Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Ribuan Rakyat Penuhi Pesta Rakyat Jatim

Ribuan Rakyat memenuhi pesta rakyat Pesta Rakyat, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (13/10/2019) malam. Pemprov Jatim mengadakan acara pesta untuk rakyat itu dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim. Puluhan ribu porsi makanan gratis disediakan untuk masyarakat yang hadi.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Khofifah: Jatim Punya Lompatan dan Agenda Besar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa kunci kemajuan Indonesia ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jatim sendiri saat ini mempunyai agenda besar dan berbagai lompatan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 14 September 2019

Anggota TNI dari Tiga Matra Ikut Sumbangkan Darah dalam HUT Lantas ke-64 di Mapolresta Sidoarjo



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Dalam rangka memperingati HUT Lantas ke-64, Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar keg├Čatan sosial berupa donor darah di Aula Bharadaksa Mapolresta Sidoarjo, Sabtu (14/9/2019). Anggota TNI dari tiga matra, yakni AD, AL, dan AU ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Anggota Satlantas sendiri mendonorkan darahnya dalam kegiatan ini merupakan keharusan.

 “Ini salah satu kegiatan sosial yang kami lakukan,” kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo, Kompol Fahrian Daleh Siregar.

Keterlibatan TNI yang ikut mendonorkan darahnya karena sinergitas kesatuan TNI dan Polri di Sidoarjo terus terjaga. TNI dan Polri di Sidoarjo selama ini selalu bersinergi.

“Setiap ada kegiatan Polri, TNI selalu memberikan dukungan. Begitu juga sebaliknya, TNI punya kegiatan, kami selalu ikut terlibat di dalamnya dalam mendukung kegiatan,” jelas Fahrian.

Selain kegiatan donor, perayaan HUT Lantas juga diisi dengan kegiatan sosial lainnya. Diantaranya mendakan kunjungan ke panti asuhan ataupun ke keluarga besar lalu lintas.

“Misi sosial harus tetap diutamakan. Apalagi dalam mensyukuri peringatan sebuah hari kelahiran, seperti HUT Lantas seperti ini,” kata Fahrian.

Lebih lanjut diinformasikan bahwa puncak perayaan HUT Lantas ke-64 Polda Jatim digelar untuk di Makodam V/Brawijaya. Kegiatannya adalah gowes bareng yang startnya dimulai dari Jembatan Suramadu menuju Makodam V Brawijaya Surabaya.

Di kesempatan sama, Peltu Mursito Subdenpom V/4-1 Sidoarjo mengatakan, dukungan terhadap kegiatan sosial ini karena selama ini kerjasama dan sinergi antara TNI dan Polri di Sidoarjo, selalu terjalin secara baik.

Dalam kegiatan donor darah HUT ke-64 Lantas di Polresta Sidoarjo tersebut, Subdempom mengirimkan satu regu yang beranggotakan sepuluh prajurit. Seluruh anggota regu ini ikut mendonorkan darahnya.

“TNl dan Polri di Sidoarjo selama ini selalu sinergi dan harus terjaga selamanya, saling memberikan dukungan dan menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Sidoarjo,” terang Mursito.

Bertepatan dengan acara HUT Lantas ke-64, Iptu Abdul Kholil Kasubnit 1 Turjawali (Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli) Satlantas Polresta Sidoarjo ternyata juga berulang tahun. Maka ia pun diarak dan diminta duduk di kursi oleh anggota Satlantas Polresta Sidoarjo untuk diberikan ucapan dan sikap penghormatan dengan disiram air kembang.

Kanit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Sugeng S, mengatakan hal itu sebagai bagian dari kerukunan kebersamaan anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dalam menjalankan tugas maupun  berinteraksi sosial sesama anggota di kesatuan. (rik)

Siswa Miskin Jatim Gagal Dapat Seragam Gratis: Siapa yang Harus Tanggung Jawab Gagalnya Lelang?



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Lelang Seragam Gratis bagi siswa SMA/SMK Jawa Timur dipastikan gagal. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprof Jatim menyebut kegagalan disebabkan karena Dindik Jatim sebagai pengguna anggaran terlalu mepet dalam mengajukan anggaran. Tetapi, selain  itu ada yang menyebut bahwa gagalnya lelang dikarenakan adanya permainan untuk memenangkan CV. Maju Jaya. Sudah dua bulan tahun ajaran baru berjalan, siswa tidak mampu belum bisa mendapatkan seragam gratis. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan gagalnya lelang?

“Seharusnya dimasukkan sejak Februari 2019, tapi Bagian PBJ Biro Administrasi Pembangunan melalui Aplikasi APEL BAJA, baru 24 April 2019 menerima paket pengadaan kain seragam SMA Negeri dan SMA Swasta dari Dinas Pendidikan dengan nilai pagu Rp 52.844.062.000,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim, Sukaryo, menjelaskan kronologis paket pekerjaan pengadaan belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta.

Setelah menerima dokumen usulan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan segera mengirimkan undangan kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan untuk melakukan pembahasan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 April 2019

Lebih jauih Sukaryo menjelaskan, bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan, semula terdapat 6 paket pengadaan kain seragam. Tetapi, yang diusulkan ke Biro AP pada 24 April 2019 masih 1 paket.

Saat dimintakan kepastian mengenai jumlah paket kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan setelah adanya penggabungan paket yang sejenis, didapatkan jawaban dari PPK Dinas Pendidikan bahwa jumlahnya menjadi 3 paket pengadaan.

Dalam dokumen usulan Dinas Pendidikan dituliskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari. Dan pada saat rapat disampaikan informasi bahwa batas akhir pembagian seragam seharusnya pada akhir Juni 2019.

“Hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan, mengingat sejak penyampaian dokumen ke Biro AP, yaitu tanggal 24 April 2019, sampai dengan akhir Juni 2019 hanya tersisa waktu 60 hari kalender,” kata Sukaryo.

Jadwal proses pengadaan adalah sebagai berikut. Pertama, tender selama 45 hari (waktu uji lab 2 minggu dan libur lebaran) yakni Mei-Juni. Kemudian, kontrak selama 120 hari yakni mulai Juli hingga Oktober 2019.

Sehubungan dengan mepetnya waktu, Biro AP telah menyampaikan alternatif metode dan jadwal pemilihan penyedia. Alternatif pertama, tender (selama 45 hari) dan kontrak hanya tersedia selama 15 hari hingga akhir Juni 2019. Kemudian, alternatif kedua tender cepat. Waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari kerja (uji lab 2 minggu dilakukan sebelum kontrak) dan kontrak 45 hari sampai akhir Juni 2019.

Kemudian, pada Kamis (02/05/2019) Dinas Pendidikan mengirimkan lagi paket pengadaan yang diterima oleh Biro AP melalui Aplikasi APEL BAJA, paket belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan SMK swasta dengan nilai pagu Rp 78.035.986.677.

Pada Senin (15/07/2019), Kelompok Kerja Pemilihan mengumumkam paket pekerjaan. Yakni, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam siswa PK-PLK Negeri dan Swasta HPS Rp 1,5 miliar, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta HPS Rp 78 miliar dan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta HPS Rp 52,5 miliar.

Karena terdapat keraguan terhadap kemampuan keuangan peserta tender yakni CV Maju Jaya pada Senin, 26 Agustus 2019 dilakukan klarifikasi ulang terkait sisa kemampuan nyata atau SKN.

Berdasarkan nilai total HPS untuk masing-masing paket tender, maka persyaratan SKN paling kecil 50 persen dari nilai HPS. Nilainya adalah Rp 39.023.067.851 untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta. Kemudian, memiliki SKN Rp 26.268.221.202,75 untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta.

Dari hasil evaluasi Pokja Pemilihan 148 terhadap CV Maju Jaya diperoleh hasil bahwa kekayaan bersih atau ekuitas perusahaan tersebut hanya sebesar Rp.3.382.265.773. Padahal, untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta dengan HPS sekitar Rp 52,536 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki perusahaan bersangkutan adalah sebesar Rp Rp 6.254.331.467,41.

Sedangkan, untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta dengan HPS Rp 78,046 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki adalah Rp 9.291.206.61,08.

“Hasil evaluasi Pokja 148 terhadap dokumen penawaran CV Maju Jaya menyatakan CV Maju Jaya gugur kualifikasi kemampuan keuangan, dan tender dinyatakan gagal. Saat dilakukan rapat pembahasan bersama PPK Dinas Pendidikan pada Kamis, 29 Agustus 2019, LKPP telah mengundang industri kain yang dihadiri oleh lima perusahaan tekstil, Pokja, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim. Pihak industri kain menginformasikan bahwa tidak sanggup mengerjakan paket pengadaan sampai dengan lokasi titik bagi dalam waktu kurang dari lima bulan. Melihat kondisi seperti ini, maka tender dinyatakan gagal,” jelasnya.

Terhadap kegagalan lelang salah satu item program TisTas (Gratis Berkualitas) yang dicanangkan duet Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak tersebut, Hudiyono, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Jatim.

Menurut Hudiyono, kegagalan lelang itu menjadi tanggung jawab ULP (Unit Layanan Pengadaan). Tetapi, erlepas dari gagalnya lelang, Hudiyono menilai bahwa ikhtiar untuk merealisasikan seragam gratis tersebut sudah sangat baik dan maksimal. Apakah akan diadakan lelang ulang?

“Wah kalau itu kebijakan. Yang penting Dindik sudah mengupayakan lelang ulang. Tapi pasti waktu realisasinya tidak bisa ditentukan, kan by sistem. Untuk itu, Dindik Jatim dan Pemprov mohon maaf karena memang upaya dan ikhtiar itu ada, tapi ingat aturan main administrasi itu harus dipatuhi,” kata Hudiyono.Diberitakan sebelumnya, Plt Kadis Pendidikan Jatim Hudiyono menegaskan, bahwa Dindik selaku pemegang kuasa penggunaan anggaran tidak memiliki kuasa dalam hal pelelangan mandiri. Dindik hanya berkewenangan dalam pengelolaan anggaran, kelengkapan administrasi pelelangan, dan dokumen.

“Rencana, ikhtiar provinsi itu sudah luar biasa, tapi kita ini by sistem. Kita bekerja atas dasar sistem. Kita tidak bisa mandiri melelang sendiri. Kan by sistem itu, sudah ada lembaga yang berurusan dengan pengadaan. Ya, harus lewat sana. Kalau tidak lolos itu kewenangan ULP, bukan kami,” ujarnya, Jumat (13/9/2019).

Bekerja sesuai sistem, Hudiyono selaku Plt Kadindik Jatim mengatakan sudah mengambil langkah yang sangat cepat dalam pengaplikasian program TisTas Seragam Gratis ini, meskipun dalam kenyataannya sekolah telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.

“Saya kira Dindik sudah melalui percepatan, saya jadi Plt bulan Juni, Agustus sudah ada lelang. Kan berarti cepat. Tapi kami tidak bisa mengendalikan sistem. Karena kalau kita melanggar kebijakan sistem dan aturan administrasi, kan tidak baik,” ujar Hudiyono.

Namun, Hudiyono saat ini tengah berusaha meminta adanya lelang ulang Seragam gratis yang telah digaungkan dalam program TisTas oleh Gubernur Jatim ini. Ia pun memastikan bahwa sekolah tidak boleh menekan siswanya yang tidak mampu membeli seragam, kerena menunggu seragam gratis ini untuk membeli seragam sendiri atau atas nama sekolah.

“Ya, meskipun demikian, tidak boleh memaksa siswa membeli seragam. Kalau memang tidak mampu, ya pakai seragam yang ada tidak masalah. Boleh pakai seragam SMP yang lama,” tambahnya.

Kecepatan pengadaan seragam melalui lelang ulang menurutnya tidak dapat diprediksi. Karena pengadaan tersebut melalui sistem dan aturan main administrasi. Karena pelolosan, pembatalan, gagal lelang merupakan kewenangan ULP dan pihaknya pun harus mengikuti persyaratan administrasi dan sistem yang ada.

“Surat permohonan lelang ulang sudah dikirim sejak minggu lalu. Tetapi sekali lagi, kami tidak bisa memastikan kapan atau keberhasilannya, karena semua by sistem. Kalau kita melanggar bisa kena perdata bahkan pidana,” ungkapnya.

Ditanya tentang kemungkinan terburuk lelang ulang tidak dapat dilaksanakan atau terjadi kegagalan lelang kembali, Hudiyono mengatakan hal tersebut diluar kendali dirinya. Ia juga tidak bisa memastikan apakah jika seragam gratis benar-benar tidak bisa dilaksanakan, ada kompensasi atau penggantinya. (sr)

Jumat, 13 September 2019

Kapolda Jatim Ingatkan: Jika Ditetapkan DPO, Veronika Koman Akan Ditangkap



RADARMETROPOLIS: Surabaya –Kapolda Jatim, Irjenpol Luki Hermawan, kembali memperingatkan Veronika Koman untuk kooperatif, Jumat (13/9/2019). Jika tidak mau, kepolisian akan menetapkan DPO dan menangkap Veronika Koman.  

Untuk itu Kapolda Jatim kembali memperingatkan Veronica hendaknya menggunakan waktu yang diberikan oleh penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik telah melayangkan dua kali surat panggilan pada Veronica. ” Jika tidak hadir hingga tanggal 18, maka kami akan menetapkan DPO,” tegas Luki.

Lebih jauh Luki mengingatkan bahwa jika tersangka telah ditetapkan sebagai DPO, maka polisi akan melakukan langkah-langkah hukum dengan cara memburu dan menangkap Veronica.

“Kami tidak main-main. Akan kami tangkap yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Veronica telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim dalam kasus kerusuhan di Manokwari Papua. Veronica diduga menyebarkan berita bohong alias hoaks hingga memantik kerusuhan di Papua. Polisi menjerat Verocika dengan pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, UU No. 1 tahun 1946, dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Suku, Etnis dan Ras. (rcr)

Inginkan KPK Lebih Kuat, Jokowi Tolak Izin Penyadapan ke Eksternal



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan empat poin keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinisiasi oleh DPR. Salah satunya adalah mengenai keharusan KPK mengajukan izin ke pihak eksternal bila akan melakukan penyadapan.

 “Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menkumham dan MenPANRB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU KPK yang diinisiatifi oleh DPR,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Sebelumnya Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk merespons inisiatif DPR untuk memulai pembahasan revisi UU KPK. Jokowi berpandangan bahwa pada prinsipnya UU KPK memerlukan sejumlah penyempurnaan secara terbatas, karena telah berusia 17 tahun.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” katanya.

Ada empat poin yang ditentang oleh Presiden Jokowi dalam revisi UU KPK yang diajukan DPR.

Poin pertama, tidak setuju bila KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, seperti izin ke pengadilan. Jokowi memandang KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Poin kedua, tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Menurut Jokowi, penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, pegawai KPK maupun instansi lainnya. Asalkan harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Poin ketiga, tidak setuju jika KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Presiden melihat sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik dan tidak perlu diubah lagi.

Poin keempat, tidak setuju pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. “Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK, sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” katanya.

Rabu (11/9) lalu, Jokowi meneken surat presiden (surpres) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR. Surpres yang ditandatangani Jokowi berisi pula Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang juga merevisi draf RUU KPK yang diajukan DPR.

“Ini kan kewenangan DPR untuk merumuskan UU. Namun, harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Pemerintah, sekali lagi, Pak Presiden selalu katakan bahwa insititusi KPK adalah lembaga negara yang independen dan dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibanding lembaga pemberantasan korupsi yang lain,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu. (khr)

Kamis, 12 September 2019

Ketua DPRD: Jasa Besar BJ Habibie Jadikan Surabaya Pusat Teknologi Kapal Selam di Asean



Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, mempunyai jasa besar bagi Surabaya. Bapak Teknologi Indonesia tersebut telah menjadikan Surabaya sebagai pusat industri pertahanan matra laut dengan membesarkan PT PAL. Dari Surabaya, kini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi dan menguasai teknologi kapal selam. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

“Beliau sebagai Bapak Teknologi Indonesia adalah inisiator, peletak fondasi pembangunan industri pertahanan. Khusus untuk matra laut, yang basisnya di Surabaya dengan kelahiran PT PAL, di mana beliau pernah menjabat sebagai direktur utama,” ujar Adi melalui rilisnya, Rabu (11/9/2019) malam.

Adi masih menyimpan foto Habibie tahun 1985 saat peresmian status PAL menjadi persero, sebuah babak baru bagi modernisasi industri pertahanan nasional, khususnya matra laut. Sebelumnya, PAL adalah Penataran Angkatan Laut. Ketika itu Habibie adalah Menristek dan sekaligus direktur utama PT PAL.

Lebih lanjut Adi mengungkapkan bahwa ada masa di mana Bapak Demokrasi tersebut mepunyai hubungan yang intens dengan Surabaya, yaitu ketika membesarkan PT PAL sebagai penopang terdepan alat utama sistem persenjataan terutama untuk pertahanan matra laut.

“Jabatan itu diemban Pak Habibie tak lama setelah beliau dipanggil pulang kembali ke Tanah Air dari Jerman oleh Presiden Soeharto,” kata Adi.

Adi kemudian menyampaikan bahwa berkat jasa Habibie saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi dan menguasai teknologi kapal selam.

“Dan yang membanggakan, itu tempatnya di Surabaya, termasuk kapal selam sekarang dibikin di Surabaya,” tandas Adi.

Adi pun berharap dengan adanya ikatan historis antara Habibie dan Surabaya itu selayaknya menyebarkan inspirasi bagi kaum muda Surabaya untuk meneladani kiprah BJ Habibie.

Menurut Adi, ada tiga keteladanan utama yang bisa diambil dari Habibie. Pertama, ketulusannya mencintai Indonesia. Habibie adalah sosok fenomenal di bidang teknologi dunia. Karirnya sangat moncer di Jerman. Banyak negara sangat menghormati Habibie. Bahkan, penemuannya telah membantu lahirnya banyak terobosan di industri teknologi dunia, khususnya kedirgantaraan.

“Hidup beliau diistimewakan di Jerman, tapi kecintaan kepada negeri membuatnya pulang, bersusah-payah, jungkir-balik membangun dunia teknologi Indonesia,” ujarnya.

Kedua, inovasi-inovasi teknologinya. Adi berharap anak muda perlu meneladani kiprah Habibie yang sangat luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berbagai kemudahan pendidikan yang disediakan Pemkot Surabaya, anak-anak muda harus memanfaatkannya untuk menekuni ilmu pengetahuan secara total.

Ketiga, inspirasi cinta dan kasih sayang. Kisah kasih sayang Habibie, isteri, dan keluarganya telah menginspirasi banyak orang.

“Nilai-nilai kesetiaan, cinta, dan kasih sayang Pak Habibie dan Ibu Ainun harus menjadi cermin bagi kita semua untuk mengokohkan keluarga sebagai peletak dasar revolusi mental,” tegas Adi. (ar)

Rabu, 11 September 2019

Khofifah: Jatim Tepat Jadi Cabang Kedua Market Place IWAPI Setelah Jakarta



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik rencana IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang akan membuat marketplace sendiri. Karena hal itu seiring dengan upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan penjangkauan layanan ekonomi yang makin mudah, makin murah, dan makin cepat.

“Apakah DPP IWAPI akan memulai marketplace induknya di Jakarta, kemudian cabang keduanya ada di Jatim? Karena kita punya peluang besar. Apalagi Kementerian Perindustrian menjadikan Jatim sebagai provinsi pilot project Making Indonesia 4.0. Insya Allah dalam waktu dekat KEK Singhasari di Malang akan segera diresmikan yang di dalamnya ada klaster digital IT,” kata Khofifah saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional IWAPI XXIX di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (10/9/2019).

Dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan tentang ‘no one left behind’sebagai salah satu prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan, termasuk kaum perempuan.

“Jangan ada satupun yang tertinggal. Agar tujuan tersebut bisa dicapai,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengajak IWAPI untuk ikut mendorong lahirnya perempuan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, terutama di era Revolusi Industri 4.0 dengan menyisir semua elemen dan daerah agar tidak ada yang tertinggal.

Sebagai sebuah bangsa, yang menjadi target dunia ‘no one left behind’ mantan Mensos tersebut berharap perempuan semuanya betul-betul akan tersisir, terangkat harkat dan martabatnya.

“Ada yang bisa mandiri secara ekonomi, lalu kemudian dia juga memandirikan orang lain. Tidak sekadar dirinya yang mandiri, tapi dia juga membuka peluang bekerja bagi yang lain. Kami harap IWAPI menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ini,” tandas Khofifah.

Supaya tidak ada satupun perempuan Indonesia yang tertinggal dalam meraih kesejahteraan dan kemajuan, Khofifah juga meminta IWAPI untuk mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

“Posisi IWAPI sebagai organisasi para pengusaha perempuan Indonesia sangat strategis terutama di era industri 4.0,” ujar Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah mengingatkan kembali pesan Bung Karno pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1963 tentang pentingnya menyiapkan investasi keterampilan manusia (human skill investment), investasi material (material investment), dan investasi mental (mental investment) dalam proses pembangunan Indonesia.

“Human skill investment itu bisa dilakukan IWAPI dengan menyiapkan perangkat organisasinya sampai dengan tingkat kecamatan. Sementara, saat yang sama juga sudah go international. Sehingga, pendidikan vokasi dan keterampilan lainnya dapat disinergikan,” kata Khofifah.

Dalam material investment, Khofifah mengajak IWAPI ikut menarik para investor dan mendorong investasi sebanyak-banyaknya baik dari dalam dan luar negeri.

Untuk itu Khofifah berharap human skill, material, dan mental investment harus menjadi catatan dalam Rakernas IWAPI kali ini.

“Pesan Bung Karno tersebut saat ini  masih sangat relevan. Apalagi pada tahun 2016 lalu Presiden Jokowi menyampaikan program pemerintah Indonesia  mewujudkan Making Indonesia 4.0,” katanya.

Selain ketiga pesan di atas, Khofifah juga menyampaikan pesan Bung Karno dalam Pidato Trisakti-nya pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1964 yang isinya adalah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

“Kita panggil memori kita sebagai warga bangsa, karena kita mendapat mandat mengisi kemerdekaan RI. Saat ini PR kita sebagai sebuah bangsa adalah pertama persatuan, kedua persatuan, dan ketiga persatuan.” Ujar Khofifah.

Khofifah berpandangan IWAPI ikut berperan menyatukan berbagai perbedaan dalam kerangka persatuan Indonesia. Pengusaha wanita dari Aceh sampai Papua ketemu di IWAPI.

“Kita semua dipersatukan bukan karena agama, bukan karena budaya, juga bukan karena status sosial. Kita dipersatukan  oleh Indonesia,” katanya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM RI, AA Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan bahwa seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Untuk itu ia mengajak IWAPI untuk ikut membantu mewujudkan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Gede Puspayoga, banyak program pemerintah terutama di Kementerian Koperasi UKM yang bisa dimanfaatkan oleh IWAPI, seperti sertifikasi hak cipta. Selain itu ada juga program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang sudah banyak dimanfaatkan di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Boyolali.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI, Nita Yudi, mengatakan tahun ini IWAPI berencana akan membuat marketplace. Hal ini menjadi peluang apalagi jumlah anggota IWAPI lebih dari 30 ribu orang pengusaha. Selain itu dalam kesempatan ini dirinya juga menyampaikan kesiapan IWAPI menjadi mitra strategis dari pemerintah.

Tema Rakernas IWAPI XXIX adalah ‘IWAPI ke-44 Tahun Memberdayakan Perempuan UMKM 4.0 Untuk Berdaya Saing, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan’. Rakernas ini diikuti sekitar 1.538 orang anggota IWAPI dari 33 provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan bagi pemenang DPD IWAPI Teladan tingkat nasional. Dimana juara 1 diraih DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan, Juara 2 diraih DPD IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan, Juara 3 diraih DPD IWAPI Provinsi DI Yogyakarta. Sementara penghargaan juga diberikan kepada perempuan pengusaha berprestasi tingkat nasional tahun 2019-2020. (sr)

Demi Masa Depan, Polres Malang Pastikan Tidak Tahan Pelajar Penusuk Begal



RADARMETROPOLIS: Malang – Penyidik Polres Malang tidak menahan ZA (17) pelajar pelaku penusukan begal hingga tewas. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pertimbangan demi masa depan warga Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang itu. Dalam kasus ini, ZA sebenarnya juga berposisi sebagai korban. Ia membunuh untuk membela diri atas kejahatan yang dilakukan oleh begal tersebut.

 Atas dasar dua pertimbangan tersebut, Kapolres Malang AKBP, Yade Setiawan Ujung, memutuskan untuk tidak menahan ZA.

Namun demikian ZA tetap harus menjalani wajib lapor. Tetapi jadwal wajib lapornya, akan diatur di luar jam sekolahnya. “Wajib lapor, iya! Hanya jadwalnya kita atur agar tidak menganggu sekolahnya,” kata Ujung, Rabu (11/9/2019)..

Kapolres mengawasi langsung pemeriksaan terhadap ZA, Rabu (11/9/2019).

Menurut Ujung, Polisi sangat memahami motif penikaman yang dilakukan oleh tersangka ZA yang mrnyebabkan matinya orang, yaitu dalam rangka membela diri dan kehormatan pacarnya. Namun perlu diingat dan diketahui bahwa sesuai undang-undang, yang berwenang untuk memutuskan perbuatannya masuk kategori “pembelaan diri” atau noodwer sebagaimana dalam pasal 49 KUHP adalah hakim, bukan penyidik.

“Pembelaan diri ini ada syarat-syaratnya. Antara lain ada serangan lebih dulu dari korban. Proporsional antara serangan dan pembelaan diri. Serta non subtitusi, artinya tidak ada pilihan lain saat peristiwa terjadi, misalnya dibunuh atau membunuh. Dan itu nanti hakim yang akan mempertimbangkan,” kata Ujung.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa polisi sesuai kewenangannya hanya dapat melakukan proses penyidikan dan memberkas perbuatan materiil dalam perkara ini dan alat-alat buktinya. Tentu saja hal itu dilakukan dengan memasukkan fakta-fakta sesuai cerita tersangka dan saksi-saksi di tempat kejadian perkara.

“Berdasarkan isi berkas perkara yang disajikan penyidik, baru nanti hakim di pengadilan yang akan memutus apakah perbuatan tersangka masuk kategori pasal 49 KUHP yang merupakan alasan pembenar sehingga bisa saja tersangka dibebaskan oleh Hakim,” ujar Ujung.

Namun Ujung kembali menggarisbawahi kalau hal itu adalah ranah kewenangan hakim. Polisi atau penyidik tidak berwenang memutus peristiwa itu dalam tahap penyidikan.

“Artinya, penyidik tidak punya kewenangan hukum menerapkan pasal-pasal alasan pemaaf maupun pembenar, harus tetap dengan putusan Hakim,” terang Ujung.

Menurut Ujung, penyidik Polres Malang dapat menerapkan diskresi tidak melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan kronologis cerita dan alasan subjektif lainnya. Tersangka ZA tidak ditahan, dengan pertimbangan ZA masih berstatus pelajar yang tetap harus melanjutkan studinya. Iahanya dikenakan wajib lapor di luar jam sekolah.

“Untuk dua orang teman dari begal yang meninggal sudah ditangkap dan kita tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan begalnya,” tandas Ujung.

Ujung berharap penanganan perkara tersebut tidak menjadi polemik karena pada prinsipnya penyidik adalah praktisi hukum yang hanya bisa melakukan semua tindakan sesuai hukum. Dalam hal ini KUHP dan KUHAP.

“Namun kembali lagi, bahwa berdasarkan pertimbangan subjektif dan sosiologis, penyidik tidak menahan ZA selaku penikaman begal yang masih berstatus pelajar,” tegas Ujung. (de)

Senin, 09 September 2019

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Diteror Dua Karung Ular: 1 Piton dan 3 Lainnya Lebih Agresif



RADARMETROPOLILS: Surabaya - Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di surabaya pada Senin (09/09/2019) jadi sasaran teror. Empat orang berkendara dua motor matic melemparkan dua karung berisi empat ekor ular ke asrama yang terletak di Jalan Kalasan Nomor 10 Surabaya itu. Satu ekor berjenis piton, sedangkan ketiga ekor lainnya disebut berjenis lebih agresif. Meski demikian penghuni asrama dari provinsi paling timur tersebut belum melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

“Kejadiannya pukul 04.19 pagi tadi, mas. Saya waktu itu posisi tidur. Ada teman saya yang melihat ada empat orang tak dikenal menggunakan dua motor jenis matic melempar dua karung beras ukuran 50 kg. Ternyata isinya ada empat ekor ular,” kata Yoab Orlando saat dikonfirmasi.

Diinformasikan lebih lanjut bahwa dari empat ekor ular berjenis piton ditaruh dalam satu karung tersendiri. Sedangkan satu karung lainnya berisi tiga ekor ular jenis lain. Satu ekor ular yang berjenis piton berhasil ditangkap oleh para mahasiswa Papua, dikarenakan ular tersebut tidak keluar dari karungnya. Sedangkan ketiga ekor ular lainnya yang berkarakter agresif tidak berhasil ditangkap, karena sudah keluar dari karungnya.

Ketika ditanya apakah sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Yoab menyatakan bahwa penghuni asrama mahasiswa belum melapor. (rie)

Gubernur Khofifah: Ritual Petik Laut Pancer Harmoni Spiritual dan Budaya yang Baik



RADARMETROPOLILS: Banyuwangi    Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara Petik Laut yang diadakan oleh masyarakat pesisir Banyuwangi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, Senin (9/9/2019). Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Jatim ini ritual tersebut menunjukkan adanya harmoni yang baik antara kehidupan spiritual dan budaya.

Dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur tersebut didampingi oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Ribuan warga dan wisatawan terlihat memenuhi areal Pantai Pancer, tempat berlangsungnya ritual.  Tradisi sedekah bumi yang rutin digelar tiap tahun tersebut adalah simbol wujud syukur warga atas rezeki yang berlimpah dan keselamatan.

Ritual Petik Laut Pancer tersebut dilakukan dengan melarung sesaji yang berupa perahu kecil berisi berbagai macam hasil bumi.  Perahu kecil ini dibawa  ke perahu besar dengan diiringi sholawat oleh warga. Puluhan perahu nelayan mengiringi proses pelepasan sesaji tersebut ke tengah laut.

“Setiap daerah pasti memiliki kekhasan lokalnya masing-masing, seperti yang ada di Pantai Pancer ini.  Ini adalah bagian budaya masyarakat yang akan selalu ada,”  kata Khofifah.

Khofifah memuji kerukunan yang terjalin diantara warga desa Pancer. Dimana tokoh agama dan masyarakat turut hadir memeriahkan tradisi yang sudah digelar secara turun-temurun itu.

“Nampak di wilayah Pancer ini kehidupan spiritual dan budaya menjalin harmoni yang baik. Bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain,”puji Khofifah.

Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Anas. Ia sangat mengapresiasi upaya warga yang telah bergotong-royong secara mandiri menyiapkan acara Petik Laut.

Ia pun meminta bahwa sebagai salah satu kearifan budaya local, tradisi Petik Laut Pancer terus dilestarikan oleh masyarakat. Menurutnya even tersebut telah menjadi salah satu atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan.

Ketua Panitia Petik Laut Pancer, Suwandi mengatakan rangkaian petik laut tersebut telah memasuki tahun ke-43 pelaksanaan. Tradisi ini setiap tahunnya mendapatkan perhatian yang besar dari warga.

“Ritual ini merupakan cara kami dalam mensyukuri rezeki yang telah kami dapatkan sekaligus mohon doa agar diberi keselamatan saat melaut,” ungkapnya.

Ritual petik laut ini dimulai sejak satu hari sebelum pelaksanaan. Warga menggelar bersih-bersih pantai yang dolanjutkan dengan doa bersama dengan menggelar istigotsah.

Puncak pelaksanaan adalah dengan melakukan Larung Sesaji yang ditempatkan pada sebuah miniatur perahu yang isinya beraneka hasil bumi warga. Sesaji tersebut lalu ditempatkan di perahu ikan nelayan, lalu bersama-sama dibawa ke tengahan ke untuk dilarung. (nis)

Minggu, 08 September 2019

Ambil Formulir Maju Pilwali, WS Harap PDIP Pertahankan Tradisi Kemenangan di Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya –Whisnu Sakti Buana atau yang akrab dipanggil dengan sebutan WS  mengambil Formulir Pendaftaran Bacawali di Kantor DPC PDIP Surabaya, Minggu (8/9). Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu  pun berharap PDIP bisa mempertahankan tradisi kemenangan di Surabaya.

Whisnu datang di kantor DPC yang berlokasi di Jalan Setail Nomor 8 Surabaya itu sekitar pukul 10.30 WIB dengan didampingi sang isteri, Dini Syafariah Endah.

Saat tiba di lokasi, Ketua DPC PDIP Surabaya 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut disambut ratusan pendukung. Ia tak menyangka dukungan terhadap dirinya dari akar rumput masih tetap kompak dan solid. Padahal, dalam Konfercab PDIP beberapa waktu lalu dirinya terkesan dikuyo-kuyo.

Formulir Pendaftaran Bacawali itu selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPC PDIP Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, dan Pengurus DPC, Anas Karno.

Terkait dengan tekadnya maju menjadi Walikota Surabaya dalam Pilwali Serentak 2020, politisi PDIP yang akrab disapa WS itu mengatakan bahwa banyak orang mengatakan menjadi pemimpin adalah sebuah amanah. “Bagi saya, itu tidaklah salah. Namun, bagi Surabaya tak sekadar itu tentunya,” kata Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu berpesan kepada seluruh kader ‘banteng’ di Surabaya untuk tetap menjaga kekompakan dan kesolidan.

Dengan mengusung Tri Sakti dan tetap membumikan Pancasila, WS berharap PDIP bisa mempertahankan tradisi kemenangan di Surabaya.

“Kekompakkan dan kesolidan seluruh kader dan simpatisan, niscaya akan membawa kemenangan PDI Perjuangan di Surabaya,” tandas Wisnu kepada para pendukungnya. (ar)

Laka di Tol Gempol-Pasuruan Dua Tewas: Satu Tergencet, Satu Terpental Terbentur Beton Tol



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kecelakaan di jalan tol kembali terjadi. Kali ini truk dan mobil Innova tabrakan di Jalan tol Gempol-Pasuruan KM 796/400. Dalam insiden yang terjadi pada Sabtu (07/09/2019) itu dua nyawa melayang. Satu orang tergencet badan truk dan satu penumpang lainnya terpental  ke luar mobil dan terbentur beton jalan tol.  

“Kedua korban adalah penumpang mobil Innova,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Bambang SW, Sabtu (7/9/2019).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.00. Sedangkan identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Tronton bernopol BG 8814 TS yang dikemudikan oleh Suprapto, (38) dengan minibus jenis Innova bernopol AE 1043 S yang dikemudikan oleh Anang Nuriawan (41). Dua kendaraan ini berbenturan.

Identitas korbang meninggal adalah Sutrisno (46) warga jalan Penataran Nomor 3 Mangkuharjo, Madiun dan Sri Rahayu (33) warga Achmad Yani 65 RT 03/02 Pakunden Ponorogo. Keduanya meninggal dunia.

Sedangkan Setyo Anggraini, (37) warga jalan Argopuro 19 Perum Kopian RT 04/04 Ketapang Kademangan Probolinggo. Selamat dan hanya sesak nafas akibat benturan kursi depan.

Untuk korban lain yakni Heru Tri Wibowo, (43) warga jalan Argopuro 19 perum kopian RT 04/04 Ketapang Kademangan Probolinggo mengalami luka di hidung dan mulut akibat benturan.

Kecelakaan bermula ketika kendaraan Toyota Kijang Innova melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Ketika tiba di KM 796/400 A, kendaraan mendadak mengalami hilang kendali. Tanpa disadari, kendaraan berpindah dari lajur cepat ke lajur lambat dan menabrak bak belakang Tronton bernopol BG 8814 TS.

Bambang menduga kecelakaan disebabkan karena kondisi fisik pengemudi Innova yang lelah dan mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dengan wajar.

Segera setelah terjadi kecelakaan, AKP Lamudji, Kanit Jatim III beserta anggota Sat PJR dibantu Tim Medis melakukan evakuasi pada korban dan kendaraan.

korban dibawa ke RSUD Pasuruan, sedangkan kendaraan diamankan sementara di Pos Unit PJR Rembang.

Atas meninggalnya Sri Rahayu dan Sutrisno dalam kecelakaan tersebut, Lamudji mewakili Sat PJR Polda Jatim, menyampaikan bela sungkawa mendalam. “Semoga arwah beliau berdua mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” tandasnya. (rcr)

Selain Cekal, Polda Jatim Minta Paspor Provokator Rusuh Papua Veronica Koman Dicabut



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Kepolisian Daerah Jawa Timur meminta Direktur Jenderal Imigrasi mencabut paspor Veronica Koman, tersangka provokator kerusuhan Papua. Permintaan ini diajukan bersamaan dengan bantuan pencekalan. Sebelumnya, penyidik telah terlebih dulu menetapkan status yang bersangkutan sebagai tersangka melalui gelar perkara.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, kepada wartawan di Mapolda Jatim Jalan A Yani Surabaya, Sabtu (07/09/2019).
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Veronica Koman terlebih dulu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua. Tetapi dalam pemanggilan ini ia mangkir.

“Kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada tersangka ke dua alamat yang ada di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan,” ungkap Irjen Luki.

Saat ini Veronica Koman tengah berada di luar negeri. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus provokasi melalui media sosial, di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. (rcr)

Sabtu, 07 September 2019

Mayjen Wisnoe Minta Lulusan Dikmata TNI-AD Gelombang I Kedepankan Hukum



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, PB meminta lulusan Dikmata TNI AD Gelombang I untuk mengedepankan norma hukum. Selain itu jenderal bintang dua kelahiran itu juga mempunyai empat pesan yang wajib dipatuhi para siswa Tamtam. Hal ini disampaikan pada acara penutupan Dikmata TNI-AD Gelombang I yang berlangsung di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sabtu (07/09/2019).

Empat pesan tersebut adalah memegang teguh Sapta Marga, mematuhi Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI serta meningkatkan latihan dengan mengacu pada Tri Pola Dasar Pendidikan.

“Proses belajar dan berlatih, tidak akan pernah berhenti. Tanamkan sikap loyalitas, ketaatan, dan kepatuhan serta selalu mengedepankan norma hukum yang berlaku,” tegas Wisnoe.

Selanjutnya para prajurit Tamtama yang kini resmi menyandang pangkat Prajurit Dua itu menempuh pendidikan lanjutan, yakni pendidikan Kecabangan. Namun, mereka akan diberikan masa istirahat atau cuti pendidikan terlebih dulu sebelum mengikuti pendidikan lanjuta.

“Saya berharap, kesempatan cuti pendidikan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terutama melakukan pembinaan fisik dan mental untuk persiapan ketika mengikuti proses pendidikan selanjutnya,” tegas Wisnoe. (rcr)

Tergiur Keuntungan Miliaran per Bulan, Banyak Tetangga Bos Q-net MLM Ikut Investasi



RADARMETROPOLIS: Madiun – Masyarakat Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dikabarkan tergiur dengan keuntungan miliaran rupiah per bulan yang ditawarkan perusahaan MLM Q-net. Warga yang berdomisili di sekitar rumah bos Q-net, Mohamad Kariyadi, tersebut bahkan sudah menyetorkan uang sebesar Rp 9 juta per orang ke perusahaan MLM tersebut.

Menurut Sekretaris Desa Singgahan, Joni Anwar, Jumat, 06/09/2019, setelah membayar uang tersebut, masyarakat yang tak lain adalah warganya itu mendapatkan alat kesehatan dari Q-net.

Namun banyak tetangga bos Q-net itu akhirnya mengundurkan diri. Sebab untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, mereka masih diharuskan merekrut dua anggota baru terlebih dulu.

“Banyak warga sekitar yang akhirnya mundur. Karena mereka tidak bisa merekrut anggota baru,” ujar Joni.

Joni lebih jauh menginformasikan bahwa lima hari sebelum terjadi penggeledahan oleh tim Cobra dari Polres Lumajang, di rumah tersebut masih ada kegiatan pertemuan.

Menurut Joni jarak antara rumah dan gedung pertemuan sekitar 50 meter. Gedung pertemuan dijadikan tempat untuk menggelar seminar tentang bisnis Q-net.

“Pertemuannya setiap malam Minggu dan malam Rabu,” kata Joni.

Tetapi tidak seperti biasanya pada malam Selasa (03/09/19) di gedung pertemuan yang bercat kuning tersebut diadakan pertemuan. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum digerebek oleh pihak kepolisian.

Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh tim Cobra Polres Lumajang, rumah mewah bos MLM bergaya Baroque Eropa tersebut terlihat sepi.
Tidak ada aktivitas bisnis sebagaimana yang terlihat selama ini. Sebagaimana informasi yang berasal dari berbagai kalangan, bisnis MLM yang dijalankan oleh mantan pengusaha bengkel las itu sudah berjalan selama belasan tahun.

Saat ini di rumah bos MLM tersebut hanya tampak beberapa pria. Mereka menjalankan aktivitas membersihkan rumput dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Selain itu ada yang bertugas sebagaimana layaknya petugas kemanan. Ia duduk di pos penjagaan. (gun)

Jumat, 06 September 2019

Pernah Tergelincir Korupsi Masif, KPK Ingin Kota Malang Jadi Pusat Peradaban Anti Korupsi



RADARMETROPOLIS: Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Laode M Syarif, berharap Kota Malang menjadi pusat peradabaan anti korupsi. Sebab, Kota Malang pernah mengalami kasus korupsi masif. Dimana 41 legislator Kota Malang berikut walikotanya, M Anton, ditangkap KPK. Dengan pengalaman berharga tersebut diharapkan tidak akan terpeleset di jurang yang sama.

“Mengapa demikian? Karena kita belajar dari masa lalu, jika kita pernah tergelincir. Insyaallah ke depannya kita tidak akan terpeleset pada jurang yang sama,” kata Laode, dalam acara Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, di depan Balaikota Malang, Jumat (06/09/2019).

Lebih jauh Laode menyampaikan apresiasinya pada Kota Malang karena telah seratus persen menyampaikan LHKPN kepada KPK. Apresiasi lainnya yang juga diberikan untuk Kota Malang adalah dengan dilaksanakannya pendidikan karakter sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan tujuan kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh KPK.

“Bukan saja hanya melakukan kampanye biasa, namun kami berupaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat,” ujar Laode.

Ia menambahkan, bahwa hal itu tidak terlepas dari Program Pendidikan Karakter yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Sebab program ini merupakan dasar dari pembentukan akhlak yang tujuannya juga bisa membentuk karakter antikorupsi.

Laode berharap Kota Malang bisa menjadi kota percontohan di Indonesia untuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi seperti halnya pelaksanaan pendidikan karakter masyarakatnya.

Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji mendukung program kegiatan roadshow yang dilaksanakan oleh KPK RI. Menurutnya kegiatan tersebut akan menjadi motivasi serta inspirasi bagi Kota Malang untuk dapat terus belajar menjalankan e-goverment yang bersih.

“Insyaallah Kota Malang akan terus berupaya memperbaiki diri dan berbenah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi seperti tujuan kampanye KPK pada kegiatan hari ini. Sosialisasi ini harus terus dilakukan sehingga praktek korupsi di Kota Malang dapat terus kita musnahkan,” tegasnya. (da) 

Api Menjalar ke Rumah Penduduk, Warkop Padat Penduduk di Banyu Urip Terbakar



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sebuah warung kopi di kawasan Jalan Banyu Urip, Surabaya terbakar, Jumat (6/9/2019). Keberadaan warkop yang berada di kawasan padat penduduk mengakibatkan proses pemadaman agak terhambat. Terlebih terjadi pada saat aktivitas jalan sedang padat kendaraan. Perjalanan mobil pemadam ke lokasi kebakaran menjadi terhambat. Proses pemadaman api pun menjadi lebih sulit.

Kebakaran warkop yang sempat menjalar ke rumah pemukiman penduduk itu juga membuat kemacetan dua arah di sepanjang jalan Banyu Urip. Baik dari arah Kupang ataupun sebaliknya.

Namun demikian kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja pengguna jalan menjadi terhambat, karena terjadi kemacetan di dua arah. Hal ini karena petugas menerjunkan mobil pemadam kebakaran di dua jalur. Tapi sekarang sudah terurai.

Mengenai penyebab terjadinya kebakaran, saat ini masih dilakukan interogasi terhadap sejumlah saksi oleh petugas. Begitu juga mengenai nilai kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut, saat ini masih dilakukan pendataan.

“Kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Sementara petugas masih mendata kerugian dan melakukan pendataan,” kata Kanit Reskrim Polsek Sawahan, Surabaya, Iptu Risti. (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites