdagangan elektronik) dan ekonomi digital juga berkembang luar biasa. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0, sebagai tanggapan atas fenomena global tentang revolusi industri 4.0.

"Adanya revolusi industri 4.0 mendorong harapan untuk mewujudkan Jatim sebagai salah satu provinsi yang tangguh di Indonesia," harap Pakde Karwo.

Ia menjelaskan lebih lanjut, revolusi industri 4.0 mendesak adanya perubahan tata kelola industrialisasi. Oleh sebab itu penggunaan teknologi informasi yang lebih mutakhir dalam proses produksi, distribusi maupun dukungan permodalan sistem perbankan menjadi arah dalam konsepsi JATIMNOMICs ke depan.

"Artinya, ke depan ekosistem industrialisasi menuntut adanya tata kelola  industri dengan fleksibiltas yang tinggi dan efisien dalam waktu dan biaya," kata orang nomor satu di Jatim tersebut.

Memahami tuntutan tersebut, Pemprov Jatim telah mengembangkan dan mengimplementasikan tujuh bentuk layanan e-government yang mampu menjadi modal dasar bagi pemerintah provinsi untuk industrialisasi digital.

Bahkan, dalam dua tahun terakhir, tahun 2017 dan 2018, Jatim telah mendapatkan anugerah penghargaan The Best Smart Governance dalam kategori Smart Province dari City Asia Center for Smart Nation.

"Ke depan, konsepsi JATIMNOMICs sudah selayaknya menjadi dasar terbangunnya sistem ekonomi digital, yaitu Smart JATIMNOMICs," terang pria kelahiran Madiun itu.

Dalam momentum peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 tersebut, Sokearwo juga berharap bahwa Jawa Timur mampu bersaing di tingkat global lewat industri digital. Masuknya industri digital diperlukan, karena kompetitor Jatim bukan hanya dari skala nasional, namun juga datang dari negara lain. Seperti misalnya India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Lewat industri digital yang di dalamnya ada proses produksi dan pemasaran, masyarakat tidak saja merambat, tetapi bisa melompat dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Pakde Karwo menjelaskan, semangat berkompetisi global tersebut tertuang dalam tema Hari Jadi ke-73 Provinsi Jatim, yakni Memakmurkan Jawa Timur Melalui UMKM Berbasis Digital. Industri dan digital ekonomi difokuskan pada segmen UMKM, agar mampu tumbuh inklusif dan berkelanjutan.

"Semangat tema Hari Jadi, sangat relevan dengan persoalan dan tantangan Jatim ke depan yang tidak mudah, yaitu bonus demografi," terangnya.

Pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 tersebut, banyak hal mengagumkan terjadi. Salah satunya yakni persembahan lagu spesial untuk pengabdian Pakde Karwo selama satu dekade. Lagu tersebut dinyanyikan bersama-sama seluruh peserta paduan suara dan undangan yang hadir dengan membawa untaian bunga mawar.

Pakde Karwo yang didampingi Bude Karwo terlihat terharu, sesekali ia sempat mengusap air matanya dan mencium kening Bude Karwo. Rasa haru yang dirasakannya merupakan bentuk luapan kebahagiaan.

"Isteri saya sangat membantu betul dalam kehidupan saya. Kadang saya terlalu rasional, maka diperlukan sentuhan perasaan dan itu saya peroleh dari isteri saya," ujar Pakde Karwo.

"Pakde Bude, satu dekade kebersamaan kita ini tidak akan pernah cukup, untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Pakde Bude kami ingin selalu bersama, melebihi satu dekade pertemuan kita. Doa kami untuk Pakde dan Bude senantiasa diberikan kebahagiaan yang hakiki, seperti sentuhan yang telah diberikan pada kami," demikian isi monolog yang disampaikan mewakili perasaan masyarakat Jatim.

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-73 ini juga dimeriahkan oleh paduan suara Pusaka Jawa Timur sebanyak 600 siswa-siswi SMA yang merupakan gabungan pelajar dari SMA di Jatim. Paduan suara ini diiringi 40 pemusik yang tergabung dalam kelompok Cremona Orkestra binaan Sekdaprov Jatim. Paduan suara ini di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim dengan koordinator pelatih Moch Reza Zulfikar. (sr)

Kamis, 11 Oktober 2018

Usai Ratas Soal Gempa Jatim, Gubernur Langsung Terbang ke Pulau Sapudi


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Jatim Soekarwo memutuskan langsung terbang ke Pulau Sapudi bersama Kapolda dan Pangdam dengan menggunakan helicopter. Pulau Sapudi, Sumenep merupakan salah satu daerah terdampak gempa dan ada jatuh korban.

Keputusan Pakde Karwo tersebut diambil usai mengadakan rapat terbatas bersama enam kepala dinas.
Keenam pejabat yang dipanggil dan diajak membahas bencana gempa tersebut adalah Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kadinsos Jatim Sukesi, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Suban Wahyudiono, Kepala Biro Humas Protokol Aries Agung Paewai, Kadinkes Jatim dr Kohar Hari Santoso, dan Kepala BPKAD Jatim Jumadi.

"Kami langsung memutuskan berangkat dengan Pak Kapolda Jatim dan Pak Pangdam V/Brawijaya ke lokasi bencana di Pulau Sapudi. Rumah rusak langsung dibangun pemprov hari ini juga dan langsung turun ke lapangan bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya," kata Pakde Karwo didampingi Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai usai rapat terbatas di kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/10/2018).

Menurut Pakde, bagi korban gempa yang sakit atau mengalami luka-luka langsung ditangani serius oleh dokter. "Yang meninggal langsung diberikan santunan awal Rp 5 juta. Saya juga langsung telpon Camat Gayam, Sumenep, tentang kondisi disana. Saya minta segera didata berapa rumah rusak, berapa yang luka dan meninggal dunia," jelasnya.

Pakde menambahkan, bahwa pada hari ini tim lengkap sudah langsung berangkat menuju lokasi terdampkan untuk melakukan rehabilitasi. Ia menginginkan masyarakat korban jangan sampai menunggu lama. Keluhan ereka harus segera teratasi.

Diberitakan sebelumnya gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,4 SR mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali pada Kamis (11/10/2018) pukul 01.57 WIB.

Data sementara dampak gempa adalah tiga orang meninggal dunia dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Daerah yang terparah adalah di Kecamatan Gayam, Kabupaten Semenep, Madura. (ar)

DPRD Minta Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Preventif Dampak Gempa Jatim




RADARMETROPOLIS: Surabaya - DPRD Kota Surabaya mengimbau Pemkot untuk segera mempersiapkan beberapa langkah preventif guna menimalisir korban, apabila terjadi gempa yang lebih besar. Gempa dengan kekuatan 6,4 SR yang terjadi pada Kamis (11/10/2018) pukul 01.57 WIB dini hari dan berlokasi di laut pada jarak 55 KM arah timur laut Kabupaten Situbondo-Jawa Timur getarannya terasa hingga Kota Surabaya.
                                                     
Apalagi berdasarkan penelitian Pakar Kebumian dan Bencana ITS, Amien Widodo, Surabaya dilalui dua patahan aktif yang berpotensi gempa hingga 6 SR.

Sehubungan dengan itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Junaedi, meminta agar alat deteksi dini terhadap gempa segera dipersiapkan oleh jajaran Walikota Tri Rismaharini.

Selain itu Ketua Fraksi Demokrat itu juga meminta Pemkot untuk mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dan membentuk kelompok masyarakat untuk penanganan bencana gempa.

Edukasi kepada masyarakat apabila terjadi gempa, menurutnya juga dipandang sangat penting.

"Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat apabila ada bencana dengan cara sosialisasi di masyarakat, termasuk penyelamatan diri dan titik kumpul apabila ada gempa sangat penting. Prinsipnya adalah pemerintah sedia payung sebelum hujan," tandas Junaedi.

Data sementara dampak gempa Situbondo yang telah dilaporkan adalah sebanyak tiga orang meninggal dunia dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Daerah yang terparah adalah di Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Tiga orang meninggal dunia adalah Nuril Kamiliya (L/7) warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep. H. Nadhar (P/55) warga Dusun Jambusok, Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep. Dan seorang laki-laki dewasa (masih diidentifikasi) warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Sumenep.

BMKG melaporkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,47 LS dan 114,43 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 55 KM arah timur laut Kota Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada kedalaman 12 KM.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan gempa 6,4 SR yang kemudian telah dimutakhirkan menjadi 6,3 SR oleh BMKG terasa di seluruh wilayah Jawa Timur. Meliputi Kabupaten/Kota Situbondo, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Bondowoso, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.

"Guncangan gempa dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di Sumenep dan Situbondo selama 2-5 detik. Masyarakat berhamburan keluar rumah. Sedang di daerah lain gempa dirasakan sedang selama 2-5 detik," kata Sutopo. (rie)

Pertemukan UKM dengan Buyer, Dinkop UKM Provinsi Buka 9 Stan di Jatim Fair 2018



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi, melalui Sekretaris Moh. Zaenal Arif menyampaikan bahwa kendala UKM dalam mengembangkan usahanya adalah kesulitan dalam memasarkan produknya. Agar bisa berkembang, UKM harus dibantu dalam hal pemasaran.

Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Jatim mengambil langkah-langkah kongkrit. Salah satunya adalah membantu memasarkan produk UKM melalui pameran. Pada acara pameran Jatim Fair 2018 yang berlangsung mulai 9 sampai dengan 14 Oktober 2018 di Grand City Surabaya pihaknya membuka 9 stan.

Stan-stan tersebut dipergunakan untuk menampilkan produk-produk UKM, antara lain batik, souvenir, dan handicraft.

“Tujuan kita ikut pada pameran Jatim Fair ini bisa bertemu dengan buyer. Manfaatnya untuk memperluas akses pasar UKM dalam perdagangan dengan buyer se Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri,” jelas Zaenal Arif.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Zaenal, bahwa apa yang dilakukan oleh dinasnya dalam kegiatan Jatim Fair tersebut adalah sesuai dengan program Gubernur Jatim Soekarwo.

“Jatimnomic itu ada tiga pilar. Pertama adalah produksi. Kedua, pembiayaan. Dan yang ketiga, pemasaran. Khususnya Jatimnomic di bidang pemasaran, bagaimana untuk produk-produk UKM ini bisa menembus pasar dalam negeri maupun luar negeri,” tegas Zaenal Arif.

Selain melalui pameran, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jatim dalam membantu mengatasi kendala pemasaran UKM adalah membentuk asosiasi-asosiasi sesuai produknya. Hal ini untuk membantu penyebarluasan informasi pemasaran produk.

Contohnya, pada produk batik ada asosiasinya sendiri. Begitu pula pada handicraft, produk kulit, dan minuman. Itu untuk memudahkan mereka berkomunikasi sesama UKM. Lalu disini juga ada cooperative trading house (CTH). Ini untuk membantu UKM yang melakukan ekspor,” pungkas Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Zaenal Arif. (sr)

Rabu, 10 Oktober 2018

KPK Sita 7 Bendel Dokumen Proyek Peningkatan Usaha Tani Kabupaten Malang



RADARMETROPOLIS: Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita tujuh bendel dokumen terkait proyek peningkatan usaha tani dari Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Rabu (10/10/2018) siang.

Sekretaris DTPHP Kabupaten Malang, Ajunuddin, mengatakan kedatangan KPK di atas terkait dengan kasus dugaan gratifikasi proyek DAK 2011 yang menyeret nama Bupati Malang, Rendra Kresna.

“Ada 7 bendel dokumen yang dibawa KPK. Dokumen itu terkait proyek peningkatan usaha tani,” tegas Ajunuddin, Rabu (10/10/2018) siang pada wartawan usai penggeledahan oleh KPK.

Dipaparkan lebih lanjut oleh Ajunuddin, KPK melihat juga dokumen fisik pengerjaan usaha tani sejak tahun 2012. Karena di tahun itu juga mengerjakan proyek fisik, seperti pembuatan irigasi, jaringan usaha tani, jalan tani.

“Kita kasihkan semua dokumennya, karena kita kan lengkap. KPK minta di print kan,” paparnya.

Ajunuddin menginformasikan lebih lanjut bahwa KPK memeriksa seluruh ruangan DTPHP. Dokumen yang dibawa KPK, dokumen tentang program peningkatan kesejahteraan tani. “Contohnya, jalan di tengah sawah, petani kan berat kalau bawa hasil panen. Nah, itu kita buatkan jalan. Dokumen yang dibawa mulai tahun 2012 sampai tahun 2017,” bebernya.

Dokumen ini diminta KPK terkait kasus yang menyeret Bupati Malang. Dimana nilai proyek dengan sistem penunjukkan langsung kegiatan fisik usaha peningkatan kesejahteraan petani itu senilai Rp 75 juta hingga Rp 199 juta.

“Kami juga kaget, kok bisa dinas kita diperiksa juga. Biasanya kan dinas yang besar-besar itu. Kita disini tadi kaget juga ada KPK,” kata Ajunuddin. (fur)

Untuk Perluas Pasar, Pemprov Jatim Ingin UMKM Masuk Market Place



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berupaya semaksimal mungkin memperluas pasar UMKM. Diantaranya dilakukan dengan mendorong UMKM masuk dalam market place digital, selain berpromosi melalui gelaran Jatim Fair yang digelar setiap tahun. Untuk itu dalam Jatim Fair 2018 ini Pemprov Jatim mengikutkan sistem digital.

"Tahun ini kita mengikutkan sistem digital dalam Jatim Fair seperti Bukalapak agar UMKM bisa memiliki pasar yang lebih luas, di mana ada barang, seller dan juga buyer bisa ketemu untuk transaksi," kata Soekarwo, seusai pembukaan Jatim Fair 2018, Selasa (9/10/2018).

Pejabat yang akrab disebut dengan Pakde Karwo itu pun meyakini bahwa dengan masuk ke sistem digital, UMKM bisa memotong mata rantai perdagangan dan memperpendek proses penjualan sehingga lebih efisien dan berdaya saing tinggi.

“Harapannya, pelaksanaan Jatim Fair kali ini bukan hanya tujuan penjualan selama pameran tetapi juga transaksi penjualan UMKM yang berkelanjutan,” kata Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahkan pada 2012 jumlah UMKM Jatim mencapai 6,8 juta, pada 2017 tercatat jumlah UMKM Jatim tumbuh menjadi 12,1 juta UMKM. Sebanyak 7,5 juta diantaranya merupakan UMKM di sektor agro, dan sebanyak 4,6 juta ada di non agro. Sedangkan yang sudah siap masuk pasar digital sudah mencapai 1,2 jutaan UMKM. Pakde Karwo akan terus mendorong UMKM yang belum masuk sistem digital.

Dalam kesempatan yang sama saat membuka pameran Jatim Fair, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan diharapkan kegiatan pameran UMKM tersebut menjadi ajang promosi yang tepat sasaran.

"Diharapkan juga Jatim Fair ini terjadi perputaran uang di Jatim, sehingga menimbulkan gairah ekonomi," katanya.

Ia menambahkan, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, UMKM Jatim bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggenjot penjualan ke pasar ekspor.

Kegiatan Jatim Fair 2018 yang digelar di Grand City Surabaya selama 9-14 Oktober 2018 ini diikuti oleh sekitar 550 peserta, mulai dari stan pemerintahan atau dinas-dinas hingga UMKM Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jatim bisa tumbuh sampai 10% tahun ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong promosi melalui gelaran Jatim Fair 2018. (sr)

Selasa, 09 Oktober 2018

Polsek Sukodono Tangkap Sindikat Penggadai Mobil




RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Dilaporkan oleh sejumlah korban telah menggadaikan mobil secara melawan hukum, M. Rowi (44) asal Desa Sumput Kabupaten Sidoarjo dan Pamungkas Pramono (30) asal Ngawi ditangkap oleh satuan reskrim Kepolisian Sektor Sukodono.

"Kedua pelaku menggadaikan mobil karena tuntutan ekonomi," kata Kapolsek Sukodono AKP Sumono, SH, Selasa (9/10/2018).

Pelaku diduga telah menggadaikan sebanyak 4 unit mobil dengan harga antara 20 juta hingga 25 juta.

"Mereka menggadaikan mobil di daerah Ngawi. Sedangkan M. Rowi berhasil menggadaikan 1 unit mobil pick up dengan harga 10 juta digadaikan di daerah Sidoarjo,” ungkap Sumono.

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku baru pertama kali ini melakukan kejahatan, dikarenakan tuntutan ekonomi. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 372 dengan hukuman penjara di atas 4 tahun. (rik)

Jatim Expo 2018 Digratiskan, Hormati Tahun Terakhir Pakde Karwo Jabat Gubernur



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk memberikan kehormatan kepada Pakde Karwo yang jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur akan berakhir pada tahun ini, pameran Jatim Fair 2018 yang berlangsung 9-14 Oktober di Grand City Surabaya digratiskan bagi pengunjung.

Penyelenggara memproyeksikan potensi jumlah pengunjung kegiatan Jatim Fair 2018 dalam rangka menyambut HUT Provinsi Jawa Timur ke-72 tersebut sekitar 150.000 orang.

Pada aspek transaksi penjualan, baik secara langsung maupun pemesanan, gelaran yang menekankan pada promosi produk unggulan dan potensi Jawa Timur berorientasi ekspor di pasar global itu menargetkan pencapaian sebesar Rp 30,3 miliar rupiah.

Hal di atas disampaikan Direktur PT Debindo Media Tama, Ir Boediono, sebagai penyelenggara Jatim Fair 2018, di sela-sela pembukaan Jatim Fair 2018, Selasa (9/10/2018). Diakui bahwa target transaksi tersebut memang tidak setinggi capaian Jatim Fair tahun lalu yang menghasilkan Rp 54,3 miliar rupiah.

Hal itu dikarenakan bahwa pada tahun ini Jatim Fair hanya diselenggarakan selama 6 hari. Sedangkan tahun lalu, acaranya berlangsung selama 11 hari, sehingga potensi transaksinya tentu saja lebih tinggi. Penggratisan tiket bagi pengunjung, juga menjadi salah satu faktor diturunkannya target transaksi.

Terkait dengan pendeknya waktu pelaksanaan Jatim Fair khusus pada tahun ini, Boediono, menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan dalam waktu dua minggu ke depan sebagian dari peserta Jatim Fair akan mengikuti Trade Export Indonesia di Jakarta, sehingga waktu kegiatan dipendekkan untuk efisiensi tenaga.

Untuk memberikan hiburan kepada pengunjung, Jatim Fair 2018 menampilkan konser musik non stop selama 6 hari dari beberapa artis, penyanyi, hingga band ternama Ibukota. Seperti misalnya Mocca, TipeX, Maliq D'Essentials, Shaggydog, Tulus, dan Sheila On 7.

Untuk menikmati konser musik tersebut pengunjung cukup membayar Rp 20 ribu per orang untuk weekdays dan Rp 30 ribu per orang untuk weekends. (sr)

Senin, 08 Oktober 2018

Satu Tewas Terinjak-injak Saat Sabung Ayam Bulak Banteng Digerebek



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Asmari alias Taufik (44) warga Jl Wonosari Lor Gg III E, Surabaya tewas terinjak-injak saat arena sabung ayam di Jl Bulak Banteng Wetan, Surabaya digerebek oleh jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu (07/10/2018).

Menurut informasi beberapa saksi mata yang saat kejadian berada di sekitar lokasi, bahwa korban saat berusaha lari terjatuh. Lalu, korban terinjak-injak pada saat puluhan orang yang berada di arena sabung ayam berusaha melarikan diri ketika mengetahui ada aparat kepolisian melakukan penggerebekan.

Akibat terinjak-injak kaki orang-orang yang melarikan diri tersebut korban mengalami luka di kepala sebelah kanan dan jempol kaki kiri. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh para polisi.

“Ada luka di kepala sebelah kanan dan jempol kaki kanan, mungkin karena kena injak tadi,” sebut saksi.

Terkiat peristiwa adanya korban tewas dalam penggerebekan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto belum memberikan keterangan. Begitu juga Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Dimas Ferry Anuraga. Saat dikonfirmasi wartawan, ia hanya menyatakan meminta waktu.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 45 orang yang diduga penjudi, uang tunai Rp 20 juta, dan puluhan ekor ayam sabung serta kendaraan para terduga penjudi. (ar)

Minggu, 07 Oktober 2018

Peserta Fun Bike dan Fun Run HUT TNI ke-73 Membludak


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati HUT TNI ke-73 yang start maupun finishnya bertempat di Koarmada II, Ujung Surabaya, Minggu (07/10/2018) diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari kalangan prajurit TNI-Polri maupun masyarakat umum. Begitu juga acara fun bike yang startnya dimulai di Lapangan Kodam v/Brawijaya.

Pelepasan peserta Fun Run dilakukan oleh Danguskamlakoarmada II, Laksma TNI Kadiyanto, dengan pengibaran bendera start. Adapun rute yang akan dilalui peserta Fun Run adalah dimulai dari Bundaran Gajah Mada Koarmada II – Jl Hang Tuah – Bundaran Jl H. Mansur – Jl Benteng – Jl Kalimas Baru – Bundaran Golden – Jl Jakarta (Jembatan Petekan) – Jl Hangtuah – Jl Purwo – Satkopaska finish.

Sedangkan pelaksanaan start Fun Bike dilepas oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, SE, MM, dan Danlanud Muljono Surabaya, Kolonel Pnb Budi Ramelan, SE.

Rute fun bike yaitu Lapangan Kodam V – Jl Ksatrian – Jl Hayam Wuruk – Jl Kutai – Jl Diponegoro – Jl Pasar Kembang (lewat bawah fly over) – Jl Kedungdoro – Jl Bubutan – Jl Tugu Pahlawan – Jl Indrapura (check point) – Jl Rajawali – Jl Jakarta (buka rantai) Bundaran Golden – Jl Jakarta (Jembatan Petekan) – Jl Hangtuah – Jl Purwo – Satkopaska finish.

Seluruh pengunjung maupun peserta Fun Bike dan Fun Run selanjutnya menuju Dermaga Madura Koarmada II untuk melepas lelah dengan menyaksikan berbagai macam hiburan. Disini hal yang paling dinantikan oleh peserta adalah pengundian grandprize satu unit mobil city car.

Selain itu ditampilkan pula demonstrasi dan aerobatik pesawat udara dari Bonanza Naptune Harmony flight Puspenerbal, atraksi komunitas, dan Fun Ride kendaraan tempur dan Joysailing dengan KAL Bawean.

Dengan adanya pameran alutsista TNI pada hari terakhir di Koarmada II tersebut menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi dari masyarakat terhadap TNI yang kuat, handal, disegani, dan dicintai rakyat.

Antusiasme masyarakat selama pameran alutsista TNI tidak akan tercapai tanpa dukungan dari rakyat. Sesuai dengan tem HUT TNI ke-73, “Profesionalisme TNI untuk Rakyat”. TMO siap hadir di tengah-tengah mastarakat dalam keadaan senang maupun susah. (rcr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites