RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - Bertempat di ruang rapat
khusus kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (23/9/2022) dilakukan rapat
Badan Anggaran (Banggar). Dalam kesempatan ini terungkap pembeayaan program
dari pusat yang dibebankan kepada APBD mengakibatkan pembangunan di Banyuwangi
sendiri tidak bisa maksimal. Sebab program pusat itu telah menyedot anggaran
yang relatif besar jika dibandingkan dengan kekuatan APBD perubahan yang ada.
Bertindak sebagai pimpinan dalam rapat Banggar tersebut
adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono,SH.
Politisi dari Partai Golongan Karya tersebut menerangkan
sudah kedua kalinya DPRD Banyuwangi bertemu dengan eksekutif di Rapat Banggar
ini dan masih membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran pada APBD Perubahan
Tahun 2022.
Tetapi, kata Ruliyono lebih lanjut, di rapat Banggar kali
ini juga membahas mengenai pembiayaan program-program dari pusat yang
dibebankan APBD.
Program-program dari pusat itu antara lain P3K, Pelayanan
Adminduk, Kelurahan, dan Vaksinasi.
Menurut Ruliyono, untuk membiayai program-program dari pusat
itu APBD Banyuwangi tidak sedikit mengeluarkan anggaran. Yakni mencapai Rp 250
miliar lebih.
"Sedangkan sebenarnya kekuatan APBD perubahan kita
disini kurang dari Rp 500 miliar," ungkap Ruliyono.
Dengan adanya pembayaran program pusat yang menyedot APBD
itu akhirnya berdampak negatif pada pembangunan yang telah direncanakan.
"Di segala bidang pembangunan di Banyuwangi pada
pengajuan anggaran keuangan (PAK) ini agak sulit mengaturnya. Dengan begitu
pembangunan di Banyuwangi pun tidak bisa maksimal," ungkap Ruliyono. (Adv)