Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Pakde Karwo: UMKM Fokus Penting Pemerintahannya

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa UMKM merupakan salah satu fokus penting kepemimpinannya bersama Gus Ipul. Ini karena UMKM memiliki 3 faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi krisis.

Jokowi Berangkatkan Kirab Santri ke Istighosah

Kirab yang dilakukan para santri merupakan implementasi perjuangan dari para santri terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari tangan penjajah.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar Pemkot Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Dinkop UKM Provinsi Buka 9 Stan di Jatim Fair 2018

Dinas Koperasi dan UKM Jatim mengambil langkah-langkah kongkrit membantu UKM. Agar UKM bisa bertemu langsung dengan buyer, mereka membuka 9 stan di Jatim Fair 2018 Grand City Surabaya, 9-14 Oktober.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Kamis, 22 Februari 2018

Penyidik DJP Jatim II Datangkan Saksi Ahli dari UI


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Sidang praperadilan yang diajukan pemohon BSH alias AB, Direktur PT. PI Buduran, melawan Kanwil DJP Jatim II (termohon) di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (21/2/2018) memasuki agenda mendengarkan saksi ahli. Tim penyidik DJP Jatim ll mendatangkan Prof. Gunadi, saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Dalam keterangannya, saksi ahli tersebut mengatakan bahwa upaya praperadilan yang dilakukan penunggak pajak merupakan sesuatu yang baru dalam perpajakan. Hal ini menunjukkan ada modus baru yang dilakukan para penunggak pajak untuk tidak membayarkan pajaknya kepada Negara.

"Ya, kalau dia bayar pajak, nggak mungkin juga dipidanakan. Sekarang, mana mungkin bayar pajak dipidanakan," kata Gunadi, di depan hakim tunggal, Suprayogi SH.

Ia menjelaskan lebih lanjut, petugas pajak dalam menetapkan suatu perkara terlebih dahulu mencari alat bukti. Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Terutama berdasarkan laporan SPT. Kedua, adanya kerugian pada pendapatan negara.

SOP-nya seperti itu. Ada utang pajak tetapi tidak dibayar. Disana ada calon tersangka, saksi, dan bukti. Itu sudah jelas. Dan yang lebih penting lagi, menurut Gunadi adalah modus operandinya.

“Apakah dia melakukan dengan cara yang benar atau tidak," jelasnya.

Terkait dengan aturan hukum perpajakan, pajak saat ini menurut Gunadi sudah menerapkan self assessment. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya. Namun dalam perhitungannya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, berdasarkan pada pembukuan.

"Yang perlu diingat, pembukuan harus dilakukan dengan itikad baik dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenernya. Jadi, gampang sebenarnya, kalau menjadi wajib pajak yang baik," tandasnya.

Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum termohon DJP Jatim II Herman Butar-Butar mengungkapkan penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur. Sebelum tim penyidik memproses mulai tingkat penyelidikan hingga penyidikan.

"Klien saya sudah melakukan upaya persuasif sesuai aturan perpajakan maupun melalui UU Tax Amnesty/ pengampunan pajak, agar tunggakan pajak tahun 2009 sampai 2011, yang nilainya Rp 20 miliar dibayarkan ke kas negara. Tapi itu tidak dilakukan," kata Herman.

Sementara, tim kuasa hukum pemohon Agung S Wibowo menilai penersangkaan itu tidak tepat. Menurutnya delik pidana itu sudah kadaluarsa, karena SPT tidak dilakukan penetapan pajak oleh Kanwil DJP Jatim II.

‎"Alat bukti penetapan tersangka itu tidak tepat, karena SPT yang klien kami sampaikan sudah tepat dan benar," papar Agung.

Agung juga menyesalkan tindakan DJP II yang menetapkan kliennya sebagai DPO. Padahal, saat pendaftaran praperadilan status itu tidak ada. "Status DPO itu baru diketahui setelah daftar bukti termohon yang dimasukkan dalam nomor urut terakhir atau paling bawah," jelasnya.


Disinggung soal kesaksian ahli, Agung menyatakan, yang disampaikan saksi sangat subyektif. Bahkan menurut Agung, bukan kapasitas saksi ahli mengomentari kewenangan suatu institusi. "Biar nanti hakim saja yang menilai. Semoga hakim pemutus menjatuhkan putusan yang tepat dan adil," ujarnya. (rik)

Survei Pilgub Jatim KedaiKOPI: Gus Ipul-Puti Unggul 7,4 Persen


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Elektabilitas pasangan Gus Ipul-Puti mengungguli Khofifah-Emil sebesar 7,4 persen. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia satu minggu setelah pengundian nomor peserta Pilgub Jatim.

Menurut Hendri Satrio, founder Lembaga Survei KedaiKOPI, yang disampaikan kepada media melalui rilis, Kamis (22/2/2018), proses pengumpulan data dalam survei tersebut dilakukan pada awal Februari 2018 lalu.

Survei dilakukan dengan metode tatap muka, melibatkan 600 responden dengan margin of error (MoE) +/- 4,08 persen pada interval kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 2-8 Februari 2018. Untuk teknik sampling menggunakan metode acak bertingkat. Demikian ditambahkan, Kunto Adi “Wibowo, peneliti KedaiKOPI.

Ia jelaskan lebih lanjut bahwa elektabilitas pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno unggul pada kisaran 53,7 persen dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang memperoleh dukungan 46,3 persen suara di Jawa Timur.

Kunto pun menilai bahwa selisih sekitar 7,4 persen merupakan modal awal bagi Gus Ipul dan Puti, apalagi jika melihat bahwa popularitas mereka masih di bawah kompetitornya masing-masing.

Popularitas Khofifah berada di urutan pertama (94,1 persen), disusul oleh Gus Ipul (90,9 persen), dan Emil (48,7 persen), sedangkan Puti 28,5 persen responden.

Kunto menggarisbawahi rendahnya nilai korelasi antara elektabilitas dan popularitas kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur. Seharusnya popularitas berkorelasi tinggi dengan elektabilitas. Apalagi pada sebelum masa kampanye.

Beberapa faktor yang membantu naiknya elektabilitas pasangan bernomor urut 2 Gus Ipul-Mbak Puti ini adalah faktor petahana, sehingga dipersepsi oleh pemilih sebagai calon yang lebih berpengalaman dan faktor persepsi religiusitas yang dilekatkan pada sosok Gus Ipul.

Apalagi faktor agama adalah rujukan utama untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur (75,4 persen) disusul oleh faktor kesukuan sebesar 40,1 persen, dan faktor petahana atau pengalaman mendapat prosentase 30,5 persen. 

Hendri Satrio mengatakan bahwa dengan keunggulan elektabilitas pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno seharusnya masih bisa diangkat dengan mendongkrak popularitas calon Wakil Gubernurnya. Karena jika popularitas Puti Guntur Soekarno terus ditingkatkan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pilkada.

Ada satu lagi fenomena yang membuat kontestasi politik di Jawa Timur ini unik, adalah 43,7 persen pemilih menentukan pilihannya di hari-hari tenang dan bahkan di hari H pemilihan. Mereka yang menentukan pilihannya di fase akhir pilkada tersebar secara merata sebagai pendukung kedua pasangan calon.

Hendri menyarankan kedua pasangan calon harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemilik suara yang akan menentukan pilihannya di etape akhir pilkada.


Penting diketahui, lembaga survei KedaiKOPI merupakan lembaga survei independen. Survei Pilgub Jatimj ini dibiayai oleh internal organisasi. Untuk keterangan lebih lanjut masyarakat dipersilakan mengunjungi situs www.kedaikopi.co. (sr)

Minta Keadilan untuk Cak Joner, Ratusan Bonek Geruduk Pengadilan


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ratusan Bonek menggeruduk Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (22/2/2018). Kedatangan mereka untuk memberi dukungan kepada salah satu terdakwa Jhonerly Simanjutak alias Cak Joner.

“Bukan untuk show force,” kata koordinator aksi, Andi Peci, menjelaskan maksud kedatangan ratusan Bonek ke persidangan tersebut.

Menurutnya, para Bonek hanya ingin meminta supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bertindak adil kepada Cak Joner. Sebab, selama ini Joner sudah berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani tahanan selama enam bulan sebelum diadili.

Perkara ini disidangkan dengan tiga berkas dengan pasal berbeda dan ditangani oleh jaksa yang berbeda juga.

Untuk berkas perkara terdakwa Slamet Sunardi alias Slamet Carera alias Ardy Carera dan Jhonerly Simanjuntak disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agung Rohaniawan.

Sedangkan terdakwa Mochammad Tiyok Dwi Septian Alias Yoyok dan Mochammad Ja'far bin Hasim disidangkan oleh JPU Irene Puspa.

Terdakwa Slamet Sunardi alias Slamet Carera alias Ardy Carera dan Jhonerly Simanjuntak didakwa melanggar Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran menyebarkan postingan di media sosial facebook dan twitter yang mengakibatkan bentrokan di depan SPBU Balongsari, Jalan Raya Balongsari, Kecamatan Tandes Surabaya, Minggu (1/10/2017) lalu.

Kiriman terdakwa di media sosial yang berbunyi, "Lek kowe rumongso Bonek, lek rumongso loro ati ndelok'o dulur-dulurmu digepuk'i karo pendekar-pendekar PSHT, ayo nglumpok nang pom Balongsari saiki, tak enteni dulur. Gak usah ngenteni bales mene".

Sementara terdakwa Mochammad Tiyok Dwi Septian Als Yoyok dan Mochammad Ja'far bin Hasim didakwa melanggar pasal pasal 170 ayat 2 tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian  dan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Seperti diketahui, peristiwa bentrok itu terjadi saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan PS Biak pada Minggu (1/10) tahun lalu.


Bentrok itu menyebabkan Eko Ristianto, 25 tahun, warga Kepuh Baru, Bojonegoro tewas. Sementara pesilat lain, yakni Aris, warga Simorejosari, mengalami luka luka akibat benda tumpul. (rcr)

Napi Kasus Sabu Lapas Sidoarjo Gantung Diri Usai Salat


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Siswandoko (38) terpidana 2 tahun kasus penyalahgunaan narkoba mengakhiri hidup dengan cara gantung diri, Rabu (21/2/2018). Tragis, tindakan nekat tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan mengerjakan salat. Dalam keadaan masih memakai sarung dan baju koko.

Penghuni kamar blok B Lapas Kelas llA Delta Sidoarjo itu meninggal dalam keadaan masih memakai sarung dan baju koko. Ia menjerat lehernya dengan menggunakan saru yang diikat ke ventilasi (angin-angin)  jendela kamar.

"Sepertinya korban sesudah melaksanakan salat. Pintu kamar ditutup sarung oleh korban, yang diduga sebelumnya sudah direncanakan," kata Kalapas Delta Sidoarjo, Jumadi.

Dijelaskan lebih lanjut, pada sorenya korban masih terlihat bersama warga binaan lainnya. Menginjak malam, yakni saat berlangsung oplos petugas, kamar korban terlihat ditutupi sarung. Hal ini diketahui saat petugas keliling ke kamar-kamar.

Karena curiga, petugas meneliti kamar tersebut. Dari situlah diketahui bahwa tubuh terpidana 2 tahun, yang saat ini sudah menjalani hukuman 9 bulan itu, menggantung dengan jeratan dari sarung.

“Korban sebelumnya menghuni kamar 3B, kemudian dipindah ke kamar B. Pemindahan itu karena korban terlibat keributan dengan temannya karena masalah hutang,” kata Jumadi.

Karena korban takut ditagih dan terulang ribut, makanya pihak lapas memindahkan yang bersangkutan ke kamar B.

Kapolsek Sidoarjo Kota, Kompol Rochsululloh, menambahkan bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik, Siswandoko murni meninggal karena bunuh diri. Kapolsek menginformasikan bahwa kasus sabu-sabu yang menyeret korban ke meja hijau yang menangani Polrestabes Surabaya.


Jenazah Siswandoko kemudian dibawa ke kamar RSUD Sidoarjo untuk dilakukan visum. Jika dari hasil visum muncul karena bunuh diri, jenazah korban yang terjerat pasal 127 UU Narkotika itu akan diserahkan kepada keluarga korban. (rik)

Rabu, 21 Februari 2018

Ciptakan Pilkada Damai dan Demokratis Polda Kumpulkan Presiden BEM Se-Jatim


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk menciptakan Pilkada Jatim yang damai dan kondusif, Kepolisian Daerah Jatim mengumpulkan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jawa Timur, Rabu (21/2/2018). Acara yang dikemas dengan tema Cangkrukan Forkopimda ini juga untuk mendorong partisipasi aktif dan demokratis guna menyukseskan Pilkada Jatim.

Acara yang dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Gubernur Jatim Soekarwo dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rachman itu diawali dengan ramah-tamah yang dilakukan Kapolda, Gubernur, dan jajaran bersalaman dengan para Ketua BEM.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan dialog. Salah satu mahasiswi dari Universitas Brawijaya (Unibraw) mempertanyakan fenomena yang belakangan ini banyak menjadi sorotan berbagai kalangan. Ia menanyakan orang gila yang dikaitkan dengan Pilkada di Jawa Timur.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolda menyatakan bahwa jumlah penduduk yang mencapai 43 juta orang, ada dua kejadian yang berkaitan dengan fenomena orang gila. Yakni, di Tuban dan Lamongan. Di Tuban menurut Kapolda, pelaku adalah orang yang mengalami gangguan jiwa sesuai keterangan dari dokter. Waktu kejadian, yang bersangkutan lagi memberontak (kambuh) dan kebetulan rumahnya tepat berada di depan Masjid.

Sedangkan kejadian di Lamongan adalah dilakukan oleh orang asli Cirebon dan sudah empat tahun meninggalkan rumah. Saat itu, orang tersebut di pendopo wali murid santri. Yang bersangkutan diminta pergi, namun tidak mau. Akhirnya, kyai pondok pesantren tersebut juga minta orang tersebut pergi. Namun ia tetap tidak mau, sehingga kyai ponpes mendorong orang tersebut. Tiba-tiba orang ini bereaksi mengejar kyai.


"Karena hal itu diunggah di media sosial dan kemudian dikomentari oleh orang-orang yang tidak melihat kejadian, akhirnya malah membikin suasana menjadi panas. Jadi saya minta supaya media sosial jangan memanas-manasi," harap Kapolda. (ar)

Jokowi Disebut Dukung Pasangan Gus Ipul-Puti


RADARMETROPOLIS: Malang - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno mengatakan Jokowi mendukung pemenangannya menjadi Kepala Daerah Jawa Timur bersama Gus Ipul. Hal ini disampaikan dalam forum Rapat Kerja PDIP Kota Malang, Selasa (20/02/2018). Mengapa Presiden RI tersebut mendukung pasangan calon PIlgub Jatim Nomor 2?

"Tolong sampaikan pada masyarakat, bahwa kita didukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan," kata Puti saat memberi sambutan di hadapan sekitar seribu pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Malang.

Cucu Proklamator RI itu pun menyatakan optimismenya bahwa dukungan Jokowi itu akan memberikan sumbangan besar pada pemenangan Pilgub Jatim 2018. Di provinsi Jatim, Jokowi mendapatkan kemenangan saat pilpres 2014.

"Orang tahu, Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Dan, PDI Perjuangan mencalonkan Gus Ipul-Mbak Puti dalam Pilgub Jawa Timur 2018," tegas Puti.

Bersama Gus Ipul, dalam Pilgub Jatim 2018 Puti bakal fokus menjalankan agenda kerakyatan yang bersumber dari Trisakti Bung Karno.

"Cita-cita Bung Karno harus diwujudkan. Kemenangan Pilkada, Pemilu, dan Pilpres kita maknai sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno, mewujudkan Pancasila, dan menyejahterakan rakyat," kata Puti.

Ia menyebut program pendidikan gratis sebagai kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat. Ia pun menegaskan wajib belajar 12 tahun harus dirasakan rakyat. Jangan sampai ada yang putus sekolah karena kesulitan biaya.

“Karena itu SMA dan SMK akan kembali kami gratiskan," kata Puti.

Wajib belajar 12 tahun mencakup SD, SMP, berlanjut SMA/SMK sederajat. Sebagai konsekuensi implementasi UU 23/2014, mulai tahun 2017 Pemprov Jawa Timur mengambil-alih pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota.

Peralihan itu diikuti penerapan kebijakan berbayar untuk siswa SMA Negeri dan SMK Negeri.

"Kalau Gus Ipul dan saya terpilih, kami bertekad untuk membebaskan biaya pendidikan bagi SMA dan SMK," kata Puti sekali kagi.

Di Kota Malang, PDIP menarget suara 70 persen untuk Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

"Bismillahirrahmanirrohim, mari bekerja bersama, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari ikhtiar politik kita," pungkas Puti.


Setelah ditetapkan sebagai -Cawagub Jatim 2018, Puti terus memanaskan mesin PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengkampanyekan program-program kerjanya bersama Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Salah satunya adalah program pendidikan gratis bagi SMA dan SMK serta layanan kesehatan gratis, berkualitas, dan merata hingga pelosok desa. (lus) 

Selasa, 20 Februari 2018

Ketua DPRD Surabaya Nyaris Gibeng-gibengan dengan Kasatpol PP


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ketua DPRD Surabaya, Armudji, nyaris gibeng-gibengan dengan Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyantoro. Hal terjadi ketika dilakukan rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya yang membahas penertiban rumah warga di Medokan Semampir.

RDP antara anggota dewan dengan perwakilan pemerintah kota Surabaya yang semula berjalan secara komunikatif tiba-tiba terjadi perdebatan yang memanas dan nyaris terjadi perkelahian antara Armudji Irvan Widyanto. Untung saja petugas pamdal dan pegawai pemkot sigap. Mereka segera melerai keduanya, sehingga perkelahian bisa dicegah.

Kericuhan antara pejabat eksekutif dengan legislatif itu terjadi saat Armuji mengkritisi kebijakan pemerintah kota yang menggusur hunian warga yang berdiam di atas aset pemerintah kota, yang menurut rencana akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Armuji mengkritik bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya seringkali tanpa disertai dengan solusi. Seharusnya warga yang tergusur itu ditempatkan terlebih dulu di rumah susun.

“Sebelumnya, warga Keputih. Sampai sekarang belum ada realisasinya. Kalau ditempatkan di Romokalisari, mereka kerjanya di Keputih,” ujarnya, Selasa (20/2/2018).

Armudji kemudian menegur, semestinya pemerintah kota melibatkan kalangan dewan, sebelum melakukan penertiban. Sebab, kalangan dewan merupakan wakil rakyat. Menurutnya, wajar jika anggota dewan membela rakyat.

Namun, selama ini dalam beberapa kali pertemuan di kelurahan dengan warga, para anggota dewan tak pernah dilibatkan. “Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, gak mungkin,” kata Armuji.

Armuji pun menyatakan bahwa dirinya siap menghadang aparat Satpol PP jika penggusuran terhadap warga Medokan Semampir dilakukan. Selain mengetahui persis persoalan di Medokan Semampir, ia juga tak menghendaki Satpol PP asal gusur, tanpa ada solusi.

“Saya siap di depan masyarakat. DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” tandas Armuji dengan lantang.

Armuji mengungkapkan, beberapa kasus sengketa lahan yang pernah terjadi di Kota Surabaya, bisa diselesaikan dengan melibatkan kalangan dewan.



Menanggapi pernyataan Armuji di atas, Kasatpol PP Irvan Widyanto mengatakan bahwa persoalan yang ada di Medokan Semampir harus diletakkan sebagaimana mestinya.

Status tanah di daerah tersebut menurut Irvan sudah jelas. Ia pun menegaskan, pihaknya tak asal menggusur. Ia lalu berharap, saat pertemuan dengan kalangan dewan seperti saat ini dibahas solusi kongkritnya. “Mumpung ini ada Ketua dewan, kita cari solusi kongkrit. Jangan tiba-tiba dihadang,” ujarnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Irvan, sebelum ada penertiban, pemerintah kota sudah melakukan sosialisasi ke warga. Nantinya, apabila ada warga yang mempunyai alas hak atas tanah yang ditempati, berupa petok D atau lainnya, tinggal diklarifikasi bersama-sama.

Herlina Harsono Njoto, yang memimpin jalannya RDP mengatakan Satpol PP semestinya boleh tebang pilih dalam membongkar hunian yang berdiri di atas tanah pemerintah kota. Pembongkaran harus dilakukan di semua lokasi.

Ketua Komisi A itu merasa heran, tak mengetahui ada penggusuran. Padahal kawasan Medokan Semampir berdekatan dengan tempat tinggalnya. “Medokan Semampir kan tonggo omah. Yo gak pernah dikasih tahu,” kritiknya.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku malu dengan adanya polemik penggusuran di Medokan. Pasalnya, beberapa kali sosialisasi dilakukan ke warga. Namun, ironisnya baru disampaikan ke dewan saat ini.

“Kalau Pemkot belum punya gambaran matang, jangan dilakukan. Jangan pakai tes gusur empat rumah dulu, kemudian berhenti,” tegasnya.

Menurut Herlina, semestinya pemerintah kota menyediakan dulu rusunnya. Ia tak ingin dampak penggusuran menimbulkan kemiskinan. Ia memahami perlunya perluasan lahan makam. Tetapi, tempat tinggal untuk warga yang tergusur harus dipikirkan.

Sementara itu Siti Maryam menyatakan bahwa penggusuran diharapkan tak menambah jumlah angka kemiskinan di Surabaya. Solusinya harusnya dipikirkan terlebih dahulu, sebelum melakukan penertiban. “Jangan belum ada solusinya, ditertibkan. Mereka akan keleleran. Saya juga siap hadang jika tetap dilakukan,” tandasnya.

Camat Sukolilo, Kanti Budiarti, mengungkapkan bahwa banyak aset milik pemerintah kota di Keputih dan Medokan Semampir yang ditempati warga tanpa ada hubungan hukum.


Pihaknya melakukan penertiban, bertujuan untuk mengamankan aset. Sementara, warga yang tergusur disediakan hunian di rusun. “Hanya memang warga ada yang menangkapnya secara positif dan negatif. Kalau mau monggo, kalau tidak ya gak apa-apa,” jelasnya. (ar)

Imbauan Polda Jatim Terkait Berita Orang Gila Serang Tokoh Agama


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polda Jatim mengimbau hendaknya masyarakat jangan berlebihan dalam menghadapi berbagai insiden teror terhadap tokoh maupun simbul keagamaan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Selasa (20/02/2018).

Menurut analisa Polda Jatim, apa yang terjadi di Lamongan dan Tuban bukanlah kategori penyerangan. Karena hal itu dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila.

"Itu bukan penyerangan, apa terminologinya kalau itu dikatakan penyerangan. Karena itu hanya ulah orang gila, jadi jangan terlalu over menghadapinya," ujar Barung.

Barung juga menegaskan bahwa tidak ada pengawalan khusus maupun pengamanan terbuka atas kejadian tersebut.

Din Syamsudin, tokoh Agama dan juga staf khusus utusan Presiden untuk dialog antar umat agama dan peradaban, sebelumnya mengecam keras terjadinya tindak kekerasan terhadap tokoh maupun simbol agama.

"Itu semua tidak bisa diterorir. Saya berkesimpulan tindakan ini tersusun secara sistemik dan sistematis, karena terjadi secara bersamaan dan secara beruntun dan ingin mengadu domba antar umat beragama. Kalau provokasi ini dibiarkan, maka benturan antar umat beragama dan mengganggu stabilitas keamanan," ujar Din.

Pertanyaannya, siapa pelaku teror tersebut? Ternyata Din mengaku tidak mengetahui, namun menurutnya pelaku tidak berdiri sendiri.

Untuk itu ia berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, segera mengusut dan mengungkap dengan tuntas siapa dan apa dibalik semua itu. Kalau tidak maka hal itu akan memunculkan prasangka-prasangka antar tokoh.

"Saya mengimbau pada umat beragama untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam beberapa pekan terakhir sudah terjadi lima kali penyerangan terhadap tokoh maupun simbul keagamaan.

Kejadian pertama menimpa pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong) yang diserang usai mengerjakan salat subuh pada 27 Januari 2018 lalu.

Selang beberapa hari kemudian, Komando Brigade PP Persis Ustaz Prawoto juga dianiaya, tepatnya pada 1 Februari lalu di Bandung. Diketahui, ustad Prawoto akhirnya meninggal dunia.

Sedangkan Biksu Mulyanto Nurhalim asal Desa Babat, Tangerang, Banten menghadapi persekusi warga. Pada Sabtu lalu (10/2/2018), Nurhalim dipaksa menandatangani surat perjanjian supaya tak menggelar kegiatan peribadatan di desanya sendiri.

Kemudian penyerangan di Gereja St Lidwina, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pelaku bernama Suliyono, asal Banyuwangi, menyerang para jemaah dan pastor gereja dengan pedang.

Kemudian sekelompok orang yang mengamuk dan menyerang masjid di Tuban pada Selasa (13/2/2018) dini hari.

Akibatnya, kaca dari pintu dan juga jendela di masjid Baiturrohim pecah berantakan. Penyerangan masjid jami' ini terjadi sekitar pukul 02.30 WIB. Pelaku membawa mobil pribadi yang di dalamnya terdapat enam orang, termasuk dua anak kecil.


Kejadian yang paling baru, seorang pria tak dikenal melakukan penyerangan kiai di Ponpes Muhammadiyah Karangasem, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pelaku diduga gila dan diamankan anggota Perguruan Tapak Suci Muhammadiyah dan warga sebelum akahirnya diserahkan ke kepolisian. (rie)

Pastikan Bantuan Satu Triliun untuk Madura Dilaksanakan, Gus Ipul Ngantor di Madura dan Angkat Kiai Jadi Penasihat


RADARMETROPOLIS: Sampang - Untuk mengawal program bantuan Satu Triliun untuk Madura berjalan dengan baik, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ingin mengangkat para kiai sebagai penasihat politik dan pemerintahannya. Hal ini ini disampaikan saat calon petahana itu kembali menegaskan keinginannya untuk berkantor secara berkala di Madura.

Dinyatakan lebih lanjut oleh Gus Ipul, bahwa komitmen untuk berkantor di Madura tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk memastikan program Satria Madura (Satu Triliun untuk Madura) dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Selain itu niat berkantor di Madura tersebut juga dikarenakan bahwasannya paslon Gus Ipul-Puti  ingin memastikan kesejahteraan yang dicapai bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di pulau garam tersebut.

"Dengan berkantor di Madura secara berkala, saya dan Mbak Puti ingin memastikan pelaksanaan Satria Madura sesuai tujuan, dan kesejahteraan di pulau ini makin bisa dirasakan masyarakat," ujar Gus Ipul di Ponpes Raudlatul Ulum Arrahmaniyah (RUA) Pramian, Sampang, Senin (19/2/2018).

Gus Ipul lalu menegaskan bahwa dengan program berkantor secara berkala di Madura tersebut, maka  masyarakat Madura pun bisa cepat merasakan manfaat dari program Satri Madura.

Cagub yang berpengalaman menjadi wakil gubernur Jatim dua periode itu, lebih lanjut mengungkapkan bahwa APBD Jatim selama periodenya telah mengalokasikan anggaran untuk Madura di berbagai bidang.

"Tahun 2017 dialokasikan sekitar Rp 1,7 triliun. Kalau ditambah Rp 1 triliun, ke depan menjadi Rp 2,7 triliun," kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, bahwa tambahan Rp 1 triliun itu dipakai khusus untuk tiga fokus kebijakan. Yaitu, pembangunan infrastruktur dasar, yang meliputi sanitasi, rumah layak, dan suplai air bersih; peningkatan sumber daya manusia atau SDM; dan peningkatan ekonomi keluarga.

Gus Ipul menginginkan akselerasi pembangunan di Pulau Madura yang mencakup empat kabupaten ini bisa dilaksanakan secara lebih cepat lagi. Karena, angka kemiskinan masih tinggi. Indeks pembangunan manusia juga masih rendah. Keterbelakangan masih banyak ditemukan di Madura.

Sebagai kader NU dan santri yang berkecimpung di pemerintahan, Gus Ipul menginginkan Madura lebih cepat lagi tumbuh, dan makin maju.

“Karena itu, dibutuhkan perhatian khusus, termasuk berkantor secara berkala di Madura," kata keponakan Gus Dur tersebut.

Untuk memperkuat kinerja berkantor di Madura, Gus Ipul berencana untuk menempatkan beberapa kiai di Madura sebagai penasihat pemerintahan.

"Di Madura, peran kiai sangat besar. Karena itu, di Madura, saya selalu sowan, bersilaturrahmi, memohon doa dan restu. Dengan menempatkan kiai menjadi penasihat, semoga upaya mempercepat kemajuan Madura bisa terwujud," tegas Ketua PBNU itu.

Tentang teknis berkantor di Madura, mantan Menteri Percepatan Desa Tertinggal itu menyebut bahwa Kantor Bakorwil Madura milik Pemprov Jawa Timur di Pamekasan bisa dimanfaatkan. Bisa pula berkantor di pondok pesantren.

"Kalau di pondok pesantren, otomatis semua tamu, nanti akan diterima disitu," jelas Gus Ipul.

Dengan berkantor di pesantren, ia berharap dimulainya tradisi baru, dimana Gubernur Jawa Timur menjadi lebih dekat dengan rakyat dan lapangan.

Sementara itu, tambahan anggaran Rp 1 triliun untuk Madura tersebut mendapat dukungan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy dan KH Muhammad Ilyas Khotib. Juga dukungan dari pengasuh Pondok Pesantren RUA Pramian, KH Chalili Mas'ud, dan putranya, KH Fahmi Ali Mukafi.

Sehubungan dengan program Satria Madura itu Kiai Ilyas mengusulkan perbaikan jalan di kawasan selatan Madura serta penciptaan kesempatan kerja. Kemudian juga mengusulkan pembangunan sarana sosial seperti tempat olah raga, karena di Bangkalan masih minim.


"Di sini, jangankan desa. Bahkan untuk kecamatan, tidak semua memiliki lapangan. Untuk upacara maupun peringatan 17 Agustus, menumpang di pesantren," jelasnya. (ltr)

Senin, 19 Februari 2018

Kunjungi Pasar Blega, Gus Ipul-Puti Komit Revitalisasi Pasar Rakyat di Jatim


RADARMETROPOLIS: Bangkalan - Gus Ipul maupun pasangannya, Puti Guntur Soekarno, memiliki komitmen untuk merevitalisasi pasar-pasar rakyat yang ada di Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan blusukan ke Pasar Rakyat Blega, Bangkalan, Senin (19/2/2018).

Dalam kunjungannya itu, Calon Gubernur Nomor Peserta 2 tersebut menyapa para pedagang Pasar Blega. Ia berdialog dan menanyakan bagaimana kondisi perekonomian para pedagang di kawasan Pulau Madura itu. Dimulai dari menanyakan besaran pendapatan harian hingga bagaimana taraf kehidupan mereka.

Para pedagang Pasar Blega dan warga antusias menyambut kedatangan Gus Ipul, bahkan tak jarang meminta untuk berselfie bersama. Gus Ipul menyalami dan berdialog satu per satu dengan warga dan pedagang. Gus Ipul sempat “menunjukkan” ketrampilannya menjahit di kios jahit yang ada di dalam pasar.

Saat bertemu pedagang pakaian, Gus Ipul membeli baju dan sabuk khas Madura dan langsung ia kenakan. Tak hanya itu, Gus Ipul juga membeli celurit dan sabit khas Madura juga sempat ia beli sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke Surabaya.

Menurut Gus Ipul, Pasar Blega merupakan salah satu pusat perekonomian di Madura. "Kalau orang mau ke Sampang, Sumenep, dan Pamekasan, pasti lewat Pasar Blega ini," ujarnya.

Ia pun menyatakan bahwa revitalisasi pasar menjadi penting untuk dilakukan. Dengan adanya revitalisasi, tingkat penjualan pedagang diyakini dapat lebih baik. Selain itu juga menimbulkan suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.

Bahkan menurut Gus Ipul kebijakan tersebut dinilai pro perempuan. Melihat pasar menjadi tempat dimana kaum perempuan banyak beraktivitas. Hal ini bisa meningkatkan indeks pembangunan perempuan.

Namun demikian ternyata banyak pedagang yang merasa khawatir bahwa revitalisasi akan membuat pendapatan mereka menurun. Padahal, justru perbaikan pasar ini berdampak positif bagi penjualan.

"Kedatangan ini menjadi bagian kita menjalin dialog dengan pedagang dan meyakinkan mereka. Langkah ini justru dapat menaikkan penjualan mereka. Dan juga bisa bersaing," tegas Gus Ipul.


Selain itu, komitmen revitalisasi pasar tradisional tersebut sejalan dengan arah pembangunan ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Gus Ipul-Puti untuk Jawa Timur. (ltr)

Terungkap Fakta, Notaris Lutfi Affandi Korban Kriminalisasi?


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pernyataan Notaris Lutfi Affandi, SH, M.Kn yang merasa telah dikriminalisasi dalam kasus dugaan penipuan sebesar Rp 4,2 miliar yang dituduhkan Hj Pudji Lestari bisa jadi benar. Hal ini terlihat dari keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan  di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (19/02/2018).

Tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djuwariyah dan Darmawati Lahang dalam persidangan itu adalah Muhamad Djuhron, Muhamad Choiron, dan Rusiyanto.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Pesta Sirait, saksi Muhammad Choiron mengaku tidak pernah menjual tanah bagian warisannya itu pada Hj Puji Lestari.

Atas dasar itulah, saksi Choiron mengambil kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 64 yang sebelumnya telah diserahkan kepada Notaris Lutfi Affandi.

"Sayalah orang yang menyerahkan sertifikat tersebut pada Notaris Lutfi, dan saya jugalah yang mengambil sertifikat asli di Notaris Lutfi Afandi, waktu itu. Karena memang bagian saya tidak saya jual, dan sertifikat tersebut masih menjadi satu hamparan," sambung Choiron

Sementara keterangan saksi Rusiyanto mengungkapkan bahwa obyek tersebut sejak tahun 2011 sudah dikuasai oleh Hj Pudji Lestari, meski pembayaran jual-beli atas lahan tersebut belum dibayar lunas sampai sekarang.

"Bahkan, banyak biaya yang muncul dan semua dibebankan kepada para ahli waris. Padahal, sesungguhnya biaya tersebut tidak pernah ada," kata Rusiyanto di persidangan

Saksi Rusyanto selain itu juga menerangkan bahwa dirinya belum pernah membayar serupiah pun pada Notaris Lutfi atas biaya yang timbul dari jual belinya dengan Hj Puji Lestari.

Menanggapi kesaksian tersebut, terdakwa Lutfi Afandi menyatakan bahwa dirinya sudah bekerja sesuai Jabatan Notaris. Oleh sebab itu ia merasa telah dikriminalisasi dalam kasus dugaan penipuan sebesar Rp 4,2 miliar yang dituduhkan Hj Pudji Lestari tersebut.

"Tahu-tahu oleh Polda sudah di P21 dan sekarang disidangkan. Saya tidak bisa berbuat banyak, termasuk melakukan upaya praperadilan. Padahal pasal 66 ayat 1 UU No. 30/2004 Undang-Undang Jasa Notaris (UUJN) untuk memeriksa notaris harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris," ungkap Lutfi.

Kepada wartawan Lutfi juga menerangkan bahwa dalam perkara ini dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun seperti yang dituduhkan. "Satu rupiah, seribu rupiah pun, saya tidak pernah menerima. Penipuannya dimana? Kerugiannya berapa? Wong belum dibayar," ungkap Lutfi.

Terkait tuduhan bahwa dirinya menyerahkan sertifikat kepada Muhamad Choiron bukan kepada Hj Pudji, Lutfi menerangkan bahwa apa yang dilakukan adalah bukan menyerahkan, melainkan mengembalikan sertifikat itu ke pemilik asalnya.

"Yang menyerahkan sertifikat ke saya adalah Muhamad Choiron sendiri. Logikanya, kalau ada orang jual-beli, kira-kira siapa yang membawa sertifikat? Pembeli atau penjual? Intinya, sertifikat yang ngantar pertama kali adalah pak Choiron, terus saya serahkan kembali ke pak Choiron," tandasnya

Mengenai penyerahan sertifikat tersebut, Lutfi mengakui kalau dirinya memang tidak langsung menyerahkan sertifikat tersebut ke Choiron. Ia menunjuk pegawainya untuk menemui notaris Hendrikus untuk penyerahan.

"Waktu ke notaris Hendrikus, Choiron yang menunjuk, karena punya pak Choiron tidak dijual ke bu Pudji. Untuk PPAT, saya menunjuk pak Sugeng, saya hadirkan pak Sugeng. Aktenya dibuat Pak Sugeng dan akte bikinan pak Sugeng itu belum disahkan lho. Karena, sertifikat belum dicek, ada masalah apa tidak? Jangan salah, jadi sertifikat belum bisa diproses, pengecekan sertifikat saya lakukan melalui perantara pak Sugeng, begitu dicek dikembalikan lagi, Choiron kuncinya," sambung Lutfi.

Tak hanya itu, pembuatan akta jual beli atas sertifikat Nomor 64 tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan pada saat dilakukan pengecekan sertifikat di Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo ternyata tidak bisa karena warkah dari sertifikat tersebut tidak ada.

"Untuk bisa dilakukan pengecekan maka harus dimunculkan warkah baru dengan melakukan proses pengukuran atas lahan tersebut dan hal tersebut belum pernah dilakukan," terang Lutfi.


Untuk diketahui, bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah lahan seluas kurang lebih 34 Hektar terletak di Desa Gebang Sidoarjo. Sertifikat atas nama enam orang pemilik itu, dua diantaranya, tidak menjual kepada Puji Lestari. Salah satu yang tidak menjual adalah saksi Choiron yang memiliki luas tanah tersebut kurang lebih 10 hektar. (rcr)

Awal Pekan Ini Harga Cabai Rawit Makin Melangit


RADARMETROPOLIS: Sumenep - Harga cabai rawit di pasar rakyat Sumenep terus merangkak naik. Bahkan pada awal pekan ini kenaikannya cukup tinggi, yakni Rp 8.000 per kg.

"Harga cabai kecil pekan ini naik menjadi Rp 45.000. Lumayan tinggi kenaikan harganya dibanding pekan lalu, harganya masih Rp 37.000 per kilogram," kata Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Sumenep, Sukaris, Senin (19/02/2018).

Kondisi berbeda terjadi pada cabai merah besar. Pekan ini justru mengalami penurunan harga Rp 5.000 per kg dibanding pekan lalu, menjadi Rp 30.000 per kg.

Menurut Sukaris, harga cabai sangat dipengaruhi oleh stok dan permintaan pasar. Untuk cabai kecil, stoknya tidak sebanyak cabai besar. Sementara permintaan pasar pada cabai kecil cenderung lebih tinggi. Karena itu, harga cabai kecil saat ini lebih mahal dibanding cabai besar.

Selanjutnya diinformasikan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Untuk bawang merah, pekan ini harganya naik Rp 2.000 per kg menjadi Rp 20.000, dan bawang putih juga naik Rp 2.000 menjadi Rp 27.000 per kg.

Sebaliknya, komoditas yang mengalami penurunan harga adalah daging ayam potong. Pekan ini turun Rp 2.000 per kg menjadi Rp 32.000.

"Kalau daging ayam kampung tetap Rp 75.000 per kg, dan daging sapi murni juga stabil Rp 110.000 per kg," terang Sukaris.

Harga sejumlah komoditas lain juga relatif stabil. Telur ayam ras tetap Rp 20.000 per kg, dan telur ayam kampung Rp 40.800 per kg.

Untuk beras kualitas medium IR 64 harganya tetap Rp 11.600 per kg. Harga beras desa Rp 11.000 per kg. Sedangkan gula pasir stabil Rp 11.000. Harga minyak goreng curah juga tidak mengalami kenaikan harga, tetap Rp 12.000 per kg.


Agar bisa menjaga stabilisasi harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep secara rutin melakukan pemantauan harga sembako di dua pasar. Yakni, Pasar Anom Baru sebagai pasar induk, dan Pasar Bangkal sebagai pembanding. (ltr)

Bamsoet Kutuk Keras Aksi Kekerasan Terhadap Kyai di Lamongan


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa KH Hakam Mubarok, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Tindakan kekerasan terhadap orang lain, terlebih kepada pemuka agama, tidak pernah dibenarkan dalam hukum ataupun ajaran agama manapun.

"Saya mengutuk keras tindakan kekerasan yang masih terjadi kepada para pemuka agama di Indonesia. Apapun alasannya, tidak boleh lagi terjadi kekerasan serupa," tandas Bamsoet, Senin (19/2).

Untuk itu ia mendesak aparat kepolisian bergerak cepat mengusut tuntas kekerasan yang terjadi di Lamongan. Motif dan latar belakang penyerangan harus dicari, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kejadian tersebut.

"Jika polisi tidak bergerak cepat, saya khawatir akan ada pihak yang memprovokasi masyarakat kita sehinga kerukunan dan kedamaian bisa terganggu," jelas Bamsoet.

Bamsoet meminta masyarakat tidak terprovokasi atas tindakan kekerasan pada pemuka agama tersebut. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap upaya mengadu domba umat.

Bamsoet menambahkan bahwa tidak ada dasar agama maupun budaya yang mendidik seseorang melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu ia berharap hendaknya masyarakat tidak terprovokasi, apalagi mengaitkan masalah itu dengan isu SARA.

Kepada pemerintah Bamsoet meminta untuk tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi siapapun untuk melakukan kekerasan.


"Saya tegaskan, negara tidak boleh memberikan ruang toleransi bagi para pelaku tindakan kekerasan. Apalagi hingga mengganggu kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat”, tegas Bamsoet. (rez)

Minggu, 18 Februari 2018

Hasil Undian Nomor Parpol Peserta Pemilu 2019


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Empat belas Partai Politik yang lolos verifikasi Pemilu 2019 resmi mendapatkan nomor peserta. Ini setelah KPU menyelenggarakan pengundian nomor peserta Pemilu 2019, Minggu (18/02/2018).

Pengundian nomor peserta Pemilu tersebut dilakukan di di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh para Ketum parpol dan Sekjen.

Mekanisme pengambilan undian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, ketum atau sekjen parpol mengambil nomor antrean pengundian sesuai kehadiran di KPU. Parpol yang lebih dahulu hadir dipersilakan lebih dahulu mengambil nomor antrean.

Tahap berikutnya adalah pengambilan nomor urut pengundian yang dilakukan berdasarkan nomor antrean. Dalam pengambilan nomor urut untuk pengambilan nomor peserta Pemilu PDIP mendapatkan giliran pertama. Diikuti oleh PKB, PPP, Partai Garuda, PAN, Perindo, Hanura, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, Gerindra, PSI, dan Partai Berkarya.

Setelah memiliki nomor antrean, barulah parpol-parpol kembali mengambil undian nomor parpol peserta Pemilu. Berikut hasil undian nomor Parpol Peserta Pemilu 2019:

1. PKB
2. Gerindra
3. PDIP
4. Golkar
5. NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. PKS
9. Perindo
10. PPP
11. PSI
12. PAN
13. Hanura
14. Partai Demokrat

(rez)

Miliki Peran Signifikan, Gus Ipul Minta Banteng Muda Indonesia Dekati Pemilih Baru


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gus Ipul minta Banteng Muda Indonesia mendekati pemilih baru. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan Organisasi Kepemudaan PDIP tersebut karena suara generasi milenial memiliki peran yang cukup signifikan.

Permintaan tersebut diungkapkan oleh calon petahana itu usai dirinya menghadiri pelantikan DPD Banteng Muda Indonesia di Hotel Aria Centra, Surabaya, Minggu (18/2/2018).

Cagub Jatim yang akrab disapa dengan Gus Ipul itu pun mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya sangat ingin pesan-pesan yang menjadi visi-misi dirinya dan Mbak Puti bisa diterima secara cepat oleh generasi milenial. Oleh karena itu ia memilih penyanyi Via Vallen untuk menyanyikan lagu Kabeh Sedulur Kabeh Makmur.

Kendati meraup suara generasi milenial memiliki tantangan tersendiri, Gus Ipul mengamanatkan perkara tersebut kepada kader Banteng Muda Indonesia. Ia menilai, mendekati pemilih pemula memiliki cara tersendiri yang hanya bisa dilakukan oleh kader-kader yang sama-sama muda.

"Banteng Muda Indonesia inilah yang membawa kami ke pemilih. Jadi, kami ucapkan terimakasih, saya lihat komitmennya dan antusiasmenya dari kader-kader pejuang yang patut diapresiasi," ujar Gus Ipul.

Cagub yang pernah menjabat Wagub Jatim dua periode itu pun meyakini bahwa dengan cara mendekatkan diri kepada pemilih muda, program yang telah ia canangkan dengan Puti Guntur Soekarno akan dapat dengan mudah dipahami oleh generasi mileneal tersebut. Terlebih dengan jaringan Banteng Muda Indonesia yang sudah ada di setiap daerah, membuat Gus Ipul optimis akan kekuatan dari generasi masa kini.

Gus Ipul pun menitipkan pesan kepada para kader yang akan dilantik. "Wis, pokoke mari ngene ewangono aku lah (Sudah, pokoknya sebentar lagi bantu aku lah)," ujar Gus Ipul, yang disambut dengan riuh tepuk tangan kader Banteng Muda Indonesia.

Sesuai agenda, hari ini digelar pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banteng Muda Indonesia yang kini diketuai oleh Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widiatmoko.

Yusuf mengatakan bahwa untuk memenangkan pasangan calon Gus Ipul-Puti, pihaknya telah menyiapkan banyak program kerja yang diproyeksikan khusus untuk mewadahi generasi milenial.


"Program kerjanya seperti mengadakan jalan sehat, ada juga di bidang kesenian yang kini sedang disenangi anak muda, dan juga di olahraga," kata Yusuf, usai pelantikan. (sr)

Jumat, 16 Februari 2018

Jamaah Masjid Sunan Giri Berebut Selfie dengan Gus Ipul


RADARMETROPOLIS: Gresik - Kunjungan Calon Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) ke makam Sunan Giri tidak disia-siakan para jamaah di Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri. Usai sholat Jumat, Gus Ipul langsung menjadi rebutan selfie ratusan jamaah, Jumat (16/02/2018).
                       
Gus Ipul tidak keberatan saat para jamaah minta selfie. Bahkan, Gus Ipul memberi kesempatan lebar bagi yang ingin selfie dengan dirinya. "Ayo selfie dulu sama saya, tidak usah malu-malu," kata Gus Ipul.

Sebelum melaksanakan sholat Jumat, Gus Ipul didampingi Ketua Tim Pemenangan Gresik H. Abdul Qodir, yang juga anggota dewan dari PKB. Diinformasikan bahwa kedatangan Gus Ipul ke Gresik tidak lain adalah ingin menyapa masyarakat Gresik.

Sedangkan kunjungan ke makam Sunan Giri adalah untuk berziarah, mengingat Sunan Giri merupakan salah satu penyiar agama Islam di Pulau Jawa. "Gus Ipul ke makam Sunan Giri tidak lain karena yang bersangkutan adalah Wali Allah yang ajarannya wajib dilestarikan meski sudah memasuki era modern," ujar Abdul Qodir.

Siti Muawiyah, Ketua DPC PDIP Gresik, yang juga ikut mendampingi Gus Ipul menyatakan bahwa dirinya mengawal perjalanan Gus Ipul menyapa masyarakat. Sebagai partai pendukung, PDIP wajib mensosialisasikan program Gus Ipul ke masyarakat.

"Nama Gus Ipul kan sudah populis. Terbukti saat mengunjungi makam Sunan Giri banyak masyarakat yang menyapa, bahkan minta foto bareng," kata Siti.


Sebelum mengunjungi makam Sunan Giri, Gus Ipul terlebih dulu berdialog dengan kelompok pesisir nelayan Gresik di Balai Keling, Kroman. Selain itu, Gus Ipul juga mengunjungi Nyai Abdullah Fakih yang dirawat di RSUD Ibnu Sina. (sri)

Kapolda Jatim Akan Beri Reward Anggota yang Ditabrak Mobil Bandar Narkoba


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, menyatakan akan memberikan reward atau hadiah pada Bripka Yulianto yang jadi korban tabrak mobil Vios L 1555 QO, Jumat (16/02/2018). Pengendara mobil yang diidentifikasi sebagai bandar narkoba tersebut saat itu berusaha melarikan diri dari kejaran polisi.

Machfud yang menyempatkan diri menjenguk korban di Rumah Sakit Bhayangkara itu menyatakan ada reward untuk korban atas apa yang dilakukan. Namun rewardnya masih belum bisa disebutkan. Sebab, reward itu diberikan berdasarkan penilaian tim.

"Ada tim yang akan menilai, nanti akan ditentukan rewardnya seperti apa," ujar Kapolda.

Menurut Kapolda Machfud, apa yang terjadi pada Bripka Yulianto bukanlah suatu ancaman buat polisi secara umum, namun lebih pada benturan di lapangan.

Jadi, kedatangan Kapolda ke Rumah Sakit Bhayangkara tersebut adalah untuk menyemangati anggotanya yang menjadi korban. Kapolda pun bersyukur ketika mengetahui bahwa hasil rontgen Bripka Yulianto menunjukkan bahwa luka yang diderita anggota itu tidak terlalu berat.

Kapolda kemudian menghimbau kepada seluruh anggota polisi yang bertugas untuk selalu berhati-hati.


"Sebetulnya, bisa dengan memberhentikan mobil di depannya. Seperti, kalau ada presiden kan berhenti nih, kalau berhenti dia pasti tidak bisa bergerak, artinya perlu juga ada teknis," tegasnya. (rie)

Pangdam V Brawijaya: Anggota Tidak Netral, Laporkan Saya!


RADARMETROPOLIS: Jember - Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman menyatakan anggota TNI agar netral dalam Pilkada ataupun Pemilihan Umum. Netralitas TNI merupakan keharusan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang juga menjadi penekanan Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat.

"TNI harus netral dalam Pilkada serta tidak berpihak pada salah satu calon, menjadi panitia Pilkada maupun meminjamkan peralatan dan sarana dinas untuk kepentingan Pilkada atau Pemilihan Umum." kata Mayjen TNI Arif Rahman dalam kunjungannya ke Jember, Kamis (16/02/2018).

Ketentuan TNI harus netral dalam Pilkada maupun pemilihan umum tersebut merupakan penekanan Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat dan sudah ada aturannya.

"Jadi netralitas tersebut merupakan keharusan yang harus dilaksanakan dan apabila ada yang melanggar akan ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

Mayjen TNI Arif Rahman juga berharap agar rekan-rekan media turut membantu mengawasi prajurit Kodam V/Brawijaya selama berlangsung Pilkada dan Pemilu. Dan, jika ada yang berlaku tidak netral dalam Pilkada, Pengdam Arif meminta tolong untuk melaporkan hal tersebut kepada Dandim atau Danrem dan Kodam.

"Tolong laporkan ke saya kalau ada yang main-main dengan Pilkada," tandas Arif Rahman.


Terkait pengamanan Pilkada 2018, Kodam V/Bawijaya melalui jajaran pada intinya telah melaksanakan tugasnya membantu Polri sejak tahapan awal Pilkada 2018 hingga tahapan akhir Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Kemudian untuk satuan jajaran Kodam V/Brawijaya, seperti batalyon-batalyon juga dipersiapkan, namun bersifat on call. (ar)

Amankan Imlek, Polrestabes Surabaya Patroli Gabungan di Klenteng dan Tempat Liburan


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polrestabes Surabaya bersama TNI dan Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan patroli skala besar untuk mengamankan Tahun Baru Imlek dan long week end. Patroli skala besar merupakan patroli sebagaimana yang dilakukan oleh anggota kepolisian, yang targetnya adalah untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat. Untuk itu sebanyak 200 personil keamanan diterjunkan Polrestabes Surabaya.


Pelaksanaan kegiatan patroli skala besar tersebut ditandai dengan apel yang dipimpin oleh Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Bambang Sukmo Wibowo, dan diikuti oleh anggota yang terlibat.

Para personil keamanan tersebut tidak hanya disebar di Klenteng-klenteng di Surabaya, namun juga ditaruh di pusat obyek vital.

Anggota kepolisian yang dilibatkan dalam patrol skala besar itu merupakan gabungan dari berbagai fungsi di Polrestabes, yakni Lantas, Sabhara, Reskrim, Reskoba, dan Intelkam. Selain anggota interen, patroli kali ini juga melibatkan anggota TNI dari Garnisun dan Babinsa. Sedangkan dari Pemkot mengirimkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpoltik.

"Patroli skala besar ini dilaksanakan tidak hanya dari kuantitasnya saja, tetapi terdiri dari tiga pilar kamtibmas," ucap Bambang Sukmo Wibowo saat apel.

Dalam apel tersebut, Bambang membagi anggota patroli menjadi tiga grup yang tiap grup memiliki rute berbeda, yakni wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur. "Target dan sasarannya adalah  melaksanakan patroli dinamisator. Untuk melakukan pemantauan kegiatan perayaan imlek di wihara-wihara dan tempat-tempat lain yang dilalui, supaya tercipta rasa aman dan nyaman," tandas AKBP Bambang.


Setelah patroli skala besar tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan apel konsolidasi yang bertujuan untuk mengecek kembali kekuatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. (rcr)

Kamis, 15 Februari 2018

17 WBP Konghucu Diusulkan Mendapat Remisi Imlek


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Sebanyak 17 orang Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Konghucu diusulkan mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Hari Raya Imlek yang jatuh pada 16 Februari 2018.

Pelaksana harian Ditjen PAS, Sri Puguh Budi Utami, Kamis (15/2/2018) mengungkapkan bahwa 17 WBP yang diusukan mendapatkan remisi berasal dari beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Indonesia.

Rinciannya adalah sebanyak 5 orang dari Kantor Wilayah Kemenkuham Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebanyak 3 orang, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Bangka Belitung masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk sisanya masing-masing sebanyak 1 orang, terdiri atas Kanwi Kemenkumham Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Lebih lanjut Sri Puguh menjelaskan bahwa dari total sebanyak 17 orang WBP, sebanyak 13 orang WBP mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan, lalu 3 orang mendapatkan remisi 15 hari, kemudian untuk 1 orang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari.

“Saat ini dari data yang ada pada Ditjen PAS, dari sebanyak 235.114 orang napi maupun tahanan terdapat 60 orang WBP yang beragama Konghucu,” kata Sri.

Sementara itu Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS Harun Sulianto menjelaskan, para WBP yang diusulkan mendapatkan remisi telah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, dan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau menjadi JC Justice Calbolator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

"Untuk tindak pidana korupsi dan narkotika yang dihukum 5 tahun atau lebih," tuturnya.

Harun menambahkan bahwa remisi imlek tersebut khusus yang diberikan kepada WBP setiap peringatan hari besar keagamaan. Seperti bagi WBP beragama Islam saat Idul Fitri, WBP beragama Kristen dan Katolik saat Natal, bagi WBP beragama Hindu saat Nyepi, Waisak untuk WBP beragama Budha.


"Imlek juga diberikan remisi untuk WBP beragama Konghucu," terangnya. (rez)

Bekuk DPO Narkoba, Satlantas Polrestabes Dipaksa Kejar-kejaran


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Tim Satlantas Polrestabes Surabaya berhasil membekuk DPO Narkoba, Ifton Muchtaron (26) di kawasan Bunguran, Surabaya. Mobil polisi dipaksa harus kejar-kejaran dengan mobil DPO pengedar itu sebelum akhirnya tertangkap.

Sebelum ini pemuda asal Metatu Benjeng Gresik itu tersebut pernah diamankan petugas dikarenakan membawa, memiliki, dan menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan sabu-sabu.

Bripka Dwi Satriyo, anggota Satlantas Polrestabes Surabaya, mengatakan berdasarkan informasi dari Polsek Simokerto, diketahui bahwa sekitar tiga minggu yang lalu pelaku sempat diamankan oleh polisi karena kasus narkoba. Namun saat diamankan, pelaku berhasil melarikan diri.

"Tadi itu, pelaku datang lagi ke tempat saat dia ditangkap oleh polisi. Polisi berusaha menangkap dan mengejar pelaku. Lalu mobil keluar dari Raden Saleh, menuju ke arah Pahlawan, dan menuju ke arah Pasar Turi. Saat di traffic light, pelaku putar balik menuju Pengampon. Akhirnya, dia bisa diberhentikan disana, tepatnya di sebelum Pasar Atom, ada rel kereta api," kata Dwi.


Polisi berhasil mengamankan satu bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu seberat 1,6 gram. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ar)

Predator Anak di Jatim Marak Polda Minta Orangtua Lebih Waspada


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polda Jatim mengimbau para orang-tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan anak. Imbauan yang disosialisasikan melalui Kabid humas Kombes Pol Frans Barung Mangera, Rabu (14/2/2018) itu dikarenakan saat ini di wilayah Jawa Timur marak terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak.

Jawa Timur saat ini mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak. Baru-baru ini ada tiga peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat di beberap wilayah di Jawa Timur. Di Situbondo ada kasus pelecehan seksual terhadap 8 siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh tersangka Jumadi, guru honorer SD Negeri 1 Seumber Anyar Kecamatan Banyuputih. Di Tuban ada santri yang juga mendapat kekerasan seksual. Yang paling baru, ada 25 murid SMP di Jombang mendapat kekerasan seksual yang dilakukan gurunya sendiri.

Atas terjadinya semua insiden tersebut, Barung mengimbau agar semua pihak benar-benar membuka mata dan berhati-hati serta sering berkomunikasi terhadap anak.

"Kita berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi dan tidak berkelanjutan. Cukup berhenti di tahun 2018 ini," ujar Barung.

Barung juga menghimbau agar orang-tua jangan mempercayakan anaknya kepada siapapun selain kepada orang-tuanya sendiri. "Karena sudah banyak kejadian. Pelaku adalah orang dekat sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut Barung mengatakan bahwa penanganan kasus-kasus demikian bukan hanya kewajiban hukum saja, tapi juga harus menjadi perhatian semua orang, terutama orang-tua.

"Rata-rata korban di bawah tekanan, karena adanya intimidasi. Jadi apa yang salah disini? Adalah orang-tua yang tidak ada komunikasi dengan anak," terang Barung.

Polres Jombang baru-baru ini menerima laporan adanya tindak kekerasan seksual terhadap murid SMPN 6 Jombang.


Jumlah korban keseluruhan tercatat sebanyak 25 orang.  Dari jumlah itu yang sudah diambil keterangan ada 10 orang. Dan dari saksi orang-tua dan guru yang sudah diperiksa sebanyak 11 orang. Dengan demikian secara keseluruhan yang telah diperiksa ada 21 orang. Dari 25 korban ada satu orang yang mengaku disetubuhi, namun yang bersangkutan belum bersedia diambil keterangannya. Informasinya baru hari Senin korban akan menghadap. (rcr)

Kapolda Jatim Nyatakan Perusak Masjid di Tuban Idap Gangguan Jiwa


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan bahwa terduga pelaku pengrusakan Masjid Baitur Rohim di Tuban, Achmad Falih  (40), mengidap gangguan kejiwaan. Pernyataan ini didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Ronny Subagyo Sp KJ.

Dari pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter RS Bhayangkara Surabaya itu terhadap warga Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan mengalami kelainan psikopat yang bersifat agresif sehingga yang bersangkutan mudah curiga, agresif menyerang orang, dan cenderung ketidaknormalan dalam bepikir.

Gangguan kejiwaan tersebut terlihat dari interaksi pelaku saat diajak berbicara. Saat ditegur Assalamualaikum, AF tidak menjawab salam tersebut. Begitu juga saat diajak berjabat tangan, AF hanya diam.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku yang berasal dari Rembang itu dibawa oleh keluarganya untuk berobat di tempat Gus Mad.

Namun karena belum diterima oleh Gus Mad, pelaku menunggu di masjid yang ada di depan rumah Gus Mad hingga larut malam.

Perusakan masjid itu terjadi setelah yang bersangkutan ditegur oleh penjaga setempat. “Saat ditegur, pelaku pun marah sehingga merusak kaca dan sebagainya,” jelas Kapolda.

Kendati yang bersangkutan dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan, Kapolda tetap memerintahkan anggotanya untuk melakukan pendalaman terkait kesaksian dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa AF dibawa berobat kejiwaannya.

“Sudah jelas kan, bahwa memang pelaku yang mempunyai gangguan kejiwaan ini sedang berobat di Tuban. Jadi tidak benar kalau Masjid dirusak-rusak. Karena pelaku bawa anak kecil dan isterinya. Jadi, tidak ada hubungan dengan isu-isu lainnya. Lain kali kalau mau kumat jangan di Jatim, di Jateng saja,” ujar alumnus Akpol 1986 tersebut.

Kapolda kemudian menyatakan bahwa dalam undang-undang diatur, bahwa orang yang tidak bisa berpikir itu tidak bisa dipidana dan diminta pertanggungjawaban hukum.


“Dalam undang-undang sudah jelas, seseorang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, tidak dapat dipidana dan diminta pertanggungjawaban hukum,” jelas Kapolda. (ar)

Kejaksaan Serahkan Uang Pengganti Korupsi Danah Hibah ke Risma


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, M Teguh Darmawan, menyerahkan uang sebesar Rp330.370.000 kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Uang ini merupakan pengganti perkara korupsi dana hibah 2014 yang putusan hukumnya telah berstatus incraht. 

Bertempat di gedung Kejari Surabaya Lantai III, Risma menerima langsung penyerahan uang tersebut dari Kajari Surabaya, Kamis (14/2/2018).

"Uang ini merupakan pembayaran uang pengganti dari perkara dana hibah 2014 yang kami sidik tahun 2017 dengan tersangka Vicky Bagus Tafanur dan Bagus Prasetya Wibowo yang telah divonis 1,6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap," kata Teguh Darmawan saat memberikan sambutannya.

Selain kepada Pemkot Surabaya, Teguh juga menyerahkan hasil penyelamatan uang negara sebesar Rp 554.956.000 dari kasus korupsi pengadaan fiktif barang dan jasa di Bawaslu Jatim yang diterima oleh Supratikno, Komisioner Bawaslu Jatim.

"Kini, Aris Rahmadin tersangka dalam kasus ini sedang menjalani hukuman di Rutan Medaeng. Dia  dihukum 1 tahun dan 3 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor dan putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap," papar Teguh Darmawan.

Giliran terakhir yang mendapat penyerahan uang hasil korupsi dari Kajari Surabaya adalah BPR Jatim. Nilai uang penggantinya sebesar Rp 149.058.368. Uang pengganti atas kerugian negara itu diserahterimakan Kajari Surabaya, Teguh Darmawan, kepada pimpinan BPR Jatim Cabang Surabaya, Ani Sukmawati.

"Dalam putusan Perkara Nomor 102 tanggal 16 Oktober, tersangka Novan Ari Wicaksono dan Bagus Priambodo Basuki divonis satu setengah tahun penjara. Dan sesuai putusan Pengadilan Tipikor, Novan membayar uang pengganti 100 juta rupiah dan Bagus Priambodo Basuki membayar Rp 49.580.500," jelas Teguh Darmawan.

Dalam sambutannya Teguh mengatakan, Kejaksaan berkomitmen bukan hanya memenjarakan para  pelaku korupsi saja, tapi juga bagaimana caranya bisa menyelamatkan uang negaranya.

"Selain tupoksi sebagai eksekutor yang tertua dalam Undang-undang dan KUHAP, jaksa juga sebagai pelaksana putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan kami, bukan hanya eksekusi badan saja, tapi juga uang pengganti," tadasnya.

Usai menerima penyerahan uang tersebut secara simbolis, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Perwakilan Bawaslu, dan BPR Jatim diminta untuk segera menyetorkan ke kas negara.

"Kami sangat berterima kasih pada Kajari Surabaya dan seluruh jajarannya karena telah membantu  menjalankan roda pemerintahan Kota Surabaya, terutama penyelamatan asset. Dan uang yang saya terima ini akan segera kami setorkan ke Kas Negara," kata Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, saat memberikan sambutannya.

Usai memberikan sambutan Risma langsung menyambung dengan pemberian cindera mata pada Kajari Surabaya.

Usai serah terima simbolis itu dilakukan, Pemkot Surabaya, Bawaslu Jatim dan BPR Jatim Cabang Surabaya  diminta kejaksaan untuk menghitung uang yang akan diserahkan.


Penghitungan uang melalui mesin digital itu dilakukan diruang kerja Kasipidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, dan selanjutnya uang tersebut akan dibawa oleh masing-masing instansi tersebut untuk disetorkan ke kas negara. Untuk itu Kejari Surabaya pun menyiagakan polisi untuk mendampingi staf dari ketiga instansi yang akan menyetorkan uang ke kas negara. (rcr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites