Kolaborasi Khofifah Tekan Kematian Covid-19 Sampai Nol

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kedutaan Inggris untuk mengoptimalkan akses data real time terkait Covid-19 bagi masyarakat di seluruh Jatim. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kematian sampai dengan nol.

Masih Mengakar, Polrestabes Terus Dalami Jaringan Iran

Sabu-sabu (SS) berlogo pohon kelapa yang diedarkan oleh jaringan Iran diprediksi masih akan terus diedarkan di Kota Surabaya sebagai wilayah baru peredaran.

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Mabes Polri Rilis Perkembangan Kasus Terorisme

Mabes Polri menggelar rilis perkembangan penangkapan kasus terorisme yang terjadi di Tanah Bumbu, Banjar Baru Kalimantan Selatan dan Cirebon Jawa Barat.

Terdampak Covid-19 Adukan Pemkot Surabaya ke KPK

Sejumlah warga terdampak Covid-19 mengadukan Pemerintah Kota Surabaya ke laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisis Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengaduan tersebut terkait Bantuan Sosial atau Bansos.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Selasa, 07 Juli 2020

Putus Mata Rantai Covid-19, Warga Kampung Tangguh di Kabupaten Mojokerto Siapkan Sayur Gratis



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Salah satunya dilakukan warga Kampung Tangguh Covid-19 Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong. Mereka membuat papan sayur gratis bagi warga.

Untuk membantu warga yang memerlukan bantuan penanganan Covid-19, papan sayur gratis bermottokan ‘Ingat Saudaramu yang Lain, Ambil Seperlunya Taruh Semampunya’ tersebut menyertakan informasi tentang nomor telepon tanggap darurat Covid-19.

Sebenarnya papan sayur gratis tersebut sudah terbentuk sebelum adanya pandemi. Dengan adanya pandemi, inovasi tersebut diharapkan mampu meringankan kebutuhan warga terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Papan sayur gratis itu diinisiasi oleh Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Lestari Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

KRPL sendiri diwujudkan dalam satu RT/RW dusun (kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfatan pagar hidup, jalan desa, dan fasum lain. Misalnya sekolah, lahan terbuka hijau serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pun mengapresiasi dan terus mendorong desa-desa lain untuk terus berinovasi.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan logistik Covid-19 untuk Kampung Tangguh Gunungsari dan Kampung Tangguh Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Selasa (7/7/2020) memberikan wejangan kepada warga.

“Kampung Tangguh untuk saat ini memang kita siagakan untuk penanggulangan Covid-19. Namun, sekalipun Covid-19 telah berhasil kita lalui nanti, saya ingin kampung ini tetap eksis dan mandiri. Potensi desa bisa hidup lagi. Kalau bisa, ciptakan lebih banyak inovasi,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan lebih lanjut bahwa pemotongan mata rantai Covid-19 harus dikerjakan bersama-sama dari seluruh elemen. Menurutnya pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pendorong dan pemberi stimulus. Namun warga masyarakat lah yang paling mengetahui kondisi real di lapangan.

“Namun kalau ada yang dibutuhkan, harus kita komunikasikan sama-sama. Kita ingin pandemi ini segera berakhir,” katanya.

Sebelum menilik Kampung Tangguh Desa Gunungsari dan Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong, Bupati menerima penyerahan bantuan sembako penanggulangan Covid-19 dari PT. Ajinomoto berupa 15 ton beras dalam dua tahap.

Pada masa pandemi ini PT Ajinomoto tetap beroperasi normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di PT Ajinomoto. Untuk mencegah terjadinya penularan dan melindungi keselamatan karyawan, PT Ajinomoto menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. (fik)

24 Warga Terdampak Covid-19 Adukan Pemkot ke KPK: Inspektorat Bantah, Hanya 20



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sejumlah warga terdampak Covid-19 mengadukan Pemerintah Kota Surabaya ke laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisis Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengaduan tersebut terkait Bantuan Sosial atau Bansos. Hingga hari ini ada sebanyak 20 laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Bukan 24. Rata-rata pengaduan diajukan karena warga belum menerima bantuan.

 “Total pengaduan masuk ke Pemkot Surabaya per pagi ini ada 20. Dari total tersebut, 15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 4 laporan, belum ada respon dari pelapor (status dari KPK),” kata Basari, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari Selasa (07/07/2020).

Basari lebih lanjut memastikan, bahwa hingga hari ini ada 20 laporan dan bukan 24 laporan yang diterima. Artinya, laporan yang telah masuk di sistem Pemkot Surabaya hingga saat ini ada 20. Jika ada yang menyampaikan jumlahnya 24, maka selisih 4 laporan itu belum diteruskan ke Pemkot Surabaya, karena masih perlu diverifikasi kebenarannya oleh KPK.

Ditegaskan Basari, pihaknya sudah melihat di loginnya pemkot. Empat laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke pemkot karena masih perlu diverifikasi.

“Kan laporan itu harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Laman atau aplikasi JAGA Bansos milik KPK bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. Laporan masyarakat yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemerintah kota/kabupaten atau provinsi terkait untuk ditindaklanjuti.

KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti. Jika layak, pengaduan akan dikirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Nah, setelah itu kita langsung tindak lanjuti. Kemudian mengirim laporan tindak lanjut hasil pengaduan ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” jelas Basari.

Menurutnya laporan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos KPK itu bukan terkait penyimpangan.

“Rata-rata pengaduan yang ke Surabaya bukan penyimpangan, tapi belum menerima. Mungkin itu warga baru terdampak, tapi pada prinsipnya dipenuhi. Kan memang belum tercatat, dan sepanjang tidak menerima double akan diberi,” ujarnya.

Selain terkait belum diterimanya bansos, warga Surabaya juga mengadukan tentang keterlambatan mengambil bantuan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan dari 20 laporan yang diterima Pemkot ada bermacam-macam jenis. Mulai dari warga belum tercatat menerima dana BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kementerian Sosial (Kemensos), keterlambatan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mengambil dana BST, hingga penerima double bansos.

“Misal laporan warga tidak bisa ambil dana BST karena batas waktu penyaluran BST tahap I sudah selesai. Nah, dana BST tahap I yang terlambat diambil itu dikembalikan ke Kemensos. Sehingga warga itu selanjutnya hanya dapat mencairkan dana BST tahap II dan III,” kata Soeharto.

Selain itu ada pula warga yang melaporkan tidak menerima bantuan berupa dana BST. Padahal setelah diverifikasi Dinsos, ternyata warga tersebut sebelumnya telah menerima bantuan sembako regular dari Kemensos berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

“Sebagaimana diatur dalam Juknis penyaluran bantuan, dalam 1 KK hanya diperbolehkan menerima 1 jenis bantuan saja. Karena dia sebelumnya sudah menerima BPNT,” katanya.

Namun demikian, Soeharto menyatakan bahwa setiap laporan atau pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos itu langsung ditindaklanjuti. Dari hasil tindaklanjut kemudian dilaporkan kembali ke laman aplikasi KPK untuk diteruskan ke pelapor.

“Hasil tindak lanjut itu kita sampaikan ke inspektorat, dan kemudian dilanjutkan ke aplikasi milik KPK. Kan laporan sudah secara by sistem di aplikasinya KPK itu. Jadi setiap pengaduan langsung dijawab disana,” tegas Soeharto. (ar)

Terancam 15 Tahun Penjara, Tersangka Ambil Paksa Jenazah Covid-19 di RS Paru Surabaya Terkonfirmasi Positif



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Satu dari empat tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Rumah Sakit Paru Surabaya beberapa waktu lalu dinyatakan positif Covid-19. Ia diharuskan menjalani isolasi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur. Tiga tersangka lainnya yang terkonfirmasi negatif juga menjalani isolasi di Rumah Sakit yang sama. Selain menjalani prosedur kesehatan, mereka juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (07/7/2020) mengatakan empat tersangka tersebut, yakni MR (28), ADS (25 tahun), MKA (23 tahun) dan BPP (22 tahun) telah menjalani uji swab dan satu diantara mereka hasil uji swabnya positif.

Trunoyudo lebih lanjut menyatakan bahwa diberlakukannya proses hukum terhadap para pelaku ambil paksa tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

“Jenazah pasien covid juga berbahaya dan bisa menularkan kepada orang sekitar sehingga pemakaman juga harus sesuai dengan prosedur Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu meski mereka menjalani perawatan dan isolasi, penyidikan kasus tersebut tetap berlanjut. Keempatnya dijerat pasal berlapis yakni Undang-undang Karantina/undang-undang wabah penyakit dan KUHP pasal 214 dan 216 tentang perlawanan secara bersama-sama kepada petugas berwenang dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. (rcr)

SPDP Perkara Narkoba Jaringan Lapas BB 1,8 Kg dan 7 Tersangka Diterima Kejari Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara sindikat narkoba jaringan Lapas dari penyidik Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Perkara ini melibatkan tujuh orang tersangka dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,8 kg yang terdiri atas 153,50 gram sabu-sabu warna hijau dan 1,6465 kg sabu-sabu warna putih.

“Kita terima SPDP nya sekitar seminggu lalu,” kata Kasi Pidum Kejari Surabaya, Farriman Siregar, Selasa (7/7/2020).

Kronologis pengungkapan kasus narkoba jaringan lapas tersebut berawal dari penangkapan dua orang yang diduga berprofesi sebagai pengedar oleh Tim Idik I yang dipimpin Iptu Dwi Kennardi di salah satu rumah kos di Jalan Semambung, pada Jumat (12/6/2020) lalu. Mereka adalah M Enjang (31), warga Perumahan Oma Green Land Gresik dan Ahmad Farid (51), warga Driyorejo Gresik.

Dari tangan mereka tim menyita barang bukti sabu hijau dan delapan butir pil koplo jenis dobel L. Keduanya mengaku bekerja di bawah kendali seseorang berinisial JN, seorang napi. JN sendiri ternyata juga dikendalikan oleh salah satu napi di Lapas Jatim berinisial TB.

Setelah meringkus tersangka Enjang dan Farid, tim melakukan pengembangan. Hasilnya, tim berhasil menangkap seorang tersangka lagi, yakni Setiawan Ari (35) di tempat tinggalnya di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (17/6/2020) petang.

Dari penangkapan itu, petugas berhasil menyita barang bukti dua poket sabu dengan berat 0,50 gram. Ia mengaku membeli sabu dari tersangka Enjang dan Farid.

Setelah mengamankan tersangka Setiawan Ari, tim kembali mengamankan tersangka Jonni di rumahnya Jalan Dukuh Gemol, Surabaya. Tetapi, disini tim tidak menemukan barang bukti apapun dari tangan Jonni.

Setelah diinterogasi, Jonni mengaku sabu-sabu miliknya ada di rumah kosnya di kawasan Kedurus, Surabaya. Ternyata di rumah kos itu ada dua orang yang merupakan pasangan suami istri siri tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu.

Pasutri siri itu adalah Febrianto Krisna (32) dan Sulis Mulyasari (32), warga Jalan Kedurus, Surabaya. Tersangka Febrianto merupakan adik kandung tersangka Jonni. Ialah yang selama ini ikut serta memuluskan bisnis haram kakaknya tersebut.

Petugas berhasil menyita barang bukti dua bungkus plastik berisi sabu seberat 41,87 gram, empat buah pipet kaca yang masih berisi sisa sabu.

Jonni mengakui masih memiliki sabu di rumah kosnya. Dari keterangan itu, tim bergerak ke rumah kos yang disebut oleh tersangka Jonni. Hasilnya, ditemukan barang bukti sabu seberat lebih dari 1,36 kilogram. Jonni mengaku mendapat perintah dari napi di salah satu lapas di Jawa Timur berinisial HN.

Dari keterangan Jonni, tim kemudian mengamankan tersangka Aris Anton (47), di rumah kos kawasan Dukuh Kupang, Surabaya.

Jaringan peredaran narkoba yang dilakukan oleh para tersangka di atas sangat rapi. Tidak hanya dijalankan oleh satu bos, mereka juga memiliki banyak bos yang mengendalikan dari balik jeruji besi.

Untuk langkah selanjutnya Kejaksaan Negeri Surabaya masih menunggu berkasnya dari penyidik kepolisian. (rcr)

Tekan Kematian Sampai Nol, Pemprov Jatim Gandeng Kedutaan Inggris Perluas Akses Data Real Time Covid-19



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kedutaan Inggris untuk mengoptimalkan akses data real time terkait Covid-19 bagi masyarakat di seluruh Jatim. Hal ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan hingga menekan angka kematian sampai dengan nol.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan visualisasi materi kesehatan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wilayah dengan risiko kesehatan rendah, sedang, dan tinggi.

Kolaborasi dalam Program Digital Access itu akan memberikan akses internet yang inklusif, terjangkau, dan aman bagi komunitas terpencil. Program ini mengembangkan dan memelihara sistem pengumpulan data Covid-19.

Masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebenarnya situasi epidemiologis dari Covid-19 di kabupaten/kota masing-masing di seluruh Jatim dengan mengakses http://infocovid19.jatimprov.go.id/index.php/data.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa dengan adanya perluasan akses data real time, maka intervensi kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jatim bisa langsung diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, sehingga terkonfirmasi langsung di masyarakat.

“Jika kita mendapat support data real time, maka intervensi kebijakan juga bisa dilakukan dengan presisi yang lebih tinggi dan hasil yang lebih signifikan,” kata Gubernur Khofifah usai mengikuti rakor analisa dan evaluasi penanganan Covid-19 di Gedung Mahameru Polda Jatim.

Penciptaan platform digital tersebut diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan melalui visualisasi rate of transmission hingga attack rate secara real time tiap kab/kota. Ia berharap bisa memberi perluasan akses data, sehingga siapapun yang mengakses data khususnya gugus tugas di semua tingkatan bisa mengukur dari rate of transmissionnya.

Dengan memperoleh akses secara real time, Khofifah berharap agar setiap elemen masyarakat bisa bersama-sama menyuarakan pentingnya protokol kesehatan kepada satu sama lain. Pemerintah daerah dan masyarakat juga bisa mewaspadai apabila rate of transmission naik di atas satu, maka upaya testing, tracing, dan penegakan protokol kesehatan harus makin ditingkatkan. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan hingga menekan angka kematian sampai dengan nol.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan bantuan tersebut bekerjasama dengan gerakan swadaya masyarakat LaporCovid-19 yang merupakan wadah berbagi informasi terkait Covid-19 dan Pemerintah Jawa Timur.

Menurut Owen Jenkins proyek tersebut merupakan bagian dari program Digital Access di bawah Kedutaan Inggris di Jakarta dan akan dilaksanakan dengan koordinasi bersama Pemerintah Indonesia.

“Jawa Timur adalah wilayah pertama yang bekerjasama dengan kami dan menjadi prioritas,” ujar Owen Jenkins. (ar)

Asal Ikuti Protokol Kesehatan dan Tidak Destruktif, Mahfud MD Bebaskan Demo RUU HIP



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi pembolehan ini dengan catatan asalkan aksi tersebut tidak dijalankan secara destruktif. Selain itu peserta aksi juga harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Jika mau demo tidak apa-apa. Itu menunjukan demokrasi tumbuh. Kami tidak akan menghalangi demo. Demo silakan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (6/07/2020).

Pejabat berdarah Madura itu juga meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat. Menurutnya sikap pemerintah sudah final. Pemerintah menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.

Terkait adanya usulan untuk diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud akan mempertimbangkan dan akan dibicarakan lebih lanjut. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi Pancasila.

“BPIP sudah ada. Kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silakan saja. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” tandasnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi pancasila (RUU HIP) semakin marak. Hari ini sejumlah elemen masyarakat di Surabaya mengadakan unjuk rasa. Sebelumnya di wilayah Jawa Timur lainnya ratusan massa ulama dan santri juga telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sampang untuk melakukan penolakan terhadap RUU HIP. Pernyataan Menkopolhukam di atas menanggapi maraknya aksi unjuk rasa menolak RUU HIP. (rie)

Senin, 06 Juli 2020

Pandemi: Ekspor Komoditas Pertanian Jatim Naik Signifikan, New Normal: Diharap Makin Melejit



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Di tengah hantaman Covid-19 yang membawa konsekuensi pada terbatasnya gerak masyarakat maupun pemerintah di berbagai aspek, ekspor komoditas pertanian Jatim justru mengalami kenaikan signifikan. Dengan diberlakukannya New Normal, ekspor komoditas pertanian Jatim semakin melejit.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Hadi Sulistyo, mengungkapkan bahwa perbandingan data nilai ekspor secara umum pada periode yang sama pada tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 74,85 persen. Nilai ekspor sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 mengalami sebesar Rp 1.706.561.994.149 atau 1,70 triliun. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2020 nilai ekspor mencapai Rp 2.984.255.733.333 atau 2,98 triliun. Jika diprosentasekan terjadi kenaikan sebesar 74,85 persen.

"Kemudian, berdasarkan volume, pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 127.595.586,24 (127,595 ton), sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 158.868.623,73 (158,868 ton). Artinya terjadi kenaikan sebesar 24,50 persen," kata Hadi Sulistyo, Senin (06/7/2020).

Adapun komoditas pertanian asal Provinsi Jawa Timur yang diekspor ada sembilan macam, yakni bubuk kakao, kopi, margarin, sarang burung walet, bakso, minyak kelapa, premix, susu, dan pakan ayam.

Dalam kegiatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Produk Pertanian dan Turunannya asal Jatim di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya belum lama ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo melaporkan kepada Kementerian Pertanian bahwa secara simbolis telah dilepas komoditas pertanian menuju 17 negara tujuan ekspor dengan total sertifikat 225 senilai Rp 58,13 miliar.

Terdiri dari kopi robusta 372 ton senilai Rp 7,9 miliar dengan negara tujuan ekspor Mesir, margarin 16,5 ton senilai Rp 188 Juta menuju Liberia, minyak kelapa 135 ton senilai Rp 1,9 miliar menuju Amerika Serikat dan Srilangka, tepung kakao 1.000 ton senilai Rp 418 miliar ke 6 negara (Pakistan, Arab Saudi, Australia, India, Srilangka, Belanda), sarang burung walet 2,432 ton senilai Rp 60 juta ke Amerika, Singapura, dan Hongkong.

Bakso 726 Kg senilai Rp 72 juta ke Hongkong, premix 530 ton senilai Rp 5 miliar ke Bangladesh, Yunani, Finlandia, dan Amerika. Susu 73,37 ton senilai Rp 883 juta ke Brunei dan Singapura, serta pakan ayam 60 Ton senilai Rp 332 juta ke Timor Leste.

Selain produk yang akan diekspor dalam skala industri, ada dua komoditas yang mulai bertumbuh menjadi produk unggulan ekspor, yakni Konjac atau tepung porang sebanyak 121,8 ton ke Thailand dan daun alas sebanyak 5,6 ton ke Australia.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga berdampak bagi kesejahteraan petani, ketersediaan pangan, dan berjayanya produk pertanian dalam negeri di pasar dunia. Ke depan akan terus mendorong investasi dan inovasi.

Mentan lebih lanjut menyatakan bahwa berdasarkan catatan sertifikasi ekspor di Karantina Pertanian Surabaya, di masa pandemi Covid-19 jumlah ekspor Jatim tetap menunjukan tren positif.

Tercatat sebanyak 998,1 ribu ton komoditas pertanian Jatim diekspor pada periode antara Januari sampai dengan Juni 2020. Sedangkan pada periode sama di tahun 2019 hanya mencapai 812,3 ribu ton saja.

"Kita berharap semoga dengan pemberlakukan new normal memberikan angin segar, sehingga Jawa Timur dapat kembali meningkatkan ekspornya," ungkapnya.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, secara khusus hadir ke Karantina Pertanian Surabaya untuk melepas komoditas pertanian Jatim ke 17 negara.

17 Negara tujuan ekspor tersebut adalah Mesir, Liberia, Amerika, Srilangka, Pakistan, Arab Saudi, Australia, India, Belanda, Hongkong, Bangladesh, Yunani, Finlandia, Amerika, Brunei, dan Singapura.

Total komoditas ekspor komoditas pertanian yang diekspor adalah 6,7 ribu ton dengan nilai mencapai Rp 191,9 miliar. Namun yang dilepas secara simbolis sebesar 2,19 ribu ton dengan nilai mencapai Rp 58,13 miliar. (ADV)

Pertemuan Polda dan KPU Jatim: Pengamanan Pilkada Serentak 2020 Dipimpin Wakapolda



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur di Lobby Tribrata lantai 2, Senin (06/7/2020). Diputuskan, pengamanan Pilkada dipimpin oleh Wakapolda Jatim.

Pertemuan antara Kapolda Jatim dan Ketua KPU Jatim membahas perihal kesiapan tahapan pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2020.

Dalam acara itu Kapolda didampingi oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko,

Kapolda Jatim mengungkapkan, audiensi yang dilakukan dengan KPU Jatim tentang tahapan pilkada tersebut cukup baik. Meski kurang empat bulan, namun semua harus disiapkan, agar pada waktunya nanti, pilkada bisa berjalan lancar, aman dan damai. Segala persiapan mulai dari keamanan, gangguan kamtibmas maupun semua tahapan pilkada harus disiapkan sejak awal.


Diterangkan lebih lanjut, bahwa pengamanan tahapan di Pilkada Jawa Timur akan dipimpin oleh Wakapolda Jatim. Nantinya akan dibentuk Satgas Nusantara, guna menciptakan suasana, aman, damai dan sejuk, sehingga Pilkada di Jatim aman dan berjalan dengan baik.

Pilkada serentak di Jatim dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota. Tiga pemilihan Walikota dan 16 pemilihan Bupati. “Polda Jatim siap mengamankan jalannya pilkada. Selain itu, Kapolres jajaran juga membackup penuh, mulai tahapan pemilihan hingga pencoblosan,” tandas Kapolda.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya juga telah melakukan beberapa tahapan pilkada. Mulai dari persiapan tahapan pilkada, pembentukan anggota KPPS, dan juga APD bagi anggota KPU maupun KPPS. Pasalnya, pilkada saat ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah melaksanakan tahapan persiapan pilkada, mulai dari pembentukan KPPS, anggaran, bahkan persiapan rapid test bagi komisioner KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” jelas Anam. (rcr)

Positif Covid-19 di Jatim Makin Banyak, Polda Evaluasi Rencana Perpanjang Kawasan Physical Distancing



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Polda Jatim akan mengevaluasi pemberlakuan kawasan physical distancing di tiga ruas jalan Kota Surabaya. Apakah akan diperpanjang ataukah dihentikan? Sebelumnya Polda Jatim menerapkan Physical distancing tersebut selama seminggu, mulai tanggal 3 hingga 9 Juli 2020. Penerapan physical distancing selama ini dinilai efektif untuk menghalau kerumunan massa. Evaluasi ini dilakukan karena angka positif Covid-19 di Jawa Timur semakin banyak.

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Budi Indra Dermawan, mengatakan keputusan memperpanjang atau menghentikan baru akan diambil usai melihat bagaimana evaluasi final dari penerapan kawasan physical distancing tersebut. Dalam evaluasi, polisi akan melibatkan Forkopimda.

“Nanti kita lihat, kita evaluasi sama Forkopimda setempat,” kata Budi, Senin (06/7/2020).

Kawasan physical distancing merupakan penutupan akses untuk seluruh kendaraan dan aktivitas masyarakat di ruas jalan tertentu. Di Surabaya, tiga ruas jalan yang ditutup yakni Jalan Darmo, Jalan Pandegiling, dan Jalan Tunjungan.

Penutupan tersebut dilakukan selama seminggu mulai tanggal 3 hingga 9 Juli. Tiga ruas jalan tersebut ditutup mulai pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Sedangkan pada Minggu, jalanan ditutup sejak pukul 21.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Ketika ditanyakan apakah pihaknya akan memperbanyak jalanan physical distancing di Surabaya, Budi mengatakan pihaknya masih melihat situasi. Ia ingin kebijakan ini berjalan efektif dan tidak merugikan masyarakat.

“Yang penting tidak boleh terganggu yang lainnya. Sekarang Pandegiling, Darmo, dan Tunjungan aja dulu,” tegas Budi. (rcr)

Selasa, 09 Juni 2020

Gugus Persilakan Rujuk Pasien Covid-19, Ketersediaan Bed RS Rujukan Kota Surabaya Aman



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, menyatakan bahwa ketersediaan bed di rumah sakit rujukan di Surabaya aman. Dengan demikian dipastikan tidak ada kesulitan bagi pasien Covid-19 yang harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan itu saat ini ada sekitar 96 bed khusus dewasa yang saat ini tersedia. Dan tujuh bed khusus anak-anak dalam keadaan kosong. Jadi, kalau misalnya mau merujuk sudah tidak ada kesulitan.

Ia pun menegaskan bahwa rujukan yang dimaksud itu hanya untuk antar rumah sakit di Surabaya, bukan dari luar daerah.

Menurutnya, kemarin sudah ada kesepakatan dari Koorwil PERSI, bahwa perujuk harus memanfaatkan rumah sakit setempat.

Jumlah keseluruhan bed di rumah sakit di Surabaya yang dikhususkan untuk merawat pasien Covid-19 ada 455 yang bertekanan negatif.

Sedangkan sekitar 300 bed itu difungsikan untuk non tekanan negatif atau natural menggunakan Exhaust Fan.

"RS Husada Utama ada 71 tempat tidur di luar lantai 13-14 yang rencana penambahan kurang lebih 200, di luar itu," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu.

Di rumah sakit rujukan di Surabaya telah dilakukan pemisahan tempat antara pasien Covid-19 dengan yang non Covid-19. Ini juga berlaku bagi pasien yang dirawat di IGD rumah sakit.

Sedangkan khusus yang di Asrama Haji Surabaya, saat ini sudah terisi sekitar 126 dari total 359 ruang isolasi yang disediakan. Pemkot memang menyulap tempat ini untuk merawat pasien orang tanpa gejala atau OTG Confirm. (ar)

Surabaya Raya Masuk Masa Transisi, Tiga Kepala Daerah Pelaksana Putuskan Akhiri PSBB



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya diputuskan tidak diperpanjang. Menurut Koordinator PSBB Jatim, Heru Tjahjono, keputusan tersebut diambil oleh tiga Kepala Daerah Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kini Surabaya Raya memasuki masa transisi.

"Kabupaten maupun Kota sudah mengambil langkah PSBB tidak dilanjutkan,” kata Sekdaprov Jatim yang juga menjabat Koordinator PSBB Jatim, Heru Tjahjono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin malam, 8 Juni 2020.

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah berakhirnya PSBB Surabaya itu akan ada masa yang harus dilakukan yaitu masa transisi. Hal ini akan diatur di peraturan wali kota dan peraturan bupati.

Untuk itu besok pemprov dan ketiga pemda akan bertemu lagi untuk memasatikan perwali dan perbup dengan isi yang lebih teknis.

“Tapi, di dalamnya ada masa transisi. Jadi intinya masuk masa transisi dan berapa harinya adalah 14 hari,” kata Heru.

Dengan berakhirnya PSBB Surabaya Raya, bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada. Pemerintah harus memastikan jaga jarak dapat dilakukan dengan baik di tempat umum seperti di pasar dan terminal. Untuk itu perlu dibuat peraturan walikota dan peraturan bupati untuk dapat memastikan masyarakat menerapkan jaga jarak dan hindari kerumunan dengan baik. (rie)

Senin, 08 Juni 2020

Mabes Polri Rilis Kasus Terorisme di Kalsel dan Cirebon, Pelakunya dari JAD dan JI



RADARMETROPOLIS: Jakarta – Mabes Polri menggelar rilis perkembangan penangkapan kasus terorisme yang terjadi di Tanah Bumbu, Banjar Baru Kalimantan Selatan dan Cirebon Jawa Barat. Terungkapnya kedua kasus tersebut terjadi pada Jumat, 5 Juni 2020 dan Kamis, 4 Juni 2020. Sedangkan pelakunya berasal dari JAD dan JI.

Karopenmas Divhumas Polri Brigadir Jenderal Polisi  Awi Setyono dalam keterangannnya menyebutkan pada hari Jumat, 5 Juni 2020 pukul 07.10 Wita Densus 88 telah menangkap 1 orang terduga teroris berinisial AS (33) di wilayah Baru Gelang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, AS termasuk dalam anggota JAD Kalimantan Selatan yang berperan memberikan ide kepada tim amaliyah untuk melaksanakan aksi penyerangan dengan target anggota Polisi dan kantor Polisi,” kata Awi Setyono, Senin (08/06/2020) .

AS mengetahui dan ikut merencanakan aksi amaliyah penyerangan Polsek Daha Selatan dan telah membaiat 4 anggota lainnya atas nama MZ, N, AR, dan AS.

“Benar, bahwa pada hari Jumat, 5 Juni 2020 pukul 00.45 Wita Densus 88 telah menangkap 1 orang terduga teroris berinisial TA (24) di wilayah Laktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” tegas Awi.

Dalam aksi tersebut TA berperan dalam membentuk tim kecil JAD (tim amaliyah), memberikan uang Rp 500 ribu untuk pembuatan pedang samurai dan juga telah membaiat anggota JAD Kalsel.

Tidak hanya itu TA mengetahui dan ikut merencanakan aksi amaliyah penyerangan Polsek Daha Selatan dan telah membaiat lima anggota lainnya, atas nama MZ, AR, AS, AN, dan MR

Dalam rilis perkembangan pengungkapan kasus teroris di Cirebon, Jawa Barat, Polri menyampaikan bahwa pada Kamis, 4 Juni 2020 pukul 11.00 Wib Densus 88 menangkap 1 orang terduga teroris berinisial M (40) di Desa Purat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa M berperan sebagai pengkader serta pembaiat untuk menjadi anggota JI. (khr)

Semua Nakes RSUA Terinfeksi Covid-19 Sembuh Total, RSUA Kini Lakukan Penataan Internal



RADARMETROPOLIS: Surabaya –Semua tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, baik dokter maupun perawat yang terinfeksi Covid-19 dinyatakan sembuh sepenuhnya. Agar kejadian terpaparnya para nakes tersebut tidak terulang ataupun mengurangi terulangnya kejadian itu, kini pihak RSUA sedang melakukan penataan internal.

“Alhamdulilah semuanya sembuh, swab sudah negatif dua kali,” kata tim Satgas Corona RSUA, dr Alfian Nur Rosyid, Senin (08/06/2020).

Terkait dengan banyaknya tenaga medis RSUA yang sempat terjangkit Covid-19,  dr Alfian mengungkapkan bahwa pihak RSUA kini membatasi pelayanan rumah sakit untuk dikhususkan merawat pasien Covid-19 yang sudah dirawat sebelumnya dan melakukan penataan internal. Saat ini penataan internal masih dilakukan.

Dengan penataan internal tersebut diharapkan kedepannya bisa memberikan pelayanan terbaik dengan tetap memperhatikan keselamatan nakes yang berkerja.

“Alhamdulillah dengan upaya pencegahan yang lebih baik, insyaallah kedepan akan mengurangi staf terinfeksi,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, di tengah merebaknya pasien Covid-19 yang membutuhkan penanganan yang baik, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) justru dihadapkan pada situasi sulit. Tanaga kesehatan (nakes) dari Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 yang menerima pasien Covid-19 terbanyak itu justru berjatuhan terpapar Covid-19. Baik dokter maupun perawat didapati positif Covid-19. (ar)

Tidak Perpanjang PSBB, Wabup Sidoarjo Pilih Terapkan Transisi New Normal



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tahap ketiga berakhir hari ini, Senin, (08/06/2020). Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Saifuddin, tidak ingin kebijakan tersebut dilanjutkan. Pihaknya akan menggantikan PSBB dengan transisi New Normal. Namun dengan tetap tidak mengendorkan semangat pencegahan penyebaran Covid-19.

“Desa kelurahan akan tetap menjadi fokus pencegahan penyebaran pandemi Covid-19,” katanya, Senin (08/06/2020).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penguatan-penguatan desa kelurahan dengan Kampung Tangguh akan lebih ditingkatkan. Dengan begitu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 akan cepat terselesaikan.

“Kalau masyarakat sudah teredukasi di desa, maka masyarakat muncul kesadarannya dan mendukung program Covid-19 ini. Ini yang kami harapkan,” tandas Wakil Bupati Sidoarjo.

Menurut Wabup, dengan dukungan masyarakat seperti itu, angka kasus virus corona akan segera menurun. Pada saat itulah kehidupan new normal akan dijalani masyarakat.

“New Normal, masyarakat dapat beraktivitas secara leluasa namun tetap menjaga SOP (Standar Operasional Prosedur) kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19,” tegas H. Nur Ahmad Saifuddin. (rik)

Nilai PSBB Tidak Efektif, PSI Dukung Walikota Surabaya Tolak Perpanjang PSBB



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Menilai pelaksanaan PSBB tidak efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19, Partai Solidaritas Indonesia mendukung langkah Walikota Surabaya menolak perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) III atau menolak diterapkannya PSBB jilid IV di Kota Pahlawan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PSI, William Wirakusumah, Senin (8/6/2020) menyatakan lebih sepakat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). “Saya tidak sepakat PSBB diperpanjang. Saya lebih sepakat diberlakukan PSBK. Yakni Pembatasan Sosial Berskala Kecil. PSBB seperti dipaksakan,” katanya.

Jangkauan pelaksanaan PSBB terlalu luas. Padahal yang terpapar virus Covid-19 masih berada di lingkup lingkungan kecil. Seharusnya yang dilokalisasi adalah lingkungan yang ada virus corona saja, bukan semua wilayah seperti konsep PSBB. Dengan demikian upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya akan bisa lebih fokus.

“Pelaksanaan PSBB tidak bisa fokus. Berbeda dengan PSBK yang lebih fokus pada lingkungan yang terpapar virus corona. Tentunya tanpa mengabaikan lingkungan yang masih belum terpapar virus corona,” ujar.

Lebih lanjut dinyatakan, agar pelaksanaan PSBK tersebut bisa berjalan maksimal, bisa memaksimalkan peran “Kampung Wani Jogo Suroboyo” yang telah dibentuk Pemkot Surabaya. Saat ini “Kampung Wani Jogo Suroboyo” telah terbentuk di tingkat RW di seluruh Kota Surabaya.

“Saat di kampung ada yang terkonfirmasi positif corona, ‘Kampung Wani Jogo Suroboyo’ inilah yang berperan di garda depan. Jadi penanganannya dilakukan secara gotong-royong melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin penanganan ini hanya dilakukan pemerintah, tapi juga harus dilakukan secara gotong-royong melibatkan masyarakat juga,” kata William.

Jika ada ODP atau PDP yang melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumahnya, semua harus dijamin kebutuhan sehari-harinya,seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Pemkot Surabaya harus menyuplai makanannya. Begitu pula masyarakat bisa membantu kebutuhan lainnya.
 “Jadi, penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesadaran dari masyarakat dan tindakan tegas dari pemerintah. Kalau hanya pemerintah yang tegas, kesannya juga tidak baik. Harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Dan, PSBB jangan diperpanjang lagi. Karena terbukti tidak efektif,” tandasnya. (rie)

Minggu, 07 Juni 2020

Penting bagi Pasien Kritis: Jatim Terima Bantuan Ventilator dari Polri



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Jawa Timur mengerima bantuan puluhan ventilator dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bantuan untuk percepatan penanganan Covid-19 itu telah didistribusikan ke Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur, Sabtu (06/06/2020). Ventilator merupakan bagian penting upaya penyembuhan dan penyelamatan nyawa bagi pasien kritis.

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan apresiasinya atas bantuan ventilator yang diberikan Polri kepada jejaring RS Bhayangkara di Jawa Timur.

“Kami ucapkan terima kasih dan bersyukur atas kerja keras yang luar biasa dari tim Polri, Polda, Polres, Polsek hingga Babinkamtibmas yang telah mengawal penanganan Covid-19. Bahkan, sampai penanganan Kampung Tangguh, PSBB, hingga sekarang menyiapkan transisi New Normal,” kata Emil kepada wartawan di rumah dinasnya Jalan Margorejo Indah Surabaya, Sabtu (6/6/2020) malam.

Dinyatakan lebih lanjut, bahwa kini Polri juga telah mendukung upaya kuratif dengan menyediakan ventilator, yang merupakan bagian penting upaya penyembuhan dan penyelamatan nyawa bagi pasien kritis.

Menurut Emil, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung termasuk salah satunya ketersediaan ventilator.

“Jadi, tidak hanya upaya promotif preventif saja yang kami lakukan, upaya penyembuhan atau kuratif menjadi fokus utama kita bersama,” tegas Emil.

Terkait New Normal, Emil menekankan pentingnya proses transisi, serta turut memperhatikan aspek epidemiologis, yang di antaranya melibatkan angka R0 (indeks penularan) dan Rt (rate of transmission).

Baru-baru ini Pemprov Jatim juga baru saja menerima bantuan ventilator dari Kemenkes RI. Selain itu, berbagai instansi termasuk di antaranya BNPB, BIN, BUMN, TNI, hingga Polri terus memperhatikan kebutuhan Pemprov Jatim dalam rangka mendukung upaya penanganan pasien Covid-19 sesuai prinsip 3T yaitu tracing, testing, dan treatment.

“Di situasi seperti ini semangat gotong royong ini telah terbangun. Kita wajib optimis dalam menghadapi pandemi ini ditambah dengan semakin dewasanya masyarakat dalam memahami protokol kesehatan. Ini adalah modal awal untuk menyambut transisi menuju New Normal,” tandas Emil.

Secara rinci kota-kota yang mendapat bantuan alat ventilator dari Polri yang didistribusikan melalui jaringan RS Bhayangkara tersebut adalah Surabaya, Kediri, Tulungagung, Malang, Lumajang, Bondowoso, Nganjuk, dan Bojonegoro. (sr)


Sabtu, 06 Juni 2020

Tingkatkan Profesionalisme dan Naluri Tempur, Prajurit Yon Roket 2 Marinir Latihan Pelayanan Meriam



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Dalam rangka LPD/LPK Triwulan (TW) II TA 2020, prajurit Batalyon Roket 2 Marinir melaksanakan latihan Pelayanan Meriam Dinas Baterai (PMDB) Roket MLRS VAMPIRE dan RM 70 GRAD, di Lapangan Trian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Hal ini untuk meningkatkan profesionalisme dan naluri tempur para prajurit.

Dalam latihan Drill PMDB tersebut Danyon Roket 2 Mar Letkol Mar Suroso, M.Tr. Opsla meninjau langsung kesiapan prajuritnya yang dipimpin Kapten Marinir Yopi Arianes yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Baterai Charli Batalyon Roket 2 Marinir. Tujuan latihan ini adalah untuk memelihara, meningkatkan profesionalisme, dan naluri tempur prajurit Yonroket 2 Mar dalam menghadapi tugas Operasi Tempur ke depan.

 “Sebagai Satuan Pelaksana Resimen Artileri 2 Marinir, Yonroket 2 Mar mempunyai tugas pokok membina kemampuan dan menyediakan unsur-unsur pertahanan, guna mendukung bantuan tembakan dalam operasi tempur serta Operasi Satuan TNI,” kata Komandan Batalyon Roket 2 Marinir Letkol Marinir Suroso, M.Tr. Opsla.

Letkol Marinir Suroso, M.Tr Opsla mengharapkan kepada seluruh prajurit untuk selalu bersikap profesional dan mengikuti ketentuan serta prosedur faktor keamanan yang telah ditentukan, serta tidak lupa melaksanakan program pemerintah dengan menjaga physical distancing dan selalu memakai masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. (rcr)

Masjid Makodam Dibuka Kembali dengan Protokol Ketat, Sementara Khusus untuk Prajurit



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Masjid AT-Taqwa yang berada di Makodam V/Brawijaya, kembali dibuka dan diperbolehkan untuk menjalankan ibadah. Tetapi untuk sementara masjid yang ditutup seiring dengan merebaknya wabah Corona itu hanya diperbolehkan untuk para prajurit di lingkungan Makodam saja dan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Hanya untuk prajurit di lingkungan Makodam saja,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Selain terkait dengan pembukaan masjid, Pangdam juga mengeluarkan imbauan kepada para prajurit untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan yang saat ini wajib dipatuhi oleh setiap prajurit.

“Terutama menjaga jarak, sampai membawa sajadah sendiri. Sosial distancing dan physical distancing, wajib ditaati,” tegasnya.

Mayjen TNI Widodo Iryansyahjuga mengimbau Komandan Satuan untuk melakukan rapid test terhadap keluarga masing-masing. “Itu berlaku pada Komandan Satuan yang isterinya berprofesi sebagai perawat, dokter, dan tenaga medis,” tandasnya.

Selama peribadahan pihaknya akan melakukan pengawasan sekaligus pembatasan terhadap jumlah jamaah di masjid tersebut.

“Ketentuan protokol kesehatan harus dipedomani oleh seluruh prajurit di lingkungan Kodam Brawijaya selama menjalankan kegiatan ibadah di masa pandemi ini,” tegas Pangdam. (rcr)

Pandemi Belum Selesai, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim Diperpanjang



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pandemi Covid=19 belum selesai, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang mulai 3 Juni hingga 31 Juli 2020. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Jatim. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim, Boedi Prijo Soeprajitno.

“Kebijakan ini sesuai arahan Ibu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dengan pertimbangan pandemi Covid-19 di Jatim yang belum selesai dan banyak warga masyarakat yang terdampak,” kata Boedi.

Dengan adanya perpanjangan tersebut maka masyarakat bisa menikmati kembali pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sanksi yang dibebaskan adalah diberikan untuk seluruh kendaraan yang mengalami keterlambatan pajak selama dua tahun terakhir. Sedangkan mengenai tata-cara pembayarannya bisa menggunakan online. Mulai dari e-Samsat Jatim, Samsat Online Nasional, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Griya Bayar Bank BTN, Indomaret, Alfamart, dan juga lewat PT Pos Indonesia.

Dengan metode tersebut masyarakat bisa melakukan pembayaran selama 24 jam.

“Selain itu, juga membantu program pemerintah untuk melakukan social distancing,” terang Boedi.

Tidak hanya online, Bapenda Provinsi Jatim  juga membuka layanan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni, menyediakan wastafel untuk cuci tangan dengan sabun dan memeriksa suhu tubuh. Juga menyediakan hand sanitizer. Wajib pajak diharuskan menggunakan masker atau face shield hingga tetap harus menjalankan physical distancing.

Ada sebanyak 46 layanan Samsat Induk di seluruh Jatim yang tetap beroperasi. Selain itu juga 20 titik layanan drive thru. Layanan ini buka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Yang ditiadakan sementara adalah mobil samsat keliling. Karena berpotensi membuat kerumunan antrean.

Berdasarkan data Bapenda Jatim diketahui bahwa selama sepanjang April dan Mei 2020 ada sebanyak 101.336 wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan ini. Dari jumlah itu penerimaan pajak yang diperoleh Rp 41.919.508.000.

“Dampak pembebasan pajak kendaraan bermotor ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, Gubernur telah membebaskan denda sebesar Rp 339.464.750,” katanya.

Sementara itu yang membayar secara online ada 147.705 wajib pajak. Diungkapkan Boedi bahwa total penerimaan pembayaran online mencapai Rp 69.944.345.250. (rie)

Jatim Antisipasi Kebutuhan Pangan Nasional di Tengah Pandemi, Hadi Sulistyo: Target di 6 Kabupaten Percepat Masa Tanam 25.459 Ha



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mengantisipasi kebutuhan pangan nasional di tengah Pandemi Covid-19, Gubernur Jawa Timur meminta enam kabupaten, yaitu Bojonegoro, Jember, Nganjuk, Ngawi, Tuban, dan Tulungagung mempercepat masa tanam padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, sasaran tanam padi pada enam kabupaten yang merupakan lumbung padi nasional di Jawa Timur itu mencapai 25.459 Ha.

Sebagaimana telah diberitakan, bahwa Gubernur Jawa Timur,  Khofifah Indar Parawansa, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo, pada  Senin (01/06/2020) mengadakan rapat koordinasi dalam rangka ketersediaan pangan menghadapi musim kemarau sebagai antisipasi Dampak Pamdemik Covid dengan Kabupaten Jember, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, dan Tulungagung melalui vidcom di Gedung Negara Grahadi.

Dalam dialog melalui Vidcom dengan enam kepala daerah tersebut, Khofifah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 16 provinsi lain di Indonesia bagian timur yang suplai pangannya 80 persen tergantung pada Jatim, terutama beras.

Sementara itu BMKG memprediksikan, bahwa dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi kemarau panjang. Agar jangan sampai terlambat, perlu dilkukan percepatan masa tanam. Untuk itu Khofifah meminta bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam kembali.

Gubernur pertama perempuan di Jatim itu pun mengatakan, bahwa presiden dan juga menteri pertanian juga sudah meminta untuk mempercepat masa tanam.

Mantan Menteri Sosial itu lantas berharap, percepatan tanam di bulan Juni ini bisa termonitor dengan baik oleh seluruh bupati, sehingga ketahanan pangan nasional yang sebagian besar bertumpu pada surplusnya produksi padi di Jawa Timur bisa dijaga.

Agar usaha maksimalisasi seluruh produk pangan berhasil, terutama padi, Gubernur meminta seluruh peralatan harus disiapkan, apakah itu yang terkait dengan traktor roda dua maupun traktor roda empat, termasuk kesiapan pupuk.

Ia pun meminta, semua hal yang dibutuhkan benar-benar sampai ke petani. Untuk itu harus dipastikan distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi terkawal sampai ke petani dengan baik. Terlebih, pada akhir 2019 kemarin, kuota pupuk subsidi dari kementerian pertanian untuk Jatim terpangkas sampai 40% sehingga tinggal 60%.

Menurut Khofifah, biasanya memang dari kabupaten langsung ke Kementerian Pertanian. Tidak semuanya memberikan tembusan kepada Pemprov serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini berdasarkan pengalaman dari tahun kemarin.

"Karena itu, saat menyusun RDKK khusus untuk subsidi pupuk 2021, kami mohon agar tembusan dari surat yang dikirim ke pusat, Pemprov bisa mendapatkan salinannya. Agar kami bisa melakukan monitoring. Sesungguhnya khusus untuk penyaluran pupuk bersubsidi, kita bisa bersama-sama ikut melakukan pengawalan jadi proses koordinasi," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo, Jumat (05/06/2020) menyampaikan bahwa  prakiraan luas panen padi di Jawa Timur semester I tahun 2020 seluas  1.120.153 ha. Prakiraan produksi padi di Jawa Timur pada semester I tahun 2020 adalah 6.185.310 Ton GKG.

Potensi ketersediaan perberasan Semester I tahun 2020 adalah setara dengan 4.066.348 ton beras; potensi konsumsi (pangan, pakan, dan industri) sebesar 2.133.143 ton beras, sehingga surplus  beras pada Semester I di tahun 2020 mencapai 1.933.205 ton  beras. (update data per tanggal 29 Mei 2020).

Rata-rata Harga GKP sebesar 4.450/kg; GKG sebesar Rp 5.400/kg; Beras medium sebesar Rp 8.830/kg dan Beras Premium sebesar Rp 10.000/kg. Harga masih diatas HPP.

Sementara sasaran tanam padi Bulan Juni 2020 di Jawa Timur seluas 98.797 Ha dan prediksi luas panen pada bulan Juni seluas 110.662 Ha dengan perkiraan produksi sebesar 626.564 Ton GKG atau setara beras sebesar 407.267 Ton.

Sedangkan sasaran tanam padi pada enam Kabupaten yang yang diminta untuk melakukan percepatan masa tanam padi sebesar 25.459 Ha. Kabupaten Bojonegoro dengan target seluas 6.315 Ha, Kabupaten Jember dengan target seluas 5.620 Ha, Kabupaten Nganjuk dengan target seluas 3.709 Ha, Kabupaten Ngawi dengan target seluas 2.637 Ha, Kabupaten Tuban dengan target seluas 3.788 Ha, dan Kabupaten Tulungagung target seluas 3.390 Ha.

Petrokimia Gresik, menyatakan kesiapannya mendukung program Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk mempercepat masa tanam padi selama musim tanam kemarau di 6 daerah lumbung pangan nasional di Jatim. Sebab langkah itu sangat penting guna menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di masa pandemi Covid-19.

Sebagai upaya mendukung program percepatan tersebut, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia itu siap memberikan pengawalan komprehensif dengan menjamin ketersediaan stok dan penyaluran pupuk bersubsidi, hingga menghadirkan layanan dan produk pendukung lainnya. (ADV)


Jumat, 05 Juni 2020

Diprediksi Masih Mengakar, Polrestabes Surabaya Terus Dalami Peredaran Sabu Jaringan Iran



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sabu-sabu (SS) berlogo pohon kelapa yang diedarkan oleh jaringan Iran diprediksi masih akan terus diedarkan di Kota Surabaya sebagai wilayah baru peredaran. Hal ini diperkuat  dengan fakta bahwa dari total 1 ton sabu yang diamankan dari jaringan Timur Tengah tersebut, ternyata 100 kg lebih diamankan di Kota Surabaya.

“Kita masih selidiki bagaimana para pengedar dan pemakai sabu di Surabaya yang tertangkap. Kita lakukan pengecekan jenis sabu yang beredar apakah memiliki kesamaan, baik itu kualitas kristal, tekstur serpihan, dan cepatnya proses penguapan,” kata AKBP Memo Ardian, Jumat (05/06/2020).

Menurut Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya itu sabu yang diedarkan oleh masing-masing jaringan memiliki ciri tersendiri. Perbedaan menyolok antara sabu asal Asia, baik itu jaringan Tiongkok atau China dengan jaringan Iran, juga terdapat pada fisik. Orang awam memang tidak bisa membedakan secara kasat mata, tapi bagi kepolisian, perbedaan tersebut tampak jelas.

Selain memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda saat masuk Indonesia, jaringan narkoba Tiongkok juga memilah sejumlah rekan bisnis barang haram ini dengan rapi. Para bandar pemasok merekrut pengedar menengah yang diamankan untuk menjadi bandar.

“Kemungkinan besar adalah para pelaku bandar yang direkrut ini bekerjasama dan patungan memesan narkoba. Sehingga para bandar medium atau menengah ini bisa ‘naik status’ menjadi bandar. Maka dipilihlah para penghuni lapas yang terjerat narkoba sebagai anggotanya,” ungkap Memo.

Usai merekrut para bandar baru, pemasok barang haram itu memfokuskan peredaran narkobanya. Yakni masuk dari Jakarta yang dikirim langsung dari Iran dengan sistem kurir internasional. Dengan begitu, usai barang masuk dari Jakarta, maka ‘kuda’ atau pengantar sabu ini mengirim ke Surabaya. Selanjutnya proses pengumpulan di gudang dilakukan para bandar dengan sistem rapi.

“Rapi dan sangat rapi, para pelaku gembong narkoba baru ini. Tak hanya menaruh beberapa tempat yang menjadi gudang. Tapi tempat penyimpanan sabu juga dipilih secara berbeda, yakni rumah mewah, apartemen, dan juga rumah kos atau rumah pribadi kecil,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, pihak kepolisian mengembangkan sistem baru untuk menekan pergerakan bandar dan pengedar narkoba di Surabaya. Sistemnya adalah membuat kampung teladan bebas narkoba. Para RW akan diajak untuk berpartisipasi membentuk tim penanggulangan dan sosialisasi anti narkoba di wilayahnya.

“Kita masih rancang dan kita akan segera luncurkan kampanye ini. Sehingga peredaran narkoba di Surabaya bisa ditekan sedini mungkin,” tandas Memo.

Peredaran tersebut diprediksi masih mengakar. Meski tak sekuat awal 2020 lalu. Kelompok pengedar sabu jaringan Iran ini masih bisa terus masuk ke Surabaya melalui jaringan non-aktif atau yang masuk penjara. (ar)



Kamis, 04 Juni 2020

Gubernur Khofifah Nyatakan Penerapan New Normal di Gresik Tergantung Alat Kontrol



RADARMETROPOLIS: Gresik – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menerapkan new normal bagi Kabupaten Gresik. Sebab untuk menuju new normal ada angka-angka secara terminologi yang akan dijadikan alat pengontrol, apakah sudah saatnya transisi menuju new normal. Bisa jadi akan diterapkan langkah lainnya.  

Hal itu menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi Pasar Tradisional Pondok Permata Suci (PPS) di Kecamatan Manyar, Gresik Khofifah sehubungan dengan kesiapan Kabupaten Gresik menuju new normal di tengah berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III.

“Ada 6 item menurut WHO terkait dengan pemberlakuan new normal pasca PSBB. Pertama penyebaran Covid-19 dapat dikontrol. Kedua, layanan kesehatan terpenuhi, baik itu rapid test, PCR test maupun treatmen-nya. Ketiga, ada perlindungan bagi kelompok rentan, selanjutnya peran dan partisipasi masyarakat,” kata Khofifah saat berada di pasar tradisional Pondok Permata Suci (PPS) Manyar, Gresik, Kamis (04/06/2020)..

Keenam item di atas harus terpenuhi sebelum menuju fase new normal.

Di Gresik sudah mulai dilakukan penguatan kampung tanggung berbasis desa. Kampung tangguh tersebut ada yang dalam asuhan Pangdam V Brawijaya maupun Kapolda Jatim. Kalau nanti masuk ke fase new normal maka kampung tangguh tersebut yang akan mengawal kedisplinan warga sebagai bagian yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan demikian kasus Covid-18 tidak mengalami kenaikan.

Saaat mengunjungi pasar tradisional PPS Suci Manyar, Gresik, Khofifah berkeliling pasar meninjau langsung protokol kesehatan dan menyapa para pedagang.

Dari peninjauan tersebut diketahui bahwa para pedagang pasar tradisional PPS telah menerapkan protokol kesehatan. Selain jarak satu meter. Mereka juga menggunakan alat keselamatan masker dan face shield.

“Format pasar tradisional di Suci ini kalau bisa terkawal. Hari ini mereka pakai masker, hari ini mereka pakai face shield, tentu besok harus tetap terkawal penjualnya pembelinya pastikan tetap pakai masker. Penjualnya disediakan pakai face shield untuk perlindungan mereka, perdagangan tetap berjalan. Tetapi mereka terlindungi semuanya,” ungkapnya.

Selain mengunjungi pasar tradisional PPS Suci Manyar, Gresik. Khofifah beserta rombongan akan mengunjungi dua tempat lagi di Gresik. Yaitu, PT Karunia Alam Segar dan kampung tangguh di Kecamatan Driyorejo.

Dalam kunjungan tersebut Gubernur didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran. (sri)

Kapolda: Kampung Tangguh Kuat Akan Akselerasi Penurunan Covid-19 di Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, MSi, menyatakan bahwa keberadaan Kampung Tangguh Semeru yang kuat akan menciptakan akselerasi yang signifikan dalam mencegah berkembangnya penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.

“Jika keberadaan Kampung Tangguh Semeru di masing-masing wilayah sebagai titik terdepan atau ujung tombak dalam kondisi kuat, akan mampu mengatasi permasalahan sosial di lingkungan warganya. Saya yakin, upaya pencegahan berkembangnya Covid-19 di wilayah Jawa Timur akan mengalami akselerasi yang signifikan yang menjadi kebanggaan kita semua. Di lingkup yang kecil, para relawan Kampung Tangguh Semeru tentu lebih efektif untuk melakukan tracing, testing, dan treatment terhadap ODP covid 19,” terang Kapolda Jatim, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kamis (04/06/2020).

Untuk itu Kapolda mengontrol efektivitas dan mengoptimalkan peran keberadaan Kampung Tangguh Semeru di wilayah Polres Jajaran.

“Saya telah memerintahkan Pamatwil atau Perwira asistensi untuk melaksanakan supervisi terhadap Kampung Tangguh Semeru di wilayah Polres jajaran,” ujar Muhammad Fadil Imran.

Supervisi tersebut  dimaksudkan untuk mengetahui sarana-prasarana yang telah dimiliki oleh masing-masing Kampung Tangguh Semeru  di Wilayah Polres/ta Jajaran. Selain itu untuk mengetahui kendala maupun kekurangan yang dijumpai serta untuk mengetahui seberapa jauh efektivitasnya dalam rangka melindungi warganya terhadap Covid 19 dan dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkannya di masa pandemi Covid- 19 maupun dalam menangani permasalahan sosial lainnya.

Besar kecilnya daya kemampuan Kampung Tangguh Semeru untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya, menggambarkan besar-kecilnya semangat kerukunan atau kegotong-royongan masyarakat yang ada di lingkungan wilayah Kampung Tangguh Semeru tersebut.

Sementara itu Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menambahkan bahwa keberadaan Kampung Tangguh Semeru dengan perangkat-perangkatnya mempunyai peran yang besar dalam upaya pencegahan Covid-19, yaitu memberikan edukasi, menyampaikan anjuran pemerintah serta mendisiplinkan warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat menyongsong tata kehidupan baru atau new normal life di bawah bayang-bayang Covid 19.

“Karena keberadaan virus tersebut dan virus yang lain akan tetap ada di lingkungan kita, seperti yang telah disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, MSi, ” tandasnya. (rcr)

Rabu, 03 Juni 2020

Dunia di Ambang Krisis Pangan Akibat Covid-19, Lantamal V Panen Raya



RADAR METROPOLIS: Surabaya - Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono melakukan panen raya padi varietas Ciherang di Komplek Lahan Pesawahan TNI AL Kenjeran Surabaya, Selasa (02/6/20). Ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah yang akan terus dilakukan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya tersebut. Terlebih saat ini dunia sedang di ambang  krisis pangan.

Laksma Tedjo dalam sambutannya mengatakan bahwa Badan Pangan Dunia (FAO) telah mengingatkan bahwa saat ini dunia di ambang krisis pangan. Oleh karena itu kebutuhan akan pangan merupakan sektor penting di tengah pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

“Ketahanan pangan sangatlah penting dilakukan mulai dari kesiapan produksi, kesiapan industri, pengolahan pasca panen dan pendistribusiannya harus kita siapkan sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah, panen kali ini sangat melimpah sesuai harapan, “ ujar Tedjo.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI AL di jajaran Koarmada II tidak terlepas dari instruksi Pangarmada II Laksda TNI, Heru Kusmanto, yang begitu peduli terhadap peran dan eksistensi prajurit dalam membantu pemerintah dalam mengatasi situasi dan kondisi yang timbul akibat pandemi Covid-19 di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Panen raya itu ditandai dengan pemotongan secara simbolis padi varietas Ciherang oleh Laksma Tedjo, yang selanjutnya diikuti oleh seluruh Asisten dan Kasatker Jajaran Lantamal V. Padi varietas Ciherang merupakan jenis padi hasil dari persilangan antara varietas unggul padi lokal yang bertujuan menghasilkan varietas padi unggulan.

Dalam program menghasilkan padi yang berkualitas tersebut Lantamal V telah bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yakni Kelompok Tani Lebak dan Kelompok Tani Kenjeran, dengan luas lahan pertanian kurang lebih 72 hektar. (rcr)


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites