Zulkifli Prihatinkan 8 Partai di DPR Setuju RUU Miras

Pejabat yang juga politisi PAN tersebut berpandangan bahwa RUU Miras itu harus ditolak tegas. “Tapi, di negara ini sudah ada delapan partai yang setuju dengan RUU itu," ungkapnya tanpa merinci partai-partai yang setuju.

Gus Ipul-Puti Komit Revitalisasi Pasar Rakyat di Jatim

Kedatangan Gus Ipul ke Pasar Blega Bangkalan menjadi bagian menjalin dialog dan meyakinkan pedagang akan pentingnya dilakukan revitalisasi pasar. Langkah ini diyakni Gus Ipul akan dapat menaikkan penjualan mereka.

Polresta Sidoarjo Gerebek Pabrik Pil PCC di Wonoayu

Satreskoba Polresta Sidoarjo menggerebek pabrik pil PCC di RT 7 RW 2 Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Rabu (17/1/2018). Jutaan pil berbahaya berhasil disita.

Siswa Hajar Guru Hingga Tewas Serahkan Diri

"Yang bersangkutan sudah menyerahkan diri. Saat ini berada di Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto, usai pelaku menyerahkan diri.

Korupsi Dana Hibah Pemkot Disidang 26 Januari

Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Kumpulkan Presiden BEM Se-Jatim

"Karena hal itu diunggah di media sosial dan kemudian dikomentari oleh orang-orang yang tidak melihat kejadian, akhirnya malah membikin suasana menjadi panas. Jadi saya minta supaya medsos jangan memanas-manasi," harap Kapolda.

Jokowi Disebut Dukung Pasangan Gus Ipul-Puti

"Tolong sampaikan pada masyarakat, bahwa kita didukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan," kata Puti saat memberi sambutan di hadapan sekitar seribu pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Malang.

Minggu, 10 Juni 2018

Antisipasi Pemudik, 4 "Gerbong Tidur" Disiapkan di Surabaya



Radar Metropolis, Madiun
PT Industri Kereta Api Indonesia ( INKA) mengirimkan empat kereta api berfasilitas sleeper seat pesanan PT KAI ke Surabaya, Jumat ( 8/6/2018) sore. "Rencana nanti sore

Empat kereta eksekutif berfasilitas sleeper seat dikirim PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA) ke Surabaya untuk mengantisipasi pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan jarak jauh di malam hari. Gerbong yang khusus disiapkan untuk tidur ini merupakan pesanan PT KAI.

"Pengoperasian kereta sleeper seat menjadi kewenangan PT KAI. PT Inka porsinya hanya membuat kereta sesuai pesanan PT KAI," kata General Manager Corporate Secretary PT Inka, I Ketut Astika kepada Kompas.com, Jumat (8/6/2018). Informasinya kereta sleeper ini akan digabungkan dengan salah satu kereta eksekutif tujuan Jakarta-Surabaya. "Kereta ini dikhususkan untuk perjalanan jarak jauh. Dahulu KAI memiliki kereta tidur Bima yang memiliki tempat tidur. Itu malah menjadi kumuh. Apalagi dikotak-kotakkan maka dikhawatirkan jadi kesannya mesum," sebut Ketut.

Ketut mengatakan, pengoperasianolan kereta sleeper seat menjadi kewenangan PT KAI. PT Inka porsinya hanya membuat kereta sesuai pesanan PT KAI. Informasinya kereta sleeper ini akan digabungkan dengan salah satu kereta eksekutif tujuan Jakarta-Surabaya. "Kereta ini dikhususkan untuk perjalanan jarak jauh. Dahulu KAI memiliki kereta tidur Bima yang memiliki tempat tidur. Itu malah menjadi kumuh. Apalagi dikotak-kotakkan maka dikhawatirkan jadi kesannya mesum," sebut Ketut.

Menurut dia, kereta sleeper seat memberikan fasilitas kereta jarak jauh yang nyaman. Pasarnya menyasar pekerja yang mencari fasilitas praktis saat hendak mengikuti acara diluar kota. "Sasaran pasarnya pekerja. Mereka daripada bermalam dihotel lebih tidur di kereta dengan fasilitas nyaman. Untuk itu kami sediakan kursi yang empuk plus bantal dan bisa dibaringkan hingga 170 derajat," kata Ketut. Ketut menyatakan kereta berisi 18 kursi sleeper setiap keretaini juga menyasar penumpang yang takut naik pesawat tetapi ingin menikmati fasilitas tempat duduk kelas bisnis pesawat terbang.



Pelaku Pembunuhan Sadis di Apartemen Mulyorejo Akhirnya Terungkap



Radar Metropolis, Surabaya
Ternyata terduga otak pembunuhan di Apartemen Educity, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, yang menimpa korban bernama Agung Pribadi, warga Jakarta, berusia 40 tahun itu, adalah lelaki berinisial RD yang tercatat sebagai residivis kasus perampokan. Kini,  RD berstatus buron.

"RD pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pacitan, Jawa Timur, dan menjalani hukuman selama 25 tahun atas kasus perampokan," ucap Kepala Unit Reserse Mobil Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Iptu Bima Sakti, dalam jumpa pers saat mengungkap kasus ini di Surabaya, Rabu sore, 6 Juni 2018.

Polisi mengungkapkan bahwa motif pembunuhan di Apartemen Educitu adalah piutang dari bisnis narkoba senilai Rp 211 juta. RD dalam pembunuhan yang berlangsung di kamar nomor 1707, lantai 17, Apartemen Educity Surabaya, pada Minggu sore, 27 Mei lalu, dibantu oleh tiga pelaku lainnya. Mereka berinisial SP, IM, dan RY.

Adapun kamar apartemen yang dijadikan lokasi pembunuhan itu tercatat disewa oleh seorang perempuan berinisial VA. Ia disebut sebagai kekasih RD, terduga otak pembunuhan tersebut.

Dari seluruh pelaku tersebut, Polrestabes Surabaya baru menangkap seorang pelaku berinisial SP. Pemuda berusia 33 tahun, warga Jalan HM Suwignyo, Pontianak, Kalimantan Barat, itu ditangkap pada 1 Juni lalu. Bima menyebut otak pembunuhan berinisial RD memiliki rekam jejak kejahatan yang tergolong berbahaya.

"Saat beraksi merampok di Pacitan dulu, RD mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan. Dia dikenal sebagai penjahat yang kejam karena kerap melukai korbannya dan bahkan polisi," ujarnya. (dsb)





Sabtu, 09 Juni 2018

KPK Persilakan Bupati Tulungagung Serahkan Diri Klarifikasi Perkara



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo datang ke kantor KPK untuk mengklarifikasi perkaranya. Hal ini diminta KPK dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan belum menyerahkan diri.

"Sampai saat ini, Bupati Tulungagung belum datang menyerahkan diri ke kantor KPK. Jika ada niat untuk menyerahkan diri, silakan datang ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (09/06/2017).

KPK telah mengumumkan Syahri dan Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar bersama empat orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018.

Febri mengatakan klarifikasi dan bantahan dari Syahri akan lebih baik disampaikan langsung ke penyidik. KPK pun mengimbau agar Syahri menyerahkan diri karena hal tersebut telah disampaikan oleh pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kami sampaikan juga terima kasih karena ada beberapa pernyataan dari pimpinan partai untuk mengimbau agar tersangka menyerahkan diri. Saya harap itu bisa didengar oleh pihak-pihak lain, khususnya satu tersangka lagi yang belum menyerahkan diri sampai saat ini," ujar Febri.

Sebagaimana diberitakan, Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar telah menyerahkan diri ke KPK. Ia mendatangi gedung KPK Jakarta pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB. Politisi PDIP ini langsung diperiksa secara intensif oleh KPK sebelumnya akhirnya ditahan KPK di Polres Metro Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan sejak Sabtu (9/6).

Sementara untuk empat tersangka lainnya, KPK juga telah menahan di dua rumah tahanan yang berbeda. Susilo Prabowo, dari swasta atau kontraktor, di Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak Jumat (8/6).

Sedangkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno dari swasta, dan Bambang Purnomo juga dari pihak swasta ditahan di Rutan Cabang KPK, di gedung Merah Putih KPK.

Untuk perkara di Tulungagung, diduga sebagai pihak penerima suap adalah Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno. Sedangkan yang diduga sebagai pihak pemberi adalah Susilo Prabowo.

Sementara dalam perkara yang terjadi di Blitar, pihak yang diduga sebagai penerima adalah Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo. Sedangkan yang diduga sebagai pemberi adalah Susilo Prabowo.

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada mantan Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno sebesar Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. (khr)

Kapolres Sidoarjo Sidak Posko Tes Urine Sopir Bus



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Memasuki H-6 menjelang Lebaran Idul Fitri 1439 H, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji melakukan tes urine bagi supir bus yang akan melakukan perjalanan. Hal ini dilakukan dalam kegiatan inspeksi mendadak ke Posko Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) Lebaran 2018, Sabtu (9/6/2018).

Pos yang disidak oleh Himawan tersebut diantaranya adalah Pos Pelayanan Mliriprowo Tarik dan Terminal Purabaya Desa Bungurasih Sidoarjo serta 8 Pos Pengamanan di seluruh Sidoarjo.

Saat tiba di Posyan Terminal Purabaya Bungurasih  Himawan mengunjungi Posko Kesehatan sisi utara gate keberangkatan bus antar kota dalam dan antar provinsi (AKDP dan AKAP).

Di posko itu Himawan melihat langsung mengadakan kegiatan tes urine bagi sopir bus yang akan berangkat menempuh perjalanan.

"Tes urine ini untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Kondisi sopir harus sehat, tidak mengalami gangguan apapun," katanya.

Himawan lebih lanjut mengungkapkan, bahwa selain sidak ke posko lebaran untuk memantau alat transportasi, kegiatan lainnya adalah memantau ketersediaan pangan, antisipasi bencana, dan antisipasi adanya teror.

"Semua kita antisipasi secara optimal," tandasnya. (rik)

Pemudik Naik 5,8%, Dishub Jatim Siapkan Armada Tambahan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan sebanyak 5900 armada bus dan bus-bus cadangan untuk para pemudik di hari raya Idul Fitri 2018 ini. Penyiapan bus cadangan untuk mengantisipasi over kapasitas pemudik. Ada peningkatan pemudik sebesar 5,8 % jika dibanding dengan tahun lalu.

Jika dihitung dengan bus cadangan, untuk persiapan arus mudik ini Dishub menyiagakan sebanyak 8610 armada bus. Armada ini untuk mengantar para pemudik baik yang mengikuti program mudik gratis maupun tidak di jalur darat.

Bukan hanya bus, Dinas Perhubungan Jawa Timur pun menyiapkan 756 gerbong kereta api jarak pendek dan menangah, 49 kapal laut, dan 8713 flight.

Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur mengatakan jumlah kebutuhan penumpang terhadap angkutan umum ini secara keseluruhan sebanya 8,07 juta, mulai dari darat, laut dan udara. Angka tersebut dinilai mengalami peningkatan sebesar 5,8 % jika dibanding dengan tahun lalu.

"Tahun ini ada peningkatan untuk pemudik, maka kita siapkan fasilitas tambahan dari dinas perhubungan. Bukan hanya bus dan kereta api, untuk penerbangan pun kita sudah menyiapkan extra flight di dua bandara, yakni Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang," ungkap Wahid saat ditemui di apel gelar pasukan pelaksanaan dan pengamanan angkutan lebaran terpadu Pemprov 2018, Sabtu (9/6/2018).

Demi keamanan penumpang, pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur telah melakukan ramcheck terhadap 36.517 kendaraan. Dari hasil pengecekan yang tidak memenuhi syarat kelayakan jalan sebanyak 2800 kendaraan.

Kendaraan yang belum memenuhi syarat tersebut disarankan untuk melengkapi komponen yang perlu diperbaiki supaya segera bisa digunakan untuk perjalanan mudik. (ar)

Walikota Blitar Langsung Ditahan Setelah Diperiksa KPK



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar langsung ditahan. Penahanan langsung dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan intensif setelah menyerahkan diri. Samanhudi sempat menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Blitar dan Tulungagung.

Samanhudi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 01:30 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye. Ia langsung masuk ke mobil tahanan KPK tanpa memberikan pernyataan sepatah kata pun terkait penahanan dan kasus yang menjeratnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Samanhudi ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan ini menyusul 4 orang lainnya yang telah ditahan lebih dulu sejak Jumat (7/6) kemarin.

"MSA ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Metro Jakarta Pusat," kata Febri, Sabtu (9/6).

Walikota Blitar Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo yang dikenal sebagai kontraktor. 

Uang suap diberikan ke Samanhudi melalui Bambang Purnomo yang berperan sebagai ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10 persen yang disepakati.

Sedangkan 2 persen akan dibagi-bagi kepada dinas. Adapun uang sebesar Rp 1 miliar yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo juga diduga merupakan suap dari Susilo Prabowo.

Uang tersebut diberikan melalui Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian kali ini adalah yang ke-3.

Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian ke-2 sebesar Rp 1 miliar.

Susilo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

KPK juga telah menetapkan Susilo Prabowo, Agung Prayitno, Bambang Purnomo, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka.

Ke-empatnya juga telah ditahan KPK. Adapun Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka belum juga menyerahkan diri. (khr)

Safari Ramadhan ke Polres Ponorogo, Kapolda dan Pangdam Disambut Reog



RADARMETROPOLIS: Ponorogo - Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman dan Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin disambut kesenian reog saat melaksanakan kunjungan ke Mapolres Ponorogo, Jumat (8/6/2018). Kunjungan kedua petinggi keamanan di Jatim itu merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadhan.

Setibanya di Mapolres Ponorogo, Pangdam dan Kapolda langsung disambut oleh kesenian Reog dan menerima jajar kehormatan dari Tim Jaga.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran oleh Aiptu Toni Gerindra dan dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Ponorogo AKBP Radiant. Dalam sambutannya Radiant menyampaikan kehormatan dan kebanggaannya atas kunjungan Kapolda dan Pangdam.

Safari Ramadhan yang diselenggarakan di Polres Ponorogo tersebut dihadiri sekitar 1500 undangan, yang terdiri dari Forkopimda Korwil Madiun, dan undangan lainnya.

Kapolda Irjen Pol Mahfud Arifin menyampaikan bahwa kondisi di wilayah Jawa Timur saat ini relatif sangat kondusif. "Adanya kejadian beberapa waktu lalu, tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur dan malah deflasi. Saya akui orang Jawa Timur itu memang hebat," jelasnya.

Kapolda mengajak untuk menjadikan momentum yang lalu itu untuk lebih meningkatkan kepedulian untuk mencegah adanya berbagai paham radikal di lingkungan masyarakat.

"Idul Fitri yang sebentar lagi kita laksanakan, saya berharap agar pengamanannya dapat lebih ditingkatkan lagi, baik selama arus mudik-balik dan pengamanan di berbagai tempat ibadah," tandas Irjen Pol Mahfud Arifin.

Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Kolonel Inf Sidharta Wisnu Graha, S.E. yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan harapan, bahwa melalui momen baik itu dapat meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

"Karena hal tersebut sangat penting kita wujudkan dalam menjawab setiap tantangan dan permasalahan bangsa ke depan," katanya. (gun)

Jaringan Surabaya Gunakan Wanita Tua Jadi Kurir Sabu Sandal



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan 3 kilogram Sabu jaringan Pontianak-Surabaya-Jakarta yang diselundupkan dalam sandal. Dalam aksinya jaringan ini memilih para wanita paruh baya sebagai kurir.

"Iya, jaringan ini menggunakan modus penyelundupan baru. Sabu disimpan dalam sandal wages (sandal hak tebal berongga) dan digunakan oleh wanita-wanita paruh baya. Jadi penyelundup ini dipilih wanita paruh baya. Mungkin karena kemungkinan dideteksi dianggap kecil," kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak, Jumat (8/7/2018).

Saat menjalankan aksinya para wanita paruh baya ini mencoba mengelabui petugas dengan menggunakan sandal wages itu, yakni saat melewati mesin deteksi di Bandara.

"Saya kurang tahu bahannya, kayu atau plastic, yang bisa buat sabu ini dianggap tidak bisa terdeteksi alat pemindai," jelas Calvijn.

Sebelumnya Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya juga berhasil mengungkap penyelundupan 3 kilogram Shabu yang diselundupkan dalam sandal. (khr)

Jumat, 08 Juni 2018

Bensin Kemasan dan Bensin Keliling untuk Mudik Lebaran 2018



RadarMetropolis, Jakarta
Sejumlah persiapan kini sedang dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran 2018. Salah satunya adalah bensin keliling. Penjualan bensin diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak kesulitan saat mencari atau mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Koordinasi juga dilakukan dengan Pertamina, menjual bahan bakar dengan sepeda motor," Kabag Pensat Divisi Humas Polri Kombes Yusri Yunus, Kamis (7/6/2018) di Tendean, Jakarta Selatan.

Selain itu, Yusri juga mengimbau masyarakat yang melewati Puncak, Cisarua, Bogor agar berhati-hati sebab rawan tanah longsor. "Kalau longsor, di Cisarua pasti macet. Cisarua itu rawan longsor, rawan macet nantinya," tegasnya.

Ia pun sudah menugaskan aparat di beberapa tempat yang menjadi titik rawan macet pada mudik 2018. Menurut , nantinya polisi akan membuat keputusan apabila terjadi kemacetan.

Selain bensin keliling, dalam mudik kali ini juga dipersiapkan bensin kemasan ukuran 5 liter oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek bekerja sama dengan Pertamina.

"BBM kemasan ini merupakan bentuk kerja sama kami dengan PT Pertamina," kata General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek, Raddy R. Lukman, di Bekasi, Rabu (6/6/2018).

Dia mengatakan, rencananya BBM tersebut akan disediakan di Tempat Istirahat (rest area) yang berskala kecil karena belum dilengkapi fasilitas SPBU.

Polri Siagakan Satgas Antiteror Selama Lebaran



Radar Metropolis, Jakarta
Untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan teror selama Lebaran pihak  kepolisian sudah melakukan serangkaian persiapan pengamanan termasuk menyiagakan satuan tugas antiteror.

"Untuk aksi terorisme, Pak Kapolri sudah menyatakan kami siap sekarang. Persiapan kami siap menjelang dan sesudah lebaran," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jendral Setyo Wasisto saat ditemui wartawan di kawasan Tendean, Jakarta, Kamis (7/6).

Dijelaskan, satgas antiteror yang diaktifkan di setiap Polda di seluruh Indonesia tetap siaga mengawasi pergerakan jejaring teroris. "Ini untuk mengawasi dan antisipasi sel-sel yang kita ketahui di setiap daerah," katanya.

"Ini yang harus kami antisipasi, dan tentunya kami tidak kerja sendiri. Kami kerja sama dengan semua stakeholder dan juga Pemda setempat," ujarnya.

Pihaknya pun mulai menerapkan antisipasi dengan deteksi dini di setiap titik-titik rawan teror. Namun, meski begitu dia tak menjelaskan titik mana saja yang termasuk dalam titik rawan serangan terorisme.

"Titiknya tidak bisa kami jelaskan. Yang jelas deteksi ini kami lakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di masa tenang," katanya. (dbs) 


Kepala BPIP Mengundurkan Diri, Apa Alasannya ?



Radar Metropolis, Jakarta
Di tengah-tengah maraknya dipermasalahkan gaji untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kepala BPIP Yudi Latif mengundurkan diri dari posisinya. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Facebook pribadinya dan juga pesan WhatsApp ke rekan-rekannya di BPIP.

Sebelumnya memang beredar kabar pernyataan Yudi Latif mundur sebagai Kepala BPIP. Kabar tersebut beredar sejak pagi, berikut pernyataannya.

TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!

Saudara-saudaraku yang budiman, Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar. Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli.
Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara.

Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun. Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas.

Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri.

Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui. Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan.

Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga.

Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme. Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP.

Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP. Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.

Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.

Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan. Saya mohon pamit. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali" (Alexander Pope, An Essay on Man).

Salam takzim,
Yudi Latif (*)

Jumat, 13 April 2018

Kembangkan Kasus, Polisi Tangkap Tiga Pengguna Sabu



RADARMETROPOLIS: Jombang - Petugas Polsek Mojowarno, Jombang, membekuk tiga orang pengguna sabu-sabu (SS) di tempat berbeda. Penangkapan secara berantai itu merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.

Tiga pelaku tersebut adalah dua orang warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, M Syaifudin (32), dan Viki Efendi (21). Sedangkan satu pelaku lainnya adalah Wahyu Aritonang (29), pembuat sandal asal Desa Bluto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto.

Kapolsek Mojowarno AKP Wilono mengatakan, ketiga pelaku tersebut ditangkap pada Jumat (13/4/2018) dini hari. Orang yang pertama kali ditangkap adalah Syaifudin. Yang bersangkutan dalam sehari-hari berprofesi sebagai pedagang ikan bakar. Dari tangannya polisi menyita empat plastik klip sabu yang masing-masing berisi 0,27 gram, 0,30 gram, 1,09 gram, 1,07 gram.

Selain itu polisi juga menyita dua pipet kaca, dua buah skrop plastik, satu buah alat hisap, satu buah sedotan sebagai alat hisap, satu pak sedotan serta satu buah korek api.

Dari tersangka Viki, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap yang diduga terdapat sisa sabu, satu plastik klip yag diduga terdapat sisa sabu, serta satu buah korek api.

"Mereka ini masih satu jaringan," ungkap Wilono.

Dari tersangka Wahyu disita barang bukti berupa 15 plastik klip bekas bungkus sabu, dua buah skrop dari sedotan, seperangkat alat hisap, satu pak sedotan plastic, dan satu buah korek api.

Akibat perbuatannya tersebut, ketiganya dijerat dengan pasal 112 (1) Jo pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. (rik)

Kamis, 12 April 2018

Dishub Surabaya Luncurkan Aplikasi GoParkir



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai melakukan uji coba dan sosialisasi aplikasi Go Parkir. Aplikasi ini keguanaannya dapat memudahkan para pengendara dalam mencari tempat parkir. Aplikasi terbaru yang diberlakukan per 7 April 2018 lalu itu sudah dapat diunduh melalui playstore.

Kepala UPTD Tempat Parkir Khusus Dishub Surabaya, Heri Setiawan, mengatakan bahwa dalam aplikasi Go Parkir terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan.

Pertama fitur maps atau peta. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat titik parkir terdekat dengan lokasi secara realtime.

Fitur kedua parking slot, fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat slot parkir yang tersedia saat itu. Selain itu dapat juga digunakan untuk melakukan pemesanan parkir.

Fitur ketiga, pemesanan parker. Pemesanan slot parkir dapat dilakukan 1 jam sebelum kedatangan dan maksimal pemesanan parkir inap 14 hari.

"Untuk pembayarannya, dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai dengan transfer ke bank. Bisa ke bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Jatim," kata Heri.

Heri kemudian menjelaskan cara menggunakan aplikasi itu. "Setelah download aplikasi Go Parkir, lalu tinggal dibuka aplikasi Go Parkir itu, cari lokasi parkir terdekat dan melakukan pemesanan. Setelah itu masukkan plat nomor dan pilih slot parkir, masukkan lama waktu parkir dan alamat bila menggunakan jasa penjemputan,” terang  Heri.

“Lalu, pilih metode pembayaran, tekan tombol booking apabila data benar, dan segera upload bukti transfer untuk menyelesaikan pesanan. Setelah itu, tinggal tunjukkan barcode kepada petugas parkir. Jadi, mudah banget prosesnya," tambahnya.

Sedangkan untuk tarif parkirnya, sementara ini menurut Heri masih flat. Yaitu, roda 2 Rp 2000 dan roda 4 Rp 5000.

Heri juga memastikan bahwa ke depannya aplikasi Go Parkir akan terus dikembangkan. Lokasi-lokasi parkir, baik milik Pemkot Surabaya maupun swasta, telah direncanakan untuk dapat terintegrasi dengan sistem.

"Sejak dilakukan uji coba pada 7 April 2018 hingga Rabu kemarin, (11/4/2017), sudah ada sebanyak 133 pengguna yang memanfaatkan Go Parkir ini. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah seiring dengan sosialisasi dan publikasi yang semakin digencarkan oleh Dishub Surabaya," tandas Heri. (rie)

KPK Adakan Acara Cegah Korupsi Calon Kepala Daerah



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah, KPK mengadakan program Pilkada Berintegritas 2018. Untuk itu KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian.

Selain itu kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Jabatan kepala daerah rentan dengan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum ada kejahatan itu," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Menurutnya, pembekalan itu dipandang perlu dilakukan. Ini karena KPK mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 walikota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

Ada dua kegiatan yang diadakan dalam program Pilkada Berintegritas 2018 itu. Kegiatan pertama adalah pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni mendatang. Kegiatan berikutnya adalah untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Selain pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan momentum Pilkada Berintegritas 2018 di Provinsi Jatim ini untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Pelaporan harta kekayaan tujuannya adalah untuk sarana pengendalian internal, karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian menentukan calon kepala daerahnya.

KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK, jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya.

Masyakarat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya.

Kegiatan tersebut diikuti 53 pasangan calon kepala daerah di Jatim. Yakni, 2 pasangan calon dari Provinsi Jatim, 3 pasangan calon dari Bangkalan, 4 pasangan dari Bojonegoro, 2 pasangan dari Bondowoso, 3 pasangan dari Jombang, 3 pasangan dari Lumajang, 3 pasangan dari Kabupaten Madiun, 3 pasangan dari Magetan, 3 pasangan dari Nganjuk, 2 pasangan dari Pamekasan, sepasang calon dari Kabupaten Pasuruan, 2 pasangan dari Kabupaten Probolinggo, 3 pasangan dari Sampang, 2 pasangan dari Tulungagung, 3 pasangan dari Kota Kediri, 3 pasangan dari Kota Madiun, 3 pasangan dari Kota Malang, 4 pasangan dari Kota Mojokerto dan 4 pasangan dari Kota Probolinggo.

Selain diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. (ar)

Pengumuman KPU Jatim: Khofifah-Emil Lebih Kaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak kekayaannya lebih besar daripada paslon nomor urut 2. Nilainya mencapai Rp Rp 31.806.731.670.

Harta mereka mengalahkan kekayaan nomor paslon dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno yang total kekayaannya hanya Rp 19.464.308.846.

Pengumuman harta kekayaan tersebut dibacakan Ketua KPU Provinsi Jatim, Eko Sasmito, dalam acara Pilkada Berintegritas 2018 'Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)' Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jatim di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Berdasarkan data yang disampaikan KPUD Jatim, Khofifah memiliki harta kekayaan yang lebih besar dibandingkan Gus Ipul.

Harta kekayaan Khofifah yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 23.552.699.762. Sedangkan harta kekayaan Gus Ipul hanya Rp 17.598.885.769.

Begitu juga dengan kekayaan Emil. Pasangan Khofifah ini juga lebih besar dibandingkan dengan pasangan Gus Ipul, Puti. Emil melaporkan kekayaannya ke KPK pada 5 Januari 2018 sebesar Rp 8.254.061.908.

Sementara harta kekayaan Puti tercatat sebesar Rp 1.865.423.077. Harta kekayaan Puti dilaporkan ke KPK pada 12 Januari 2018.

Acara Pilkada Berintegritas 2018 tersebut dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan 18 pasangan calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota. Selain itu dihadiri pula oleh sejumlah unsur Forkopimda Jatim.

Beberapa waktu sebelumnya kedua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Jatim diberitakan telah menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang didapat dari KPK kepada KPU Jatim.

Berkas berupa Tanda Terima LHKPN dari KPK itu telah diserahkan ke KPU Jatim pada hari terakhir penyerahan berkas kelengkapan Sabtu (20/1/2018) lalu untuk diteliti selanjutnya. (sr)

Senin, 09 April 2018

Polrestabes Surabaya Tangkap Pembobol Rumah Mewah Nyaru Petugas PDAM



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Unit Jataranras Polrestabes Surabaya akhirnya berhasil mengungkap kasus pembobolan rumah dengan modus menyaru sebagai petugas PDAM. Kasus pembobolan dimana pelaku menjadikan rumah mewah sebagai sasarannya tersebut banyak dilaporkan oleh masyarakat sejak tahun 2016.

Dalam penangkapan itu polisi berhasil menangkap empat pelaku, yakni Anton Saputra (48), Andri Syahrial (25), Arham Djaelani (40) dan Arifin Daeng Nassa (59) asal Sidoarjo.

"Untuk tiga pelaku AS, AS dan AD ini asal Makasar, Sulawesi Selatan dan ketiganya memang sengaja datang ke Surabaya untuk melakukan aksi pembobolan rumah," kata  AKBP Sudamiran, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Senin (9/4/2018).

Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, aksi terakhir yang dilakukan oleh pelaku sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian adalah di Jalan Manyar Kerta Adi Surabaya. Di lokasi kejadian itu pelaku berhasil mengambil uang sebesar Rp 12 juta, 7 liontin emas, 4 anting emas, 1 cincin emas, 1 cincin emas berlian, 1 kalung emas, dan 1 gelang emas.

"Dari data yang ada di kami, para pelaku ini sudah melakukan aksinya lima sampai delapan kali," papar Sudamiran. (rcr)

Penanganan Pencucian Uang, Polisi Lebih Baik daripada KPK



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pertama di Indonesia, Dr Yenti Ganarsih SH MH, menilai bahwa kinerja kepolisian dalam penanganan kasus pencucian uang lebih baik daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disampaikan oleh Yenti usai menjadi narasumber dalam acara pembekalan tentang penyidikan kasus pencucian uang di Hotel Wyndam Surabaya.

Acara yang diadakan oleh jajaran penyidik khusus Polda Jatim itu dihadiri oleh penyidik pidana khusus dari jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu.

Diungkapkan Yenti bahwa dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus TPPU petugas kepolisian selalu menemui berbagai macam kesulitan. Hal itu dikarenakan selama ini penegak hukum lebih memprioritaskan pengungkapan kasus awal daripada TPPU itu sendiri.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa hal itu bukan karena adanya keengganan penyidik. Kesulitan tersebut timbul dikarenakan penegak hukum itu menangani kejahatan asalnya dulu baru TPPU-nya. Dan ini juga terjadi di KPK.

“Soal KTP-el nya kan korupsinya dulu, baru TPPU-nya. Ini salah," terang Yenti kepada awak media.

Yenti menambahkan, kerugian lain jika kasus TPPU tidak menjadi prioritas penanganan, maka uang hasil korupsi jejaknya semakin hilang sehingga menyulitkan pengungkapan.

Untuk itu Yenti menghimbau harusnya penegak hukum mulai menerapkan aturan hukum TPPU terhadap tersangka dengan berbagai kasus seputar kejahatan keuangan, termasuk kasus korupsi.

Sinergitas antara kepolisian dengan kejaksaan menurutnya juga sangat diperlukan supaya uang negara maupun korban hasil kejahatan bisa segera ditemukan.

"Penegak hukum tidak boleh enggan, wah nanti sulit. Tidak ini dua kejahatan sekaligus, didakwa sekaligus. Kita juga minta jaksa agar berani tampil di pengadilan untuk dua sekaligus," lanjutnya.

Yenti meminta dalam menangani kasus korupsi harusnya penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku. Melainkan juga kepada penerima hasil korupsi, karena penerima juga melanggar undang-undang TPPU.

"Bagi penerima korupsi, itu adalah pelaku pencucian uang, dan pada mereka lah uang itu ada. Kita ingin kan ini juga untuk KPK, KPK harusnya begitu, kasus KTP-el dari awal sudah seharusnya ada kasus TPPU nya saya rasa," kata Yenti.

Ia kemudian membandingkan kinerja antara kepolisian dan KPK dalam hal pemberantasan kasus TPPU. Menurutnya kepolisian lebih baik bila dibandingkan dengan KPK.

"Saat ini kinerja kepolisian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan KPK, tapi ini perlu didorong dengan memberikan pembekalan-pembekalan serta pemahaman soal ini," tegasnya.

Tujuan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim mengadakan acara pembekalan penyidik tentang TPPU kepada sejumlah penyidik jajaran Polda Jatim adalah untuk meningkatkan kapasitas kinerja penyidik terkait pengungkapan kasus TPPU yang diakui masih kurang.

"Kapasitas kinerja kita untuk jajaran Polda Jatim terkait upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang selama ini dirasa kurang, dengan adanya pembekalan ini diharapkan penyidik lebih memahami," ucap Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Agus Santoso. (rie)

Polresta Sidoarjo Bekuk Pelajar Kejuruan Pengguna Narkoba



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Pelajar kelas lll sebuah sekolah menengah kejuruan di Sidoarjo dibekuk petugas Sat Narkoba Polresta Sidoarjo. Pelajar asal Desa Tanggul Wonoayu itu kedapatan membawa sepoket sabu-sabu seberat 0,4 gram di saku celana bagian kanan.

Yang bersangkutan diberhentikan aparat kepolisian melintas di jalan kampung tempatnya tinggal dengan mengendarai kendaraan motor, Jumat (6/4/2018).

"Sepak terjang dalam masalah narkoba, tersangka sudah menjadi incaran petugas. Informasi soal tepak terjang tersangka juga sudah dikantongi petugas," kata Kasat Narkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Purwanto, Senin (9/4/2018).

Identitas pelajar tersebut Dhandu Puttra Ramadlan (18). Karena statusnya masih pelajar, pagi tadi Dhandu diantar petugas ke sekolahnya untuk mengikuti ujian. Ia dikawal anggota Satnarkoba.

"Sebelumnya sudah kami lakukan kordinasi dengan pihak sekolah tersangka. Tersangka mengerjakan soal di ruang guru dengan pengawasan pihak sekolah dan petugas Satnarkoba," tandasnya.

Menurut Sugeng, tersangka diantar ikuti karena kemanusiaan saja. Yang bersangkutan masih pelajar, sehingga harus tetap mengikuti ujian sampai selesai. Namun demikian untuk proses hukumnya masih tetap berjalan.

Sugeng menambahkan, saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, ada warga desa setempat yang sedang bersama dengan tersangka. Warga ini bernama Cheki. Oleh karena itu ia ikut diamankan anggotanya dan ikut menjadi terperiksa.

Namun setelah dilakukan proses pemeriksaan dan tes urine dalam protap, Cheki negatif dan tersangka Dhandu positif dan dikuatkan dengan barang bukti yang dibawa.

Kini, tambah Sugeng, proses penyalahgunaan natkoba yang lanjut ke proses hukum, yakni Dhandu.

Sedangkan Cheki dilepas karena tidak ada kaitannya dengan Dhandu maupun barang bukti yang menguatkan soal penyalahgunaan narkoba.

"Yang lanjut proses hukum, Dhandu saja. Sedangkan Cheki tidak cukup bukti terlibat maupun ada kaitan dengan Dhandu," ungkap mantan Kapolsek Driyorejo Gresik. (sri)

Seknas Jokowi dan Relawan Tegaskan Dukungan ke Gus Ipul - Puti



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Seknas Jokowi dan sejumlah elemen relawan lainnya menegaskan dukungan kepada pasangan cagub/cawagub Jatim Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Hal ini disampaikan ketika Ketua Umum Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, memimpin deklarasi gerakan nasional 'T3TAP Jokowi' atau 'Jokowi Presiden Dua Periode'.

Deklarasi digelar di Tulungagung, Senin (9/4/2018) dihadiri sekitar 500 aktivis Seknas Jokowi dan elemen relawan lainnya dari penjuru Jawa Timur. Di depan masa yang meluber, Yamin mengatakan bahwa Seknas Jokowi bersama seluruh rakyat Jawa Timur bertekad memenangkan kembali Presiden Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang. Ia pun bertanya apakah masa siap memenangkan Jokowi?

Para hadirin pun dengan lantang menjawab, "Siappp!" yang disambung dengan yel-yel Tetap Jokowi, Tetap Jokowi.

Muhammad Yamin menegaskan arti penting Jokowi terpilih lagi untuk periode selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang telah dirasakan rakyat Indonesia sekarang bisa berlanjut. Seknas Jokowi ingin rakyat Indonesia sejahtera, termasuk rakyat Jawa Timur.

Sebelum di Jawa Timur, Seknas Jokowi juga telah mendeklarasikan gerakan 'T3TAP JOKOWI' atau 'Jokowi Presiden Dua Periode' di beberapa daerah lain, seperti Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Seknas Jokowi akan menggulirkan deklarasi serupa di seluruh wilayah Indonesia.

"Gerakan ini kami lakukan untuk merespon seruan Presiden Jokowi agar relawan segera mengeluarkan tenaga dalam," tegas Yamin.

Sebagaimana diketahui, dalam acara pertemuan dengan berbagai elemen relawan di Bogor, Sabtu (7/4/2018) lalu, Presiden Jokowi meminta relawan agar menunjukkan kembali militansinya dengan mengeluarkan 'tenaga dalam' yang dimiliki para relawan. 

Dalam kesempatan yang sama dinyatakan pula dukungan Seknas Jokowi dan sejumlah elemen relawan lainnya kepada pasangan cagub/cawagub Jatim Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Serta, mendukung pasangan cabup/cawabup Tulungagung Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo (Sahto).

Dukungan kepada Gus Ipul dan Mbak Puti tersebut dikarenakan mereka merupakan pemimpin zaman now, tegas, cekatan bekerja, dan melayani kebutuhan rakyat.

Program program kerja pasangan Gus Ipul dan Mbak Puti juga pro rakyat. Yang paling menarik terutama adalah program pengembangan ekonomi kreatif yang mendorong munculnya entrepreneur baru dari kalangan generasi milineal.

"Kalau Gus Ipul dan Mbak Puti menang dan memimpin Jatim, saya haqqul-yakin rakyat Jatim akan sejahtera," kata Yamin, yang lagi-lagi disambut riuh massa.

Hadir dalam acara deklarasi di Tulungagung itu sejumlah elemen relawan Jokowi dan pimpinan partai politik pendukung koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. (gun)

Jumat, 06 April 2018

KPK Tahan Sisa Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap APBD



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan lima anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD. Dengan penahanan ini berarti KPK telah menahan seluruh tersangka yang berjumlah 18 anggota DPRD dan Walikota Malang Moch Anton.

Lima tersangka tersisa yang ditahan KPK tersebut, yakni Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, Imam Fauzi, dan Tri Yudiani.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kelima tersangka yang terakhir ditahan penyidik KPK itu di tempatkan di dua rumah tahanan (rutan) berbeda, rutan Pomdam Guntur dan rutan Pondok Bambu.

Abdul Hakim, Syaiful Rusdi, dan Imam Fauzi ditahan di rutan Guntur, sedangkan Tri Yudiani dan Sulik Lestyowati ditahan di rutan pondok bambu. ''Semua ditahan untuk 20 hari ke depan,'' ujar Febri.

Sebanyak 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK tersebut diduga menerima sejumlah uang terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 600 juta dari Walijota Malang Moch Anton.

KPK memastikan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka dari unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kota Malang periode 2014 2019 menerima fee dari Moch Anton selaku Walikota Malang periode 2013-2018.

Fee tersebut diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistiyono. Total fee yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M. Arief Wicaksono, yang kini tengah menjalani persidangan, sebesar Rp 700 juta. Selanjutnya fee yang diterima Arief Wicaksono kemudian didistribusikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 600 juta. (khr)

Polrestabes Surabaya Tembak Mati Spesialis Pembobolan Brankas



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Unit Satresmob Polrestabes Surabaya menembak mati Mulyadi (54) di tempat persembunyian di perumahan mewah di Surabaya. Warga Tanjungrejo, Sukun, Malang merupakan pelaku spesialis pembobolan brankas.

Aparat kepolisian Polrestabes Surabaya tersebut juga melumpuhkan tiga komplotannya yang terdiri dari Budi Santuso (52) warga Kaliputih, Panjang, Ambarawa, Jawa Tengah, Siyam (43) Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah, Daryono (60) warga Kebagusan Kecil Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan penadah Kiemas Muh Fauzi Aul (41) warga Ikan Lumba-lumba, Tambakrejo, Waru Sidoarjo.

"Anggota terlebih melakukan penangkapan ketiga pelaku, lalu dikembangkan ke pelaku utama MY, ditangkap di Terminal Osowilangon," kata AKBP Sudamiran, Jumat (6/4/2018).

Namun ketika dilakukan penangkapan terhadap Mulyadi, Kamis (5/4) malam sekitar pukul 21.30 WIB, yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan berupaya merampas senpi milik anggota kepolisian agar bisa melarikan diri.

Dengan adanya perlawanan itu, polisi bertindak tegas dan terukur pada Mulyadi yang kini masih berada di kamar mayat RSUD Dr Soetomo Surabaya. (sr)

Rotasi 9 Pejabat, Risma Sebut Tidak Untuk Maksud Tertentu



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan bahwa rotasi pejabat eselon II yang dilakukan pada hari Jumat (6/4/2018) tidak dilakukan dengan maksud tertentu. Pemberian jabatan baru didasarkan pada kebutuhan yang ada saat ini.

"Banyak sekali perhatian dunia kepada Kota Surabaya. Kita harus bekerja keras. Saya tahu ini tidak mudah, tapi memang begitulah," kata Risma dalam sambutannya.

Namun demikian, pemimpin Walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut juga mengatakan bahwa rotasi yang dilakukan juga dikarenakan ada keperluan penyegaran di beberapa sektor. "Ini adalah dalam rangka ada yang masa jabatannya sudah lebih dari 5 tahun dan ada yang memang membutuhkan penyegaran dan disesuaikan kapasitasnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Risma berpesan agar setiap lini di sektor Pemkot Surabaya agar senantiasa bersinergi.

"Salah satu kunci kecepatan pembangunan di Kota Surabaya adalah karena sinergi baik yang dilakukan. Maka dari itu saya mengajak semuanya untuk bisa terus melakukan itu," tandas Walikota kelahiran Kediri tersebut.

Pada rotasi yang dilakukan kali ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan tugas baru kepada sembilan pejabat eselon II, sebagai berikut:

1.      Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat

2.      Wiwiek Widayati sebagai Kepala Dinas Perdagangan

3.      Arini Pakistyaningsih sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

4.      Musdiq Ali Suhudi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5.      Eko Agus Supiadi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup

6.      Nanis Chairani sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7.      Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

8.      Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi

9.      Widodo Suryantoro sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.


(ar)

KPK Panggil 9 Kepala Dinas Perizinan di Kantor DPMPTSP Gresik



RADARMETROPOLIS: Gresik - Untuk mewujudkan Jawa Timur bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik. Dalam pertemuan ini 9 kepala dinas perizinan kabupaten/ kota di sekitar Gresik dipanggil.

Kedatangan lembaga anti rasuah itu bukan untuk melakukan penggerebekan, melainkan memberikan layanan informasi dalam bentuk aplikasi.

KPK yang diwakili Deputi Informasi dan Data, Hari Budiono, serta dua orang dari Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi atau PJKAKI, yakni Budi Santoso SH dan Fredy Reinaldo.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menghadirkan para kepala dinas perizinan dari 9 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

Mereka berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan.

"KPK punya aplikasi 'Jaga' yaitu layanan informasi masyarakat yang bisa diunduh di playstore," ujar Budi Santoso perwakilan dari KPK, Jumat (6/04/2018).

Aplikasi tersebut merupakan salah satu layanan dan informasi publik yang transparan. Ada 4 menu informasi yang bisa diakses, yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Perizinan, dan Jaga Desa.

"Untuk Jaga perizinan yaitu segala sesuatu tentang perizinan. Melalui aplikasi ini semua layanan PTSP harus terbuka. Sehingga, masyarakat tahu betul tentang layanan publik pemerintah," ungkap Budi Santoso.

Sementara itu Deputi Informasi dan Data KPK, Hari Budiono, menyatakan semua data di Gresik terupdate lengkap, dibanding milik dari 9 Kabupaten kota lain di sekitar Gresik. "Gresik dinyatakan yang paling lengkap," paparnya.

Menurut Hari Budiono, pertemuan tersebut sebagai sosialisasi implementasi pencegahan korupsi melalui strategi platform 'Jaga'.

"Kami menghadirkan para perwakilan dari Dinas Perijinan di 9 Kabupaten Kota di Jawa Timur ini untuk melengkapi data dan informasi yang di link pada aplikasi jaga milik KPK. Perizinan harus sesuai standar operasional seratus persen. Tujuan kami yaitu menuju Jawa Timur bersih dari korupsi," ujarnya.

KPK mengaku terkesan melihat perkembangan perizinan di Gresik, karena di Gresik mempunyai jumlah paling besar pada izin industri.

Sementara, Kepala Dinas DPMPTSP Gresik, Mulyanto menyatakan jumlah sertifikat izin yang telah dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 8691 izin dan pada tahun 2017 izin yang dikeluarkan sebanyak 8178 izin.

"Saat ini ada 84 jenis perizinan yang ditangani, dan 20 perizinan diantaranya telah online. Bahkan mulai April 2018 perizinan jasa konstruksi sudah harus seratus persen online," pungkasnya. (sri)

Terima Suap Alphard dan Uang Edy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Jum'at, 06 April 2018 14:41:53 WIB



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Edy Rumpoko dituntut pidana penjara delapan tahun oleh jaksa dari KPK, Jumat (6/4/2018). Mantan Walikota Batu itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga telah menerima suap berupa uang sebesar Rp 95 juta dan Rp 200 juta.

Perbuatan Eddy Rumpoko tersebut dinilai melanggar pasal 12 huruf a juncto pasal 18 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa Eddy Rumpoko dengan hukuman pidana penjara selama delapan tahun," kata Jaksa KPK, Ronald Ferdinand Worontika, saat membacakan surat tuntutan terdakwa Eddy Rumpoko di ruang Cakra Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo, Jumat (6/4).

Selain menuntut penjara, Eddy Rumpoko juga dihukum membayar denda yang nilainya miliaran rupiah. Sesuai ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. "Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 600 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan," sambung Jaksa Ronald Ferdinand Worontika.

Dalam pembacaan surat tuntutan itu, Jaksa KPK Ronald Ferdinand Worontika juga meminta majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso untuk mencabut hak politik Eddy Rumpoko.

Sikap berbelit-belit Eddy Rumpoko yang tak mengaku bersalah selama dalam pemeriksaan di pengadilan menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan jaksa KPK tersebut. "Perbuatan Terdakwa Eddy Rumpoko tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Jaksa.

Menyikapi tuntutan jaksa KPK tersebut, Eddy Rumpoko melalui tim penasehat hukumnya meminta waktu untuk menyusun surat pembelaan atau nota pledoi yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya.

Pada surat dakwaan jaksa yang dibacakan dalam persidangan perdana dijelaskan, pada 26 Mei 2016 terdakwa Eddy Rumpoko diduga telah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Setelah itu, Eddy diduga disuap dengan uang Rp 95 juta dan Rp 200 juta.

Sebagai kompensasi pemberian suap itu, terdakwa Eddy Rumpoko menjanjikan akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber pada APBD Pemkot Batu. Alhasil, melalui dua perusahaannya, yakni PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, Filiphus memenangkan lelang tujuh proyek pengadaan barang Pemkot Batu tahun 2016 dengan total proyek senilai Rp 11 miliar.

Selanjutnya, pada 2017, Filiphus kembali memenangi proyek pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan meubelair senilai Rp 5,26 miliar dan pengadaan pekerjaan pakaian dinas dan atributnya senilai Rp 1,44 miliar.

Dalam proyek pengadaan meubelair, Eddy melalui Ketua Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa VI Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan meminta fee 10 persen. Sedangkan Edi menerima 2 persen.

Terdakwa Eddy Rumpoko ditangkap oleh KPK pada 16 September 2017 lalu. Mantan orang nomor satu di Kota Apel ini ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT). Selain Eddy Rumpko, KPK juga menangkap Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan Pengusaha Filiphus. (rcr)

Satpas Polres Gresik Berantas Calo SIM dengan Rompi Khusus


RADARMETROPOLIS: Gresik - Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Gresik mengenakan rompi khusus untuk memberantas percaloan. Hal ini merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih dari percaloan. Selain itu juga dimaksudkan mengingatkan masyarakat untuk menjaga keselamatan selama berkendara.

"Personel mengenakan rompi khusus. Di bagian belakangnya dilengkapi dengan tulisan himbauan, dan penyemangat bagi pemohon SIM untuk mengikuti setiap tahapan ujian pembuatan SIM," kata Kasatlantas Polres Gresik, AKP Wikha Ardilestanto, Jumat (6/04/2018).

Diinformasikan lebih lanjut oleh AKP Wikha, dalam tahapan itu setiap pemohon SIM harus jujur dan tidak percaya pada calo. Oleh karena itu personel yang mengenakan rompi khusus selalu ada di lapangan.

"Melalui rompi ini diharapkan tidak hanya untuk membersihkan praktek percaloan saja. Tapi, juga menjadi pengingat masyarakat untuk berkomitmen menjaga keselamatan dalam berkendara," ujarnya.

Berdasarkan data Satpas Polres Gresik, setiap harinya ada 100 hingga 150 orang pemohon SIM untuk memperbaharui surat izin kendaraannya, baik itu SIM A, C maupun B. (sri)

Polda Tangkap Tersangka Penjualan Satwa Dilindungi ke Thailand



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Subdit IV Tipiter Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim bekerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berhasil mengamankan dua tersangka pelaku jual-beli hewan yang dilindungi, yakni SS dan HS. Warga Buduran Sidoarjo itu menjual hewan-hewan tersebut ke Thailand melalui facebook.

"Praktek ini sudah dilakukan selama dua tahun ini," kata Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Agus Santoso, Jumat (6/4/2018).

Ada 11 jenis hewan yang berhasil disita petugas dari para tersangka. Rinciannya adalah tujuh Kakaktua Jambul Orange (Cacatua Moluccensis), 11 Kakaktua Putih (Cacatua Alba), enam Nuri Kepala Hitam (Lorius Lori), tiga Kasturi Raja (Psittrichas Fulgidus), tiga Nuri Bayan (Eclectus Roratus), dua Cendrawasih Lesser (Paradisaea Minor) dan dua Cendrawasih (Lophorina Magnifica).

Kepala BKSDA Nandang Prihadi menyatakan pihaknya masih mengkoordinasikan apakah hewan tersebut dikembalikan lagi ke asal yakni Indonesia Timur atau ada langkah lain. "Para tersangka kita jerat pasal 21 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman lima tahun penjara," ujarnya.  (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites