Polda Jatim Tinjau Langsung Korban Gempa Sapudi

Untuk memastikan penanganan dan pelayanan korban gempa dilakukan dengan baik, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol M Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam, Sumenep, Sabtu (13/10/2018)

Aiptu Sujadi Dapat Penghargaan dari Kapolda Jatim

Kapolda Jatim, Irjen Drs Luki Hermawan M.Si, memberikan penghargaan kepada Aiptu Sujadi, anggota Satlantas Polres Kediri. Aksi penyelamatan yang dilakukannya terhadap satu keluarga yang terjebak banjir di ruas tol Ngawi – Kertosono menjadi teladan yang baik.

Jokowi Berangkatkan Kirab Santri ke Istighosah

Kirab yang dilakukan para santri merupakan implementasi perjuangan dari para santri terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI dari tangan penjajah.

Kasal: Sea Power Jaga Kelangsungan Masa Depan NKRI

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM mengatakan bahwa sumber daya laut sebagai sumber masa depan Indonesia harus diberdayakan dengan pembangunan maritim dengan konsep sea power.

Resnarkoba Polda Jatim Tembak Mati Kurir Sabu 5 Kilo

Kurir sabu lima kilo, Yoyok Priyanto (34) tewas ditembak petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim. Meski sudah mendapat peringatan dari petugas, warga Sidoarjo tersebut tetap mencoba melarikan diri saat akan ditangkap.

Ingin TNI Jadi Kekuatan yang “Menggetarkan”

Pada peringatan HUT TNI ke-73 ini, Danlatamal V, Laksamana Pertama Edwin, SH berharap TNI menjadi kekuatan yang menggetarkan. Dalam arti menjadi kekuatan yang memiliki daya tawar bagi negara ini. TNI yang kuat membantu negara maju.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 23 Maret 2019

Dari Data Survei, Bawaslu Gresik Yakin Money Politic Masih Marak


RADARMETROPOLIS: Gresik – Meskipun sampai saat ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Gresik belum mendapat laporan pelanggaran penggunaan money politic, namun penyelenggara Pemilu tersebut meyakini praktek money politic masih marak. Keyakinan ini diambil berdasarkan survei yang mereka lakukan.

Syafik Jamhari, Komisioner Bawaslu Gresik, menyatakan hingga kini lembaganya memang belum mendapatkan laporan terkait pelanggaran tersebut. Namun, sesuai data survei yang disebar, pihaknya meyakini potensi kecurangan dengan menggunakan money politik masih marak.

“Kalau terbukti ada money politic, pelakunya bisa didenda puluhan juta rupiah,” katanya, Sabtu (23/03/2019).

Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada tiga jenis money politik dengan tingkat hukuman yang berbeda. Pertama, praktik money politik dilakukan saat masa kampanye. Jika ini terjadi, hukumannya dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 24 juta.

Selanjutnya jika praktik money politik tersebut dilakukan pada hari tenang, para pelaku bisa berikan hukuman hingga 4 tahun penjara dengan denda Rp 48 juta. Sedangkan money politik yang dilakukan pada hari pelaksanaan pencoblosan, pelaku hanya dihukum tiga tahun penjara dengan denda Rp 36 juta.

Sementara untuk penerima, ketentuan hukum tidak memasukkan mereka ke dalam jenis kejahatan pemilu. Sebab penerima dipastikan tidak bisa diberikan sanksi pidana.

“Dalam semua aturan pemilihan umum, yang bisa dijerat dengan pidana hanya pemberi money politik saja. Selebihnya mungkin sanksi administrasi,” tegas Syafik. (sri)

Jumat, 22 Maret 2019

Ditangkap di Bandung, Buronan Kasus Korupsi Bulog Jatim Langsung Diterbangkan ke Surabaya


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sigit Hendro Purnomo, 34 tahun, buronan kasus korupsi Bulog Jawa Timur ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kejaksaan Agung dan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019) malam. Jumat (22/3/2019), buronan yang selama pelariannya selalu berpindah-pindah tempat itu langsung diterbangkan ke Surabaya untuk ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sigit dibawa ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air penerbangan pertama. Ia dikawal oleh tim intel dari Kejaksaan Agung dan Kejati Jatim. Sampai di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur jalan A Yani Surabaya pukul 09.00 WIB, ia langsung dijebloskan ke ruang tahanan.

Diinformasikan oleh Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyhadi, bahwa Sigit ditangkap di rumah orangtuanya di Bandung, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat. "Dia terpantau sering berpindah-pindah tempat sebelum tertangkap," kata Didik.

Sigit yang menjabat Kasi Komersial dan pengembangan Bisnis Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Mojokerto diduga terlibat kasus korupsi Bulog Jawa Timur yang merugikan uang negara sebesar Rp 1,7 miliar.

Ia masuk kantor terakhir tanggal 31 Oktober 2017. Oleh karena itu saat kasusnya disidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak November 2018, Sigit tidak pernah memenuhi panggilan penyidik, hingga ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Dia menggelapkan uang hasil penjualan produk Bulog ke rekening pribadinya. Modusnya sangat sederhana," terang Didik.

Lebih menyedihkan, Sigit ternyata tidak hanya tersangkut kasus hukum di Bulog. Ia ternyata juga dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh sejumlah rekanan Bulog dan BUMD Jawa Timur atas kasus penipuan dengan total kerugian sekitar Rp 13 miliar.

Menurut Didik, direksi Bulog senang Sigit tertangkap. Sebab, selain kasusnya banyak, faktor yang membuat direksi Bulog senang dengan tertangkapnya Sigit adalah karena pada saat beraksi ia selalu membawa nama Perum Bulog. (rcr)

BB 150 Gr: Warga Wonorejo Pengedar Sabu Jaringan Lapas Madiun Ditangkap


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Dian Jul Idris (31) pengedar sabu jaringan lapas Madiun. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka ditemukan barang bukti sabu seberat 150 gram.

Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Yusuf Wahyudiono, mengatakan tersangka ditangkap saat berada di rumahnya, Wonorejo Surabaya, Kamis (14/3/2019).

Menurut Yusuf, timnya telah mengintai pelaku selama satu pekan. Saat keberadaan tersangka sudah diketahui pasti, tim yang dipimpinnya itu langsung menggeledah rumah tersangka. Dalam penggeledahan ini berhasil diamankan sabu-sabu, alat timbang, dan uang dari hasil transaksi.

Diinformasikan lebih lanjut bahwa dari keterangan tersangka barang tersebut didapatkan dari ranjauan seseorang berinisal RD di GOR Sidoarjo.

Selanjutnya barang itu akan dikemas ulang dan dikirim sesuai komando dari RD, yang merupakan suruhan dari bos di Lapas Madiun.

Tersangka dijanjikan RD imbalan uang sebesar Rp 1,5 juta jika barang tersebut telah habis diedarkan. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan memburu pelaku lain RD yang masih buron.

Dian Jul Idris mengaku bertemu dengan RD di GOR Sidoarjo. “Ini kebutuhan keluarga, saya dapat barang karena teman. Sudah berteman lama, baru ini mencoba (mengedarkan narkoba)," katanya. (rcr)

Surabaya Vaganza 2019 Angkat Pesan Indahnya Keaneragaman Budaya Indonesia


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Surabaya Vaganza 2019 mengangkat pesan tentang betapa indahnya keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya ke-726, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar acara tahunan tersebutpada pada Minggu (24/3/2019) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan bahwa Surabaya Vaganza pada tahun ini mengusung tema Puspawarni. Tema ini merupakan penggabungan dari dua kata, yakni “puspa” dan “warni”. Puspa memiliki arti bunga, sementara “warni” berarti corak atau rupa yang beraneka ragam.

“Jadi, puspawarni adalah bunga yang memiliki corak dan rupa yang beraneka ragam,” kata Antiek, dalam jumpa pers di Humas Pemkot Surabaya, Kamis (21/03/2019)

Lebih lanjut dipaparkan bahwa dengan tema tersebut maka Surabaya Vaganza 2019 memiliki simbol keanekaragaman warna-warni yang terdapat di Indonesia. Dengan tema “Puspawarni Indonesia” diharapkan dapat mempersembahkan keanekaragaman warna-warni seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Antiek pun memastikan bahwa acara tersebut akan diikuti oleh 40 mobil hias yang didesain dengan sangat menarik dan diikuti pula oleh 37 peserta parade budaya dari berbagai komunitas, suku bangsa, siswa, mahasiswa, dan warga Surabaya serta beberapa grup drumband.

“Total, nanti ada tujuh puluh tujuh peserta yang siap memanjakan mata warga Kota Surabaya dan para pengunjung,” katanya.

Dari sekian peserta itu, ada tim istimewa yang baru ikut pada tahun ini. Tim tersebut adalah dari Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak. Dengan demikian pihak kepolisian tersebut tidak hanya terlibat dalam pengamanan saja, tapi juga akan terlibat aktif menjadi peserta dalam acara ini.

“Pihak Polrestabes dan Polres Tanjung Perak nanti akan mengamankan sepanjang jalur dan juga terlibat menjadi peserta,” ujarnya.

Peserta istimewa lainnya adalah para walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Para walikota ini sedang menggelar acara rapat koordinasi Komisariat wilayah IV (Rakorkomwil IV) di Surabaya, yang mana dalam rangkaian acaranya adalah mengikuti Surabaya Vaganza 2019.

Antiek mengungkapkan bahwa para walikota tersebut akan bergabung di Surabaya Vaganza dengan menaiki mobil wilis.

“Kami sudah menyiapkan 20 mobil wilis yang juga dihias dengan bunga-bunga. Sudah banyak walikota yang konfirmasi ikut, hanya satu dua mungkin yang tidak bisa ikut,” terangnya.

Diinformasikan Antiek bahwa rute Surabaya Vaganza 2019 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, Surabaya Vaganza mulai start dari Jl. Pahlawan dan berakhir di Jl. Raya Darmo, tepatnya di depan SMAK Santa Maria.  Mobil hias dan peserta parade budaya akan melewati rute Jl. Pahlawan, Jl. Keramat gantung, Jl. Gemblongan, Jl. Tunjungan, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Raya Darmo dengan finish di SMAK Santa Maria.

Mereka akan lurus terus dan baru boleh melakukan bongkar bunga-bunganya di samping Masjid Al-Falah, setelah finish di depan SMAK Santa Maria. “Jadi, berbeda dengan tahun lalu,” imbuhnya.

Menurut Antiek agenda tahunan ini menjadi bagian dari produk industri pariwisata di Surabaya. Harapannya, agenda ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata, sehingga pihak perhotelan dan restoran di Surabaya juga ikut mempromosikan agenda besar ini.

“Agenda ini sudah dijual sejak akhir tahun 2015. Agenda ini ikut masuk dalam promo hotel dan restoran di Surabaya,” ujarnya.

Tunjung Iswandaru, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Surabaya, menjelaskan jajaran Pemkot Surabaya beserta jajaran kepolisian sudah siap mengamankan acara tersebut. Bahkan, mereka sudah menyiapkan kantong-kantong parkir yang bisa digunakan oleh warga dan para wisatawan yang akan menyaksikan acara tersebut.

Khusus untuk tempat parkir di lokasi finish, Dishub sudah menyiapkan parkir khusus bagi parkir VIP, yaitu di halaman Santa Maria. Sedangkan parkir undangan bisa di Jalan Polisi Istimewa, Jalan Bintoro (sisi barat dan timur), Jalan Tumapel, Jalan Mojopahit (sisi barat dan timur), Jalan Ronggolawe, Jalan Dr. Wahidin, danJalan M.H. Tamrin.

Sedangkan khusus untuk membongkar kendaraan hias, tim tersebut sudah menyediakan tempat di depan Taman Bungkul, depan Masjid Al-Falah, dan Jalan Marmoyo. “Kami harap para peserta memperhatikan ini,” kata Tunjung. (ar)

Dewan Surabaya Minta Pemkot Tidak Ngulur-ulur Pencairan Gaji Guru SMP Swasta


RADARMETROPOLIS: Surabaya – DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya segera mencairkan dana untuk menggaji guru SMP swasta. Pemkot Surabaya terus mengulur-ulur pencairan dana tersebut.

Seperti diketahui, untuk mengatasi permasalahan SMP swasta yang pada PPDB tahun lalu mengalami kekurangan siswa, Pemkot Surabaya  memuruskan memberi gaji guru SMP swasta tersebut sesuai standar UMK. DPRD Surabaya telah menyetujuai pengalokasian dana sebesar Rp 81 miliar untuk kepentingan tersebut. Tragisnya dana yang sudah dianggarkan dalam APBD 2019 sejak Januari itu hingga kini belum dicairkan..

Menurut anggota banggar DPRD Surabaya, Reni Astuti, pada akhir 2018 Pemkot Surabaya menjanjikan memberikan gaji guru SD dan SMP swasta sebesar standar UMK. Dari semangat meningkatkan kesejahteraan guru, dewan pun menyetujui Pemkot mengalokasikan anggaran di APBD 2019 untuk keperluan tersebut sebesar Rp 81 miliar.

Untuk itu Pemkot sudah menjanjikan akan merealisasikan program tersebut pada bulan Febuari lalu. “Namun faktanya hingga detik ini belum dicairkan,"  kata Reni.

Seharusnya terhadap program yang sudah dianggarkan di APBD 2019 sejak Januari, bisa direalisasikan. Tragisnya, Pemkot justru akan mencairkan pada pertengahan tahun. Informasi ini didapat dari Reni dari seorang guru swasta.

"Seharusnya itu tidak terjadi, apalagi sudah dialokasikan di APBD 2019," kata Reni.

Ia pun mendesak agar pencairan dana tersebut segera dilakukan, untuk membantu operasional para guru, tanpa menunggu pertengahan tahun.

Sementara itu Masduki Toha, Wakil Ketua DPRD Surabaya menambahkan, sampai saat ini para guru swasta berharap segera mengetahui petunjuk teknis syarat yang harus dipenuhi untuk menerima gaji sesuai UMK 2019.

Masduki meminta Pemkot Surabaya tidak sekedar segera merealisasikan anggaran untuk guru SMP swasta tersebut, namun juga harus menyosialisasikan petunjuk teknisnya. Hal ini agar dalam pelaksanannya tidak terkendala. (rie)

Terjadi Desakralisasi Pendidikan, Dindik Jatim Gandeng Ombudsman Pantau UNBK


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Untuk memantau jalannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) agar berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menjalin bekerjasama dengan Ombudsman RI Jawa Timur. Dindik Jatim menilai pasca UNBK tidak menjadi syarat kelulusan, terjadi desakralisasi pada pendidikan secara nasional.

Banyak sekolah terkesan menyepelekan UNBK setelah dinyatakan tidak lagi digunakan dalam proses PPDB dan menentukan syarat kelulusan siswa.

"Padahal keberadaan UNBK tetap diwajibkan untuk pemetaan minat siswa," kata Syaiful Rahman, Kepala Dindik Jatim.

Untuk itu guna mengantisipasi jalannya UNBK secara umum, Dindik Jatim bekerja sama dengan Ombudsman RI melakukan pengamanan bersama.

Diakui Dindik Jatim, sejak Mendikbud memutuskan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sebagai syarat utama kelulusan siswa terjadi desakralisasi pada pendidikan secara nasional. Sebab UNBK tidak memiliki banyak pengaruh terhadap kelulusan.

UNBK jenjang SMK sengaja dilakukan lebih awal, yakni pada Senin 25 Maret mendatang. Hal ini karena jenjang SMK menggunakan ujian kejuruan terlebih dahulu. (sr)

Rabu, 20 Maret 2019

Rakor Putuskan Jalan Raya Gubeng Siap Dioperasikan Penuh Empat Jalur


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Jalan Raya Gubeng yang diperbaiki usai ambles, kini sudah siap dibuka penuh selebar empat jalur lajur. Hal ini diputuskan berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan di kantor Sekretaris Kota Surabaya.

Rapat koordinasi persiapan pengoperasian kembali Jalan Gubeng tersebut dilakukan oleh seluruh instansi terkait, yakni Pemkot Surabaya, Kejati Jatim, Kejari Surabaya, Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, PT Saputra Karya, NKE, dan BBJN.

Usai melakukan rapat koordinasi, Humas Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wahyu P Kuswanda, menyatakan bahwa secara struktur jalan tersebut sebenarnya sudah layak untuk dibuka. Hanya tinggal diberi keramik di pedestrian bagian sebelah barat.

“Namun, setelah dibuka bukan berarti semuanya selesai. Jadi setelah dibuka jalan itu akan diterima kembali oleh BBJN,” jelas Wahyu.

Tetapi rapat koordinasi tersebut masih belum menentukan kapan pastinya jalan akan dioperasikan penuh. Hal itu disebabkan, masing-masing pihak harus melaporkan hasil rakor dan survei hari ini.

“Pembukaannya secara pararel. Di satu sisi tim ini akan melaporkan ke bu wali. Kami mau melaporkan ke BBJN,” kata Wahyu.

Tim dari BBJN harus melaporkan hasil rakor tersebut kepada Menteri PUPR untuk meminta izin secara resmi tentang pembukaan jalan tersebut. Dari BPJN harus mengurus administrasi pengoperasional jalan tersebut kepada menteri, sementara dari pemkot harus melaporkan kepada Walikota Surabaya.

“Jadi, untuk kepastiannya hari pembukaannya belum. Yang jelas, sambil menunggu waktu, keramik di pedestrian akan dipasang. Biar selesai sungguhan. Masak dibuka tapi keramiknya belum terpasang, kan kurang lengkap,” tandas Wahyu. (ar)

Selasa, 19 Maret 2019

Irjen Pol Luki Hermawan: Polda Jatim Siap Hadapi Pemilu 2019


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, menyatakan siap menghadapi Pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, jajaran yang dipimpinnya menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota atau Sispamkota.

Lebih lanjut Luki menyatakan bahwa simulasi yang dilaksanakan di lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya tersebut merupakan bentuk latihan jajarannya untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019 agar berjalan aman dan lancar.

”Tadi sudah kita saksikan bersama, dan kita sudah siap menghadapi pesta demokrasi yang mana mudah-mudahan pesta demokrasi di wilayah Jawa Timur ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Timur,” kata Luki.

Dalam simulasi itu, petugas kepolisian menunjukkan ketangkasan dalam menghadapi berbagai upaya gangguan yang kemungkinan muncul di setiap tahapan Pemilu. Baik ketika mengatasi berbagai macam gangguan yang muncul pada saat tahapan distribusi surat suara, saat kampanye, ketika memasuki masa tenang, saat pemungutan suara, saat penetapan hasil suara maupun pasca Pemilu digelar.

Tampilan anggota Satbrimob ketika memperagakan upaya pembebasan sandera saat tahap penetapan suara digelar membuat Kapolda Jatim dan para undangan kagum. Beberapa kali dentuman bom terdengar menggelegar di lapangan Makodam V Brawijaya. Aksi ini merupakan unjuk gigi para prajurit Polda Jatim dalam membebaskan sandera di tempat yang terpasang bom.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas upaya kewaspadaan yang dibangun oleh aparat keamanan menjelang Pemilu 2019.

“Saya lihat sudah ada kewaspadaan yang sangat prima, kesiapsiagaan yang sangat bagus dari Polda Jatim, TNI, dan segenap unsur keamanan yang lain,” ujar Khofifah.

Ia pun meminta segenap masyarakat, stakeholder serta alim ulama untuk mendukung aparat keamanan serta berdoa demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019.

“Jika pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur aman dan lancar, Insya Allah Indonesia akan aman,” tegasnya.

Kegiatan Sispamkota yang digelar Polda Jatim kali ini melibatkan 1.328 orang dengan rincian 816 petugas kepolisian, 300 Bulshit dan 17 panitia. Dihadiri sekitar 212 undangan Forkopimda Jawa Timur. Baik dari Pemprov, Kejati, KPU, Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Kodam V Brawijaya, Kogartap, dan segenap instansi samping.

Khofifah  menilai digelarnya simulasi Pemilu tersebut akan memberi keyakinan pada semua pihak bahwa Jawa Timur siap mensukseskan Pemilu dengan baik. (sr)

Polrestabes Surabaya Jamin Tak Ada Sweeping pada Ojol yang Tak Demo


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memastikan tidak akan ada aksi sweeping yang dilakukan oleh pengemudi ojek online (ojol) dalam unjuk rasa yang diikuti oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Surabaya. Sebab aparat kepolisian akan mengawal jalannya unjuk rasa yang dilakukan di beberapa titik tersebut. Untuk pengamanan ini Polrestabes Surabaya menyiagakan sebanyak 500 personel.

"Kita memastikan bahwa tidak ada aksi sweeping. Karena apa? Kita ikuti terus, mulai dari titik awal, bergerak, dan di akhir. Setiap mereka berhenti, kita ingatkan dari mobil komando bahwa aksi mereka adalah aksi damai," kata Wakapolestabes Surabaya, AKBP Leonardus Simamarta, di lokasi unjuk rasa, Selasa (19/3/2019).

"Dan ini, Alhamdulillah, sampai sekarang mereka bisa tertib dan tidak ada aksi sweeping," ujarnya bersyukur.

Leo lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya telah menyiagakan sekitar 500 personil untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Seluruh personil itu kemudian disebar di beberapa titik strategis selama aksi unjuk rasa berjalan.

"Ada di 4 titik. Ada di kantor Gubernur, Grahadi, Klampis (kantor Grab) dan di Ngagel (kantor Gojek)," jelasnya.

Saat mengikuti konvoi, pengikut unjuk rasa beberapa kali menjumpai rekan mereka yang masih melayani order ojek online. Tetapi, tidak ada aksi anarkis terhadap para driver yang masih beroperasi itu. Massa hanya meneriaki rekan mereka yang tidak ikut serta dalam unjuk rasa.

Isu sweeping sempat berhembus sehari sebelum unjuk rasa tersebut digelar. Para ojol mengancam akan melakukan sweeping jika dalam aksinya mereka menemukan rekan mereka yang masih melayani order.    (rcr)

Jokowi Didera Kecapaian, Lelang Chopper dan Gitar di Surabaya Batal Dilaksanakan


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Malam penggalangan dana untuk biaya kampanye pemenangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya batal melelang sepdeda motor Chopper dan Gitar milik Jokowi. Ini karena Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut, dikarenakan kecapaian.

Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur, kepada wartawan di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (18/03) menyatakan bahwa Presiden Jokowi kecapaian dikarenakan banyak kegiatan kenegaraan yang harus dihadiri, seperti kegiatan di Sumatera Utara.

Sedangkan menurut mantan Kapolda Jatim itu daya tarik dari acara lelang tersebut adalah kehadiran Presiden Jokowi. Oleh karenanya kegiatan lelang barang-barang pribadi Presiden Jokowi tidak jadi dilaksanakan.

Tetapi, Machfud menyatakan bahwa masih ada kemungkinan lelang tersebut akan digelar di lain waktu. "Ada event lain. Siapa tahu bisa dilakukan (lelang tersebut)," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, untuk memperoleh daya untuk biaya kampanye TKD berencana menggelar lelang beberapa barang pribadi milik Jokowi. Seperti misanya sepeda motor Chopper, helm, jaket, dan gitar kesayangan Jokowi.

Sehubungan denganitu Jokowi dijadwalkan menghadiri cara tersebut bersama pengusaha dan pimpinan partai di Jawa Timur untuk menyemangati para pihak yang mengusung dan mendukung Capres Petahana Jokowi lebih mengoptimalkan perolehan suaranya di Jatim. (sr)

Senin, 18 Maret 2019

Senkom Jatim Siap Bantu Cegah Kerusuhan dan Perangi Hoaks di Pemilu 2019


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Senkom Jatim menyatakan kesiapannya menjalankan amanat dari Polda Jatim dan Polri. Polda Jatim meminta Senkom untuk membantu pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019 yang salah satunya adalah mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu dalam konteks Pemilu 2019, Senkom juga diajak Polri untuk memerangi hoaks.

Kesiapan tersebut disampaikan oleh Sarjono, salah satu Ketua Senkom Jatim. Saat ini Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Timur sedang menggelar Rapat Kerja (Raker) Provinsi di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. Acara ini diikuti 250 peserta dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Acara ini sekaligus seremoni pengukuhan pengurus periode 2018-2023, yang ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Senkom Mitra Polri Jatim beberapa bulan yang lalu.

“Dengan dikukuhkan, kami ingin membangun kesadaran moral dan tanggung jawab pengurus untuk berkomitmen dan menyukseskan program kerja Senkom,” kata Sarjono.

Sarjono menambahkan Senkom Jatim menjadi mitra Polda untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, “Anggota Senkom di seluruh Jawa Timur menjadi contoh tertib berlalu-lintas sekaligus menyosialisasikan tertib berlalu-lintas,” ujar Sarjono.

Kapolda Irjen Pol Luki Hermawan, dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Toni Harmanto, mengatakan bahwa dengan anggota mencapai 10.000 orang di 38 kabupaten/kota Jawa Timur, Senkom menjadi mitra strategis Polda Jatim..

“Kami mengucapkan terima kasih. Selama ini Senkom banyak membantu kegiatan Polri. Yang terbaru, Senkom aktif dalam kampanye Millennial Road Safety Festival,” ujar Toni. Festival yang dipusatkan di Jembatan Suramadu itu diikuti 100.000-an millennial.

“Kami berharap komunikasi dengan Senkom Jatim terus berjalan dengan baik, terutama dalam Pileg dan Pilpres,” ujar Toni. Kerja sama Senkom dan Polda Jatim sudah tercipta sejak 2007. Kerjasama ini dilakukan atas dasar telegram dari Kapolri, agar setiap Polda hingga jajaran di bawahnya bekerja sama dengan Senkom. Kerja sama ini meliputi pencegahan potensi gangguan terhadap Kamtibmas.

Senkom Mitra Polri Jatim merupakan organisasi independen tidak di bawah parpol dan ormas, bertugas menyampaikan informasi dan memantau Kamtibmas. Termasuk memantau penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian Polri sangat terbantu dengan keberadaan Senkom.

Sementara itu Pembina Pengurus Pusat (PP) Senkom Mitra Polri, Irjen Pol (Purn) Srijono mengingatkan, organisasi menjadi hebat, karena organisasi dan pengurusnya memiliki karakter yang hebat.

Karakter yang hebat dibangun dari pikiran yang baik, “Pikiran baik menghasilkan perbuatan baik. Kebiasaan berbuat baik menghasilkan karakter yang baik,” ujar Srijono. Sementara kreativitas, SDM, dan berbagai hal lainnya hanyalah sarana pendukung.

Untuk itu Senkom Jatim dengan karakter yang baik, harus menjadi organisasi pemenang. Pasalnya, Senkom Jatim memiliki karakter yang baik.

Dalam kesempatan itu, Senkom Jatim juga memberikan pembekalan terhadap peserta dengan materi manajemen penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim; penanganan kecelakaan lalu lintas dari Ditlantas Polda Jatim; pembinaan ormas dalam pam swakarsa dari Ditbinmas Polda Jatim; dan antisipasi gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu 2019 dari Ditintelkam. (rcr)

Malam Ini, Jokowi Lelang Chopper dan Gitar di Surabaya


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Capres nomor urut 01 Jokowi malam mini akan melelang Chopper dan gitar kesayangannya. Untuk itu Capres petahana tersebut dijadwalkan akan hadir dalam acara gala dinner atau pesta makan malam besar bersama sejumlah tokoh masyarakat Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (18/3/2019) malam.

Selain pengumpulan dana, Jokowi juga akan menyampaikan visi-misinya di hadapan para tokoh masyarakat, pengusaha hingga pimpinan partai politik di Jawa Timur.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mengatakan pengumpulan dana ini kalau di Jawa Timur namanya ‘bantingan’.

“Tentunya Pak Jokowi juga akan menyampaikan visi-misi beliau ke para tokoh masyarakat, para pengusaha dan pimpinan partai yang ada di Jawa Timur. Ini supaya lebih jelas dan menyemangati para pihak untuk bisa mengusung Pak Jokowi lebih mengoptimalkan perolehan suaranya di Jawa Timur,” katanya kepada wartawan.

Sejumlah barang pribadi milik Presiden Jokowi akan dilelang dalam malam pengumpulan dana tersebut. Seperti sepeda motor Chooper, helm, jaket hingga gitarnya. Dari hasil lelang itu dananya akan digunakan untuk kampanye pasangan nomor 01 di Pilpres 2019.

“Kalau tidak ada halangan khusus, Insya Allah Pak Jokowi hadir,” kata Machfud. Menurut mantan Kapolda Jatim ini barang-barang Capres 01 yang akan dilelang sudah ada di Surabaya, seperti sepeda motor, jaket, helm dan gitarnya.

“Sudah sampai disini semua. Kami berharap beliau hadir,” ujarnya. (rcr)

Sabtu, 16 Maret 2019

Kerugian Infrastruktur dan Pertanian Banjir Ponorogo Capai Rp 8,8 Miliar


RADARMETROPOLIS: Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menghitung kerugian akibat banjir yang menerjang enam kecamatan beberapa waktu lalu mencapai Rp 8,8 miliar. Dengan rincian, sektor infrastruktur sebesar Rp 6,8 miliar dan pertanian Rp 1,8 miliar.

“Dan ada tambahan lagi, plengsengan sekolah di Kecamatan Ngrayun longsor, kerugian sekitar Rp 200 juta. Jadi total kerugian akibat banjir tersebut Rp 8,8 miliar,” kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Sabtu (16/3/2019).

Sektor infrastruktur menyumbang kerugian terbesar karena banjir membuat beberapa jembatan putus. Ipong mencontohkan, jembatan Broto jika diperbaiki biayanya Rp 1 miliar. Tetapi kalau ingin dibangun kembali biayanya mencapai Rp 1,3 miliar.

Beberapa jembatan yang rusak akibat banjir, antara lain jembatan di desa Broto, Nambak II, dan Krisik.

Selain jembatan, banjir juga membuat beberapa talud atau plengsengan ambrol. “Talud kerugiannya tidak besar karena masih terbuat dari tanah. Namun banyak jumlahnya, sekitar 13 talud yang ambrol,” katanya.

Sedangkan untuk sektor pertanian, lahan yang terendam banjir seluas 1.700 hektar. Kemudian jumlah tanaman yang mengalami puso seluas 305 hektar. Untuk penghitungan kerugian di sektor ini, Ipong mengacu pada nilai klaim asuransi pertanian. Dimana lahan 1 hektar mendapatkan asuransi Rp 6 juta.

“Kerugiannya, 305 hektar dikali Rp 6 juta. Jadi, total untuk sektor pertanian Rp 1, 8 miliar,” katanya.

Ipong menyatakan bahwa Pemkab Ponorogo akan membantu benih dan pupuk bagi para petani yang mengalami puso atau gagal panen.


Langkah ke depan, untuk talud-talud yang ambrol, Pemkab Ponorogo meminta balai besar wilayah sungai (BBWS) Bengawan Solo membangun talud yang permanen. Karena itu merupakan wewenang dari BBWS Bengawan Solo.

Pemkab Ponorogo juga sedang menganalisis beberapa jembatan yang putus. Kalau digunakan oleh orang banyak, Pemkab setempat memrioritaskan untuk segera dibangun. (gun)

Rommy Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap Kursi Jabatan Kemenag


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Romahurmuziy alias Romi, secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pengumuman penetapan status hukum Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka.

 “Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019,” kata Laode, Sabtu (16/3/2019).

Menurutnya, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni RMY (Muhammad Romahurmuziy) anggota DPR Periode 2014-2019, diduga sebagai penerima.

Kemudian MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan HRS (Haris Hasanuddin) Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, diduga sebagai pemberi.

Sebagai pihak penerima, RMY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 6 orang di Surabaya, yaitu RMY (Muhammad Romahurmuziy); Anggota DPR Periode 2014 2019, HRS (Haris Hasanuddin) Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur; MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik; ANY (Amin Nuryadin) Asisten RMY; AHB (Abdul Wahab), calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan; Dan S, sopir MFQ dan AHB. (khr)

Jumat, 15 Maret 2019

OTT Ketum PPP Romahurmuziy Terkait Suap Pengisian Jabatan di Kemenag


RADARMETROPOLIS: Jakarta – Jumat (15/03/2019) jelang sore KPK mengungkap perkara hukum yang menyebabkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjerat Operasi Tangkap Tangan. OTT ini terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama, baik untuk pengisian di wilayah pusat maupun daerah.

"Pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah," kata Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/03/2019).

Lebih lanjut diinformasikan bahwa keseluruhan ada lima orang yang dijerat, termasuk Rommy. Kabar penangkapan Rommy sendiri tersiar pada pagi tadi. Rommy memang diketahui sedang berada di Surabaya, saat OTT KPK berlangsung.

Rommy dan beberapa orang lainnya yang ditangkap langsung digelandang ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan awal. Mereka kemudian akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dan kawan-kawan. Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap, saat ini masih sebagai terperiksa. (khr)

Kena OTT, Rommy Ketum PPP Dibawa ke Polda Jatim Jalani Pemeriksaan


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 15 Maret 2019, Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy langsung dibawa tim penyidik KPK ke markas Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan hukum atas dugaan korupsi yang ia lakukan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut membenarkan bahwa Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (15/3/2019). Namun Agus belum mengungkap ia ditangkap bersama siapa saja dan terkait dengan kasus apa.

“Betul, ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Agus.

Menurut Agus, KPK akan menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1 x 24 jam.

Seorang penyidik saat dikonfirmasi mengenai OTT Ketum PPP tersebut mengatakan bahwa Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB.

Dari pihak Kepolisian Daerah Jatim juga didapatkan konfirmasi tentang penangkapan Rommy. “Benar,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Barung Mangera.

Namun hingga siang ini belum diketahui siapa saja pihak yang ditangkap KPK, selain Ketua Umum PPP, Romahurmuzy.

Tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap tersebut. (rcr)

Mayoritas Pemilih Golkar Solid Pilih Jokowi-Ma’ruf Amin



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Para pemilih Partai Golkar solid memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin dan mengikuti arahan partai sebagai parpol pengusung. Prosentasenya mencapai 41,6 persen. Hal ini diketahui berdasarkan riset yang dilakukan oleh PolMark Research Center (PRC)

Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 27,8 persen lainnya. Sementara sebanyak 30,6 persen sisanya lebih memilih Prabowo-Sandiaga Uno.

Di sisi lain, Partai Golkar meraih posisi ketiga dengan elektabilitas 13.3 persen. Partai berlogo Pohon Beringin ini berada di bawah PDIP dengan 28.6 persen dan Gerindra dengan 14.1 persen, serta diatas PKB dengan 11.5 persen.

Di sisi lain dalam survei itu juga dirilis bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin telah unggul telak dari pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Jokowi-Ma’ruf Amin 40,4 persen mengalahkan Prabowo-Sandi yang hanya 25,8 persen dalam elektabilitas Pemilihan Presiden yang akan diadakan pada 17 April 2019 akan datang. Sisanya adalah undecided voters sebesar 33,8 persen,” kata Eko Bambang Subiantoro, Direktur Riset PolMark Research Center, Jumat (15/3/2019).

Dipaparkan lebih lanjut, bahwa Di Pulau Jawa hasil riset PRC menunjukkan Jokowi unggul telak. Jokowi 42,5 persen dan Prabowo 21,9 persen.

Sementara di Sumatera, Jokowi-Ma’ruf disebutkan akan meraup suara dari elektabilitas pilpres sebesar 32,2 persen, kalah sedikit dari Prabowo-Sandi yang mendapatkan 34,9 persen.

Laporan tersebut adalah ikhtisar sangat ringkas dari 73 survei di 73 Dapil (dari 80 Dapil) seluruh Indonesia. Data yang tersaji adalah agregat hasil 73 survei yang dibuat dengan perhitungan statistik yang layak. Survei dilakukan oleh PolMark Research Center (PRC) — pusat riset yang bernaung di bawah PolMark Indonesia.

Keunggulan survei ini berbeda dengan survei nasional yang tak mempunyai kemampuan memotret secara detail daerah pemilihan (Dapil), laporan ini merupakan agregat survei Dapil yang menghimpun potret detail setiap Dapil.

Dengan demikian, agregat hasil survei 73 Dapil ini adalah himpunan data yang sangat berdayaguna untuk menggambarkan kenyataan politik Indonesia berdasarkan detai kenyataan-kenyataan politik lokal. Tentu saja, kemampuan menggambarkan kenyataan politik ini dibatasi oleh keterbatasan yang tak terhindarkan sebagai sebuah survei. (ar)

PENA 98 Tolak Capres Pelanggar HAM


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Persatuan Nasional Aktifis (PENA) 98 menolak Calon Presiden tuan tanah, pelanggar HAM, dan berbau Cendana. Khususnya yang terkait dengan HAM, mereka menilai keterlibatan capres dalam rangkaian kasus pelanggaran HAM masa lalu akan menjadi contoh buruk, bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi.

“Kami tidak sudi anak-anak kami akan mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, terror, dan penindasan seperti masa lalu,” tegas Agus Yunaedi Winarko bersama sejumlah anggota Presidium PENA 98 Jatim, Kamis (14/03/2019) di Surabaya.

PENA 98 Presidium Jatim dalam pernyataan sikapnya tersebut juga menegaskan kalau tuan-tuan tanah yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidak layak dipilih dan menjadi capres.

PENA 98 Presidium Jatim pun menilai bahwa Pemilu sekarang menjadi pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan personal yang berbau keluarga Cendana, keluarga Presiden ke-2 Soeharto.

Sementara itu masa kini merupakan generasi milenial yang anti pemerintahan otoriter dengan sistem KKN seperti di masa lalu. Untuk itu PENA 98 akan mensosialisasikan gerakan penolakan ini secara masif.

Menurut Agus Yunaedi Winarko, massa yang bergabung ke PENA 98 cukup banyak. Pihaknya mengandalkan jaringan lintas kampus yang sampai detik ini masih bisa mengawal gerakan reformasi 98. “Kita akan terus berjuang sampai negeri ini benar-benar di posisi sesuai tujuan gerakan reformasi 98,” tandasnya. (ar)

Kejiwaannya Diobservasi, Polisi Kirim Pembunuh Ibu Kandung ke RS Bhayangkara


RADARMETROPOLIS: Gresik – Pembunuh ibu kandung, Rozikin (28) warga Desa Madumulyorejo, Kecamatan Dukun, Gresik menjalani observasi kejiwaan di RS Bhayangkara Polda Jatim selama tiga hari ke depan. Ranis (60) tewas dibacok anak kandungnya tersebut dengan clurit.

Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan bahwa obervasi tersebut dilakukan untuk mengetahui gangguan kejiwaannya. “Pelaku sudah menjalani observasi di RS Bhayangkara Polda Jatim. Kami masih menunggu hasilnya,” ujarnya, Jumat (15/3/2019).

Diinformasikan lebih lanjut, selama menjalani pemeriksaan, pelaku juga menjalani proses assessment, baik itu melalui tes darah maupun tes psikologis. “Kita masih melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap pelaku. Dari hasil itu bisa diketahui secara medis,” jelasnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Rozikin ditangkap petugas Polsek Dukun, Gresik usai membacok ibu kandungnya sendiri dengan sebilah celurit. Usai membunuh, Rozikin tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Sebaliknya, anak ketiga itu mengaku puas, karena selama ini seringkali diomeli dan dimarahi. Akibat kejadian itu, Ranis ibu kandung Rozikin tewas di tempat kejadian perkara (TKP) dengan leher nyaris putus. (sri)

Kamis, 14 Maret 2019

Sukses Lobi Kemendagri, Pemkot Surabaya Layani Rekaman E-KTP Sampai Pukul 24.00


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sukses melobi Kemendagri mengundur batas waktu perekaman E-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipendukcapil) mengoptimalkan percepatan pelayanan perekaman E-KTP. Mulai tanggal 14 hingga 31 Maret 2019, warga Surabaya bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan rekam E-KTP di gedung Siola mulai pukul 07.30 hingga 24.00 WIB.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipendukcapil) Surabaya, Agus Imam Sonhaji. Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui masih ada warga Surabaya yang belum melakukan perekaman E-KTP. Karena itu, melalui program tersebut, ia berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman bisa segera mengurusnya.

“Per tanggal 14 – 31 Maret 2019, kita akan mempersilakan seluruh warga kota yang belum perekaman untuk datang merekamkan dirinya ke Siola,” kata Agus, dalam jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (13/03/19).

Layanan percepatan rekam E-KTP tersebut, nantinya akan mengambil tempat di sisi barat depan Museum Surabaya (Siola). Tidak hanya membuka layanan hingga tengah malam, walaupun hari libur akan buka. 

“Termasuk hari Sabtu dan Minggu, kita tetap buka ndak libur,” katanya.

Agar program percepatan E-KTP di Surabaya segera tuntas, pihaknya juga mempunyai program jemput bola (Jebol). Masyarakat Surabaya yang termasuk dalam kategori lansia maupun disabilitas dan belum melakukan perekaman E-KTP akan didatangi oleh petugas ke rumahnya.

“Kami turun ke wilayah yang akan didata oleh Lurah. Untuk lansia dan disabilitas nanti kami akan mobile, bergerak turun mulai tanggal 14 – 31 Maret 2019,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat Kemendagri, batas untuk melakukan perekaman E-KTP bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia adalah 20 Maret 2019. Namun, karena dinilai terlalu mepet, akhirnya pihaknya mengajukan agar batas akhir perekaman E-KTP di Surabaya diperpanjang hingga 31 Maret 2019.

“Deadline oleh Kemendagri tanggal 20 maret 2019. Tapi kita push sampai 31 Maret. Karena kita komunikasi dengan Kemendagri juga baik, Insya Allah walaupun 31 Maret nanti bisa diakui oleh Kemendagri,” jelasnya.

Berdasarkan data SIAK, per tanggal 5 Maret 2019, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman E-KTP mencapai 98 ribu orang. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah jumlah tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan. Sebab data penduduk itu sifatnya dinamis, dan bisa berubah-ubah setiap saat.

“Karena data itu bergerak tiap hari. Ada datang dan pindah. Karena itu, sekarang seluruh camat dan lurah mendata data itu, untuk memastikan warga tersebut ada atau tidak,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya tersebut.

Sementara untuk jumlah kebutuhan blangko E-KTP, Agus memastikan jika saat ini supply kebutuhan blangko tersebut dinilai aman. Ia mengaku setiap minggu kebutuhan blangko E-KTP akan disupai oleh pusat.

“Untuk blangko, setiap minggu akan disuplai terus oleh pusat. Dulu rata-rata 15 ribuan perminggu. Dan ke depan kami akan minta lebih,” terangnya.

Agar proses perekaman E-KTP di Surabaya bisa segera rampung, pihaknya telah menyiapkan 12  hingga 14 alat perekam yang akan stay di Gedung Siola. Sementara untuk sisanya, 6 -7 alat, akan dioptimalkan untuk mobile.

Ia mengungkapkan dalam tiap hari warga yang melakukan perekaman E-KTP sekitar 300 – 400-an orang. Namun jika program ini berjalan, diharapkan bisa sepuluh kali lipatnya. Ia berharap kepada warga Surabaya yang belum melakukan perekaman agar bisa memanfaatkan itu. (ar)

Buntut Bedol Desa Takut Kiamat, 10 Siswa SD Menghilang


RADARMETROPOLIS: Ponorogo – Sebanyak sepuluh siswa SDN 2 Batu Bonang ikut “menghilang” sejak para orang tua “ngungsi” ke Malang. Sebagaimana telah diberitakan, sebanyak 52 warga Badegan Ponorogo menjadi korban doktrinasi kiamat sudah dekat. Agar selamat dari kiamat mereka mengikuti Jemaah Toriqoh MUSA dari ponpes yang ada di Kasembon Malang.

“Mereka ikut orangtuanya yang eksodus ke Malang,” kata Taman, salah satu guru SDN 2 Watu Bonang, Taman, Kamis (14/3/2019).

Ia menginformasikan lebih lanjut bahwa pihak sekolah tidak mendapatkan pemberitahuan dari orang tua mengenai alasan tidak masuknya siswa SDN 2 Watu Bonang. Tiba-tiba menghilang begitu saja. “Kami tahunya malah dari masyarakat, kalau 10 siswa itu orangtuanya pergi ke Malang,” katanya.

Taman sangat menyayangkan keputusan orangtua siswa yang tidak pamit kepada sekolah. Bukannya ingin dihormati, Taman menyebut bahwa itu semua adalah juga untuk kebaikan siswa itu sendiri. “Setidaknya kalau pamit ke sekolah, kami bisa buatkan surat pindah. Jadi mereka bisa sekolah di tempatnya yang baru,” katanya.

Apalagi dari sepuluh siswa itu ada tiga yang sudah kelas 6. Dimana sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional.

“Kalau lama tidak masuk, ya terancam tidak bisa mengikuti ujian,” ujar Taman. (gun)

Tinjau TMMD di Jember, Mayjen Suko Pranoto Minta Warga Sinergi dengan TNI


RADARMETROPOLIS: Jember – Mayjen TNI Suko Pranoto mengimbau seluruh warga di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk saling bersinergi dengan TNI (Satgas TMMD, red). Sebab, semua yang dihasilkan akan menjadi milik masyarakat.

Menurut Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) itu sinergitas tersebut bisa melalui beberapa hal, termasuk diantaranya ialah merawat hasil pembangunan yang selama ini dikerjakan oleh Satgas dan masyarakat.

“Itu semua, nantinya untuk masyarakat,” tandasnya, Rabu (13/3/2019.

Dari peninjauannya di beberapa titik lokasi TMMD ke-104 di wilayah Kabupaten Jember itu, Suko mengaku cukup puas dengan beberapa pengerjaan yang dilakukan oleh Satgas yang dibantu oleh warga setempat.

“Sudah tadi kita kroscek semua. Hampir semua pembangunan dikerjakan sesuai prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Rangkaian peninjauan yang dilakukan oleh Irjenad tersebut, bukan semata-mata hanya untuk memastikan jika program TMMD ke-104 di Kabupaten Jember sudah berjalan. Namun, melalui peninjauan tersebut, Mayjen TNI Suko juga melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satgas TMMD.

“Evaluasi itu, nantinya akan kita jadikan bahan masukan bagi kami guna program TMMD selanjutnya,” tandasnya. (nis)

Arumi Apresiasi Kader PKK yang Telah Ikhlas Bekerja Bantu Jalin Matra


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Arumi Bachsin Emil Dardak mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kader PKK, terutama di kabupaten/kota, yang telah bekerja dengan hati tanpa pamrih untuk terus membantu pelaksanaan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Program tersebut melakukan pembinaan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang merupakan sasaran dari program Jalin Matra, melalui 10 program pokok PKK.

Dalam acara Sosialisasi Jalin Matra Provinsi Jatim tahun 2019 di Hotel Singgasana, Rabu (13/3/2019) malam itu Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Jawa Timur itu lebih lanjut berharap ke depannya peran dalam program tersebut terus ditingkatkan.

Isteri Wagub Jatim Emil Dardak itu selanjutnya mengatakan bahwa program Jalin Matra PFK itu telah dilakukan Pemprov Jatim sejak tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan para kader PKK mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

“TP PKK adalah mitra kerja Pemprov Jatim yang terus berupaya untuk memberdayakan keluarga, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan lahir batin,” ujar Arumi.

Dalam program Jalin Matra, peran TP PKK Provinsi Jatim di antaranya melakukan sosialisasi mulai tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Selain itu, TP PKK Provinsi Jatim juga terus mendukung program Jalin Matra PFK melalui program dan kegiatan yang relevan serta melakukan fasilitasi kelompok KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK.

Ke depan, Arumi berharap program Jalin Matra ini tidak hanya didukung oleh para kader PKK, tapi juga melibatkan lima Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan (Bakorwil) sebagai ujung tombak Pemprov dengan kabupaten/kota.

“Kegiatan ini sesuai dengan program Nawa Bhakti Satya yang digagas oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak,” kata Arumi.

Ia menyatakan akan terus turun ke lapangan, mengevaluasi, mengumpulkan data, dan memantau serta memfasilitasi program Jalin Matra secara menyeluruh. Dengan melibatkan Bakorwil, Arumi berharap bisa membantu. Apalagi secara geografis Jatim merupakan provinsi yang sangat luas wilayahnya..

Mohammad Yasin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim, menjelaskan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018, sasaran program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) yakni sebanyak 42.630 rumah tangga sangat miskin di 662 desa pada 29 kabupaten. Kemudian program sasaran Jalin Matra PFK sebanyak 78.668 KRTP di 2.497 desa pada 37 kabupaten/kota serta Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran 699 desa pada 30 kabupaten/kota.

Menurutnya, program Jalin Matra ini telah memberdayakan 5.285 kader PKK Desa sebagai pendamping desa dan sekaligus sebagai Mother Care yang terus mendorong dan memupuk semangat KRTP untuk berjuang bersama-sama keluar dari kemiskinan.

Selain itu, sejak tahun 2014-2018, program Jalin Matra telah menumbuhkan usaha baru bagi 78.668 KRTP, 42.630 RTSM dan memberikan pinjaman modal usaha untuk 19.337 RTS.

Ia berharap pelaksaaan sosialisasi yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Jawa Timur tersebut dapat menumbuhkan komitmen pemahaman semua elemen untuk terus melestarikan keberlanjutan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Ikut hadir dalam acara sosialisasi itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Kepala Bakorwil Malang serta Ketua Pelaksana Pendampingan Program Jalin Matra dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan Universitas Negeri Malang. (sr)

Rabu, 13 Maret 2019

Takut Kiamat 52 Warga Ponorogo “Ngungsi” ke Malang


RADARMETROPOLIS: Ponorogo – Jemaah Toriqoh MUSA sebuah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, mengabarkan kiamat sudah dekat. Sebanyak 52 warga Ponorogo diminta “mengungsi” ke Pondok Pesantren di Malang. Tidak hanya itu, mereka juga diminta menjual semua asetnya.

"Pada awalnya mereka dipengaruhi atau diajak oleh Katimun (48), warga RT 05 RW 01 Dukuh Krajan, Desa Watubonang yang merupakan jemaah santri di ana," kata Camat Badegan, Ringga Irawan, Rabu (13/3/2019).

Katimun mempengaruhi warga dengan banyak doktrin. Seperti tentang kiamat sudah dekat, soal perang hingga kemarau panjang. Terkait kiamat, menurut Ringga warga diminta pergi dan menjual semua aset di Desa Watubonang.

"Jemaah diminta menjual aset-aset yang dimiliki untuk bekal akhirat, dibawa dan disetorkan ke pondok. Jemaah sholat 5 waktu di masjid pondok," imbuhnya.

Kepindahan 52 warga warga Dukuh Krajan, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo ke Malang terjadi dalam satu bulan secara bertahap. Terakhir pada Kamis, 7 Februari 2019. Mereka dikabarkan mengikuti Jemaah Toriqoh MUSA dari ponpes yang ada di Malang itu.

Sementara soal Ramadhan tahun ini yang akan diwarnai huru-hara, jemaah diminta membeli pedang seharga Rp 1 juta. Jemaah yang tidak membeli pedang diharuskan menyiapkan senjata di rumah, sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian jemaah berlindung di pondok.

Yang terakhir soal kemarau panjang selama 3 tahun mulai 2019-2021. Jemaah diminta menyetor gabah 500 kg per orang karena kemarau mengakibatkan paceklik. (gun)

Coba Bacok Petugas dengan Dua Sajam, Pembunuh Ibu Kandung Ditangkap



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Muhammad Ikyu Aviyanyo (22), masih membawa senjata tajam (sajam) usai membunuh ibu kandungnya, Soning, 62 tahun. Saat hendak diamankan pihak kepolisian, ia berusaha membacok anggota Polsek Dawarblandong. Akhirnya proses penangkapan tersebut melibatkan anggota Sabhara Polres Mojokerto Kota.

Kapolsek Dawarblandong, AKP Supriyadi, mengatakan pelaku diamankan di rumahnya di Dusun Sumber Dadi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. “Dia berhasil diamankan sekira pukul 06.45 WIB,” ungkapnya, Rabu (13/3/2019).

Usai melakukan penganiayaan terhadap Soning (62) ibu kandungnya, pelaku masih berada di dalam rumah.

“Saat diamankan, pelaku membawa parang dan mencoba membacok anggota yang akan mengamankan. Akibat bacokan parang tersebut, mengenai jendela rumah. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Dawarblandong dan mengamankan dua senjata tajam,” katanya.

Dua senjata tajam (sajam) yang berhasil diamankan tersebut yakni parang dan pisau. Kapolsek belum bisa memastikan sajam jenis apa yang digunakan menganiaya korban. Korban sendiri saat ini berada di RS Rekso Waluyo, Kota Mojokerto. (rik)

Alasan Terkendala Teknologi, 70 Persen Anggota Dewan Surabaya Belum Serahkan LHKPN


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Sebanyak 70 persen anggota DPRD Surabaya belum menyerahkan pelaporan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konon, perubahan sistem pelaporan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari offline menjadi online, menyebabkan para anggota DPRD Surabaya tersebut kesulitan dalam melakukan pelaporan.

Menurut Armuji, Ketua DPRD Surabaya Armuji, LHKPN yang wajib dilaporkan ada dua jenis. Yakni LHKPN bagi yang berstatus sebagai anggota DPRD dan LHKPN anggota DPRD yang maju lagi menjadi Caleg. Untuk yang berstatus anggota DPRD Surabaya proses penyerahannya sudah mulai 2017.

"Untuk LHKPN sebagai anggota DPRD Surabaya, hingga detik ini masih banyak yang belum menyerahkan, bahkan mencapai 70 persen," kata Armuji.

Banyaknya anggota DPRD Surabaya yang belum menyerahkan, dikarenakan terkendala teknis. Yakni kesulitan memasukkan data ke aplikasi secara online.

"Saya berharap, anggota DPRD yang belum menyerahkan, secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju Caleg batasannya pada Maret ini," tambah Armuji. (rie)

KPU Jatim Hanya Coret 15 WNA dari DPT


RADARMETROPOLIS: Surabaya - KPU Jawa Timur mencoret 15 orang WNA dari 16 nama yang terdaftar dalam DPT hasil temuan KPU RI dan Kemendagri. Ini karena saat diverifikasi kepada pihak yang bersangkutan, satu dari 16 orang tersebut ternyata sudah berstatus WNI.

DPT WNA tersebut berasal dari 9 daerah di Jawa Timur, diantaranya Kediri, Gresik, Pacitan, Batu, dan 5 daerah lainnya.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Timur, Nurul Amaliyah, Senin (12/03/2019) menyatakan pihaknya kembali mendapati laporan dari Bawaslu terkait penemuan 26 WNA yang terdaftar dalam DPT. Beberapa diantara 26 data tersebut sudah termasuk dalam 16 data WNA hasil temuan KPU RI.

Namun demikian keakuraatan data temuan 26 DPT WNA tersebut belum diketahui secara pasti. “Karena, kami masih dalam proses verifikasi," kata Nurul.

Beberapa diantara 26 orang WNA tersebut diketahui tercatat dalam WNA, namun tidak terdaftar DPT, dan ada pula yang sudah berstatus WNI.

Hingga kini, masing-masing KPU kabupaten dan kota tengah melakukan verifikasi atas temuan tersebut. Verifikasi berupa kroscek data ke Dispendukcapil Kabupaten/Kota selaku pemilik data WNA ber KTP elektronik serta survei langsung kepada WNA yang bersangkutan. (ar)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites