Kapolda Nico Apresiasi Irjen Fadil dan Lanjutkan Program

Irjen Pol Dr. Nico Afinta menyatakan akan melanjutkan program Kapolda Jatim sebelum dirinya, Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran. Menurut Kapolda Jatim baru kelahiran Surabaya itu, banyak program hebat yang telah digagas pendahulunya tersebut.

SMP Surabaya Lakukan Persiapan, Desember Tatap Muka

Sekolah dengan pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMP di Kota Surabaya akan dimulai pada awal Desember mendatang. Berbeda dengan rencana-rencana sebelumnya, pada kali ini telah diikuti dengan persiapan. Pertanda bukan sekadar wacana?

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Positif Covid Jatim Naik, Polda Operasi Yustisi

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan melakukan operasi yustisi dengan sasaran tertentu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan karena Jatim mengalami kenaikan jumlah positif Covid-19.

Waspada, Penipuan Modus Bukti Transfer Editan

Polrestabes Surabaya membongkar penipuan dengan modus bukti transfer editan. Pengusaha sembako asal Pondok Maritim Surabaya, Agus, menjadi korbannya. Barang yang dipesan pelaku telah dikirimkan, tetapi saldo tidak bertambah. Korban menderita kerugian sebesar Rp 154 juta..

Polrestabes Surabaya Deklarasi Tolak Anarkisme

Polrestabes Surabaya menggelar deklarasi damai dan pernyataan sikap menolak aksi anarkisme yang terjadi dalam unjuk rasa, Jumat (16/10/2020) malam. Deklarasi yang diselenggarakan di gedung Graha Bhara Daksa Mapolrestabes Surabaya itu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Khofifah Bentuk Biro Khusus, Jatim Raih Award Lagi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari LKPP. Penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh Jatim ini berkat program biro khusus yang digagas Khofifah.

Jumat, 18 Desember 2020

Terhitung Mulai Hari Ini, KPK Cegah Isteri Edhy Prabowo ke Luar Negeri


 

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Iis Rosita Dewi dicegah KPK berpergian ke luar negeri. Anggota DPR RI yang juga isteri tersangka Edhy Prabowo (EP) dicekal bersama tiga orang lainnya selama 6 bulan ke depan sejak Jumat (4/12/2020).

Tiga orang lainnya yang dicegah, yaitu Deden Deni P Direktur PT PLI serta Neti Herawati dan Dipo Tjahjo P masing-masing dari unsur swasta.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 4 Desember 2020 terhadap beberapa orang saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama tersangka EP dan kawan-kawan,” kata Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK, di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Pencegahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus korupsi oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dengan tersangka Edhy dan kawan-kawan.

“Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan agar pada saat diperlukan untuk diagendakan pemeriksaan para saksi tersebut tidak sedang berada di luar negeri,” ungkap Ali.

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), Amiril Mukminin (AM) dari unsur swasta.

Selanjutnya, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).

KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan “forwarder” dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy dan istrinya, Safri serta Andreau.

Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan isterinya di Honolulu, AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy.

Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. (khr)

Pilkada 2020: Dapat Laporan dari 18 KPU Kab/Kota, KPU Jatim Sampaikan Rekapitulasi Perolehan Suara


RADARMETROPOLIS: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyampaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Penyelenggara Pilkada itu sudah mendapat laporan dari 19 KPU kabupaten/kota dan hasilnya sudah diumumkan.

Menurut Choirul Anam, Ketua KPU Jatim, Jumat (18/12/2020) hasil-hasil catatan dari KPU Jatim tersebut berdasarkan rapat koordinasi selama dua hari, yaitu Kamis hingga Jumat (17-18 Desember 2020) di Kantor KPU Kota Pasuruan bersama 19 KPU kabupaten/kota se-Provinsi setempat.

Berikut data rekapitulasi perolehan suara Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur:

 

1.       Pilkada Jember

Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto 328.729 suara (31,27 persen)

Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman 489.794 suara (46,6 persen)

Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya 232.648 suara (22,13 persen)

 

2.       Pilkada Gresik

Moh. Qosim-Asluchul Alif 355.611 suara (49,02 persen)

Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah 369.844 suara (50,98 persen)

 

3.       Pilkada Kota Surabaya

Eri Cahyadi-Armudji 597.540 suara (56,94 persen)

Machfud Arifin-Mujiaman 451.794 suara (43,06 persen)

 

4.       Pilkada Ponorogo

Sugiri Sancoko-Lisdyarita 352.047 suara (61,75 persen)

Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono 218.073 (38,25 persen)

 

5.       Pilkada Pacitan

Indrata Nur Bayu Aji-Gagarin 226.741 (74,88 persen)

Yudhi Sumbogo-Isyah Anshori 76.077 suara (25,12 persen)

 

6.       Pilkada Malang

Sanusi-Didik Gatot Subroto 530.449 suara (45,51 persen)

Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono 491.816 suara (42,19 persen)

Heri Cahyono-Gunadi Handoko 143.327 suara (12,3 persen)

 

7.       Pilkada Tuban

Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar 170.955 suara (24,24 persen)

Aditya Halindra Faridzki-Riyadi 423.236 suara (60,02 persen)

Setiajit-R.M. Armaya Mangkunegara 110.998 suara (15,74 persen)

 

8.       Pilkada Sidoarjo

Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar 373.516 suara (38,35 persen)

Ahmad Muhdlor Ali-Subandi 387.766 suara (39,82 persen)

Kelana Aprilianto-Dwi Astutik 212.594 suara (21,83 persen)

 

9.       Pilkada Kota Pasuruan:

Saifullah Yusuf-Adi Wibowo 73.236 suara (67,93 persen)

Raharto Teno Prasetyo-M Hasjim Asjari 34.572 suara (32,07 persen)

 

10.   Pilkada Kota Blitar

Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto 37.362 suara (42,64 persen)

Santoso-Tjutjuk Sunario 50.258 suara (57,36 persen)

 

11.   Pilkada Trenggalek

Alfan Riyanto-Zaenal Fanani 121.406 suara (31,84 persen)

Moch Nur Arifin-Syah M Natanegara 259.844 suara (68,16 persen)

 

12.   Pilkada Ngawi:

Ony Anwar-Dwi Riyanto Jatmiko 471.082 suara (94,42 persen)

Kolom kosong 27.831 suara (5,58 persen)

 

13.   Pilkada Sumenep

Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah 319.876 suara (51,88 persen)

Fattah Jasin-KH Ali Fikri 296.676 suara (48,12 persen)

 

14.   Pilkada Blitar

Rijanto-Marhaenis Urip Widodo 255.604 suara (41,16 persen)

Rini Syarifah-Rahmad Santoso 365.365 suara (58,84 persen)

 

15.   Pilkada Situbondo

Karna Suswandi-Khoirani 200.591 suara (52,98 persen)

Yoyok Mulyadi-Abu Bakar Abdi 178.032 suara (47,02 persen)

 

16.   Pilkada Kediri

Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya 590.644 suara (76,53 persen)

Kolom kosong 181.155 suara (23,47 persen)

 

17.   Pilkada Mojokerto

Ikfina Fahmawati-Muhammad Albarraa 405.157 suara (65,23 persen)

Yoko Priyono-Choirun Nisa 95.481 suara (15,37 persen)

Pungkasiadi-Titik Masudah 120.458 suara (19,39 persen)

 

18.   Pilkada Lamongan

Suhandoyo-Astiti Suwarni 296.667 suara (37,55 persen)

Yuhronur Effendi-KH Abdul Rouf 336.154 suara (42,54 persen)

Kartika Hidayati-Sa’im 157.296 suara (19,91 persen)

 

19.   Pilkada Banyuwangi

Yusuf Widyatmoko-Muhammad Riza Azizy 398.113 suara (47,57 persen)

Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Sugirah 438.847 suara (52,43 persen). 

(sr) 

Hindari Krisis Pangan di Masa Pandemi, Distan Jatim Gerakkan Masyarakat Andil Jaga Ketahanan Pangan


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Untuk menghindari krisis pangan akibat tekanan pandemi Covid-19, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur terus memacu berbagai program yang bisa menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan. Diantaranya ada yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak. Masyarakat pun dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan.

“Selain peran pemerintah dan petani, masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan untuk menghindari krisis pangan. Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan melalui urban farming dari metode hidroponik,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Hadi Sulistyo, Jumat (18/12/2020).

Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari) adalah salah satu program yang dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam menyediakan pangan secara mandiri sekaligus menekan biaya hidup sehari-hari.

Menurut Hadi, kegiatan Peka Pari merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan pembudidayaan berbagai jenis tanaman berumur pendek, seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan toga serta budi daya ikan lele dan ternak ayam. Yang mana hal itu dilakukan melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen serta pemasaran.

“Peran penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan Peka Pari ini sangatlah penting untuk meningkatkan keberhasilan kelompok,” terang Hadi.

Hasil pekarangan itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga tanpa harus keluar rumah. Hal ini sekaligus dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

Menurut Hadi,  bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus keluar dari rumah dan menghemat pengeluaran adalah dua hal yang sangat membantu masyarakat menghindar dari dampak Kesehatan maupun ekonomi yang tidak menguntungkan dari pandemi.

“Berdasarkan kajian ekonomi, sangat membantu ekonomi rumah tangga dalam menghemat pengeluaran Rp750.000 hingga Rp1,2 juta per rumah tangga per bulan,” ujarnya.

Lebih dari itu Hadi berpandangan bahwa masyarakat tidak hanya dapat memanfaatkan hasil pekarangan tersebut untuk konsumsi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan.

“Sebagian hasil pekarangan juga bisa dipasarkan sebagai sumber pendapatan yang dipasarkan melalui pasar modern dengan harga lebih tinggi, ataupun untuk hasil tanaman toga digunakan untuk minuman sehat yang banyak dicari masyarakat saat ini,” tandas Hadi. (ADV)

Efektif untuk Sosialisasi, Polrestabes Surabaya Gunakan LED Reklame Imbau Warga Tak Rayakan Tahun Baru


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Candra, mengungkapkan ada enam titik LED Reklame yang sangat efektif digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak merayakan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kepolisian memberdayakan LED Reklame itu. Namun demikian polisi juga melakukan sosialisasi larangan secara langsung. Selain itu pihak kepolisian dan petugas gabungan Tiga Pilar juga menggencarkan swab hunter.

“Selain memberdayakan itu semua petugas Tiga Pilar dan Kemenkes melalui Dinkes Kota Surabaya juga menggelar usap untuk umum atau swab hunter. Dengan begini protokol kesehatan terus digalakkan dan masyarakat di Surabaya tetap konsisten menjaga 3M. Terlebih saat Tahun Baru 2021 nantinya,” kata Teddy Candra, Jumat (18/12/2020).

Lebih lanjut Teddy Candra menjelaskan bahwa pihak Satlantas Polrestabes juga mengajak komunitas dan pengusaha warkop dan warnas. Melalui program sahabat Cak Tejo (Cakap Tertib Jaga Surabaya), warga juga diharapkan mampu menjadi pioner prokes. Bahkan, program kampung teladan dan kampung tangguh dari Pemerintah Kota Surabaya dan Polri diharapkan juga masih menjadi salah satu program penekanan penyebaran virus.

Kepolisian berharap semua langkah sudah ditempuh. “Yang pasti kita harap masyarakat juga bisa terbentuk habit baik. Yakni taat prokes,” tandas Teddy.

Sementara itu guna memberikan pelayanan aman, baik, dan cepat, Polrestabes Surabaya juga menggelar usab atau tes swab. Melalui program ini diharapkan semua petugas kepolisian yang melayani masyarakat terbebas dari virus.

“Personel kita waiibkan untuk swab atau usab tes. Supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian terjaga tak tertulari virus dari petugas,” tegas Teddy. (rcr)

Kamis, 17 Desember 2020

Antisipasi Jatuh Korban Jiwa, Pasmar II Surabaya Kerahkan Satu Peleton Prajurit Evakuasi Warga Terisolir Banjir Kali Lamong


 

RADARMETROPOLIS: Gresik - Sebanyak satu peleton prajurit Resimen Artileri 2 Marinir Siaga PPRCBA Pasmar 2 Surabaya dengan peralatan lengkap dikerahkan melakukan evakuasi terhadap warga Desa yang terisolir akibat meluapnya Kali Lamong. Hal ini dilakukan agar tidak jatuh korban jiwa, dikarenakan sering terjadi luapan air secara tiba-tiba.

Warga Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme, Gresik tersebut dievakuasi dengan menggunakan perahu karet.

Selain melakukan evakuasi, pasukan elite TNI AL itu juga ikut membantu mendistribusikan makanan ke rumah-rumah warga terdampak banjir.

Sambil bersiaga pasukan Marinir tersebut juga membantu aktivitas warga keluar masuk kampung. Ini karena masih banyak warga yang bertahan di dalam rumah meski ketinggian air mencapai satu meter lebih.

Diungkapkan oleh Komandan Peleton, Letda Marinir Ahmad Rizwan, Kamis (17/12/2020) bahwa personel Marinir tersebut dikerahkan ke lokasi sejak hari Selasa lalu saat ketinggian air mencapai 1,5 meter. Yang mana pada saat ini kondisi banjir telah berangsur-angsur surut, tinggal menyisakan 1 meter di jalanan Desa.

Pasukan Marinir akan terus berada di lokasi untuk membantu keperluan warga hingga banjir benar-benar surut.

“Personel Marinir disiagakan di lokasi bencana banjir selama 24 jam penuh, bersama petugas dari Polri, BPBD, dan sejumlah relawan lain,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam membantu proses penanganan banjir di atas tujuannya tidak lain adalah agar tidak terjadi korban jiwa. Sebab, sebagaimana diketahui banjir akibat meluapnya air Sungai Kali Lamong tersebut akan datang tiba-tiba jika wilayah hulu Kali Lamong (Mojokerto) sedang hujan lebat.

Sementara itu Komandan Resimen Artileri 2 Marinir, Kolonel Marinir Aris Budiadi, menyampaikan bahwa evakuasi warga yang terdampak banjir tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir yang dilakukan secara bekerja sama dengan team Search And Rescue (SAR) setempat.

Selain melaksanakan evakuasi, prajurit juga menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus kepada masyarakat yang terisolasi terutama wilayah dengan kondisi air yang cukup tinggi, dengan menggunakan perahu karet yang telah disiapkan oleh satgas PPRCPB Pasmar 2.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berikan yang terbaik untuk masyarakat dan jaga nama baik satuan Khususnya Korps Marinir TNI-AL,” tegas Aris Budiadi.

Di Kecamatan Cerme sendiri setidaknya 12 Desa tergenang air banjir akibat luapan Sungai Kali Lamong. Yakni, Desa Tambak Beras, Desa Jono, Desa cerme Kidul, Desa Pandu, Desa Betiting, Desa iker iker geger, Desa Morowudi, Desa Guranganyar, Desa Dampaan, Desa Dungus, Desa Sukoanyar, Desa Lengkong.

 

Sementara Desa Iker-iker Geger sendiri dari data dari BPBD Gresik, Air menggenangi 350 rumah dengan ketinggian air 20-50 centimeter, sawah seluas 80 hektar, tambak 104 hektar, JPD sepanjang 1.050 meter dengan ketinggian 100-150 cm serta jalan lingkungan sepanjang 1.500 meter dengan ketinggian 90-120 centi meter.

Seorang warga Desa Iker – iker menuturkan kurang lebih 200 warga yang tinggal di tiga gang di Desa Iker-iker Geger yang terisolir genangan banjir akibat meluapnya air Sungai Kali Lamong.

“Tidak bisa kemana-mana lah kampungnya banjir. Kita di rumah saja, mau pindah kemana. Jaga rumah saja barangkali banjirnya lebih besar. Alhamdulillah, ada anggota Marinir yang membantu,” ungkap Asmaul, warga tersebut. (sri)

Baku Tembak di Kebonsari: Melawan Saat Diamankan, Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya Tembak Mati Kurir Narkoba


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya menembak mati FP (43) kurir narkoba dalam aksi tembak-menembak di Jalan Kebonsari. Warga Bangkalan itu melawan saat akan diamankan. Bahkan saat akan disergap, pelaku melawan dengan menodongkan senjata api kea rah petugas.

Iptu Yudhi Syaiful Mamma, Kanit Tim Khusus Satnarkoba Polrestabes Surabaya, menjelaskan bahwa pelaku yang saat itu bersama sopirnya mengendarai mobil rental Toyota Avanza nopol W 1681 SU sempat melepaskan satu tembakan. Hingga akhirnya ditindak tegas dan terukur.

“Pelaku sempat melepaskan tembakan sekali ke arah petugas,” kata Iptu Yudhi kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Karena ditembak, petugas lalu mengingatkan pelaku dengan melepaskan tembakan peringatan. Pelaku yang terus melawan ini pun akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan. Namun sayang, pelaku yang ketakutan justru berlari dan tembakan pun mengenai badannya.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam mobil dan ditemukan satu koper total berisi 10 Kg sabu-sabu (SS). Barang haram tersebut saat ditemukan bercampur tumpukan pakaian dan terbungkus kotak dalam plastik hijau.

Petugas membawa jenazah FP ke RSUD dr Soetomo. Sedangkan supir berikut barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Selain narkoba, petugas juga menyita senjata api jenis revolver milik pelaku. “Besok dirilis Kapolrestabes Surabaya,” ujar Yudhi. (rcr)

Hidup Sebatang Kara di Girilaya: Dinsos Surabaya Gerak Cepat Rawat Nenek Yatimah


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya langsung mengambil langkah mengevakuasi seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Yang bersangkutan langsung diantar ke Griya Wreda Jambangan untuk tinggal dan dirawat di UPTD yang dikelola Dinsos Surabaya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, mengungkapkan bahwa Tindakan tersebut diambil bermula dari adanya laporan yang disampaikan kepada pihaknya mengenai lansia sebatang kara yang tinggal di kawasan Girilaya. Informasi ini langsung mereka respon dengan mencari keberadaan rumah nenek tersebut.

“Mendapat informasi itu kita langsung TL (tindak lanjut). Tadi sekitar pukul 12.30 WIB. Posko Terpadu Barat Daya bersama Satpol PP dan Linmas langsung datang ke lokasi mencari alamat nenek itu,” kata Suharto.

Berdasarkan hasil outreach yang dilakukan petugas di lapangan, nenek tersebut tinggal seorang diri. Ia menumpang di rumah seseorang yang sudah tidak digunakan. Dari KK (Kartu Keluarga) yang dimiliki, nenek itu tercatat sebagai warga Surabaya dan beralamat tinggal menumpang di rumah tersebut.

Karena tidak mempunyai keluarga, nenek sebatang kara itu diantar petugas dinsos ke Griya Wreda Jambangan.

“Sekitar pukul 14.30 WIB tadi, Bu Yatimah langsung kita dampingi antar ke Griya Wreda Jambangan untuk dirawat dan tinggal di sana,” kata Suharto.

Dari informasi yang dihimpun petugas di lapangan, pria yang akrab dipanggil Anang itu mengungkapkan bahwa Yatimah sudah hampir sekitar 20 tahun yang lalu tinggal di rumah tersebut. Dulu rumah itu merupakan tempat ia bekerja ikut seseorang.

“Beliau sudah lama tinggal di rumah itu, dulu rumah tersebut merupakan tempat dia bekerja sebagai penjahit. Karena hidup sebatang kara, beliau untuk sehari-hari dapat belas kasihan dari tetangga kanan kiri,” ujar Anang.

Lebih lanjut diinformasikan, bahwa nenek tersebut tidak memiliki sanak keluarga di Surabaya. Namun masih memiliki keluarga di Malang.

“Untuk sanak keluarga di Surabaya tidak ada. Beliau katanya ada saudara di Malang,” terang Anang.

Yatimah saat ini telah tinggal dan dirawat di UPTD Griya Wreda Jambangan yang dikelola Dinsos Surabaya. Setelah kondisinya membaik, Anang menyatakan akan berkoordinasi dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Malang untuk mencari tahu keluarga Yatimah.

“Kalau kondisinya Bu Yatimah sudah membaik kita koordinasi dengan TKSK di Malang untuk mencari tahu keluarganya. Kita tunggu kondisinya Bu Yatimah membaik,” kata Anang. (ar)

Rabu, 16 Desember 2020

Jembatani Istana, Staf Presiden Temui Walikota Surabaya di Rumah Dinas Bahas Berbagai Isu


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Widiarsih Agustina bersama beberapa staf KSP menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (16/12/2020). Berbagai isu dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya tentang penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan, mulai dari awal hingga saat ini. Hal ini untuk menjembatani dengan istana, karena banyak informasi yang tidak bisa langsung sampai ke istana.

Selain itu program pemberdayaan perempuan hingga penanganan anak-anak di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi topik bahasan dalam pertemuan tersebut. Termasuk pula penanganan dan fasilitas publik untuk warga disabilitas di Surabaya. Tim dari KSP pun memuji berbagai penanganan tersebut di Surabaya.

Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsih Agustina menjelaskan bahwa KSP itu mempunyai program KSP Mendengar. Dalam hal ini posisinya adalah melakukan komunikasi publik dan politik serta menjaring aspirasi di kalangan masyarakat, termasuk dari masyarakat Jawa Timur yang kebetulan kemarin menjaring aspirasi di Kota Surabaya.

“Jadi, ada beberapa isu untuk semua pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Kebetulan aspirasi yang masuk ke kami adalah program pemerintah kota, sehingga kami sampaikan langsung kepada Bu Risma, supaya aspirasi dari masyaraka itu tidak putus, karena langsung kami sampaikan,” kata Widiarsih setelah pertemuan itu.

Selain disampaikan ke Pemkot Surabaya, beberapa aspirasi masyarakat itu dibawa ke Jakarta dan kemudian akan dibahas oleh tim KSP untuk dipilah-pilah.

Pada kesempatan pertama, mereka memastikan akan menyampaikan kepada kementerian terkait atau pun dibawa ke staf presiden untuk ditindaklanjuti.

“Banyak aspirasi yang tidak bisa langsung sampai ke istana. Nah, kita mencoba menjembatani dan kita coba turun untuk jemput bola. Kami sudah turun ke berbagai kota juga, ini akan menjadi program keberlanjutan ke depannya,” tegasnya.

Secara garis besar, beberapa aspirasi yang didapatkan dari masyarakat adalah persoalan perlindungan anak di tengah pandemi, penanganan Covid-19 di Surabaya, kesetaraan gender, pendidikan karakter, penanganan disabilitas hingga pemberdayaan perempuan.

“Jadi, banyak sekali aspirasi masyarakat, yang banyak memang untuk pemerintah pusat,” ujarnya.

Setelah berdiskusi panjang lebar dengan Walikota Risma dan Satgas Covid-19 di Surabaya, Widiarsih memastikan bahwa penanganan Covid-19 di Surabaya sudah bagus. Penerapan protokol kesehatan sudah cukup bagus juga, sehingga prototype ini harus dikembangkan juga di banyak tempat.

“Penanganan Covid-19 di Surabaya bagus, pemberdayaan perempuan juga bagus. Soal disabilitas juga. Apalagi Surabaya merupakan kota ramah disabilitas dan penyempurnaan itu harus terus dilanjutkan ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu Walikota Surabaya mengatakan kedatangan tim dari KSP itu adalah untuk mengevaluasi dan mencari masukan dari bawah. Mereka juga sudah keliling ke berbagai kota di Indonesia.

“Jadi, perintah Pak Presiden di beberapa kota, mereka menyebar, tidak hanya di Surabaya saja,” kata Risma.

Meski Kasus Covid Melonjak, Disbudpar Jatim Belum Dapat Laporan Ada Pemda yang Menutup Destinasi Wisata Jelang Nataru


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengungkapkan bahwa masih belum ada Pemda yang memutuskan melakukan penutupan destinasi wisata saat libur akhir tahun walaupun kasus Covid-19 di Jawa Timur melonjak. Ada 4.552 kasus baru enam hari terakhir. Padahal, perayaan Libur Natal dan Tahun Baru 2021 dikhawatirkan menjadi klaster baru.

Informasi di atas disampaikan oleh Tri Bagus Sasmito, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Memang Jatim, bahkan nasional, lagi tinggi. Tapi kami belum dapat laporan dari kabupaten/kota yang menutup diri atau tidak menerima kunjungan wisatawan (saat Nataru),” katanya, Rabu (16/12/2020).

Bagus menegaskan Disbudpar Jatim sepenuhnya menyerahkan kebijakan pembukaan atau penutupan destinasi wisata saat Libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di tengah Pandemi Covid-19 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagus lebih jauh menjelaskan bahwa sampai saat ini memang belum ada daerah yang mengajukan penutupan destinasi wisata, tetapi ada Pemda yang sudah mengeluarkan surat edaran agar masyarakatnya tidak menggelar perayaan natal dan tahun baru, yakni Pemerintah Kota Surabaya.

“Kalau untuk penyelenggaraan perayaan, Surabaya sudah mengeluarkan (surat edaran agar masyarakat tidak menggelar perayaan). Sedangkan untuk kabupaten/kota lain belum ada, saya kira,” kata Bagus.

Ia yakin kabupaten/kota akan kesulitan menutup destinasi wisata. Pelaku usaha pariwisata baik pengelola wisata, perhotelan, restoran, dan UMKM sudah mengalami masa sulit sejak awal terjadinya Covid-19 di Jatim.

Menurut Bagus para pelaku usaha pariwisata itu bisa kembali terpukul bila ada penutupan destinasi wisata. Apalagi sampai ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak kepada mereka.

Untuk itu Disbudpar Jatim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota soal persiapan Libur Nataru. Terutama untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketar di destinasi wisata.

“Kami gali terus teman-teman kabupaten/ kota situasinya seperti apa. Yang jadi pertimbangan, pelaku usaha wisata harus ketat soal protokol kesehatan. Pakai makser, menjaga jarak, mencuci tangan,” ujar Bagus. (sr)

Karyawan CV Mentari Diamankan Polisi: Siram Air Keras ke Remaja Desa yang Sedang Balap Sepeda Angin


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Satreskrim Polresta Sidoarjo menetapkan tiga karyawan CV Mentari yang menyiramkan air keras ke puluhan remaja desa yang sedang mengadakan balapan sepeda angin, Rabu (09/12/2020) dini hari di Jalan Raya Trunojoyo, Sepanjang, Taman, Sidoarjo. Para tersangka spontan melakukan aksi tersebut dikarenakan kalah jumlah dengan para remaja des aitu saat terjadi pengeroyokan.

Dari hasil pemeriksaan polisi, kejadian tersebut bermula dari adanya balapan sepeda angin yang dilakukan oleh puluhan remaja desa setempat di depan gudang CV Mentari.

“Karena timbul keramaian dari remaja desa yang melakukan balapan sepeda angin dan menonton, lantas beberapa karyawan CV Mentari yang sedang istirahat keluar gudang untuk menegur mereka,” ungkap Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Imam Yuwono, Rabu (16/12/2020).

Dari adanya teguran itu, akhirnya timbul cekcok diantara kedua belah pihak. Merasa kalah jumlah, karyawan CV Mentari yang dikeroyok remaja desa setempat dalam jumlah lebih banyak akhirnya masuk ke dalam gudang CV Mentari.

Kemudian tiga orang karyawan CV Mentari (yakni Bagus dan dua lagi masih anak-anak) spontan mengambil cairan air keras di dekatnya, lalu mereka siramkan kepada puluhan remaja desa.

Akibat siraman cairan bahan pembuatan aki itu ada 15 remaja yang mengalami luka bakar. Mereka dirawat di RSI Siti Khodijah Sepanjang. Enam orang sudah boleh pulang ke rumahnya, dan Sembilan orang masih di rawat di rumah sakit.

“Dari hasil olah TKP dan penyelidikan atas kasus yang menyebabkan sejumlah remaja mengalami luka akibat siraman air keras. Polisi menetapkan tiga tersangka karyawan CV Mentari. Dua diantaranya masih di bawah 17 tahun,” ujar AKP Imam Yuwono.

Tersangka dikenai ancaman hukuman penjara tujuh tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP.

 

Selasa, 15 Desember 2020

Langsung Dibayar Lunas Usai Sidang, PN Bangil Hukum 18 PSK Tretes dan 1 Mucikari Denda Rp 56 Juta


 

RADARMETROPOLIS: Pasuruan - Hakim tunggal, Andi Bayu M. Putera Syadli, menjatuhkan denda pidana total sebesar Rp 56 juta kepada 18 PSK Tretes dan seorang mucikari yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan pukul 14.00 WIB, Selasa (15/12/2020). Sai sidang, sang mucikari langsung membayar lunas seluruh denda pidana termasuk yang dijatuhkan kepada para PSK-nya.

Dalam persidangan, para PSK secara serentak menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan pelacuran. Hal ini menjawab pertanyaan yang diajukanh oleh hakim Andi Bayu.

Hakim tunggal Andi Bayu, memutuskan 18 PSK bersalah dengan hukuman pidana denda sebesar Rp 2 Juta subsider kurungan satu bulan. Dan Abdul Syarif alias Pa’i, pemilik Wisma Pa’i atau mucikari dijatuhi putusan bersalah dengan pidana denda Rp 20 juta subsider kurungan dua bulan.

Saksi dari anggota Satpol PP, Baktiar dan Bayu, menjelaskan bahwa saat dilakukan razia di Wisma Pa’i terlihat ke 18 PSK tersebut sedang menunggu tamu di ruang tunggu wisma. Mereka rata-rata baru empat bulan kembali ke wisma setelah libur karena covid-19.

Dari persidangan itu diketahui bahwa tarif sekali kencan yang dikenakan kepada para lelaki hidung belang yang menggunakan jasa mereka adalah Rp 800 ribu per tiga jam, dengan rincian Rp 320 ribu untuk mucikari, Rp 320 ribu untuk PKS dan sisanya Rp160 ribu untuk calo. Rata-rata per orang PSK tiap hari minimal melayani dua orang tamu. Saat ramai bisa melayani enam orang tamu per hari.

Setelah putusan dijatuhkan, Abdul Syarif alias Pa’i langsung membayar denda kepada petugas kejaksaan sebesar Rp 20 juta. Selain itu ia juga membayarkan denda 18 PSK yang totalnya mencapai Rp 36 juta. Dengan demikian total denda yang dibayar oleh Abdul Syarif (Pa’i) adalah sebesar Rp 56 juta.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti J Permana menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan tetap melakukan penegakan Perda tentang pemberantasan pelacuran. Hal ini diantaranya dilakukan dengan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19. Ditegaskan bahwa pihaknya akan selalu melakukan operasi pencegahan penyebaran Covid-19. (fur)

 

Penanganan Covid di Surabaya Sukses, Cak Tejo Maskot Polantas Surabaya Terus Edukasi Warga di Warnas dan Warkop


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Cak Tejo Maskot Polantas Surabaya memberikan edukasi tertib berlalu lintas dan mencegah penularan Covid-19 kepada warga Surabaya di warung nasi (warnas) dan warung kopi (warkop). Sejak Senin (14/12/2020), Cak Tejo keliling keluar masuk warnas dan warkop di Surabaya. Selasa (15/12/2020) pagi tadi, Cak Tejo Kembali menjalankan misinya bersama personel Polantas.

Ikon Polantas yang memilik kepanjangan Cakap tertib Jogo Suroboyo itu selain menjalankan tugas mengingatkan pentingnya menjaga protocol Kesehatan juga menyuarakan pentingnya tertib lalu-lintas.

Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Surabaya selain bisa tertib berlalu-lintas juga sehat, karena bisa menjaga konsistensi memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan.

“Edukasinya adalah supaya bisa tertib berlalu-lintas dan menekankan protokol kesehatan saat makan atau ngopi di warung,” jelas Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, Teddy Candra, Selasa (15/12/2020).

Selain mencari ‘saudara’ yakni masyarakat umum atau pembeli, Cak Tejo juga mengajak para pengusaha dan penjaga warung nasi maupun warkop. Dengan begitu, sebagai saudara Cak Tejo, masyarakat bisa saling mengingatkan untuk konsisten tertib protokol kesehatan.

“Melalui cara itu penyebaran virus corona bisa ditekan seperti saat ini,” kata Teddy.

Tak hanya itu, setiap ada kerumunan, Cak Tejo juga tak akan segan menegur. Meski tak dibubarkan, maskot Satlantas itu menegaskan bahwa jaga jarak dan pakai masker patut dilakukan saat berkerumun.

“Surabaya setidaknya sudah berhasil menekan angka penyakit menular ini. Sehingga kita harapkan masyarakat bisa lebih konsisten lagi membentuk habit baik di setiap ada kegiatan di luar rumah,” ujar Teddy.

Habit baik, merupakan kebiasaan baik baru dengan progran 3M. Sehingga, warga yang sudah melakukan 3M sudah pasti membantu menjaga kesehatan diri sendiri, teman, dan saudara. Terlebih saat di kantor atau berkerja, kebiasaan 3M wajiblan dilakukan.

Sementara itu, guna menumbuhkan habit baik ini, Satlantas Polrestabes juga membagikan masker. Tak hanya membagikan masker di warung, petugas baik itu Polwan maupun polisi juga membagikan masker di jalanan. (rie)

Polda Jatim: Cuti Natal dan Tahun Baru 2021 Jadi Perhatian Serius, Juga Aktivitas Terorisme dan Radikalisme


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Polda Jatim bersiap mengamankan dua kegiatan masyarakat, yakni cuti Natal dan Tahun Baru. Terkait ini, Polda akan menciptakan kamtibmas yang kondusif. Selain itu juga akan dilakukan antisipasi terhadap kegiatan kelompok teroris dan radikal. Kemungkinan adanya bencana alam juga akan diantisipasi.

Hal itu disampaikan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, Selasa (15/12/2020), di Gedung Mahameru, Mapolda Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi Operasi Lilin Semeru 2020. Wakapolda didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

Selain dihadiri oleh PJU Polda Jatim kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Jajaran serta stake holder Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Jajaran TNI.

Wakapolda Jatim dalam arahannya menyampaikan, bahwa di tahun 2020 ini akan dilakukan pengamanan dalam rangka cuti Natal dan tahun baru. Personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan itu disebutkan sebanyak 8.559 personel Polri dari Polres jajaran serta didukung juga dari TNI sebanyak 1.420 personel, dan dari Pemda sebanyak 2.003 personel. Selain itu masih ditambah dari dinas terkait, diantaranya dari Satpol PP, Linmas, BPBD, dan juga Pramuka.

“Kita akan dihadapkan dengan dua kegiatan masyarakat. Pertama yakni libur Natal dan pergantian malam tahun baru 2021,” ujar Wakapolda.

Wakapolda menyatakan bahwa dua kegiatan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif.

“Sehingga masyarakat bisa merayakan dua kegiatan tersebut dengan lancar, aman, dan damai,” tandas Wakapolda.

Menurut Wakapolda, saat ini kehidupan masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Sebagai upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19, maka pemerintah mengurangi cuti libur natal dan tahun baru. Dengan kebijakan pemerintah tersebut maka akan dilakukan operasi yustisi serta sosialisasi kepada masyarakat. Untuk Stay at home atau merayakan tahun baru di rumah saja.

“Dengan kondisi saat ini masih Pandemi Covid-19, pemerintah mengurangi libur cuti natal dan tahun baru. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk merayakan pergantian tahun di rumah saja,” tambahnya.

Selain itu di cuti natal dan tahun baru 2021, potensi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama sama saat perayaan natal dan tahun baru 2021 adalah aktivitas kelompok teroris. Selain itu juga aktivitas kelompok radikal juga menjadi fokus bersama. Kerawanan lain di awal tahun bulan Januari, memasuki musim penghujan sehingga perlu juga semua mengantisipasi adanya bencana di sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Kita semua, stake holder, baik Pemda, TNI, dan juga Polri harus mewaspadai pergerakan radikalisme saat natal dan tahun baru nanti. Sehingga, masyarakat yang merayakan natal dan pergantian tahun bisa merasa aman dan nyaman,” ucapnya.

Polda Jatim bersinergi dengan jajaran TNI serta Polres Jajaran akan melaksanakan Operasi Lilin Semeru 2020. Operasi ini akan dilaksanakan selama 12 hari mulai 21 Desember sampai 4 Januari 2021 untuk menjaga Kambtibmas. (rcr)

Jumat, 11 Desember 2020

Cemari Sungai Wrati, Warga 3 Desa Tolak Pipanisasi Limbah 5 Pabrik di Beji



RADARMETROPOLIS: Pasuruan - Pipanisasi limbah yang dilakukan oleh pabrik PT Mega Marine Pride, PT Universal Jasa Kemas, PT Marine Cipta Agung, PT Baramuda Bahari, dan PT Wonokoyo ditolak oleh warga tiga desa di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Warga Desa Cangkringmalang, Desa Kedungringin. dan Desa Kedungboto itu menolak pipanisasi limbah lima pabrik tersebut, karena dikhawatirkan mencemari Sungai Wrati. Mereka pun menuntut pipanisasi itu dihentikan. Aksi ini dilakukan warga dengan memasang spanduk-spanduk penolakan yang bertuliskan kata-kata protes.

Pada hari Jumat (11/12/2020) Muspika Beji menggelar rapat musyawarah mediasi di Kantor Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil serta mengundang pihak-pihak terkait. Pihak ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, PU SDA, Satpol PP, BBWS, anggota DPRD Dapil I Beji, Kepala Desa. dan lima pabrik pemasang pipa limbah serta tokoh masyarakat.

Ketua DAS Wrati, Henry S, dalam rapat tersebut meminta pipanisasi limbah yang disalurkan ke Sungai Wrati dihentikan. “Karena tidak ada ijin dan menimbulkan keresahan masyarakat,” tandasnya.

Warga masyarakat yang dilalui Sungai Wrati mengancam akan menutup saluran pembuangan limbah lima perusahaan tersebut, apabila pipanisasi tetap dilakukan. Warga khawatir limbah akan mencemari Sungai Wrati karena tidak melalui IPAL. Hal ini mengakibatkan Sungai Wrati baunya menyengat dan berubah warna.

Sujito, warga Cangkringmalang mengatakan, ”Limbah dari lima perusahaan harus diolah melalui IPAL lebih dahulu. Sungai Wrati jangan jadi pembuangan limbah yang tidak benar.”

Piipanisasi yang dilakukan oleh lima pabrik tersebut tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga desa yang dilewati Sungai Wrati. Kalau kelima pabrik tesebut mengelola limbah pabrik dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, tidak perlu adanya pipanisasi, yang membutuhkan biaya miliaran.

Masalah limbah lima pabrik tersebut sudah mendapatkan teguran dari DLH Kabupaten Pasuruan. Limbah lima pabrik tersebut bermasalah sejak lama dan sudah dibahas di DPRD Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2018, tapi hingga saat ini tidak ada kepastian dan ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang.

“Butuh ketegasan dari pemerintah terhadap lima perusahaan tersebut,” tegas Vicky, tokoh masyarakat Desa Kedungringin.

Rapat mediasi masalah pembuangan limbah lima pabrik di Beji itu dipimpin oleh Camat Beji, Thifaqul Ghony. Rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Komisi I dan III, yakni Najib Setiawan dan H Arifin. Selain itu juga ada Kompol H Achmad Kapolsek Beji, Kapten Inf Hadi Danramil Beji serta pihak DLH Kabupaten Pasuruan.

Proyek pipanisasi lima pabrik itu untuk sementara dihentikan, karena harus diadakan sosialisasi kepada warga yang dilewati Sungai Wrati, sambil menunggu proses perijinan selesai. (fur)

 

 

 

Selasa, 08 Desember 2020

Bawaslu Surabaya: Berpotensi Timbulkan Politik Uang, Pemilih Dilarang Bawa HP ke Bilik Suara


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilarang membawa hp atau telepon genggam saat berada di bilik suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ini karena dapat berpotensi terjadinya transaksi politik uang. Selain itu masih ada beberapa larangan lainnya yang harus dipatuhi oleh pemilih selama ada di TPS.

“Larangan bagi pemilih untuk membawa telepon genggam itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 tahun 2020 perubahan dari PKPU 8 tahun 2018 di pasal 32 ayat (1) huruf i dan dipertegas di pasal 39,” kata Agil Akbar, Selasa (08/12/2020).

PKPU pasal 32 ayat (1) huruf i secara tegas menyebutkan larangan penggunaan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. Sedangkan dalam pasal 39 ditegaskan bahwa pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.

Menurut Agil, sebenarnya yang dimaksudkan larangan membawa HP tersebut adalah melarang pemilih untuk mendokumentasikan hak pilihnya. Sebab hal itu bisa berpotensi pada transaksi politik uang.

“Kami berharap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang ada di TPS selalu mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. Adanya potensi transaksi uang itu sangat terbuka jika ada perekaman gambar yang telah dipilih,” ungkapnya.

Selain itu jika pemilih mengambil gambar saat di bilik suara juga akan melanggar azaz rahasia dalam pemilu.

“Dilarang membawa HP itu dikhawatirkan azaz rahasia tidak terpenuhi, karena pemilih telah mengambil gambar pilihannya,” terangnya.

Selain dilarang membawa HP, orang-orang yang ada disekitar TPS juga dilarang membawa serta memakai atribut pasangan calon atau partai politik. Karena hal itu termasuk dalam bagian kampanye. Padahal masa kampanye sudah selesai.

Khusus untuk saksi, pelarangan memakai atribut dan barbagai hal lain terkait pasangan calon atau partai politik sudah diatur dengan jelas pada pasal 28.

“Saksi dilarang mengenakan, membawa gambar dan nomor paslon, simbol partai dan atribut lainnya yang berhubungan dengan paslon dan partai. Larangan ini juga berlaku pada pemilih. Mereka dilarang mengenakan dan membawa simbol atau atribut paslon dan partai,” tandas Agil. (rie)

Sebelum Geser ke TPS, Kapolres Gresik Periksa Kesiapsiagaan Pasukan Pengamanan Pilkada


 

RADARMETROPOLIS: Gresik – Sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Selasa (09/12) besok, sebanyak 5.448 personel pasukan pengamanan Pilkada Gresik 2020 mulai digeser ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebelum dilakukan pergeseran, terlebih dulu dilakukan apel kesiapsiagaan bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto.

 “Apel kesiapsiagaan ini untuk mengecek kesiapan personel sebelum bergeser untuk melaksanakan Pam TPS,” kata Arief Fitrianto, Selasa (8/12/2020).

Arief lebih lanjut mengungkapkan bahwa pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19. “Dalam pelaksanaan pengamanan tetap utamakan protokol kesehatan bagi panitia, petugas maupun peserta,” tuturnya.

Kepada personel yang terlibat pengamanan tersebut Arief meminta hendaknya menyiapkan mental dan fisik dalam Pam TPS. Ia juga meminta kepada mereka untuk meningkatkandeteksi dini dalam situasi yang berkembang.

“Tingkatkan kewaspadaan jaga komitmen dan netralitas seluruh anggota TNI-Polri dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Gresik,” tegasnya.

Pasukan pengamanan yang diterjunkan untuk pengamanan Pilkada Gresik 2020 itu terdiri dari 584 personel dari Polres Gresik, 60 personel BKO Polda Jatim, 300 pasukan dari Brimob, 200 orang dari TNI Kodim 0817 serta ditambah 4.304 pengamanan dari Linmas. (sri)

 

 

Personel Polresta Sidoarjo Mulai Gerak ke TPS Pilkada 2020, Jumlahnya Ditentukan Tingkat Kerawanan


 

RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Dalam rangka pengamanan Pilkada Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 9 Desember besok, hari ini Selasa (8/12/2020) sebanyak 715 personel Polresta Sidoarjo mulai bergerak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Penempatan jumlah personel ditentukan tingkat kerawanan masing-masing TPS.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Sumardji, memimpin langsung Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 di Mapolresta Sidoarjo.

Usai apel dilakukan pengecekan kelengkapan personel Pam TPS oleh Kapolresta Sidoarjo. Antara lain borgol, tongkat, jas hujan, senter serta juga kelengkapan protokol kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD).

“Selamat bertugas mengamankan jalannya Pilkada Sidoarjo tahun 2020. Junjung tinggi profesionalitas, netralitas, dan peduli keselamatan masyarakat dan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19,” pesannya.

Lebih lanjut Kapolresta meminta kepada anggotanya dalam tiga hari ini mampu menjalin sinergitas dan komunikasi aktif dengan petugas personel pam dari TNI, linmas, juga dengan stake holder penyelenggara Pilkada termasuk para petugas KPPS. Hal ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2020 yang aman, damai, kondusif, dan tetap disiplin protokol kesehatan.

Pilkada 2020 di wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat 3.528 TPS. Jumlah personel pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing TPS.

Untuk TPS rawan, ditempatkan satu personel polisi didukung dari TNI dan linmas. Semua TPS sudah dipetakan.

“Polresta Sidoarjo siap memberikan rasa aman, nyaman dan kondusivitas kamtibmas selama pelaksanaan Pilkada Sidoarjo tahun 2020,” tandas Sumardji. (rik)

Senin, 07 Desember 2020

Puluhan Ribu Personel Diturunkan Perkuat Pengamanan, Kapolda Jatim Pimpin Apel Pergeseran Personil PAM Pilkada Serentak



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Nico Afinta, memimpin langsung Apel Pergeseran Personil BKO PAM TPS dalam rangka pengamanan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan upacara Mapolda Jawa Timur pada Senin (07/12/2020). Puluhan ribu personel diturunkan untuk memperkuat pengamanan pelaksanaan pesta rakyat tersebut.

“Saya sangat apresiasi atas kinerja serta loyalitas para anggota yang melaksanakan pengamanan tahapan pilkada mulai awal hingga pencoblosan nanti,” kata Irjen Nico, dalam sambutannya.

Adanya Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini.

Selain harus mematuhi peraturan Pilkada, para penyelenggara dan peserta Pilkada harus juga mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dalam rangkaian pilkada.

Untuk itu Kapolda memerintahkan kepada personel yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Serentak tahun 2020 harus melaksanakan protokol kesehatan. Juga diminta untuk tidak ragu memperingatkan masyarakat agar tetap mematuhi prokes. Seperti misalnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pilkada tahun ini bersamaan dengan pandemi Covid-19. Sehingga, seluruh anggota yang melakukan PAM pengamanan tetap patuhi prokes. Dan bisa memperingatkan masyarakat agar tetap mematuhi prokes dengan cara 3-M,” ujar Kapolda Jatim.

Selain Kapolda, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo serta Jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim ikut hadir dalam Apel Pergeseran Personil BKO PAM TPS dalam rangka PAM pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 tersebut. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunuyodo Wisnu Andiko, juga ikut mendampingi Kapolda.

Pilkada Serentak di Jatim akan dilaksanakan di 19 Kabupaten/ Kota dan terdapat 48.607 TPS dengan kekuatan pengamanan 15.539 personil dan TNI 5.681 personil, Linmas sebanyak 99.351 personil. Selain itu Polda Jatim akan memberangkatkan BKO personil sebanyak 740 personil dalam rangka penebalan PAM TPS.

Selain itu dalam rangka mengantisipasi kontigensi, Polda Jatim juga telah mempersiapkan sebanyak 3 SSK Disamapta dan 12 SSK Disamapta Satbrimob Polda Jatim yang nantinya akan ditempatkan sesuai dengan rayonisasi.

Dengan kekuatan tersebut diharapkan Pilkada Serentak di Jawa Timur tahun 2020 dapat berjalan aman, tertib, damai dan sehat.

Kapolda Jatim di akhir sambutannya menekankan beberapa hal kepada seluruh anggota yang ditugaskan melakukan PAM TPS di Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Jalin sinergitas dan kolaborasi dengan TNI, pemerintah setempat, dan instansi terkait guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

2. Melaksanakan tugas pengamanan sesuai prosedur dan pegang teguh profesionalisme dan komitmen netralitas Polri.

3. Deteksi dini terhadap wilayah BKO melalui analisa daerah operasi.

4. Jangan melaksanakan segala perbuatan kontra produktif, sikapi setiap situasi secara responsif cepat, efektif, tegas, dan sesuai protap.

5. Dalam melaksanakan pengamanan tetap jaga kesehatan, terapkan prokes, dan himbau masyarakat untuk tetap patuhi prokes.

 

Dalam apel  Pergeseran Personil BKO PAM TPS dalam rangka pengamanan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 tersebut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Nico Afinta, tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada semua anggota atas loyalitas, kinerja, dan pengabdian serta sinerginya dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang dilakukan dalam lingkup penanganan Covid-19 maupun pengamanan rangkaian dalam tahapan pilkada mulai awal hingga tahap pencoblosan. (rcr)

 

Pimpin Apel Pilkada Serentak 2020, Polrestabes Surabaya Perintahkan Tindak Tegas Warga yang Langgar Prokes saat Pencoblosan di TPS



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir, memerintahkan tindak tegas pemilih yang tidak taat protokol kesehatan saat menggunakan haknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember ini. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Persiapan Personel Pengamanan Pilkada 2020 di Mapolrestabes setempat, Senin (07/12/2020).

Dalam gelar personel tersebut Kapolrestabes memeriksa kesiapan personel dan peralatan yang dipergunakan untuk pengamanan.

“Kemudian kita melakukan pergeseran pasukan dari Polretabes Surabaya, BKO ke Kecamatan-Kecamatan hari ini. Ada penegasan terkait prokes, karena ini sangat penting,” kata Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Anton Elfrino Trisanto, usai apel.

Anton pun memastikan bahwa dalam melakukan pengamanan TPS nantinya, setiap personel dilengkapi dengan peralatan protokol kesehatan.

Dalam rangka pengamanan Pilkada di Surabaya, Polretabes Surabaya telah menyiagakan 1022 personel untuk mengamankan 5182 TPS yang tersebar di 31 Kecamatan.

“Personel 1022 untuk PAM TPS. Untuk TPS sendiri 5182. Setiap pasukan kita lengkapi dengan peralatan-peralatan protokol kesehatan, masker, hand sanitaizer, kemudian sarung tangan hazmat kemudian face sheild, kita lengkapi itu semua,” papar Anton.

Tidak hanya itu, sebelum diterjunkan untuk pengaman, semua personel sudah dilakukan tes swab. Hasil ada sekitar 20 personel yang hasil tes swab terkonfirmasi positif sudah dilakukan isolasi dan diganti dengan personel yang baru. Langkah ini dimaksudkan juga untuk memberikan pengamanan warga supaya tak terjangkit virus dari personil pengamanan.

“Swab sudah. Kemarin hasilnya ada beberapa personel yang positif dan sudah kita isolasi, kemudian kita gantikan dengan personel yang baru. Sekitar 20 personel,” lanjut Anton.

Dalam pengamanan TPS-TPS, pihaknya akan melakukan antisipasi pengamanan dengan melakukan operasi skala besar. Tindak antisipasi yang dilakukan kepolisian adalah langkah-langkah preemtif, preventif, patroli skala besar, dan lain-lain. “Hari ini kita fokus pengamanan TPS,” tegas Anton. (rcr)

Tak Ada Bukti Sabu Tapi Ada Chat, Ari Wirawan Dituntut Hukuman Mati


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gembong narkoba Ari Wirawan bin Koko Sudarto, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam persidangan Senin (07/12/2020). Meskipun tidak ditemukan sabu saat penangkapan, tetapi ada chat yang mengenai bisnis sabu yang dilakukan terdakwa.

“Terdakwa Ari Wirawan terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I,” ujar JPU Damang Anubowo dalam tuntutannya.

Lebih lanjut diuraikan bahwa golongan I tersebut adalah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Ari Wirawan berupa pidana mati,” ucap Damang.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya dari LBH Lacak, Fariji, akan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. “Minta waktu satu minggu yang mulia untuk pembelaan,” kata Fariji.

Pada sidang sebelumnya, JPU menghadirkan saksi Ali Fakhrudin dari Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Saksi mengatakan penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan pelaku pemilik sabu seberat 100 kilogram.

Pada saat penangkapan terhadap Hadi Setiawan (almarhum) ada pengembangan, yakni ditemukan chat antara Hadi dan terdakwa mengenai bisnis sabu dan terdakwa juga mengenali bungkus sabu seberat satu kuintal tersebut.

“Tidak ada barang bukti di tempat terdakwa, namun ada chat antara terdakwa dan Hadi. Chat di HP-nya ada kaitannya dengan barang haram tersebut,” ungkapnya.

Menurut saksi, dari pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan di depan penyidik diketahui yang bersangkutan telah mengirimkan sebanyak 5 kali.

“Peran terdakwa ini tahu tempat penyimpanan dan jumlah barang tersebut,” terang Ali di hadapan Majelis Hakim.

Penasehat hukum terdakwa, menanyakan tentang Barang Bukti (BB) sabu-sabu. Selain itu juga menanyakan tentang pengiriman upah yang diberikan untuk terdakwa. Ia menanyakan apakah upah tersebut dikirim ke rekening terdakwa atau bagaimana.

Mendengar keterangan saksi, terdakwa membantah. Ia mengaku tidak mengetahui tempat ataupun jumlah barang. “Saya cuma mengambil saja,” tandasnya.

Setelah sidang Fariji mengatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik narkoba. Menurutnya sabu seberat satu kuintal itu milik terdakwa Hadi yang meninggal saat terjadi penangkapan.

“Hanya saja tadi jaksa menunjukkan barang bukti dua buah HP dan satu ATM. Di dalam HP terdakwa itu ditemukan WhatsAp antara terdakwa dan Hadi,” ujar Fariji.

Dalam barang bukti itu mungkin ada percakapan mengenai barang haram tersebut antara terdakwa dan Hadi.

“Hadi itu masih saudara sepupu,” ungkap Fariji.

Kasus di atas berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Iwan Hadi Setiawan (meninggal dunia), pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Apartemen Bale Hinggil Tower B Kamar 2308 Jl. Ir. Sukarno Surabaya. Disini ditemukan barang bukti sabu kurang dari 100 kilogram.

Selanjutnya diperoleh dari chat Handphone terdapat komunikasi dengan terdakwa Ari Wirawan selaku kurir. Lantas dilakukan pengembangan dan penangkapan oleh saksi Ali Fakhrudin dan saksi Agus Suprianto anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya. Sabu diranjau dengan cara sesuai pesanan dari Iwan Hadi Setiawan.

Ranjau sabu seberat 100 kilogram dilakukan pada bulan Maret 2020, bertempat di pom bensin jalan Jagir Surabaya.

Kemudian 300 gram, bertempat di pom bensin Jagir. 200 gram bertempat di depan Angkringan Jogja jalan Jagir Surabaya. 100 gram terdakwa ranjau di sebelah tempat tambal ban di daerah jalan Jagir Surabaya. 500 gram diranjau di dekat angkringan Jogja Jalan Jagir Surabaya, 100 gram diranjau di daerah supermarket Bilka Jalan Ngagel Surabaya.

Selanjutnya terdakwa meranjau 1 kg di depan angkringan Jogja di Jalan Jagir Surabaya. Pada bulan April 2020 terdakwa mengirim sabu dengan cara diranjau dengan berat kurang lebih 1 kg.

Terdakwa Ari Wirawan menerima upah di bulan Maret dari Iwan Hadi Setiawan sebesar lima juta. Pada bulan April 2020 menerima upah sebesar 6,3 juta dan bulan Mei 2020 menerima upah sebesar lima juta. Pembayaran upah ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening terdakwa.

“Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP Merk Samsung, kartu ATM BCA an. ARI IRAWAN, dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (ar)

Bantu Warga Bertahan di Masa Pandemi, Polres Gresik Distribusikan 10 Ton Beras dan Sembako



RADARMETROPOLIS: Gresik – Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang diakibatkan bencana pandemic Covid-19, Kepolisian Resort (Polres) Gresik mendistribusikan sepuluh  ton beras dan sembako kepada warga yang terdampak termasuk diantaranya penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat bertahan di masa pandemik.  

Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto, Senin (07/12/2020) mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ke masyarakat adalah untuk mengurangi beban agar masyarakat tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 yang saat ini belum berakhir.

Agar tepat sasaran, pendistribusian bantuan tersebut juga melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai tenaga penyalur untuk menyerahkan bantuan.

“Bantuan tersebut nantinya juga didampingi anggota Bhabinkamtibmas dan disalurkan ke warga yang tak mampu serta penyandang disabilitas,” katanya.

Arief pun memastikan bantuan semacam itu nantinya akan terus dilakukan agar beban warga yang tak mampu serta penyandang disabilitas semakin ringan.

Salah seorang penyandang disabilitas mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut dari Polres Gresik. “Saya mengucapkan banyak terima kasih mengingat penyandang disabilitas seperti saya masih diperhatikan oleh bapak-bapak polisi,” ungkap Aam yang berprofesi sebagai pelukis.

Selain menyalurkan bantuan secara door to door, aparat kepolisian setempat juga menyerahkan bantuan serupa ke warga secara simbolis. Adapun yang menerima bantuan tersebut diantaranya perwakilan ojek dan pengemudi online, perwakilan pasukan kuning (Tukang Kebersihan) serta abang becak. (sri)

Polwan Satlantas Polresta Sidoarjo Sosialisasi Tidak Golput, Ingatkan Tetap Jaga Prokes di TPS


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Polwan Satlantas Polresta Sidoarjo melakukan sosialisasi untuk tidak golput dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada 9 Desember 2020, kepada para pengendara yang melintas di Alun-alun Sidoarjo dan Babalayar Sidoarjo, Senin (07/12/2020). Meski mengajak warga menggunakan hak pilih dan datang ke TPS, para polisi wanita itu juga mengingatkan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan ketika melaksanakan hak pilihnya itu.

Dalam kegiatan sosialisasi itu para Polwan Satlantas tersebut terlihat membawa beberapa poster. Bertuliskan antara lain Ojok Lali 9 Desember 2020 Nyoblos Rek dan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan, Tuku Telo nang Pasar Suko Ojok Lali tanggal 9 Desember 2020 Nyoblos Yo, Gawihen Hak Pilihmu Kanggo Milih Kepala Daerah, dan beberapa pesan lainnya kepada masyarakat untuk tidak golput.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, AKP Wikha Ardilestanto, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para pengendara bermotor di wilayah Kabupaten Sidoarjo, agar tidak golput. Yakni dengan memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung Rabu, 9 Desember 2020.

“Kami mengajak masyarakat untuk turut mensukseskan Pilkada serentak 2020. Dengan memberikan hak suaranya, dan turut serta menjaga kondusivitas kamtibmas di wilayah kita,” kata Wikha.

Selain itu ia juga mengimbau masyarakat hendaknya mensukseskan Pilkada serentak 2020 dengan tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Mari wujudkan Pilkada aman, damai, dan sehat,” tandas mantan Kabagops Polres Nganjuk tersebut. (rik)

Minggu, 06 Desember 2020

Serahkan Diri ke Penyidik KPK, Mensos Juliari Ditahan

RADARMETROPOLIS: Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait perkara dugaan korupsi dalam Bantuan Sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI. Selain Mensos, KPK juga menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Wahyono. Sebelumnya KPK sempat meminta kedua orang tersangka tersebut untuk menyerahkan diri.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa tersangka Juliari telah menyerahkan diri pada penyidik KPK pada Minggu 6 Desember 2020 dinihari sekitar pukul 02.50 Wib. Demikian juga Tersangka AW telah pula menyerahkan diri pada hari Minggu 6 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 WIB.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 0para saksi dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik menyimpulkan bahwa Juliari dan AW patut diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan para tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020,” kata Firli.

Untuk tersangka JPB ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan AW ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1,” tandas Firli. (khr)

 

Diduga Terima Komisi Bansos Covid-19, KPK Tetapkan Menteri Juliari P Batubara Tersangka


RADARMETROPOLIS: Jakarta – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, sebagai tersangka dalam perkara korupsi bantuan sosial bencana wabah Covid-19 tahun 2020 untuk wilayah Jabodetabek. Politisi PDI-P itu diduga telah menerima komisi dari kegiatan tersebut.

“JPB, selaku Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka penerima uang,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (06/12/2020) dini hari.

Dijelaskan lebih lanjut, atas perbuatannya itu Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurut Firli Bahuri sebenarnya KPK sejak awal terjadi pandemi Covid-19 telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan upaya pencegahan itu KPK telah menerbitkan dua Surat Edaran,  khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Yakni Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, SE Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyakarat.

“Surat KPK terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi. Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19,” tegasnya.

Diungkap Firli bahwa tim pada kedeputian pencegahan KPK sudah bekerja bersama dengan gugus tugas di tingkat pusat dan daerah secara langsung untuk memberikan pendampingan dan masukan kepada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah demi mendorong proses realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Begitu juga dalam hal penyelenggaraan bansos dan pengelolaan bantuan.

Melalui kajian sistem, KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Hal ini meliputi aspek kelembagaan, regulasi, hingga tata laksana atas sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. (khr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites