Kolaborasi Khofifah Tekan Kematian Covid-19 Sampai Nol

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kedutaan Inggris untuk mengoptimalkan akses data real time terkait Covid-19 bagi masyarakat di seluruh Jatim. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kematian sampai dengan nol.

Masih Mengakar, Polrestabes Terus Dalami Jaringan Iran

Sabu-sabu (SS) berlogo pohon kelapa yang diedarkan oleh jaringan Iran diprediksi masih akan terus diedarkan di Kota Surabaya sebagai wilayah baru peredaran.

Wakapolda Pimpin Pengamanan Pilkada Serentak Jatim

Pengamanan Pilkada Serentak Jatim 2020 dipimpin oleh Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dalam audiensi dengan KPU Jatim, Senin (06/7/2020).

Mabes Polri Rilis Perkembangan Kasus Terorisme

Mabes Polri menggelar rilis perkembangan penangkapan kasus terorisme yang terjadi di Tanah Bumbu, Banjar Baru Kalimantan Selatan dan Cirebon Jawa Barat.

Terdampak Covid-19 Adukan Pemkot Surabaya ke KPK

Sejumlah warga terdampak Covid-19 mengadukan Pemerintah Kota Surabaya ke laman aplikasi JAGA Bansos milik Komisis Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengaduan tersebut terkait Bantuan Sosial atau Bansos.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

Jadi Irup, Khofifah Ajak Segera Merdeka dari Covid

Pada momen peringatan HUT RI ke-75 di Gedung Negara Grahadi, 17 Agustus 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk mengikhtiarkan bisa segera merdeka dari COVID-19.

Jumat, 25 September 2020

Atasi Kekurangan Pupuk Subsidi, Dinas Pertanian Jatim Lakukan Relokasi Antar Kecamatan


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Jatah pupuk tahun 2020 yang dialokasikan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Jawa Timur berkurang cukup signifikan dibanding pada tahun sebelumnya. Padahal, kebutuhan pupuk Jatim di tahun ini justru meningkat. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan pupuk tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, sudah memiliki jalan keluar. Dalam hal ini akan dilakukan relokasi antar kecamatan, sambil menunggu kebijakan dari pusat mencukupi kekurangan pupuk di Jatim.

Jika mengacu pada usulan yang diajukan oleh Jatim melalui e-RDKK, alokasi pupuk bersubsidi dari Kementan benar-benar kurang jauh dari yang dibutuhkan Jatim. Pada tahun 2020 ini, pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengajukan usulan e-RDKK pupuk bersubsidi ke Kementan sebesar 4.930.917,71 ton. Namun, yang direalisasikan Kementan justru lebih rendah dari subsidi pupuk tahun 2019 sebesar 2,7 juta ton.

“Pada tahun 2019, Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari Kementan sebanyak 2.786.284 ton. Tahun 2020 Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi Jatim sebanyak 2.267.827 ton. Jadi, sekarang ini 81,36 persen dari tahun 2019. Artinya, masih kurang 650.000 ton,” kata Hadi Sulistyo, di kantornya, Jumat (25/09/2020).

Apakah nantinya kekurangan 650 ribu ton pupuk itu akan dipenuhi semua atau kurang dari 650 ribu ton, Hadi mengaku belum tahu.

“Karena pupuk bersubsidi itu kebijakan pusat, provinsi hanya mengusulkan setelah menampung aspirasi kabupaten-kabupaten,” ujarnya.

Menurut Hadi, Dinas Pertanian tidak bisa merelokasi antar kabupaten untuk mengatasi kekurangan subsidi pupuk tersebut. Karena sekarang ini kabupaten-kabupaten membutuhkan subsidi pupuk. “Apakah bisa direlokasi, tidak mungkin. Mereka pasti saling mempertahankan,” tandasnya.

Solusinya adalah relokasi antar kecamatan. Yang bisa melakukan adalah Dinas Pertanian kabupaten setempat. “Itu solusinya, sambil menunggu kebijakan dari pusat untuk mencukupi kekurangan pupuk di Jatim,” tuturnya.

Hadi juga menjelaskan keputusan per 1 September 2020, yang mana pengajuan pupuk harus memakai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah diusulkan ke Kementan. Dan disetujui bahwa untuk sementara petani yang belum mendapatkan kartu petani boleh mencairkan pupuknya secara manual sampai 1 Januari 2021.

“Setelah tanggal 1 Januari, sudah tidak bisa lagi. Karena itu, pihak BNI yang memberikan kartu tani segera mendorong petani untuk membuat kartu tani,” terang Hadi.

Mengenai kabupaten yang terbanyak menerima bantuan subsidi pupuk, Hadi menyatakan bahwa hal itu dilihat dari penyerapan dan ada rumus penghitungannya. Tidak bisa serta merta dibagi begitu saja.

Kabupaten yang penyerapannya terbesar pada 2020 antara lain Jember, Madiun, Nganjuk, Blitar, Situbondo, Mojokerto, Banyuwangi, Tulungagung, Probolinggo, dan Bandowoso. “Yang lainnya, rata-rata 79 persen kebawah. Tapi, kalau dijumlah rata-rata penyerapannya di bawah 69,89 persen dari 2,2 juta ton yang dialokasikan itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut diinformasikan, bahwa jatah pupuk bersubsidi dari Kementan itu sudah diberikan ke Kabupaten sesuai kebutuhan per bulannya.

“Total serapan di Jatim rata-rata sekitar 63 persen. Saat ini, di beberapa kabupaten terjadi kekurangan pupuk bersubsidi, karena alokasinya berkurang,” ungkap Hadi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim itu pun mengungkapkan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah melayangkan surat ke Kementan untuk mencukupi kekurangan pupuk tersebut. Tetapi, sampai sekarang belum ada keputusan dari Kementan. (ADV)

Banggar DPRD Banyuwangi Adakan Rapat Internal Bahas Klausul Perubahan APBD Tahun 2020


RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat internal. Rapat yang dilakukan dalam rangka membahas rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 itu diselenggarakan di ruang rapat Komisi III DPRD Banyuwangi, Kamis (24/09/2020). Banyak permasalahan klausul yang terdapat dalam rancangan Perubahan APBD tersebut, khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat, yang akan dipertanyakan dan dibawa ke rapat lanjutan.

"Sehubungan dengan perubahan APBD ini, besok kita lanjutkan lagi rapat ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Banyuwangi (TAPD). Yang mana masih banyak masalah-masalah klausul yang harus kita tanyakan pada TAPD, terkait kepentingan masyarakat Banyuwangi. Insyaallah, bila pembahasan perubahan APBD 2020 ini besok bisa tuntas, maka kita lakukan pengesahannya pada hari Senin 28 September ini," kata Marifatul Kamila, SH, anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, Kamis (24/09/2020).

Marifatul lebih lanjut mengungkapkan, bahwa perubahan anggaran pendapatan daerah adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun. Ini karena undang-undangnya memang mengamanatkan demikian. Dengan begitu maka setiap tahun selalu dilakukan penyesuaian terhadap APBD. Disesuiakan dengan situasi dan kondisi yang ada.

“Untuk tahun ini, apakah prioritas di perubahan anggaran 2020 Kabupaten Banyuwangi tersebut pada penanganan covid?” ujar anggota dewan dari Partai Golkar tersebut.  

Ditambahkan Marifatul, bahwa sesuai amanat hampir semua anggaran di OPD dilakukan refocusing. Dalam artian kalau di tahun sebelumnya perubahan anggaran mungkin digunakan untuk kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu, tetapi kalau sekarang adalah untuk penanganan Covid-19.

Diungkapkan oleh Marifatul, bahwa status penyebaran Covid-19 di Banyuwangi sekarang ini sudah zona merah. Yang terkena covid terus bertambah. "Oleh karena itu, kita berharap pada perubahan anggaran 2020 ini, anggaran yang tersedia dalam penanganan covid-19 bisa bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Ditanya mengenai besaran anggaran penanganan covid di Banyuwangi, Marifatul menjelaskan bahwa anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp 78 milyar. “Namun realisasinya lebih dari itu. Mungkin nantinya anggaran covid bisa bertambah. Tetapi berapa penambahannya, belum diketahui. Besok rapat lagi, menanyakan ke TAPD,” terang Marifatul.

Ketika ditanya mengenai target PAD Kabupaten Banyuwangi yang telah disepakati bersama antara eksekutif dengan pihak DPRD, Marifatul mengungkapkan bahwa untuk PAD Banyuwangi dalam perunahan APBD Tahun 2020 terjadi penurunan target.

“Di induknya Rp 595 miliar. Tapi dalam pembahasan di KUPA PPAS ditargetkan Rp 565 miliar. PAD ini menurun. Ya, tentunya di tengah Covid seperti ini penurunan PAD itu dapat dipahami,” kata Marifatul.

Tetapi, walaupun memahami kondisi tersebut, pihaknya meminta eksekutif harus tetap optimis bisa meningkatkan PAD. Melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2020. Dari Rp 565 miliar menjadi Rp 595 miliar. Sebab masih ada kesempatan beberapa bulan lagi, jika dihitung mulai bulan September.

“Kan pada tahun ini ke depan masih ada beberapa bulan lagi. Terhitung, mulai bulan September ini,” pungkas Marifatul. (ADV)

Senin, 21 September 2020

Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20: Pemkot Surabaya Bangun 3 Lapangan Sepakbola Baru


RADARMETROPOLIS: Surabaya –  Pemkot Surabaya membangun tiga lapangan latihan yang ada di sisi utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Pembangunan ini dalam rangka mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tiga lapangan latihan itu sudah mulai dikerjakan, meskipun nanti satu lapangan latihan yang akan dibangun itu tidak akan dipakai dalam ajang Piala Dunia U-20 mendatang. Sebab, sesuai keputusan yang diterima pemkot, hanya empat lapangan latihan yang diminta di Kota Surabaya.

“Selain Stadion GBT, kita diminta untuk menyiapkan empat lapangan latihan, sehingga nanti yang akan digunakan adalah dua lapangan latihan yang mulai kita bangun, ditambah Stadion 10 November dan juga Lapangan Thor. Nah, meskipun yang paling dibutuhkan hanya dua lapangan di samping GBT, tapi kita akan tetap bangun 3 lapangan latihan di situ, siapa tahu nanti bisa disewakan,” kata Risma, Senin (21/09/2020).

Pemkot Surabaya sebenarnya sejak awal sudah mengusulkan dan sudah menyiapkan lima lapangan latihan ditambah satu lapangan utama, yaitu Stadion GBT. Namun di tengah perjalanan, diputuskan satu lapangan latihan di Stadion Bangkalan, sehingga besar kemungkinan satu lapangan latihan yang akan dibangun pemkot di samping GBT itu tidak akan dipakai dalam ajang tersebut.

“Tidak apa-apa, kita akan tetap bangun tiga lapangan latihan di samping GBT itu. Siapa tahu nanti bisa disewakan,” ujar Risma.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya, Iman Kristian, memastikan pembangunan tiga lapangan latihan itu sudah mulai dikerjakan oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang. Sudah ada pemenang lelangnya dan mereka langsung bergerak mengerjakan lapangan tersebut.

 

“Beberapa waktu lalu sudah ada pemenang lelangnya dan saat itu pula langsung dimulai pengerjaannya. Pekerjaannya itu dimulai dari pengurugan tanah, pengukuran, dan disesuaikan elevasinya,” kata Iman.

Menurut Iman, anggaran pembangunan tiga lapangan itu dilakukan oleh dua dinas sekaligus, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan DPRKP-CKTR. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dispora akan mengcover pembangunan lapangan, pembangunan drainase, penyiraman, dan penanaman rumput.

Sedangkan anggaran yang dikeluarkan oleh DPRKP-CKTR akan mengcover pembangunan tribun penonton, ruang ganti, kamar mandi, pemasangan tiang lampu dan lampu lapangan yang nantinya 1.500 lux. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dispora sekitar Rp 25 miliar dan DPRKP-CKTR juga sekitar Rp 25 miliar.

 

Pembangunan tersebut akan terus dikebut supaya semuanya bisa selesai sesuai target. Ia juga menyebut target pembangunan tiga lapangan latihan itu sekitar Bulan Desember mendatang. “Karena pekerjaannya ini paralel, maka kami yakin Desember sudah bisa selesai,” imbuhnya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan dua lapangan latihan lainnya, yaitu di Stadion 10 November dan lapangan Thor. Khusus untuk Stadion 10 November, posisinya saat ini sudah selesai semua renovasinya, tinggal menunggu pertumbuhan rumput lapangan.

“Sedangkan kalau lapangan Thor, sesuai arahan dari PSSI hanya tinggal mengganti rumput lapangan, dan saat ini masih kita diskusikan anggarannya. Kami yakin semuanya bisa selesai Desember 2020 mendatang,” ujar Iman. (niel)

Bertekad Tingkatkan Layanan Masyarakat, Mahkamah Agung Pilih Banyuwangi Jadi Rujukan Studi Lapang

 


RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Mahkamah Agung RI memilih Kabupaten Banyuwangi menjadi rujukan studi lapang. Hasil dari studi lapang di tanah Blambangan itu akan dijadikan rujukan untuk membuat inovasi di jajaran Mahkamah Agung se Indonesia, sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami telah banyak mendengar hal-hal baik dan ide cemerlang dari Banyuwangi. Semangat ini yang kemudian kami harapkan bisa diadopsi para peserta untuk bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing,” kata Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) MA RI, Edward Simarmata, Senin (21/09/2020).

MA terinspirasi dengan program dan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Bahkan, capaian prestasi Banyuwangi. Hal itu dinilai dapat menjadi rujukan untuk menimba ilmu.

Terakhir, MA mengutus sebanyak 56 personel yang terdiri dari ketua, wakil ketua serta administrator pengadilan se-Indonesia melakukan studi lapang berbagai program inovatif dari Banyuwangi.

Edward menyebut ada beberapa inovasi yang ingin dipelajari para peserta dalam stula kali ini. Seperti inovasi kesehatan untuk ODGJ “Teropong Jiwa”, program percepatan pelayanan publik di level pedesaan “Smart Kampung”, program pendidikan “Siswa Asuh Sebaya (SAS)” dan “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

“Kami ingin mencari tahu lebih detail bagaimana Banyuwangi membuat inovasi publik. Apa yang membuat mereka melakukan inovasi, bagaimana mengatasi kendalanya, dan percepatannya seperti apa. Ini yang perlu kami ingin tahu, hingga tumbuh inovasi,” kata Edward.

Pihaknya mengaku, hasil dari studi lapang ini akan dijadikan rujukan untuk membuat inovasi. “Harapannya, ke depan kami juga bisa menciptakan inovasi-inovasi yang membuat layanan kami kepada masyarakat semakin baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa perkembangan Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari inovasi yang dikembangkan oleh daerah ini. Berbagai kendala yang ditemui, dicoba dipecahkan dengan program-program inovatif.

 “Spirit inovasi terus kami pompa agar terinternalisasi di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Bagi kami, inovasi adalah kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemkab mendukung berkembangnya inovasi pelayanan publik,” kata Anas.

Inovasi terus dikerjakan oleh Pemkab Banyuwangi, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan, hingga penguatan ekonomi.

Menurut Anas, pembiasaan inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang tidak normal, seperti saat menghadapi pandemi corona. Banyuwangi pun meluncurkan berbagai inovasi guna menghadapi situasi yang serba dinamis. Iklim novasi inilah yang sedang dibangun secara bertahap di Banyuwangi.

“Kini, antar dinas, antar desa, antar puskesmas saling memacu diri dan “bersaing” melakukan inovasi. Bersaing untuk mempercepat pelayanan ke masyarakat,” tandasnya. (sr)

Minggu, 20 September 2020

Nyopet di Acara Jaranan, Warga Krembangan Surabaya Ditangkap Polisi Gresik


RADARMETROPOLIS: Gresik – Agus Rivaldo (24) warga Jalan Indrapura 58 Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya ditangkap polisi dari Polsek Wringinanom, Gresik. Agus kepergok tertangkap mencopet dompet milik Erwin Dwi Firmansyah (20) warga asal Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Gresik, di tengah-tengan kemeriahan pertunjukan seni jaranan. 

Kejadian itu bermula dari adanya pertunjukan seni jaranan di Desa Wates Tanjung, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Saat korban menonton pertunjukan itu, tiba-tiba ada yang menjatuhkan petasan di area pertunjukan. Sehingga, terjadi dorong-mendorong sesama penonton.

Korban yang terdorong dari samping kiri dan kanan pun terjatuh. Bersamaan dengan itu, dirinya sadar ponsel yang ditaruh di saku celananya lenyap. Kemudian korban berusaha mencari. Namun, tidak ditemukan. Selanjutnya korban mendapat kabar dari rekannya M.Andik ada pelaku pencopetan tertangkap petugas.

Kemudian korban mendatangi lokasi. Ternyata ponsel miliknya diketahui telah dicopet oleh pelaku yang bernama Agus Rivaldo. Kapolsek Wringinanom AKP Christian Bagus Yulianto membenarkan ada kasus pencopetan yang memanfaatkan aksi dorong-mendorong saat melihat pertunjukkan seni jaranan.

“Pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti berupa dua buah ponsel,” kata AKP Christian Bagus Yulianto, Minggu (20/9/2020).

Sementara, tersangka Agus Rivaldo mengaku dirinya memang sengaja memanfaatkan pertunjukkan seni jaranan itu untuk mencopet. “Saya baru pertama kali pak mencopet, tapi sudah tertangkap polisi,” ujarnya.

Agus Rivaldo kini mendekam di Polsek Wringinanom usai menjalani pemeriksaan. Tersangka juga dijerat dengan pasal 363 KHUP dengan ancaman lima tahun penjara. (sri)

Sabtu, 19 September 2020

DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif Atas PU APBD-P: Bupati Anas Komit Pertahankan Kinerja PAD


RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (18/09/2020) malam menggelar rapat paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Banyuwangi atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2020. Dalam kesempatan ini Bupati Anas secara terbuka berjanji bahwa dalam situasi ekonomi yang terus menurun, eksekutif akan berupaya mempertahankan kinerja PAD dengan segenap sumber daya yang dimiliki.

Kepesertaan anggota dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H. Muhammad Ali Mahrus, itu ditentukan sesuai protokol kesehatan. Sebagian anggota dewan mengikuti secara langsung dari ruang sidang DPRD Kabupaten Banyuwangi dan sebagian yang lain mengikutinya secara virtual.

Begitu juga dengan mekanisme penyampaian jawaban yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi. Bupati H. Abdullah Azwar Anas menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dari kantor Pemkab Banyuwangi.

Pada pagi harinya, telah terlebih dulu digelar rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

Mengawali jawabannya atas PU perubahan APBD Tahun 2020, Bupati Anas menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas masukan-masukan yang sangat konstruktif dan sangat baik dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi.

Menjawab PU fraksi PDI-Perjuangan, Bupati Anas menyatakan bahwa telah menjadi komitmen eksekutif untuk melakukan penajaman, akselerasi serta evaluasi kegiatan secara komprehensif sehingga dapat menekan peningkatan kasus Covid-19, mengurangi dampak serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Banyuwangi.

Dalam situasi ekonomi yang terus menurun, Bupati Anas berjanji pihaknya akan berupaya mempertahankan kinerja PAD dengan segenap sumber daya yang dimiliki. Menurutnya adalah sudah menjadi kewajiban eksekutif untuk melakukan upaya stimulus dan persuasi yang lebih intensif dan berkesinambungan guna memastikan agar kinerja PAD dapat terkontrol dan dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Anas menyatakan akan melakukan langkah-langkah untuk terus meningkatkan upaya pencegahan terhadap penyebaran covid-19 di Kabupaten Banyuwangi dengan penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, fraksi PDIP meminta perubahan APBD tahun 2020 yang dilakukan eksekutif hendaknya difokuskan untuk tiga program prioritas, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Sesuai urutan penyampaian PU, Bupati Anas selanjtnya menanggapi pandangan fraksi PKB. Disini disampaikan bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dampak covid-19, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat dan fokus, terpadu maupun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020, pemerintah daerah harus melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

Penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi --terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup. Penyediaan jaring pengaman social serta melakukan koordinasi dengan forpimda dan organisasi masyarakat.

Segmentasi yang lebih intens dan selektif di sektor pajak dan lainnya dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD dan perangkatnya, demi terealisasinya target PAD yang ditetapkan sebelum perubahan. Pemberian anggaran masing-masing OPD akan disesuaikan dengan relevansi dari program dan kegiatan OPD dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatuhan, dan penghematan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada masing-masing kegiatan.

Proporsi belanja yang terkonsentrasi pada urusan administrasi operasional kantor, khususnya penyediaan jasa perkantoran yang dipandang cukup besar, dijelaskan bahwa belanja dimaksud merupakan akumulasi dari seluruh tenaga pendukung urusan administrasi dan teknis yang ada di SKPD.

Menanggapi PU fraksi Partai Demokrat, Bupati Anas menyampaikan, terkait dengan rencana pelepasan saham PT. Merdeka Copper Gold, telah diakomodir melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019 tentang APBD Banyuwangi Tahun 2020 sebagai wujud nyata kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi.

Teknis pelepasan saham sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Hasil penjualan tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan prioritas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, khususnya wilayah sekitar Tumpang Pitu.

Sedangkan  yang terkait dengan masalah penyertaan modal daerah ke PUDAM, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan program hibah air minum perkotaan dan air minum berbasis kinerja tahap I dari pemerintah pusat yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan No. S-21/MK.7/2020 tanggal 8 April 2020. Dan perjanjian hibah daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBD tahun anggaran 2020. PHD-220/MK.7/D.TK.3/2020 tertanggal 27 Agustus 2020.

Selanjutnya terhadap tambahan penyertaan modal dimaksud telah diakomodir melalui rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran pada PUDAM.

Terhadap pernyataan fraksi Golkar-Hanura yang meminta TPID harus lebih jeli memastikan bahwa sebenarnya perekonomian Banyuwangi tidak terlalu terdampak pandemi, eksekutif menjelaskan bahwa sinergi untuk menguatkan hulu hingga hilir ekonomi terus dilaksanakan guna tetap menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi serta membangun komunikasi yang efektif sehingga angka inflasi di Banyuwangi tetap aman terkendali.

Selanjutnya terhadap proses penyerapan anggaran, tetap menjadi perhatian eksekutif dan akan terus dipacu penyerapannya melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan di lapangan. Namun  hal itu dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menanggapi PU fraksi Nasdem, Bupati Anas menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Sehubungan dengan permintaan untuk melakukan inovasi guna keberlangsungan penanganan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan bahwa PAD merupakan Multiplier Effect terhadap tumbuhnya ekonomi Banyuwangi.

Upaya menggali PAD seiring dengan upaya stimulasi pemulihan ekonomi masyarakat, optimalisasi kegiatan intensifikasi diarahkan kepadawajib pajak dan retribusi daerah yang telah tumbuh dan mendapat intervensi stimulan.

Terhadap peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2020 difokuskan untuk pengalokasian tiga program prioritas. Yaitu, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Menanggapi PU fraksi Gerindra-PKS, Bupati Anas menyampaikan, bahwa terkait upaya peningkatan PAD, eksekutif telah melakukan upaya riil melalui Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah maupun pihak terkait lainnya untuk bersinergi menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD.

Dan sejalan dengan harapan fraksi Gerindra-PKS, eksekutif berupaya untuk lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas, sehingga refocusing anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Menjadi komitmen eksekutif untuk merancang anggaran kegiatan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada penanganan kesehatan akibat pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap mengupayakan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Terhadap PU fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bupati Anas menyatakan bahwa penggunaan SILPA secara teknis telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Dan secara substansi, digunakan untuk pemenuhan pembiayaan daerah akibat penurunan proyeksi pendapatan daerah serta untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.

Sedangkan yang terkait dengan permasalahan penertiban dan penindakan parkir liar yang meresahkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polresta Banyuwangi.

“Sesuai dengan kesepakatan bersama, bahwa untuk pembinaan, pengawasan, dan penertiban juru parkir adalah kewenangan bersama dengan pihak Kepolisian,” tegas Bupati Anas. (ADV)

Jumat, 18 September 2020

Operasi Yustisi Covid Surabaya Hari ke-4: Tim Gabungan Jaring 33 Pelanggar Prokes


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tim Gabungan Operasi Yustisi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dari unsur TNI, polisi, dan satpol PP menjaring 33 orang pelanggar. Atas perbuatannya itu mereka harus menjalani persidangan dan dikenakan denda.

“Para pelanggar yang kita tangkap ini tidak mengenakan masker dengan benar. Rata-rata yang terjaring operasi yustisi berusia kisaran umur 20-30 tahunan,” kata Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, AKP M. Akhyar, Jumat (18/9/2020).

Terhadap para palanggar dilakukan penyitaan KTP. Kemudian dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penindakan. Mereka harus menunggu dan duduk dengan jarak dua meter serta wajib memakai masker. Mereka lantas mengikuti sidang untuk ditentukan sanksi yang akan diberikan.

Hari ini mereka menjalani sidang tipiring di Polrestabes Surabaya yang dihadiri oleh Kejaksaan, Pengadilan maupun Panitera.

“Rata-rata mereka didenda Rp 50 ribu,” jelas M. Akhyar. (rcr) 

Meski Dalam Tekanan Pandemi, KPK Tetap Kampanyekan Peduli Cegah Korupsi


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Meski dalam tekanan kondisi pandemi Covid-19 yang masih tinggi tingkat penyebarannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti melakukan kampanye pencegahan korupsi. Ini terus dilakukan karena kegiatan kampanye antikorupsi adalah untuk membangun sikap peduli dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melawan korupsi. Kegiatan kampanye ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan masyarakat yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Salah satunya dengan membuat film pendek untuk mengajak masyarakat agar memiliki imunitas, semangat, dan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem supaya orang tidak ingin korupsi, dan terakhir pendekatan penindakan yang tegas dan terukur supaya orang takut korupsi,” ujar, Ketua KPK Firli Bahuri, dalam pembukaan webinar Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) seri ketiga bertajuk “Film Directing” sekaligus peluncuran 13 video ILM antikorupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (18/9/2020).

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono menjelaskan bahwa 13 video ILM yang diluncurkan KPK tersebut sarat akan nilai-nilai antikorupsi yang selama ini disosialisasikan KPK, seperti nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Dua ILM yang diputar dalam acara tersebut menceritakan bagaimana di tengah kondisi sulit saat pandemi, kepedulian datang dari orang yang juga terdampak, tapi tetap ingin berbagi. Dan, yang kedua bagaimana KPK mengingatkan untuk mengenakan masker secara benar. Ini merupakan bentuk kepedulian, mengajak berubah dari perilaku koruptif.

Menurut Giri pesan-pesan antikorupsi yang dikemas secara kreatif dalam berbagai bentuk, seperti video ILM, film pendek, infografis, buku cerita maupun poster, diharapkan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Di tengah terjangan pandemi ini, KPK telah melakukan berbagai kegiatan kampanye antikorupsi, di antaranya saat ini KPK sedang membuka pendaftaran lomba film pendek dan ide cerita film pendek dalam program Festival Film Antikorupsi atau _Anti-Corruption Film Festival_ (ACFFest) 2020. Melibatkan peran serta anak muda dan sineas muda, KPK menyelenggarakan kompetisi karya dalam bentuk video dan vlog yang berlangsung selama Agustus hingga Desember 2020.

Pada akhir Juni 2020, melalui aksi sosial pembagian *Masker Antivirus Korupsi* kepada masyarakat, KPK mengampanyekan penggunaan masker sebagai perwujudan kepedulian tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga lingkungan dengan membentengi diri dari virus.

KPK juga melakukan sosialisasi _platform_ Jaga Bansos sebagai kanal pengaduan sekaligus wadah edukasi dalam mengawal proses pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat.

Sebelumnya, pada periode April – Mei 2020 KPK menayangkan film-film pendek hasil produksi KPK seperti Sahabat Pemberani dan Si Kumbi. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kedua film animasi untuk anak-anak tersebut menjadi bagian dari program pembelajaran jarak jauh di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI).

KPK menyadari pentingnya melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk berperan serta dalam menyebarkan “vaksin” antikorupsi kepada berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kampanye antikorupsi juga menuntut kreativitas dan pemanfaatan berbagai medium untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan harapan pesan yang disampaikan dapat menggugah hati masyarakat dan membuat calon koruptor berpikir ulang untuk merancang ataupun melancarkan modus-modus korupsinya.

Oleh karena itu KPK tidak menghentikan sosialisasi anti korupsi meski negeri ini sedang diserang pandemi. <enyesuaikan dengan situasi pandemi, kegiatan kampanye antikorupsi lebih difokuskan melalui medium digital dan forum-forum daring untuk menjangkau target seluas mungkin dengan melibatkan segenap mitra mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas, swasta hingga instansi pemerintah.

Beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan KPK dalam kegiatan kampanye antikorupsi bersama diantaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Bank Tabungan Negara (BTN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, LPP TVRI, LPP RRI, PT MRT Jakarta, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom, Telkomsel, dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat juga dapat mengakses materi-materi kampanye dan edukasi antikorupsi KPK pada akun resmi media sosial KPK seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, atau situs KPK www.kpk.go.id dan situs Pusat Edukasi Antikorupsi www.aclc.kpk.go.id. Untuk kepentingan sosialisasi dan edukasi, materi-materi tersebut dapat diunduh dan disebarluaskan. Namun, tidak untuk diperjualbelikan. (khr)

7 Fraksi Sampaikan PU Raperda APBD-P 2020: DPRD Banyuwangi Mafhum Alasan Eksekutif Sesuaikan Pendapatan


 RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 dalam rapat paripurna, Jum’at (18/09/2020) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Banyuwangi. Secara umum seluruh fraksi memahami alasan dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 oleh eksekutif, mengingat kondisi Banyuwangi saat ini yang memang sedang terdampak pandemi wabah Covid 19.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Banyuwangi Kamis (17/09/2020) Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan.

Perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun PAD pada perubahan APBD TA 2020. Hal ini membawa konsekuensi terdapat pengurangan maupun penambahan target di masing-masing pos pendapatan. Antara lain adanya penurunan target PAD, penyesuaian pendapatan dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan. dan adanya penyesuaian pendapatan dari lan-lain pendapatan daerah yang sah.

Menyikapi berbagai perubahan rencana keuangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif tersebut, fraksi PDI-Perjuangan dalam pemandangan umumnya meminta kepada eksekutif hendaknya menjadikan program  penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial menjadi prioritas utama dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Banyuwangi.

“Fraksi PDI-Perjuangan meminta agar PAD tidak terus menurun. Harus ada upaya kongkrit, sehingga PAD ke depan bisa mencapai target yang telah disepakati,“ kata juru bicara PDIP dalam penyampaian pemandangan umum, Ahmad Masrohan, di hadapan rapat paripurna.

Selain itu Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar eksekutif lebih memaksimalkan tindakan preventif terhadap penyebaran Covid-19 agar tidak ada lagi klaster baru di Banyuwangi.

Sementara itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemandangan umum yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari, berharap perubahan APBD tahun 2020 mempunyai nilai yang strategis terhadap situasi darurat saat ini.

Meski memahami wabah Covid-19 membawa pengaruh pada pendapatan pemerintah daerah, namun FPKB meminta hendaknya adanya Covid-19 tidak boleh menjadi alasan bagi eksekutif untuk lepas dari kewajiban untuk merealisasikan target PAD yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Untuk itu FPKB berharap kepada eksekutif guna senantiasa melakukan upaya optimalisasi dan segmentasi yang lebih intens dan selektif di sektor pajak dan lainnya dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD demi terealisasinya PAD yang telah ditetapkan sebelum perubahan.

Mengenai komposisi belanja daerah, FPKB berharap agar lebih menyasar pada dua hal pokok yang sangat penting. Yakni penanggulangan penyebaran Covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil.

Selain itu FPKB meminta hendaknya pemberian anggaran untuk masing-masing OPD diperhitungkan secara cermat. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu, dimana karena akibat sesuatu hal akhirnya anggarannya tidak terserap secara maksimal.

FPKB mengkritisi bahwasannya orientasi belanja barang dan jasa masih banyak terkonsentrasi pada urusan administrasi, operasional kantor, dan penyediaan jasa perkantoran yang masih relatif besar.

“Di sektor pertanian, keberpihakan pemerintah terhadap petani juga perlu dilakukan. Hal ini penting, karena delapan puluh persen penghasilan masyarakat berasal dari bidang pertanian. Dan saat ini, rata-rata yang terdampak secara nyata pandemi Covid-19 adalah para petani,” kata Inayanti, membacakan pandangan umum fraksinya.

Fraksi Demokrat dalam pemandangan umumnya mengkritisi beberapa tindakan eksekutif. Diantaranya adalah terkait dengan kepemilikan saham di perusahaan tambang emas PT. Merdeka Copper Gold dan rencana penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM.

Sebagaimana yang dibacakan juru bicaranya, Fadhan Nur Arifin, Fraksi Demokrat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tidak pernah mau mengambil kesempatan untuk melepas sebagian kecil kepemilikan saham di perusahaan tambang emas tersebut. Hal ini membawa akibat kepemilikan saham tersebut dalam dua tahun terakhir makin turun, walaupun secara absolut nilai portofolionya naik.

“Kita kesulitan likuiditas untuk menambal celah fiskal di APBD, maka opsi penjualan sebagian saham pemda di PT BSI patut menjadi bahan pertimbangan ,“ kata Fadhan, membacakan pemandangan umum fraksinya, di hadapan rapat paripurna.

Menurut F-Demokrat, adanya lonjakan harga emas dunia mendongkrak kapitalisasi nilai saham Pemda di PT BSI. Penjualan saham di saat harga emas tinggi diharapkan mampu menambah pundi-pundi pendapatan daerah untuk memperkuat sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah. Inilah pertimbangan yang menjadi alasan fraksi Demokrat menyarankan pemerintah daerah untuk menjual sahamnya di PT Merdeka Copper Golf.  

Selain mengkritisi kondisi di atas, fraksi Demokrat juga meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM sebesar Rp 4,1 miliar. Fraksi Demokrat menyatakan bisa menyetujui rencana penambahan penyertaan modal daerah tersebut, jika disertai lampiran dokumen berupa rencana bisnis PUDAM untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja dan anggaran PUDAM tahun 2020, sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 118 Tahun 2018.

Bila tidak ada dokumen tersebut, fraksi Demokrat sulit meloloskan rencana penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM.

Fraksi Demokrat juga meminta eksekutif untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Mencegah dan Mengendalikan Covid-19 sebagaimana diamanatkan Inpres No. 6 Tahun 2020.

Sementara itu Fraksi Golkar-Hanura menegaskan bahwa fraksinya memberikan penguatan pada kegiatan program yang pro rakyat, inovatif, dan terukur dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum yang dibacakan juru bicaranya, Marifatul Kamilah.

Untuk itu Fraksi Golkar-Hanura meminta hendaknya Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID untuk bekerja ekstra dan lebih bersinergi guna memastikan dengan benar bahwa kondisi perekonomian di Banyuwangi tidak terlalu terdampak oleh perkembangan situasi perekonomian akibat pandemi covid-19.

Fraksi Golkar-Hanura sependapat dengan eksekutif bahwa kebijakan belanja daerah diarahkan pada upaya optimalisasi dan instrumen dalam pencapaian target pembangunan daerah serta penyesuaian berbagai besaran komponen APBD sejalan denngan dinamika yang terus berjalan.

“Dan fraksi Golkar-Hanura berpendapat bahwa salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah mengenjot tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan. Mengingat pencairan anggaran yang lambat akan berdampak pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi APBD tahun berjalan,” kata Marifatul Kamilah, membacakan pemandangan umum fraksinya.

Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Ratih Nur Hayati, menyampaikan bahwa fraksinya memaklumi adanya penurunan estimasi perubahan pendapatan daerah, karena kondisi tersebut sangat realistis di tengah kondisi pandemi covid-19.

Fraksi Nasdem minta kepada eksekutif untuk tidak menyerah. Eksekutif diminta tetap melakukan inovasi untuk keberlangsungan penanganan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Namun demikian Fraksi Nasdem mempertanyakan kenaikan dalam hal kemampuan belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2020 sebesar 0,68 persen jika dibandingkan dengan estimasi belanja sebelum perubahan. Mereka meminta hal itu perlu dijelaskan prioritas dan penggunaannya, sehingga akhirnya memicu kenaikan belanja daerah.

Selain itu, fraksi Nasdem juga meminta penjelasan atau alasan apa yang melandasi penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM sebesar Rp 4,1 miliar.

Meski memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Derah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan PAD, namun dalam Pemandangan Umumnya yang dibacakan juru bicaranya, Abdul Ghofur, fraksi Gerindra-PKS tetap mengingatkan bahwa pencapaian belum sesuai dengan yang diharapkan.

Fraksi Gerindra–PKS menyarankan Pemerintah daerah mengambil kebijakan dan mencari terobosan untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas, sehingga refocusing anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Fraksi Gerindra–PKS berharap realisasi dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD perubahan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa Covid-19, serta mempercepat akselerasi menuju kesejahteraan masyarakat ,“ kata Abdul Ghofur.

Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan juru bicaranya, Syarohni menyampaikan, bahwa raperda perubahan APBD tahun 2020 masih menyisakan pertanyaan yang secara orientasi dan argumentatif masih sangat membutuhkan penjelasan. Permasalahan pokok yang dijadikan dasar P-APBD adalah penjelasan Pasal 154 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Secara regulatif benar. Namun secara solutif, apakah sudah merupakan way out atau jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Mengingat dalam Pasal 137 pada peraturan yang sama, salah satu indikator menyebutkan bahwa SILPA baru bisa digunakan apabila pembiayaan mengalami defisit anggaran.

“Pertanyaannya, apakah APBD sebelum perubahan mengalami defisit?“ kata Syahroni.

Hal lain yang dipermasalahkan oleh fraksi PPP adalah pengalokasian penyertaan modal ke PUDAM. Mereka mempertanyakan tingkat efek sosial bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga harus terinsersi bantuan hingga mencapai Rp 4,1 miliar.

Selain itu, fraksi PPP juga menyampaikan beberapa permasalahan, diantaranya permintaan penertiban parkir liar karena tidak sejalan dengan diberlakukannya parkir berlangganan, penertiban tambang pasir ilegal serta turunnya produk pertanian, seperti misalnya beras organik, cabe kecil yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. (ADV)

Polsek Cerme Gresik Berhasil Tangkap Pasutri Pencuri Penganiaya Risma


 RADARMETROPOLIS: Gresik – Kepolisian Sektor Cerme, Gresik, berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap Risma Asti Riyanti (16), asisten rumah tangga. Pelaku merupakan pasangan suami isteri (pasutri) yang kepergok korban saat mau mencuri di rumah majikan korban.

Pasutri yang ditangkap tersebut adalah Suparman (42) dan isterinya bernama Likha (32). Keduanya merupakan warga Perumahan Cerme Apsari Blok HH/15, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Gresik.

Kapolsek Cerme AKP Nur Amin mengungkapkan, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, satu linggis yang tertinggal di rumah Teguh Heru Yuwono (majikan korban) diketahui milik Suparman.

“Salah satu pasutri Suparman ini pernah membersihkan rumah milik korban bernama Teguh Heru Yuwono yang tinggal di Perumahan Cerme Apsari Blok HH/12 Cerme, Gresik,” kata Nur Amien, Jumat (18/09/2020).

Nur Amien menjelaskan, berdasarkan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, Suparman sebenarnya mau mencuri, tetapi saat menjalankan aksinya itu kepergok pembantu atau asisten rumah tangga. Ketika masuk lewat jendela kamar atas bersama isterinya, Likha, kepergok Risma. Kemudian Likha membekap pembantu rumah tangga tersebut dengan bantal dan Suparman langsung menganiaya korban.

“Saat ini pembantu rumah tangga yang bernama Risma Asti Heriyanti kritis karena mengalami luka parah di badan dan saat ini masih dirawat di RSUD Ibnu Sina Gresik,” paparnya.

Dari olah TKP itu, anggotanya di lapangan kemudian melakukan penangkapan. Tiga hari setelah kejadian. Suparman ditangkap di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Selanjutnya, Likha ditangkap di Jalan Raya Cerme, Gresik.

Sejumlah barang bukti disita petugas dari tangan tersangka. Satu buah linggis dan bantal yang berada di rumah korban juga disita. Diketahui, kedua tersangka nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan karena motif ekonomi yang membelit rumah tangga mereka.

“Kedua tersangka ini terlilit hutang, mau mencuri barang di rumah Teguh. Mereka memilih mencuri di rumah Teguh karena di sekitar tetangga mereka, Teguh itu orang berada,” terang Nur Amien.

Pasutri itu dijerat dengan Pasal 365 Jo 53 KUHP dan atau Pasal 80 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau 170 Jo 351 Ayat 2 KUHP.

Kedua pasutri tamatan SMP itu kini meringkuk dijeruji penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. (sri)

Kamis, 17 September 2020

PN Surabaya Belum Putuskan Lockdown, Meski Ada Hakim dan Isteri Meninggal Akibat Covid


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya belum memutuskan lockdown pasca meninggalnya hakim, M. Arifin. Humas PN Surabaya menginformasikan bahwa kebijakan akan diambil setelah pihaknya mengadakan swab terhadap seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 350-an orang.

Sebagaimana telah diberitakan, hakim asal Semarang,  M Arifin, meninggal dunia dikarenakan terpapar Covid-19. Satu minggu sebelumnya, sang isteri juga meninggal dengan penyebab yang sama.

Atas kejadian tersebut PN Surabaya akan melakukan swab pada seluruh elemen yang ada di PN Surabaya. Setelah hasil swab ini keluar, baru akan dilakukan kebijakan apakah melakukan lockdown atau tidak.

“Akan segera dilakukan (swab), ini kan juga menyangkut anggaran,” ujar Humas PN Surabaya, Martin Ginting, Kamis (17/9/2020).

Tetapi, swab yang dilakukan seluruh ASN dan semua pegawai PN Surabaya yang berjumlah 350 an orang itu masih menunggu konfirmasi dari petugas yang akan melakukan swab. “Ini kan terkait jumah yang diswab dan juga anggarannya juga,” ujar Ginting.

Selain M. Arifin, hakim PN Surabaya Eko Agus Siswanto juga meninggal dunia secara mendadak. Ia meninggal setelah mengalami kejang dan gagal napas pada Jumat (12/6/2020).

Sedangkan juru sita Surachmad meninggal sehari sebelumnya. Namun, belum diketahui penyebab pasti hakim dan juru sita itu meninggal. (rcr)

Terdakwa Korupsi Bebas Karena Hakim Anggap Potongan 7 Persen Wajar: Kejari Kab Malang Segera Kasasi


 RADARMETROPOLIS: Malang – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) secepatnya. Hal itu terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas murni terhadap Abdurrachman, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana kapitasi dengan nilai total sebesar Rp 8,3 miliar sejak 2015-2017.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Agus Hariyono, mengatakan bahwa pihaknya tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim Tipikor tersebut.

Menurut Agus, dalam sidang putusan itu Majelis Hakim Tipikor menilai wajar atas perilaku penyunatan 7 persen dari dana kapitasi BPJS milik 39 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Abdurrachman tersebut.

Lebih lanjut Agus menguraikan bahwa aturan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim itu adalah Perpres, Permenkes, dan SK Bupati Malang Nomor 188 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Sebesar 70 Persen.

“Sehingga menurut mereka, 63 persen dana kapitasi jaspel (jasa pelayanan) yang terbayar merupakan batasan yang masih wajar,” papar Agus, Kamis (17/9/2020).

Selain itu, majelis hakim juga berpendapat jika terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana kapitasi yang ditransfer ke masing-masing rekening puskesmas. Alasan dari majelis, bahwa nota dinas yang diajukan kepala puskesmas kepada Kadinkes itu merupakan administrasi.

“Tapi lebih jelasnya, nanti kita tunggu pada proses kasasi, saat ini sedang kita pelajari hasil putusan ini,” tegas Agus.

Abdurachman terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana kapitasi BPJS 39 Pondok Kesehatan Desa Kabupaten Malang selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2017 senilai Rp 8 Miliyar, atau tepatnya Rp 8.177.367.000. Saat itu, Abdurrachman menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2015, bersama dengan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kala itu, Yohan Charles. (da)

Senin, 17 Agustus 2020

Cak Machfud Dapat Jaminan Menang 100 Persen dari Emak-emak Perak Utara


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Emak-emak Kelurahan Perak Utara menjamin akan memenangkan Calon Walikota (Cawali) Surabaya, Machfud Arifin, seratus persen. Selama ini Cak Machfud telah menjadi panutan mereka sejak lama.

“Saya jamin, semuanya mendukung ke Pak Machfud Arifin. Beliau sudah menjadi panutan kami sejak lama,” ungkap tokoh Emak-emak Perak Utara, Yuyun Sayuna.

Lebih jauh diungkapkan bahwa Cak Machfud adalah sosok yang memiliki segudang pengalaman dalam memimpin. Ia terbukti dipercaya memimpin provinsi sebagai Kapolda di tiga wilayah berbeda.

Pertama kali, menjadi Kapolda di Provinsi Maluku Utara. Kemudian, di Kalimantan Selatan. Dan terakhir di Jawa Timur. Selama menjadi Kapolda, Cak Machfud dikenal sebagai bapak pembangunan.

Sebutan itu disandang Cak Machfud dikarenakan ia berhasil mewujudkan berbagai pembangunan di tempatnya mengabdi. Contohnya, di Polda Jatim Cak Machfud membangun rumah ibadah, rumah sakit, rumah dinas, dan gedung perkantoran.

Masjid yang ia bangun itu bahkan memiliki predikat sebagai rumah ibadah terbaik di seluruh Polda di Indonesia

“Kepemimpinan Pak Machfud Arifin sudah tidak diragukan, beliau berpengalaman dalam memimpin. Insya Allah masalah pembangunan di kota ini dapat diteruskan dan menjadi lebih baik jika beliau diamanahkan menjadi Walikota Surabaya,” kata Yuyun.

Hal serupa diungkapkan oleh Sutra, tokoh perempuan lainnya. Menurutnya Kota Surabaya membutuhkan pemimpin berpengalaman. Maka dari itu ia akan berupaya menyumbangkan 100 persen suara untuk Cak Machfud di lingkungan RT. 09 Perak Utara.

“Saya akan berusaha memberikan 100 persen suara untuk Pak Machfud Arifin. Tidak hanya di lingkungan masyarakat saya saja, namun juga komunitas maupun organisasi yang saya ikuti, seperti muslimat NU,” jelas Sutra. (ar)

 

Jadi Irup HUT RI ke-75 di Grahadi, Khofifah Ajak Masyarakat Ikhtiarkan Segera Merdeka dari Covid


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pada momen peringatan HUT RI ke-75 di Gedung Negara Grahadi, 17 Agustus 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk mengikhtiarkan bisa segera merdeka dari COVID-19. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun mengingatkan bahwa di tengah pandemi, wujud bela negara tentu berbeda dengan kondisi normal.

"Untuk memeringati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini, bagi kita semua, warga Indonesia, warga Jawa Timur, kali ini kita ikhtiarkan bagaimana kita semua merdeka dari pandemi COVID-19," kata Khofifah.

Menurutnya saat ini bela negara di tengah pandemi diwujudkan dengan cara berbeda. 

"Bela negara kita saat ini dengan kita memakai masker, jaga jarak yang aman dan rajin cuci tangan dengan air mengalir. Ini upaya kita melindungi diri, melindungi masyarakat. Ini menjadi cara bela negara hari ini. Saya mengajak kita semua bagaimana kita bisa merdeka dari pandemi COVID-19," tegasnya.

Sesuai pedoman dari pemerintah pusat, upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Republik Indonesia diselenggarakan secara terbatas dan menaati protokol kesehatan. Di Gedung Negara Grahadi di Surabaya upacara dihadiri sekitar 120 orang. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya jumlahnya bisa mencapai 3.500 orang.

Hal yang berbeda juga terlihat pada prosesi pengibaran bendera Merah Putih. Jika biasanya dilakukan oleh 70 petugas atau pasukan 17, 8 dan 45, maka di masa pandemi saat ini petugas pengibar bendera dibatasi hanya tiga petugas. 

Tiga siswa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tersebut adalah Rafi Gustiar Aszamzamy (SMAN 1 Srengat, Blitar), Mokhamad Zacky Gutawa (SMKN 1 Jetis, Mojokerto) serta Findar Amelia Hariami (SMAN 1 Kesamben, Blitar).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjadi inspektur upacara yang diikuti anggota dari berbagai satuan. Diantaranya adalah Satpol PP, wanita TNI dan Polwan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Bertindak sebagai komandan upacara adalah Letkol (Mar) Aang Andy Warta yang kesehariannya menjabat Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir.

Adapun petugas pembaca Naskah Proklamasi adalah Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan pembacaan doa oleh Kepala Dinas Sosial Jatim, M Alwi. 

Iringan lagu-lagu nasional dibawakan oleh paduan suara yang beranggotakan hanya 20 orang. (sr)

 

 

Lebih Aman daripada Daring di Warkop, Besok Jatim Gelar Hari Pertama Uji Coba Sekolah Tatap Muka


 RADARMETROPOLIS: Surabaya - Hari pertama pelaksanaan uji coba terbatas sekolah tatap muka di Jawa Timur akan dilangsungkan pada Selasa (18/08/2020). Kegiatan belajar tatap muka dinilai lebih aman dibandingkan belajar daring yang dilakukan secara bergerombol di warung-warung kopi.

 

“Selama ini banyak yang ikut sekolah daring di warkop dan bergerombol. Maka daripada tidak terkendali, kita melakukan uji coba sekolah tatap muka. Hasilnya kita akan evaluasi di akhir Agustus,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Senin (17/08/2020) usai upacara Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 di Gedung Negara Grahadi..

 

Lebih jauh diinformasikan bahwa besok Gubernur Jatim akan mengunjungi hari pertama uji coba terbatas yang per kelas siswanya hanya ada 9 hingga 18 orang per kelas, yakni ke SMAN 2 Probolinggo, SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

 

Dipastikan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo belum diperkenankan melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka. Begitu juga dengan daerah lain yang masih zona merah. Daerah yang diperbolehkan untuk melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka tersebut adalah yang zona penularan Covid-nya oranye dan kuning.

 

“Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo belum, karena masih zona merah,” kata Wahid.

 

Lebih lanjut dikatakan Wahid bahwa untuk uji coba terbatas tersebut sifatnya sangat fleksibel dan dapat berubah jika memang status risiko dampak penularan daerah berubah warna.

 

Setiap daerah yang diperbolehkan menggelar uji coba hanya dilakukan uji coba di tiga sekolah. Yaitu satu SMA, satu SMK, dan satu SLB, baik negeri maupun swasta, tergantung dengan kesiapan sekolah yang bersangkutan.

 

Sedangkan terhadap siswa yang mengikuti uji coba terbatas diberlakukan syarat wajib, yakni mendapatkan izin dari orang tua. Dan datanya disampaikan ke kepala cabang dinas di wilayahnya masing-masing.

 

Untuk siswa yang tidak mendapat giliran masuk dalam uji coba terbatas tersebut juga akan tetap mengikuti kegiatan belajar di rumah melalui sistem daring.

 

Dengan demikian dalam masa uji coba itu guru mendapatkan tugas dobel yaitu memberikan kegiatan belajar mengajar tatap muka dalam jumlah terbatas dan juga memberikan kegiatan belajar online bagi yang belajar di rumah.

 

Uji coba sekolah tatap muka dilakukan tiga jam sehari dengan empat jam pelajaran. Uji coba ini akan dilakukan dalam waktu dua pekan.

 

Dipilihnya siswa SMA/SMK untuk mengikuti uji coba terbatas sekolah tatap muka didasarkan pada pertimbangan karena mereka dianggap sudah dalam kondisi yang cakap dalam melaksanakan protokol kesehatan. (sr)

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Hari pertama pelaksanaan uji coba terbatas sekolah tatap muka di Jawa Timur akan dilangsungkan pada Selasa (18/08/2020). Kegiatan belajar tatap muka dinilai lebih aman dibandingkan belajar daring yang dilakukan secara bergerombol di warung-warung kopi.

 

“Selama ini banyak yang ikut sekolah daring di warkop dan bergerombol. Maka daripada tidak terkendali, kita melakukan uji coba sekolah tatap muka. Hasilnya kita akan evaluasi di akhir Agustus,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Senin (17/08/2020) usai upacara Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 di Gedung Negara Grahadi..

 

Lebih jauh diinformasikan bahwa besok Gubernur Jatim akan mengunjungi hari pertama uji coba terbatas yang per kelas siswanya hanya ada 9 hingga 18 orang per kelas, yakni ke SMAN 2 Probolinggo, SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

 

Dipastikan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo belum diperkenankan melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka. Begitu juga dengan daerah lain yang masih zona merah. Daerah yang diperbolehkan untuk melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka tersebut adalah yang zona penularan Covid-nya oranye dan kuning.

 

“Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo belum, karena masih zona merah,” kata Wahid.

 

Lebih lanjut dikatakan Wahid bahwa untuk uji coba terbatas tersebut sifatnya sangat fleksibel dan dapat berubah jika memang status risiko dampak penularan daerah berubah warna.

 

Setiap daerah yang diperbolehkan menggelar uji coba hanya dilakukan uji coba di tiga sekolah. Yaitu satu SMA, satu SMK, dan satu SLB, baik negeri maupun swasta, tergantung dengan kesiapan sekolah yang bersangkutan.

 

Sedangkan terhadap siswa yang mengikuti uji coba terbatas diberlakukan syarat wajib, yakni mendapatkan izin dari orang tua. Dan datanya disampaikan ke kepala cabang dinas di wilayahnya masing-masing.

 

Untuk siswa yang tidak mendapat giliran masuk dalam uji coba terbatas tersebut juga akan tetap mengikuti kegiatan belajar di rumah melalui sistem daring.

 

Dengan demikian dalam masa uji coba itu guru mendapatkan tugas dobel yaitu memberikan kegiatan belajar mengajar tatap muka dalam jumlah terbatas dan juga memberikan kegiatan belajar online bagi yang belajar di rumah.

 

Uji coba sekolah tatap muka dilakukan tiga jam sehari dengan empat jam pelajaran. Uji coba ini akan dilakukan dalam waktu dua pekan.

 

Dipilihnya siswa SMA/SMK untuk mengikuti uji coba terbatas sekolah tatap muka didasarkan pada pertimbangan karena mereka dianggap sudah dalam kondisi yang cakap dalam melaksanakan protokol kesehatan. (sr)

Dilaksanakan Beda, Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-75 di Balai Kota Surabaya


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tapi pada peringatan HUT RI ke-75 Senin (17/8/2020) di Taman Surya Balai Kota Surabaya, situasinya benar-benar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain wajib memakai masker, jumlah undangan juga dibatasi. Peserta dari jajaran OPD, mengikuti upacara secara daring.

Pada tahun-tahun sebelumnya undangan dan peserta yang hadir mencapai ribuan orang. Sedangkan pada upacara kali ini hanya diikuti oleh puluhan peserta. Termasuk jumlah petugas pengibar bendera, juga tak sebanyak sebelumnya.

Dikarenakan serangan pandemi Covid-19, upacara dilangsungkan dengan penerapan protokol kesehatan.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya. Di antaranya adalah mengingatkan tentang protokol kesehatan.

"Hari ini, kita belum terlepas dari Pandemi Covid–19 yang melanda seluruh belahan dunia," kata Risma.

Ia menyampaikan pentingnya gotong-royong untuk keluar dari situasi wabah.

Risma juga menyampaikan kondisi terbaru di Kota Surabaya yang dilaporkan semakin membaik. Tingkat penularan yang sudah lebih rendah, kemudian juga diikuti tingkat kesembuhan yang meningkat.

Untuk itu Risma mengajak warganya agar membiasakan diri melaksanakan karakter baru di Surabaya, dimana warga harus terus meningkatkan kedisiplinan.

"Warga Surabaya Wani Disiplin, Wani Kerja Keras, dan Teguh Menjaga Kebersamaan," ujar Risma.

Upacara peringatan HUT RI ke-75 di Balai Kota tersebut diikuti oleh Forkopimda Surabaya dan beberapa pihak yang mendapat penghargaan dari Pemkot Surabaya.

Usai mengikuti upacara di Taman Surya, para undangan dan Forpimda Surabaya mengikuti upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara melalui daring. (ar)

 

Minggu, 16 Agustus 2020

2.694 ASN Jatim Rapid Test Dulu Sebelum Dapat Penyematan Satyalancana Karya Satya


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun ini dilakukan dengan tradisi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini penyematan dilakukan secara langsung oleh Gubernur dan Wagub. Perbedaan lainnya, para ASN tersebut diharuskan mengikuti rapid test yang telah disediakan di lokasi acara.

Sebagaimana diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim hanya diikuti secara simbolis oleh perwakilan ASN.

Pada tahun ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyematkan secara langsung Satyalancana Karya Satya tersebut kepada 2.694 ASN Pemprov Jatim secara bertahap.

Menurut Khofifah, penyematan diputuskan dilakukan secara bertahap, dikarenakan pada tahun ini total ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia ada 2.694 orang. Terdiri dari Satyalancana Karya Satya Masa Kerja 30 tahun sebanyak 902 orang, Masa Kerja 20 tahun sebanyak 724 orang serta Masa Kerja 10 tahun sebanyak 1.069 orang.

“Dengan jumlah sebanyak ini, maka kami lakukan penyerahannya secara bertahap. Apalagi, tanda kehormatan ini adalah dari Presiden RI, sehingga penyematan langsung ini menjadi penghormatan dan apresiasi kami bagi seluruh ASN Pemprov Jatim,” kata Khofifah di Kantor Gubernur Jatim, Minggu (16/8/2020).

Penyematan tersebut dibagi menjadi banyak sesi dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Setiap sesi hanya diikuti maksimal 75 orang ASN.

Sebelum mengikuti acara tersebut, para ASN pun diharuskan mengikuti rapid test yang telah disediakan di lokasi acara.

Dengan menyematkan secara langsung, Khofifah berharap hal itu akan menjadi semangat dan motivasi bagi para ASN untuk terus mendedikasikan kinerja terbaiknya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Selain itu diharapkan juga bisa menjadi kekuatan dan bentuk apresiasi bagi para ASN.

“Satyalancana Karya Satya ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 66/TK/Tahun 2020. Jadi, ini merupakan tanda penghargaan kepada ASN yang telah berbakti selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun secara terus menerus, dan mereka dianggap memiliki dedikasi luar biasa dan loyalitas pada negara,” katanya.

Khofifah lebih jauh mengatakan saat ini bukanlah era kompetisi, melainkan era kolaborasi dan sinergi. Untuk itu ia meminta seluruh ASN untuk menguatkan kolaborasi dan sinergitas baik internal maupun eksternal.

Hal itu dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat gerakan Bangga Buatan Indonesia. Selain itu antara satu OPD dengan yang lainnya dapat membangun kolaborasi seperti business matching antara Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Pertanian dan Peternakan.

“Di era yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat ini, ASN dituntut untuk mampu cepat beradaptasi terutama soal teknologi. Sebagai contoh, di masa seperti ini seringlah mengikuti Webinar, sehingga setiap program harus berbasis data scientific dan melibatkan scientist,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah kembali mengutip pesan dari Prof Rhenald Kasali saat Raker Keselarasan Tatanan Baru Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial beberapa waktu lalu, bahwa saat ini dibutuhkan narasi yang membangun optimisme, persaudaraan, dan memberikan kekuatan untuk terus melaju ke depan.

“Kalau kita menyampaikan sesuatu yang positif, maka yang terbangun adalah optimism. Kalau kita menarasikan sesuatu yang destruktif, maka yang muncul adalah negatif,” katanya.

Untuk itu ia mengajak para ASN untuk menyampaikan narasi tersebut melalui status aplikasi pesan singkat maupun media sosial yang dimiliki, terlebih saat ini menjelang HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti.

Gubernur meminta kepada semua pihak untuk menyampaikan pesan-pesan nasionalisme, pesan-pesan heroisme.

“Kebetulan kita berada di kota pahlawan. Ini menjadi pendorong kita hari ini untuk terus bersemangat, bekerja lebih baik, lebih keras, lebih professional. dan lebih sistemik lagi,” katanya.

Khofifah juga kembali mengingatkan agar ASN untuk menjaga netralitas. Apalagi, 9 Desember mendatang 19 kabupaten/kota di Jatim akan melaksanakan pilkada serentak.

“Jaga netralitas ASN, jaga marwah Pemprov Jawa Timur, bangun demokrasi secara berkualitas,” tandasnya. (sr)

 

Tugaskan Secara Khusus Relawan TKSK, Khofifah Kirim Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan, dan Veteran Ratusan Bingkisan


 

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, dan veteran Jatim mendapat bingkisan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Bingkisan berupa souvenir dan paket sembako ini diantar secara khusus oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. TKSK sendiri merupakan relawan kesejahteraan sosial dalam jaringan Kementerian Sosial.

Total penerima bingkisan ada 202 orang dengan rincian 181 orang pejuang perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan serta keluarga pahlawan dan veteran serta 21 orang yang berasal dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jatim.

“Bingkisan ini sebagai penyambung silaturahmi antar generasi bangsa. Tanpa para pejuang, kita tidak dapat menikmati apa yang disebut merdeka,” ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, HUT RI menjadi momentum tepat untuk mengeratkan kembali rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, sekaligus me-recharge kembali semangat nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban.

“Bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan, menurut saya ini waktu yang sangat tepat untuk kita konsolidasi perasaan kita, konsolidasi pikiran kita, konsolidasi gerakan kita,” ujarnya.

Khofifah mengatakan bingkisan sengaja dikirim karena situasi dan kondisi Indonesia yang masih menghadapi pandemi Covid-19.

Terlebih sebagian besar para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, dan veteran telah berusia lanjut.

Diungkapkan Khofifah bahwa pada tahun-tahun sebelumnya para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, veteran, dan keluarga pahlawan diundang ke Gedung Negara Grahadi untuk mengikuti rangkaian upacara HUT RI.

Namun, karena ada pandemi Pemprov Jatim mengambil keputusan untuk membatasi jumlah undangan guna meminimalisir risiko penularan Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih ini dengan sesuatu yang bermanfaat.

 

Pemberangkatan TKSK dalam tugasnya mengirim bingkisan bagi elemen bangsa yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia itu dilepas langsung oleh Gubernur Khofifah di halaman Kantor Gubernur Jatim, Kota Surabaya, Minggu (16/08/2020). Dalam kegiatan ini Khofifah Wakil Gubernur Emil Dardak, Sekda beserta jajaran Forkopimda. 

Usai memberangkatkan paket bingkisan, Gubernur Khofifah menyempatkan diri mengunjungi salah seorang janda perintis kemerdekaan, Pudji Astuti, di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Pudji Astuti sendiri merupakan istri dari Perintis Kemerdekaan RI, (alm) Muchsin. Semasa hidupnya, almarhum Muchsin melakukan gerilya di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. 

Puji Astuti yang menerima kunjungan Khofifah mengaku sangat bangga atas kunjungan tersebut. Puji juga mengucapkan terimakasih atas silaturahmi ke rumah yang merupakan rumah dinas milik Kodam V Brawijaya.

"Maturnuwun sanget dirawuhi ibu Gubernur yang sudi hadir di rumah saya, maturnuwun," ungkapnya.

Puji berharap bahwa pandemi Covid-19 bisa segera berakhir dari Indonesia khususnya Jawa Timur dan tidak terjadi apa-apa di negeri ini. Serta rakyatnya bisa selalu rukun dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. Dengan berakhirnya Covid, ia juga berharap anak-anak bisa kembali belajar di sekolah dengan normal.

Ketua LVRI Jatim, Brigjen TNI (Purn) Drs. Ismadi, MSi mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, dan veteran. Apalagi peringatan HUT RI Ke-75 berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. (rie)


Selasa, 04 Agustus 2020

Kebijakan Strategis dari Pemerintah Pusat untuk Banyuwangi Setelah Menteri Luhut Laporan ke Presiden Joko Widodo



RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - Pemerintah pusat kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) berbagai program pengembangan Banyuwangi, Selasa (04/08/2020). Rakor virtual yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, ini juga dimaksudkan sebagai pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

 

”Hasil dari rakor kunjungan ke Banyuwangi sudah saya laporkan kepada Presiden Jokowi. Presiden mengintruksikan kepada kami agar segera menindaklanjuti dan enggak pakai lama,” kata Luhut membuka rakor.

 

Luhut menyatakan rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar Kemenko Marves di Banyuwangi pada 29 Juli 2020 lalu.

 

Rakor kali ini diikuti Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono, Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibyo, Kementerian LHK, Kemendikbud, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirut PT Pelindo III Saefudin Noer dan berbagai instansi lainnya.

 

Rakor menghasilkan berbagai kebijakan strategis untuk Banyuwangi. Mulai infrastruktur jalan, transportasi udara hingga pariwisata yang berpadu dengan UMKM dan sektor pertanian.

 

 

Di antaranya adalah percepatan pengembangan amenitas di Taman Nasional Alas Purwo untuk menyongsong World Surf League 2021, Pantai Marina Boom, pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Ijen, dukungan Geopark Ijen menjadi geopark dunia UNESCO.

 

Ada pula percepatan penyelesaian pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), terminal terpadu, kapal patroli kawasan pantai dan berbagai infrastruktur jalan.

 

Juga langkah pembukaan kembali penerbangan Banyuwangi-Bali menunggu perkembangan pandemi Covid-19 dan pulihnya pasar pariwisata.

 

Luhut mencontohkan, untuk Alas Purwo, penambahan amenitas di Pantai Plengkung dilakukan untuk menyongsong ajang World Surf League (WSL) pada 2021.

 

Ajang selancar paling bergengsi di dunia yang merupakan hajatan dengan social engagement terbesar ketiga dari seluruh event olahraga sejagat tersebut juga akan dijadikan sarana pemulihan pariwisata Indonesia.

 

Luhut mengatakan sudah melihat langsung Alas Purwo. Potensinya luar biasa. Seperti G-Land yang menjadi lokasi favorit peselancar dunia. Menurutnya sangat bagus jika dilengkapi amenitas dengan tetap memperhatikan keaslian hutan.

 

”Juga harus percepat pengembangan Marina Boom, memiliki histori menarik sejak zaman Belanda. Saat ini sudah ada yacht yang dikelola swasta, saya minta segera dipercepat pembangunannya. Demikian juga pengembangan Kawah Ijen, Pulau Merah harus dipercepat,” tambah Luhut.

 

Luhut juga mengintruksikan Kementerian Perhubungan membantu kapal patroli pantai-pantai Banyuwangi dan merevitalisasi Terminal Sri Tanjung.

 

Kepada Kemen PUPR, Luhut menginstruksikan membantu berbagai perbaikan dan pembangunan jalan. Termasuk dalam menopang pelaksanaan Internasional Tour de Banyuwangi Ijen, yang selama ini belum pernah mendapat dukungan APBN. Pemerintah pusat akan membantu pelaksanaan Tour de Ijen sebesar Rp 30 miliar.

 

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas sangat berterima kasih dengan perhatian pemerintah pusat.

 

Menurut Anas, keroyokan dari berbagai kementerian akan mempercepat pemulihan Banyuwangi sebagai salah satu sentra perekonomian di timur Jawa.

 

”Terima kasih Bapak Presiden, Pak Luhut, para menteri, dan Gubernur Ibu Khofifah. Dengan keroyokan ini, akan mempercepat pembangunan Banyuwangi, sehingga kendala-kendala yang selama ini dialami pemerintah daerah bisa segera teratasi,” kata Anas. (nis)


Tidak Terpengaruh Pandemi, Khofifah Dorong Produk Olahan Makanan Jatim Kuasai Pasar Ekspor Hingga Timur Tengah



RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Industri olahan makanan menjadi kontributor tertinggi bagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur. Selain itu termasuk industri yang tidak terpengaruh adanya pandemi. Atas dasar dua hal positif yang menguntungkan itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong produk olahan makanan asal Jawa Timur bisa memperluas market hingga kelas ekspor.

 

“Terbukti di PT CPI ini, produk olahan makanan milik mereka justru meningkat produksinya selama pandemi dan tidak ada PHK selama pandemi covid-19,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kegiatan kunjungan kerja ke pabrik Charoen Pokphand Indonesia, Selasa (04/08/2020).

 

Ia optimistis bahwa industri olahan makanan ini akan jadi penguatan pergerakan ekonomi Jawa Timur.

 

Di sisi lain, jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, Khofifah mengingatkan masyarakat untuk tak ragu belanja produk lokal.

 

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah turut meninjau proses pembuatan produk sosis hingga nugget hingga pengemasan.

 

Sebagai produk olahan daging ayam, Khofifah menyebut dan meminta agar proses penyembelihan ayam di pabrik yang dikenal dengan Fiesta ini tetap dilakukan secara manual. Karena hal itu akan menjadi tolok ukur kehalalan produk dan mendorong masyarakat untuk membeli produk olahan makanan asli Jawa Timur tersebut.

 

Dalam kunjungannya ke pabrik sosis, nugget, dan juga aneka olahan ayam berbasis frozen food itu Khofifah ingin pabrik tersebut memperbanyak pengiriman produk hingga ke Timur Tengah yang pasarnya cukup potensial.

 

Khofifah mengungkapkan industri olahan makanan Charoen Pokphand Indonesia mempunyai market yang cukup kuat. Bahkan dibanding year on year tahun lalu, sampai Juni ini ada peningkatan pasar. Dari informasi yang diperolehnya pada tanggal 20 Agustus ini akan ada ekspor perdana PT CPI ke Timor Leste. Ia pun mendorong agar ada juga perluasan market ke Timur Tengah, seperti ke Arab Saudi dan Qatar.

 

“Maka saya mendorong perluasan market luar negeri terutama peguatan dari industri olahan makanan yang ada di PT CPI, karena memang penyumbang PDRB tertinggi,” tandas Khofifah. (ar)


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites