Dua Kadis Pemprov Jatim Jalani Sidang Perdana Pasal Berlapis KPK

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heriyanto yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalani sidang perdana pasal berlapis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (28/08/2017). Ia menjadi terdakwa sebagai pemberi suap terhadap M Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim.

Selain Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tersebut, sidang pembacaan dakwaan itu juga menghadirkan terdakwa lain, yakni Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Menurut jaksa KPK, terdakwa Rohayati telah melakukan penyuapan pada Moch Basuki melalui R Rahman Agung sebesar Rp 175 juta agar tidak mempersulit dalam pengawasan anggaran saat penyusunan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina antara Dinas Perternakan Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim.

Sementara, Kadis Pertanian, Bambang Heriyanto dan ajudannya, Anang Basuki Rahmat dinilai telah melakukan perbuatan yang sama dengan Rohayati tapi dengan pengawasan yang berbeda. Mereka menyuap sebesar Rp 300 juta agar Komisi B DPRD Jatim tidak mempersulit evaluasi pengawasan anggaran APBD 2017 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.

Oleh jaksa KPK mereka didakwa dengan pasal berlapis.

“Para terdakwa didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 Huruf A dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” terang JPU KPK yang terdiri dari Budi Nugraha, Atty Novianty, Muhammad Riduan saat membacakan surat dakwaan secara bergantian.

Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim yang diketuai Rohmad memberikan kesempatan pada ketiga terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Namun hak itu tidak dipakai. Mereka memilih untuk langsung ke tingkat pembuktian.

“Kalau begitu, perkara ini dilanjutkan ke pembuktian. Mohon agar penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya,” kata Hakim Rohmad. Ia pun memukulkan palu mengakhiri persidangan.

Sementara itu berkas perkara lain dengan tesangka Moch Basuki, Rahman Agung, Santoso belum dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pada 5 Juni 2017 lalu KPK berhasil mengungkap adanya praktek suap di Komisi B DPRD Jatim melalui Operasi Tangkap Tangan.

Dalam OTT itu KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Rohayati, dua staf DPRD Jatim Rahman Agung dan Santoso serta ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Mereka menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Dalam OTT itu KPK berhasil menyita uang Rp 150 juta di ruangan Komisi B DPRD Jatim. Uang itu berasal dari Bambang Heriyanto untuk M Basuki melalui perantara yaitu Anang dan Rahman. Uang itu disebut merupakan pembayaran kedua dari total komitmen Rp 600 juta yang akan diserahkan pada M Basuki.

Uang itu disebut sebagai pembayaran per triwulan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD tentang penggunaan anggaran di Provinsi Jatim.

Selain enam tersangka itu, beberapa waktu lalu KPK juga talah menetapkan tersangka baru yakni Ka’bil Mubarok, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB. (ar)

Read More

Pakde Karwo Lantik 114 Panwaslu

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik sebanyak 114 anggota Panwaslu dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Mereka akan mengemban tugas untuk mengawasi pergelaran Pilkada Serentak 2018 hingga Pilpres/Pileg 2019.

Usai pelantikan, Soekarwo berpesan sejumlah hal kepada para anggota Panwaslu. Salah satunya diminta menjalankan tugas dan melakukan koordinasi yang baik.

“Koordinasi dilakukan dengan kepala daerah bersama forkompimda. Yang pasti harus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi,” kata Pakde Karwo usai pelantikan di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (28/8/2017).

Menurutnya, berkaca dari pelaksanaan Pilkada serentak 2015 di Jatim telah berjalan dengan baik. Namun ada sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki.

Gubernur dua periode itu menyebut masalah koordinasi sebagai hal yang perlu diperbaiki. Ia menegaskan koordinasi yang dimaksud itu yakni dengan seluruh instansi terkait.

“Panwaslu harus aktif datangi kepala daerah yang ada. Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, hingga forum pimpinan DPRD,” katanya.

Ia menjelaskan koordinasi jaringan tersebut agar dapat saling terbuka, sehingga bisa diambil langkah apa yang perlu didukung.

“Dengan Dandim dan Kapolres ini penting, karena ada Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) yang bisa memberikan informasi,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Sufyanto menambahkan tugas Panwaslu akan berat. Sebab dari segi tahapan, selain Pilgub Jatim juga akan ada Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jatim.

“Apalagi nanti Oktober ini juga akan jalan tahapan Pileg/Pilpres yang menurut aturan di Pasal 167 UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, itu tahapannya harus mulai dilakukan 20 bulan sebelum hari pungutan suara. Nah jadwal pelaksanaan Pileg/Pilpres itu April 2019,” ungkapnya.

Dengan demikian mulai Oktober 2017 mendatang Panwaslu punya tugas yang beruntun. Tidak hanya menjalankan tahapan Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di kabupaten/kota Jatim, tapi juga Pileg/Pilpres Serentak 2019.

“Jadi, Panwaslu ini akan menjalankan empat tahapan sekaligus,” jelas Sufyanto. (rie)

Read More

Perkara Henry J Gunawan Tinggal Tunggu Jadwal Sidang

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Berkas perkara Dirut PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry J Gunawan saat ini tinggal menunggu jadwal siding dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, berkas telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya ke PN Surabaya.

 “Hari ini kami limpahkan ke Pengadilan Surabaya,” terang Kasipidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo, Senin (28/8/2018).

Pelimpahan tersebut dilakukan oleh Kejari Surabaya setelah berkas perkara penipuan tersangka Henry J Gunawan dinyatakan selesai, untuk segera disidangkan.

Disinggung terkait jadwal digelarnya sidang, Didik mengaku masih menunggu penetapan dari Ketua PN Surabaya. “Selanjutnya, kami menunggu penetapan dari PN Surabaya kapan perkara ini disidangkan,” tambahnya.

Pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Ia ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum. Henry J Gunawan menolak penahanan tersebut. Ia pun menolak menandatangani berita acara penahanan.

Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Kasus bermula saat Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp10 miliar.

Terpisah, sebelumnya dua LSM di Surabaya yaitu Gerakan Putra Daerah (GPD) dan Komunitas Anti Korupsi (KAKU) ini akan melakukan aksi besar-besaran, apabila Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nantinya akan menangguhkan penahanan Henry atau mengalihkan status penahanannya menjadi tahanan kota maupun tahanan rumah. (sr)

Read More

Pria Telanjang Diamankan Paspampres Bukan Penyusup

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Pasukan pengamanan Presiden mengamankan seorang pria bertelanjang bulat. Ia terlihat berusaha masuk ke dalam kompleks Istana Kepresidenan dengan berlari. Namun demikian Paspampres memastikan pria itu bukanlah penyusup.

“Bukan menyusup, tapi ada orang lari telanjang dari arah Monas menyeberang jalan ke arah Istana. Pria tersebut diamankan anggota Paspampres yang sedang berjaga, karena memaksa masuk ke Istana,” kata Deputi Kepala Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya Senin (28/8/2017) mengutip pernyataan dari Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Pria tersebut lari menuju kompleks istana sekitar pukul 07.30 WIB WIB. Saat diamankan petugas, ia berusaha melakukan perlawanan dengan cara memberontak. Bahkan berusaha memanjat pagar istana. Ia juga berteriak ingin menikah. (rez)

Read More

Komisioner Panwaslu Kota Surabaya Dilantik

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Tiga anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya dilantik. Mereka adalah Hadi Margo Sambodo, Lily Yunis, dan Novli Bernado Thyssen. Satu dari tiga anggota Panwaslu Kota Surabaya itu, Lily Yunis, merupakan wajah lama.

Tiga anggota Panwaslu Kota Surabaya dilantik bersama 111 anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 dan Pemilihan Umum 2019 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (28/08/2017).

Usai pelantikan, Gubernur Jatim Soekarwo berpesan kepada seluruh anggota Panwaslu agar menjalankan tugas dan melakukan koordinasi yang baik.

“Koordinasi dilakukan dengan kepala daerah bersama forkompimda. Yang pasti harus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi,” kata Soekarwo.

Menurutnya berkaca dari pelaksanaan Pilkada serentak 2015 di Jatim telah berjalan dengan baik. Namun ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

“Pilkada 2015 kemarin relatif bagus. Dari basis 2015 itu prosesnya sudah bagus dan transparan. Namun memang ada yang perlu diperbaiki. Khususnya soal koordinasi,” kata Gubernur dua periode itu.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang dimaksud itu, yakni antara panwas dengan seluruh instansi terkait.

“Panwaslu harus aktif datangi kepala daerah yang ada. Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri hingga forum pimpinan DPRD,” tegasnya.

Menurut Soekarwo, koordinasi jaringan tersebut agar dapat saling terbuka, sehingga bisa diambil langkah apa yang perlu didukung.

“Dengan Dandim dan Kapolres ini penting, karena ada Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) yang bisa memberikan informasi,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Sufyanto menambahkan tugas Panwaslu akan berat. Sebab dari segi tahapan, selain Pilgub Jatim juga akan ada Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jatim.

“Apalagi nanti Oktober ini juga akan jalan tahapan Pileg/Pilpres yang menurut aturan di Pasal 167 UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, itu tahapannya harus mulai dilakukan 20 bulan sebelum hari pungutan suara. Nah jadwal pelaksanaan Pileg/Pilpres itu April 2019,” ungkapnya.

Dengan demikian mulai Oktober 2017 mendatang Panwaslu punya tugas yang beruntun. Tidak hanya menjalankan tahapan Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di kabupaten/kota Jatim, tapi juga Pileg/Pilpres Serentak 2019.

“Jadi Panwaslu ini akan menjalankan empat tahapan sekaligus,” jelas Sufyanto. (rie)

Read More

Jokowi Kecewa Masih Ada Pejabat Kena OTT KPK

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan masih adanya pejabat pemerintah yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal pemerintah sedang bekerja keras mewujudkan pembangunan infrastruktur.

“Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat, agar tidak melakukan itu lagi,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2017) sore.

Pernyataan tersebut diberikan dalam rangka menanggapi OTT KPK yang menimpa Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Presiden mengaku telah berkali-kali menyampaikan mengenai perlunya memperbaiki sistem. Tapi diakui Presiden, jika tindakan koruptif itu juga terkait dengan integritas dan moralitas dari pejabat-pejabat kita.

“Sudah berapa sih yang sudah ditangkap, baik di OTT oleh KPK maupun Saber Pungli? Kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan, atau mungkin bahkan sudah ribuan,” kata Jokowi. (rez)

Read More

Polrestabes Surabaya dan Satpol PP Razia Mihol di Restoran dan RHU

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Petugas gabungan unit Tipiring Sat Sabhara Polrestabes Surabaya dan Satpol PP Surabaya, kembali melakukan razia restoran hingga tempat hiburan malam, Minggu (27/8/2017) dinihari. Hasilnya, dari tujuh tempat yang dirazia itu ada puluhan minuman beralkohol disita karena tak dilengkapi ijin penjualan.

Razia tersebut dilakukan di Resto Kalima Jl Menur 179, Depot Sutorejo, Depot 21, dan Master Steak. Ketiganya berada di kawasan Jl Kejawan Putih. Selain itu ada tiga tempat hiburan yang dioperasi, yakni The Biliton Jl Biliton, Resto De Oak Jl Ngagel, dan Cafe Joker Jl Pahlawan Surabaya.

Dari tujuh restoran dan tempat hiburan malam yang dirazia, lima diantaranya dinyatakan memiliki perijinan lengkap sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan dan Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan dua lainnya dianggap melanggar Perda.

Dari Depot Sutorejo, petugas Tipiring Sat Sabhara Polrestabes Surabaya dan Satpol PP menyita 24 botol minuman beralkohol (mihol) berbagai merk. Kemudian dari Resto De Oak, disita 27 botol mihol berbagai merk. Kedua restoran itu tak bisa menunjukkan surat ijin edar atas mihol-mihol golongan A.

Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Awan Hariono mengatakan, para pemilik toko yang menjual mihol itu akan dipanggil pada Senin (28/8/2017) mendatang untuk dilakukan pemeriksaan. “Akan kami kenakan tindak pidana ringan, untuk selanjutnya diproses hukum dengan sidang ke Pengadilan Negeri Surabaya,” ujarnya. (ar)

Read More

Kasus Korupsi Heli AW-101, POM TNI Dukung Pemeriksaan Fisik Tim Ahli KPK

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Tim Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan secara fisik Helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang dilakukan oleh di Skadron Teknik (Skatek) 021 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017). Polisi Militer (POM) TNI mendukung langkah tersebut dengan mendampingi tim secara langsung.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim Ahli KPK, mulai dari bagian luar sampai ke bagian dalam, termasuk bagian kabin depan Helikopter. Pemeriksaan tersebut merupakan rangkaian penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter AW-101.

Menjawab pertanyaan wartawan, Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko mengatakan bahwa tugas Tim Ahli KPK melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan melalui pengecekan langsung secara fisik Helikopter AW-101.

“Kalau sudah lengkap hasil temuan, pemberitahuannya nanti bisa dari pihak POM TNI atau KPK yang akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan,” katanya.

Selanjutnya Mayjen TNI Dodik Wijanarko mengatakan bahwa sejauh ini, KPK baru menetapkan Direktur Utama PT. Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang telah melakukan kontrak langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp 514 miliar.

“Pada Februari 2016, setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar, POM TNI dan KPK berhasil membongkar dugaan korupsi pada pembelian Helikopter AW-101,” jelasnya.

Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa sampai saat ini POM TNI sudah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsma TNI FA, yang pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, tersangka lainnya Letkol Adm berinisial WW dari TNI AU selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsda TNI SB selaku Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara. (rez)

Read More

Puluhan Pedagang Buah Tiga Pasar Nyaris Segel Ruang Komisi B DPRD Surabaya

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Puluhan pedagang pasar dari Tanjungsari dan Dupak nyaris menyegel ruang Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya, Jumat (25/08/2017). Mereka mengaku kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan Komisi B DPRD Surabaya,

Tindakan itu sebagai bentuk protes karena pengajuan dengar pendapat seputar polemik perizinan pasar yang diajukannya tidak kunjung direspons. Padahal, dalam waktu dekat penertiban tiga pasar tersebut akan dilakukan.

“Kami sudah mengajukan surat pengajuan hearing sebulan lalu, tapi tidak kunjung dikabulkan. Ini ada apa dengan Komisi B?” kata Koordinator Pedagang Tanjungsari dan Dupak, Kusnan saat berusaha menyegel ruang Komisi B DPRD Surabaya.

Puluhan pedagang itu semula berniat menyegel pintu masuk ruang Komisi B DPRD Surabaya dengan menempel kertas yang bertuliskan “Disegel Rakyat”. Hanya saja pada saat Kusnan dan pedagang masuk kantor DPRD Surabaya, sempat dihalang-halangi petugas Pengamanan Dalam DPRD Surabaya dibantu aparat kepolisian setempat.

“Mohon jangan ditempel. Nanti saya komunikasikan dengan pimpinan Komisi B,” kata Kabag Protokol Sekretarist DPRD Surabaya, Rahman.

Mendengar pernyataan tersebut Kusnan akhirnya batal menempel kertas yang bertuliskan “Disegel Rakyat” ke pintu ruangan Komisi B DPRD Surabaya. Kusnan menilai jika anggota Komisi B hanya bersedia menerima keluhan para pedagang besar. Namun tidak demikian halnya bagi para pedagang kecil, seperti pasar rakyat yang didampinginya. Yakni, pedagang pasar buah di Tanjungsari 74, Tanjungsari 47 dan Pasar Dupak 103.

Untuk itu, Kusnan meminta agar seluruh anggota Komisi B DPRD Surabaya tidak bermain-main dengan nasib rakyat terutama menyangkut pedagang di tiga pasar rakyat di Surabaya.

“Saya berharap aparat hukum, dalam hal ini kepolisian dan KPK bisa segera melakukan OTT terhadap mereka yang bermain-main dalam kasus ini. Ini jelas ada udang di balik batu, kenapa permintaan hearing kami tidak diperhatikan,” katanya.

Tidak hanya itu, ia juga mengklaim jika Komisi B DPRD Surabaya terindikasi kuat sengaja mengulur-ulur waktu agenda permintaan rapat dengar pendapat dari pihaknya karena pesanan pedagang besar yang menjadi pelapor.

Setelah berusaha melakukan penyegelan pintu utama ruang komisi B dan berhasil dicegah oleh staf protokol Sekwan DPRD Surabaya, Kusnan dan seluruh perwakilan memilih untuk mengikutinya tapi berjanji akan kembali datang pada Senin (28/08/2017) depan.

Namun beberapa saat kemudian, ada kabar dari ruangan Komisi B jika anggota Komisi B, Baktiono menyatakan siap untuk menerima sehingga seluruh perwakilan pedagang berbondong-bondong masuk ke ruangan.

Baktiono mengatakan pihaknya siap membantu perwakilan pedagang tiga pasar rakyat Surabaya untuk mendorong unsur pimpinan komisi B agar segera menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

“Status saya hanya anggota, sementara yang mengatur jadwal rapat dengar pendapat itu unsur pimpinan, kebetulan saat ini sedang keluar kota (kunker), sebetulnya draft surat undangan rapat dengar pendapat sudah dibuat. Tinggal dikirim ke pedagang dan instansi terkait, saya berharap secepat mungkin,” ujarnya. (sr)

Read More

Kasatlantas Apresiasi HDCI Surabaya Giat Gelar Baksos

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Adewira Negara Siregar mengapresiasi kegiatan HDCI Surabaya. Ia menilainya sebagai klub motor yang layak dicontoh.

“Ini luar biasa, baru kali ini ada klub motor membuat kegiatan dan peduli seperti ini. Semoga dengan kegiatan lainnya berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu untuk melakukan kampanye tertib berlalu-lintas pihaknya juga menggandeng HDCI Surabaya, sehingga bisa menjadi panutan bagi masyarakat.

“Bagi kami tentunya berafiliasi kepada elemen yang ada di jalan raya untuk kampanye tertib berlalu- lintas. Salah satunya ya klub motor yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kepolisian sangat mengapresiasi kegiatan HDCI Surabaya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, komitmen HDCI Surabaya untuk berbagi dengan masyarakat diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial. Kali ini bantuan diberikan berupa pembiayaan kepada delapan siswa SD, SMP, SMA hingga lulus sekolah.

Selain itu, sumbangan berupa lima ekor sapi juga diberikan kepada masyarakat untuk memperingati hari raya Qurban.

Menurut Ketua HDCI Surabaya Tony Wahyudi, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya dengan memberi beasiswa kepada siswa berprestasi dan telah dilakukan survey terlebih dahulu bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya.

“Kita sudah rutin menggelar baksos untuk masyarakat. Kebetulan kali ini ada suport dari Satlantas Polrestabes Surabaya untuk menyeleksi siswa yang mendapat bantuan. Kita sekolahkan mereka hingga lulus,” kata Tony Wahyudi usai memberikan bantuan secara simbolis di Taman Bungkul, Jumat (25/08/2017).

Ia pun menyampaikan bahwa selama ini HDCI Surabaya gencar melakukan kegiatan baksos rutin untuk masyarakat. Setidaknya minimal dua bulan sekali memberikan bantuan kepada warga yang telah disurvey terlebih dahulu agar tepat sasaran.

“Selama tahun 2017 setidaknya sudah empat kali baksos ditambah beberapa kegiatan selama bulan puasa,” tegas pria yang akrab disapa Yudi itu.

Sebelumnya, berbagai kegiatan baksos telah dilakukan HDCI Surabaya, diantaranya memberikan bantuan modal usaha, bedah rumah, layanan ambulan gratis, bingkisan anak yatim, sumbangan yayasan kanker, buka bersama dan saur on the road bersama 100 tukang becak.(ar)

Read More

Cagub La Nyalla Siap Jadikan Santri Jatim Pengusaha Andal

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, yang kini menjadi bakal calon gubernur Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti, siap membawa santri Jatim untuk menjadi pengusaha andal sekaligus beretika. Dengan demikian para santri tersebut akan menjadi penggerak ekonomi untuk mewujudkan kemandirian umat.

“Pak La Nyalla sudah mempunyai rekam jejak panjang dalam membina banyak UMKM di Jatim hingga berhasil memasuki pasar nasional, bahkan sampai ekspor. Dan itu sangat cocok untuk diterapkan dalam konteks pesantren, mengingat Jatim ini basisnya pesantren,” kata juru bicara La Nyalla Bidang Ekonomi, Jamhadi, dalam acara “Temu Bisnis Pesantren” yang digelar Bank Indonesia di Universitas Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jumat (25/08/2017).

Jahmadi memaparkan di Jatim ada sekitar 8.000 pondok pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di berbagai pelosok kampung. Dari ribuan pesantren itu tiap tahun ada puluhan ribu alumnus.

“Nah para santri itu jangan hanya lulus sebagai santri dengan bekal agama yang luar biasa, tapi juga mempunyai spirit kewirausahaan. Ini bukan semata-mata soal mencari uang lho, tapi bagaimana mewujudkan ekonomi yang berkah bagi umat. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk mandiri secara ekonomi. Pak La Nyalla dengan instrumen organisasinya siap mendidik santri menjadi entrepreneur andal sekaligus menjunjung tinggi etika,” ujar Jamhadi.

Kadin Jatim siap menugaskan pengusaha yang menjadi anggotanya untuk mendidik santri di pesantren. “Jadi kami siap memetakan, pengusaha A misalnya ditugaskan untuk mengampu pesantren wilayah tertentu. Nanti tinggal dibagi saja wilayahnya,” kata Jamhadi.

Ia menambahkan, La Nyalla juga mendorong sinergi antara pesantren dan kelompok dunia usaha. Perusahaan-perusahaan bisa bersinergi dengan pesantren untuk menggarap bisnis tertentu. Polanya antara lain pesantren bisa menjadi pemasok bagi perusahaan, model keagenan, sub kontrak, dan sebagainya.

“Dan Pak La Nyalla sebagai pengusaha tentu sudah paham detil bisnis seperti ini, sehingga nanti bisa memperkuat ekonomi berbasis pesantren. Beliau paham betul bagaimana cara membawa pesantren menjadi jangkar ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat,” papar Jamhadi yang juga ketua Kadin Kota Surabaya.

Menurutnya dalam konsep mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim yang diusung La Nyalla, juga telah disiapkan berbagai strategi menciptakan ekonomi berbasis pesantren yang tangguh dan berdaya saing. Diantaranya dengan memasukkan pendidikan teknologi informasi dan manajemen bisnis ke dalam kurikulum pesantren.

“Pemprov Jatim ke depan bisa melakukan digitalisasi pesantren dan mengirim ahli-ahli manajemen bisnis. Mari, bersama kita jadikan Jatim sebagai tempat dimulainya kemandirian ekonomi umat, dan pesantren menjadi jangkarnya,” tandas Jamhadi. (ar)

Read More

Ditjen Pajak ke Medaeng Periksa Bos Pasar Turi Baru

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pasca diperiksa penyidik Mabes Polri karena diduga menggelapkan pajak senilai Rp 300 miliar yang dipungut dari pedagang Pasar Turi Baru, Dirut PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry J Gunawan yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Medaeng, Sidoarjo juga diperiksa oleh Direktorat Jenderal, pada Selasa, 22/08/2017.

Demikian diungkapkan Ketua Himpunan pedagang pasar (HPP) Pasar Turi, Taufik Al Jufri, saat ditemui wartawan di lokasi tempat penampungan sementara (TPS) pasar Turi, Kamis (24/08/2017).

Menurutnya, tersangka kasus penipuan jual-beli tanah tersebut diperiksa oleh direktorat pajak karena diduga telah menggelapkan pajak sebesar Rp 300 miliar yang dipungut dari para pedagang Pasar Turi Baru Surabaya.

Sebelum memeriksa Henry di Medaeng, pada Selasa (22/8/2017) tim pemeriksa dari Ditjen dan Kanwil Pajak Jatim terlebih dahulu datang ke pertokoan Pasar Turi Baru. “Mereka berjumlah sepuluh orang. Mereka disini cuma sebentar, sekitar satu jam. Salah satu dari mereka mengaku langsung akan ke Rutan Medaeng melakukan pemeriksaan terhadap Henri J Gunawan,” ungkapnya.

Sementara Achmad Riyadh selaku kuasa hukum Henry J Gunawan saat dikonfirmasi melalui ponselnya tidak bersedia merespon. Meski terdengar nada sambung, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. Demikian pula dengan pesan singkat yang diluncurkan, tidak kunjung ada jawaban.

Hal senada dilakukan tim kuasa hukum tersangka Henry J Gunawan lainnya, Kosasih. Saat dihubungi ponselnya tidak aktif.

Henry J Gunawan telah dijebloskan Rutan Klas I Medaeng sejak Kamis (10/08/2017) lalu. Henry disini tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan administrasi pelimpahan berkas tahap II yang cukup alot di Kejaksaan Negeri Surabaya. (sr)

Read More

Tiga Pejabat Pemkot Batu Kena OTT Terkait GOR Gajah Mada

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Tiga pejabat Pemkot Batu ditangkap tim Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Satgas Saber Pungli Polhukam terkait proyek GOR Gajah Mada yang nilainya mencapai Rp 25 miliar.

“Mereka kami amankan setelah ada laporan dari masyarakat. Lalu kami koordinasi dengan Polres Kota Batu dan Inspektorat Pemkot Batu,” kata Ketua Tim Saber Pungli Polhukam Pusat, Brigjen Pol Widianto Poesoko, Jumat (25/8/2017).

Setelah melakukan koordinasi, pihaknya selanjutnya melakukan pengintaian sejak pukul 10.00 WIB, Kamis (24/8/20177). Pukul 19.30 WIB tim Saber Pungli mengamankan ketiga pejabat itu.

Ketiga pejabat itu adalah Nugroho Widyanto alias Yeyen, Kabid Cipta Karya, Kasi Bidang Perumahan Fafan Firmansyah, dan Muhamad Hafid, Kasi Ciptakarya. “Mereka kami amankan beserta barang buktinya,” kata Widianto.

Barang bukti yang dimaksudberupa uang Rp25 juta, mobil Grand Livina dan catatan penerima aliran dana pungli yang dipungut pada PT Gunaadharma Anugerahjaya selaku rekanan GOR Gajah Mada senilai Rp25 miliar.

“Status mereka masih sebagai saksi, karena masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pada yang bersangkutan,” tandasnya. (erha)

Read More

Peran Polisi Jaga Kamajemukan Bangsa Sangat Dibutuhkan

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Peran aparatur kepolisian dalam membina harmonisasi masyarakat sangat diperlukan. Hal ini untuk memupuk rasa saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain atau yang dikenal dengan toleransi sesama, terlebih di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Sahabat Polisi, Fonda Tangguh dalam diskusi yang bertajuk “Sinergisitas Masyarakat dan Polri Dalam Menjaga Pluralitas Kebangsaan” di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Jum’at (25/8/2017).

Dia melanjutkan, cara efektif salah satunya yang dilakukan diantaranya dengan cara membangun sebuah dialog yang masuk dalam living human document hingga mempercakapkan persoalan kemanusiaan melalui bahasa agama yang mampu mengangkat harkat martabat.

Menurut Fonda, Polri sebagai salah satu elemen pemerintah sangat pas untuk berperan membina masyarakat dalam menjaga kondusivitas kemasyarakatan. Hal tersebut dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena polisi merupakan aparat yang paling dekat dengan masyarakat.

Selain menjaga kondusivitas kemasyarakatan, polisi juga dapat melakukan penegakan hukum dengan wewenang untuk menangkap, memeriksa, dan menggeledah.

“Yang kesemuanya bersentuhan langsung dengan HAM serta terkait dengan kepentingan masyarakat,” ujar Fonda.

Meski demikian, jika ada kekurangan atau ketidakpuasan, polisi pun sering menjadi sorotan. “Hal ini kemudian membuktikan jika tugas yang diemban polisi memang sangat berat dan sangat kompleks serta membutuhkan jiwa besar dan profesionalisme yang handal serta perlu dukungan semua elemen masyarakat,” kata Fonda. (rez)

Read More

Guru Besar Aceh Minta Pemimpin Sadar Pancasila, Agar Rakyat Mengikuti

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Guru Besar Universitas islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. DR. H. Yusni Saby, MA, Ph.D meminta para pemimpin menunjukkan sebagai Pancasilais sejati. Jika ini dilakukan maka rakyat pasti akan mengikutinya.

Menurutnya di usia Republik Indonesia yang sudah berumur 72 tahun, para pemimpin bangsa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bisa menjadi contoh atau panutan masyarakat, terutama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terus berdiri tegak dalam membentengi bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme.

“Karena dari keteladanan pemimpinlah yang dapat menunjukkan bahwa mereka itu adalah Pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengikutinya. Sadarkan para pemimpin untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, barulah rakyat itu bisa sadar,” ujar Yusni Saby, Kamis (24/8/2017).

Menurutnya jika para pemimpin tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang Pancasilais, maka jangan harap rakyat atau pengikutnya menjadi Pancasilais sejati. “Kalau ada tindakan aparat yang perilaku perbuatannya bertentangan dengan Pancasila maka dialah yang merusak Pancasila dan pengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,” ujarnya.

Menurut Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Aceh ini, saat ini masih saja ada para pemimpin yang belum dapat menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dirinya pun salut terhadap usaha Presiden RI, Joko Widodo, yang membentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Juga bekerja keras memperbaiki hal-hal yang tidak beres di pemerintahan.

“Ingat, rakyat kita ini ada 262 juta jiwa. Saya rasa, tidak sampai lima juta jiwa untuk menjadi pejabat yang bisa bekerja dengan baik bagi rakyatnya di negeri ini. Disinilah pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan,” terang pria yang juga Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Ia memberikan contoh, bahwa siapapun yang dipekerjakan untuk bekerja kepada public, baik itu anggota dewan, menteri, atau kepala pemerintahan yang menangani urusan masyarakat, kalau ia kedapatan menyeleweng tetap harus dihukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Profesor yang pernah menjadi rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode tahun 2005-2009 itu juga memberikan pandangannya terkait ancaman radikalisme dan terorisme. Menurutnya, masyarakat harus menegakkan Pancasila sebagai benteng agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, masyarakat jangan sekali-sekali mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan bohong/hoax, provokatif, ajakan bawah tanah dan sebagainya yang tidak sah dan tidak ada ujung pangkalnya.

“Walaupun yang mengajak itu bernama ulama, bernama pejabat atau dari partai, jangan didengar sama-sekali. Harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwa kita harus ikuti pemipin yang sah, yang telah ditunjuk untuk memimpin negeri ini,”

Ia juga meminta pemerintah lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. “Kalau tidak transparan maka rakyat tidak percaya lagi pada informasi dari pemerintah, maka mereka akan percaya kepada informasi yang diluar pemerintah. Ini yang berbahaya. Karean kalau informasi itu berasal dari kelompok-kelompok yang radikal, bisa bahaya masyarakat kita itu nanti,” tuturnya.

Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor penting. Para guru, ustad, ulama, pemimpin atau ketua adat diharapkan benar-benar dapat melihat, membimbing dan mengayomi masyarakat. Jangan lagi membiarkan masyarakat yang miskin makin teraniaya.

“Itu tidak boleh dibiarkan. Kita sudah 72 tahun merdeka, kalau masih ada rakyatnya yang menderita, diluar batas, diluar kewajaran, saya kira para pejabat, ulama, atau pemimpin harus disalahkan. Mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat kita ini,” jelasnya.

Untuk itu dirinya kembali menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final dan tidak bisa diubah lagi. Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harus dipertahankan demi persatuan di negeri ini.

“Jangan sudah 72 tahun merdeka, kita masih bicara pondasi di negeri ini tidak beres, goyang pondasi, bongkar pondasi, itu tidak boleh terjadi itu. Pondasi rumah yakni Pancasila sudah jadi, Pancasila ini didirikan para pejuang, ulama yang kita junjung tinggi,” ujarnya.

Sekarang, menurutnya tinggal bagaimana seluruh komponen bangsa sama-sama bekerja untuk bisa merawat, mempercantik, memperindah, dan memakmurkan negara ini. Seluruh komponen masyarakat itu harus saling bahu membahu bekerja sama untuk menegakkan Pancasila sebagai benteng, agar terhindar dari pengaruh radikalisme dan terorisme. (pth)

Read More

Tak Siakan Kesempatan, Gus Ipul Juga Daftar Cagub ke PPP

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pendaftaran Bacagub-Bacawagub untuk Pilgub Jatim 2018 mulai 23-31 Agustus 2017. Gus Ipul tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun mendatangi Kantor DPW PPP Jatim di Jalan Raya Kendangsari Surabaya untuk mengambil formulir sebagai bakal calon gubernur (Bacagub), Kamis (24/8/2017).

Seperti sebelum-sebelumnya pria yang juga Ketua PBNU itu tak sendirian saat mendaftar. Ia didampingi oleh sejumlah pengurus DPW PKB Jatim. Diantaranya Ketua LPP DPW PKB Jatim Thoriqul Haq, Wakil Ketua DPW PKB Musyafak Rouf, dan anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Ahmad Tamim juga Miftahul Ulum.

“Kehadiran saya kesini menunjukkan kami serius, sungguh-sungguh maju di Pilgub Jawa Timur 2018. Saya juga bersyukur bisa ambil formulir yang pertama di PPP, semoga cocok lahir batin. Dan saya kesini ini dua kali loh, mungkin nggak gampang cari calon yang seperti itu,” ujarnya ketika ditemui di Kantor PPP Jatim.

Saat ditanya keyakinannya apakah dirinya bakal didukung PPP di Pilgub Jatim nanti, Gus Ipul menyatakan tak yakin 100 persen. Namun ia mencoba untuk berpikir positif dan menyerahkan semua keputusan ke internal parpol.

“Ya, kita positif thinking aja lah. Kalau memang nggak didukung ya nggak masalah, tapi yang pasti saya bersama PKB berharap agar semua parpol ini bersama-sama bersedia mendukung saya di Pilgub Jatim. Dan kami silaturahim ke PPP nggak hanya sekali, lho! Soal pendaftaran ke PPP ini merupakan bentuk menghormati mekanisme partai. Saya berharap PPP ikut bergabung dengan saya dan PKB di Pilgub,” kata Gus Ipul.

PPP merupakan parpol kelima yang didatangi Gus Ipul untuk dijadikan kendaraan politik maju Cagub Jatim menggantikan Soekarwo (Pakde Karwo). Selain PPP (5 kursi), Gus Ipul juga mendaftar ke Partai Demokrat (13 kursi), PDIP (19 kursi), Partai Hanura (2 kursi) dan Partai Golkar (11 kursi).

Sementara, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer merasa terhormat karena di awal pembukaan pendaftaran Cagub-Cawagub di partainya langsung didatangi oleh Gus Ipul. “Gus Ipul ini jadi pendaftar yang pertama sebagai calon gubernur di PPP. Semua calon yang mendaftar wajib membawa uang pendaftaran sebesar Rp 35 juta. Angka 35 itu juga bukan sembarangan, angka tiga itu menujukkan PPP yang besar, angka lima rukun Islam dan rukun khitmat partai. Itu ijtihad politik PPP,” katanya.

Tak hanya Gus Ipul, PPP menyatakan membuka pendaftaran bagi seluruh calon yang ada. Termasuk Khofifah Indar Parawansa yang disebut-sebut bakal pasti maju di Pilgub mendatang. Bahkan, dirinya juga berniat untuk mendaftarkan diri sebagai Cawagub dan akan segera mengisi formulir yang disediakan partainya.

“Insya Allah saya juga akan ikut mengisi formulir. Kapannya, nanti saya info lebih lanjut. Niat saya maju ini juga telah diputuskan lewat Mukerwil PPP Jatim yang kedua di Asrama Haji Sukolilo Surabaya beberapa waktu lalu. Ketua DPW PPP dicalonkan menjadi Cawagub dengan pasangan siapapun,” tandas Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini. (rie)

Read More

Anggota DPR Minta Polisi Usut Tuntas Jaringan Saracen

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta agar kepolisian mengusut tuntas aktor di balik Saracen, jaringan penyebar ujaran kebencian di media sosial. Sehingga konten dengan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa tersebut bisa diatasi.

Politisi Golkar itu menyebut bahwa jaringan Saracen dilakukan dengan kelompok dengan cara mengorder dan membuat isu-isu yang ada dengan konsep materi-materinya.

“Jadi ini ada kaitan berbagai macam level, kami minta agar bertindak cepat dalam membongkar semua pihak-pihak yang mendukung Saracen,” kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis ( 24/8/2017).

Ia mengatakan bahwa kegiatan media sosial yang bernuansa hoax akan menimbulkan pecah-belah bangsa. Hal ini jelas meresahkan masyarakat.

“Akhirnya, itu menimbulkan isu SARA yang bisa mengarah pada perpecahan bangsa,” ujarnya. (rez)

Read More

Terdakwa Pungli Pelindo III Augusto Hutapea Dituntut 2 Tahun

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Terdakwa kasus dugaan pungli di PT. Pelindo III Augusto Hutapea dituntut Jaksa Penuntut Umum dua tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (16/8/2017). Direktur PT Akara Multi Karya (AKM) ini dinilai telah bersalah melakukan tindak pidana pemerasan pada beberapa importir.

Selain dinyatakan terbukti bersalah melanggar 368 KUHP ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan, jaksa juga menyatakan terdakwa Augusto Hutapea melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun penjara," ucap Jaksa Katrin Sunita.

Dalam surat tuntutan itu jaksa menyatakan tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa Augusto Hutapea. "Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan," kata Jaksa Katrin.

Atas tuntutan jaksa tersebut Augusto Hutapea melalui tim penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan.

"Kami ajukan pledoi majelis," kata Robert Simangunsong menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai oleh Anne Rusliani terkait sikapnya atas tuntutan jaksa.

Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku menyesalkan tuntutan jaksa. Ia menyebut tuntutan jaksa bertentangan dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan.

"Dari fakta persidangan, perbuatan  pemerasannya saja tidak mampu dibuktikan, apalagi pencucian uangnya. Ini ngawur," tandasnya.

Augusto Hutapea terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Mabes Polri pada November 2016 lalu. Augusto adalah rekanan PT Pelindo III. Ia ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Dalam pemeriksaan Augusto akhirnya terungkap bahwa uang pungli juga dinikmati oleh pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.

Kasus ini akhirnya melebar ke mantan Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, dan isterinya, Mieke Yolanda. Kedua orang ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. (sr)

Read More

Hari Ini KPK Periksa 8 Anggota DPRD Kota Malang

RADARMETROPOLIS: Malang - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa delapan anggota DPRD Kota Malang, Rabu, (16/8/2017). Pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Aula Rupatama, Polres Malang Kota ini masih tetap mencari keterangan dari para saksi.

KPK sedang memeriksa dugaan suap yang menyeret ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono. Arief diduga menerima suap dari Jarot Edy Sulistyono yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (Kadis PUP2B) Pemkot Malang tahun 2015 sebesar Rp 700 juta.

Delapan anggota DPRD yang diperiksa adalah Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat), Sulik Lestyowati (Partai Demokrat), Yaqud Ananda Gudban (Partai Hanura), Tri Yudiani (PDI Perjuangan), Suprapto (PDI Perjuangan), Syaiful Rusdy (PAN), HM Zainudin (PKB), Imam Fauzi (PKB).

Selain dugaan suap APBD perubahan tahun 2015, Arief juga diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari Komisaris PT ENK Hendrawan Mahruszaman, selaku kontraktor jembatan Kedungkandang.

Hingga saat ini pemeriksaan berlangsung tertutup. Awak media hanya diperbolehkan berada di luar ruangan Aula Rupatama, Polresta Malang. (rr)

Read More

Terduga Teroris Bom Kimia Target Istana Negara Diduga Warga Pulau Kangean

RADARMETROPOLIS: Sumenep - Pimpinan Polres Sumenep tengah melakukan verifikasi identitas AR, salah satu terduga teroris yang akan meledakkan Istana Negara pada bulan Agustus ini. Teroris yang ditangkap Densus 88 di Bandung ini diduga berstatus warga Pulau Kangean.

"AR diduga sebagai warga Sumenep. Informasi yang kami dapatkan, AR merupakan warga Desa Torjak, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean," kata Kapolres Sumenep, AKBP Joseph Ananta Pinora, Rabu (16/08/2017).

Sebagaimana telah diberitakan, pada Selasa (15/08/2017) Densus 88 Antiteror menangkap lima terduga teroris di Antapani dan Kiaracondong, Kota Bandung. Dari lima terduga teroris itu salah satunya berinisial AR yang diinformasikan sebagai warga Sumenep.

Para terduga teroris itu disebut-sebut merakit bom untuk diledakkan di sejumlah objek vital. Diantaranya istana negara dan mako Brimob.

"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi terhadap identitas fisik dan identitas administrasi terhadap terduga teroris berinisial AR, warga Pulau Kangean itu," ujar Pinora.

Ia pun mengapresiasi Densus 88 yang berhasil menggagalkan rencana peledakan bom saat peringatan HUT RI di sejumlah objek vital negara.

"Dengan penyergapan itu, berarti menggagalkan rencana plot teror. Itu berarti menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa yang berpotensi menjadi korban teror bom," ucapnya.

Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan Unit Jibom Polda Jawa Barat bersama tim Polrestabes Bandung serta Densus 88 Antiteror, bom yang dirakit oleh para terduga teroris ini lebih canggih daripada bom panci.

Daya ledaknya tidak begitu tinggi, namun efek yang ditimbulkan sangat fatal jika terkena kulit atau terhirup manusia. Bom ini rencananya diaktifkan dengan menggunakan remote control. (lt)

Read More

Dua Pedofil Asing DPO Interpol Diamankan Petugas Bandara Ngurah Rai

RADARMETROPOLIS: Denpasar - Dua warga asing dari China dan Australia yang tercatat sebagai DPO Interpol diamankan petugas imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali saat mendarat dari pesawat. Mereka diduga pedofil (pelaku kejahatan seksual terhadap anak).

Petugas imigrasi Bandara Ngurah Rai lebih dulu mengamankan warga China, JW, pada 3 Agustus 2017. Setelah diamankan, JW diserahterimakan ke NCB Interpol Polda Bali untuk diperiksa. “Rabu hari ini, 16 Agustus 2017 pukul 01.10 WITA, DPO Interpol asal China dideportasi ke negara asalnya menggunakan penerbangan Xiamen Airlines MF891,” terang Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, Rabu (16/8/2017).

Selain itu imigrasi Bandara Ngurah Rai juga mengamankan pria berinisial CP, asal Perth, Australia karena alasan yang sama. CP tiba di Bali pada 15 Agustus 2017 pukul 11.05 WITA dengan maskapai Jetstar.

“Sesuai info Kepolisian Federal Australia (AFP), yang bersangkutan adalah pelaku pedofilia dan yang bersangkutan membenarkan hal itu saat diperiksa,” terang Agung Sampurno.

CP akhirnya dideportasi saat itu juga dengan pesawat Jetstar nomor penerbangan JQ 107. “Terhadapnya, diberlakukan tindakan penolakan pendaratan dan dikembalikan ke embarkasi awal dengan nomor penerbangan JQ 107 tujuan Perth,” tandasnya. (nto)

Read More

Jokowi Puji DPR dalam Pidatonya di Sidang Tahunan

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Presiden Joko Widodo memuji DPR. Lembaga legislatif ini dinilai berhasil dalam melaksanakan pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya. Selain itu DPR disebut terus bereformasi dan menjadi lembaga representatif yang modern serta dipercaya.

"DPR juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Jokowi menyebutkan ada 14 RUU yang telah diselesaikan DPR melalui Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Sejumlah RUU itu berhubungan dengan kelancaran program pemerintah.

"Seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi," ujar Jokowi.

"Terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan serta menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik," tambahnya.

Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain untuk seleksi Dewan Komisioner OJK, anggota BPK, anggota KPU dan Bawaslu serta Kepala BIN. DPR juga dipuji soal perannya memperkuat hubungan Indonesia dengan negara sahabat.

"DPR juga memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat," kata Jokowi.

Tak hanya DPR, MPR, dan DPD juga tak lepas dari pujian Jokowi. MPR disebut telah memformulasikan penataan sistem perekonomian nasional. Sedangkan DPD telah memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah.

"Kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu," kata Jokowi. (rez)

Read More

Kapolri Hadiri Sidang Tahunan MPR

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD digelar hari ini. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dan menyampaikan pidato 3 kali. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat hadir dalam sidang tahunan ini.

Tito tiba di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017) pukul 07.58 WIB. Tito tiba mengenakan pakaian dinas upacara lengkap. Tito langsung memasuki ruang paripurna I begitu tiba. Sebelum masuk, ia sempat melambaikan salam.

Para tamu undangan pun sudah mulai mengisi absen.

Rencananya pagi ini pukul 09.00 WIB akan dibuka dengan sidang tahunan MPR di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan.

Tak hanya MPR, hari ini juga akan digelar sidang bersama DPD dan DPR. Selain itu acara akan ditutup dengan pidato presiden dalam rangka penyampaian RAPBN. (rez)

Read More

Yang Ditunggu Khofifah Untuk Lapor Pencaguban ke Jokowi

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Khofifah Indar Parawansa terus menunjukkan sinyal kepastiannya maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilgub Jatim 2018. Untuk itu ia memenuhi undangan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur dalam acara Halaqoh Kebangsaan “Bersama Mewujudkan Jawa Timur 2018”. Mengenai izin ke Presiden Jokowi, ada yang ditunggu oleh Khofifah.

“Jujur saja format diskusi kali ini banyak yang saya ‘cut’. Seperti penyampaian visi misi, ini saya hindari. Saya mengerucut hanya pada kinerja saya sebagai Menteri Sosial. Saya khawatir nanti saya dikira mendahului menyampaikan visi misi sebagai calon gubernur. Ini bukan lho ya,” kata Khofifah di hadapan para pengurus PW Muhammadiyah (PWM) dan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur di Kantor PWM Jatim, Jalan Kertomenanggal Surabaya, Selasa (15/8/2017) malam.

Meski tak bersedia menyampaikan visi misi dirinya yang santer disebut-sebut pasti maju sebagai Cagub di Pilgub nanti, namun Khofifah menujukkan kesiapannya maju di Pilgub Jatim 2018 jika sudah pada saatnya.

Usai acara, setelah terus didesak wartawan akhirnya Khofifah bersedia membeberkan rencana lapor ke Presiden Joko Widodo terkait niatnya untuk maju Pilgub.

“Pada saatnya saya akan ambil keputusan. Teman-teman juga tahu saya belum ambil formulir pendaftaran partai. Proses ini berjalan, termasuk dengan tim kalau udah ada instruksi tim, ayo mbak ‘go’, baru saya lapor presiden. Formatnya masih begitu. Pendaftaran juga masih Januari kan,” katanya.

Tah hanya itu, Khofifah juga intensif menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Pihaknya ingin parpol nantinya tidak hanya dijadikan sebagai kendaraan saja untuk maju di Pilgub, tapi juga harus bekerja bersama untuk memenangkan dirinya di Pilgub Jatim 2018 mendatang.

“Silaturahmi dengan berbagai partai tetep jalan, pada akhirnya kalau sudah ketemu titik dimana kita siap untuk turun, ya kita turun bareng. Partai tidak sekedar sebagai kendaraan, harus bersama-sama kita turun bareng. Ibaratnya kalau kita jadi turun, kita ini membangun Jawa Timur bareng,” tegas Ketua PP Muslimat Nahlatul Ulama (NU) itu.

Khofifah Indar Parawansa memastikan majunya dirinya di Pilgub Jatim 2018 harus sudah ada kepastian dukungan dari parpol yang akan mengusungnya nanti. Jika hal itu selesai, maka ia akan siap untuk meminta izin kepada Presiden Jokowi.

“Mendekati partai tentu sudah dan ini komunikasi terus berjalan. Setelah itu baru lapor kepada presiden. Yang pasti, saya akan ikut apapun keputusan presiden, karena saya sedang membawa mandat presiden,” pungkasnya.

Dalam acara Halaqoh Kebangsaan yang digelar Pemuda Muhammadiyah Jatim ini turut hadir yaitu Wakil Ketua PWM Jatim Zainudin Maliki, Sekretaris PWM Jatim Tamhid Masyhudi, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim Suli Daim, dan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim Mukayat Alimin. (rie)

Read More

Mendagri: Perekaman Data e-KTP Sudah Selesai 95 Persen

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah 95 persen menyelesaikan urusan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

“Sampai hari ini target pemerintah sudah mencapai 95 persen dari target 184 juta penduduk yang harus mempunyai e-KTP, mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa terdistribusi semua,” harap Tjahjo.

Tjahjo meminta bagi masyarakat yang belum mengurus e-KTP agar segera mengurusnya. Selain itu e-KTP memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi warga.

“Yang baru mendapatkan surat keterangan bisa mendapatkan e-KTP, pemerintah juga mohon kepada masyarakat untuk pro aktif mendatangi kantor Dukcapil Kecamatan, untuk yang belum merekam data ulang, karena data ini data yang terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah maupun swasta,” katanya.

Dengan penyelesaian program e-KTP ini, juga bisa digunakan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.

“Mudah-mudahan akhir tahun selesai, sehingga bisa digunakan untuk Pilkada tahun depan dan Pilpres dan Pileg 2019. Kemendagri optimis. Soal masalah hukum, biarlah diselesaikan oleh KPK,” pungkas Tjahjo. (rez)

Read More

Tak Ditahan Kades Bulu Tersangka OTT Tak Ngantor

RADARMETROPOLIS: Kediri - Kepala Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Siti Nurhasanah, tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas Berantas Pungutan Liar (Satber Pungli) Polresta Kediri tidak masuk kantor. Padahal, kepolisian tidak menahannya dikarenakan yang bersangkutan masih dalam masa idah.

Di Kantor Desa Bulu hanya terlihat sejumlah perangkat desa yang bertugas. Aktivitas pelayanan masih berjalan seperti biasa. Bahkan, ada warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan terpaksa rela menunggu petugas.

Kaur Umum Desa Bulu Darmaji mengatakan sejak Selasa (15/8/2017) pagi Kepala Desa tidak terlihat berada di kantor. Namun pihaknya juga tidak mengetahui penyebab tidak masuknya Kepala Desa. "Dari pagi saya juga belum melihat Bu Kades. Kalau tidak masuk, saya juga belum tahu karena apa. Soalnya, saya berada di lapangan mengurusi proyek," ujarnya di Kantor Desa Bulu.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Ridwan Sahara mengatakan pihaknya tidak menahan pelaku karena merupakan pejabat publik dan dalam masa idah. Suaminya baru saja meninggal dunia karena sakit.

"Kita tidak menahan pelaku karena kooperatif dan disini ada penjamin atas penangguhan itu. Selain itu karena dia juga masih dibutuhkan warga dalam pelayanan desa dan suaminya baru saja meninggal dunia," ungkap mantan Kapolsek Ngadiluwih ini.

Meski tidak ditahan, tetapi kasusnya tetap berlanjut. "Pelaku berjanji tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Namun dari penangguhan ini tidak mengurangi proses hukumnya," jelasnya.

Ketika berupaya dikonfirmasi di rumahnya, tersangka juga tidak ada. Gerbang dan pintu rumah tertutup. Sementara menurut para tetangganya, Siti Nurhasanah masih tampak menghadiri acara pengajian, paska penangkapan dirinya.

"Kemarin datang ke acara pengajian. Terlihat seperti biasa. Warga juga sempat membicarakannya, bu Lurah baru saja ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kok bisa ikut pengajian. Di sekitar sini, kabarnya simpang siur seperti itu," kata salah seorang tetangga tersangka.

Ditempat terpisah, korban pungli tersangka mengaku sudah jengah dengan perilaku Kades. Sebenarnya ia telah memohon bantuan tersangka untuk menandatangani berkas pengurusan sertifikat itu satu tahun lalu. Tetapi, sejak awal tersangka telah mematok biaya tinggi. Bahkan berkas-berkas tersebut sempat dibawa tersangka dengan alasan pemohon belum mempunyai uang.

"Saya curiga bukan hanya kali ini saja kejadian ini. Mungkin warga lainnya juga mengalami hal yang saja. Karena tidak mau repot mengurusi, akhirnya bersedia dimintai uang berapapun," aku CP kerabat korban yang dipercaya membantu mengurusi sertifikat tanah itu.

Diberitakan sebelumnya, Siti Nurhasanah, Kades Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri terjaring OTT Tim Satber Pungli Polresta Kediri. Pasalnya, pemimpin desa perempuan itu tertangkap basah melakukan biaya pengurusan sertifikat tanah warganya.

Siti Nurhasanah diringkus petugas di rumahnya yang beralamat di Dusun Gapuk RT 01 RW 10 Desa Bulu, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Pejabat desa berusia 51 tahun ini tidak dapat berkutik karena ditemukan barang bukti tiga buah akta hibah dengan tanda tangan kepala desa, empat buah akta hibah tanpa tanda tangan kepala desa, uang tunai Rp 4 juta dan satu surat pemyataan waris an. Almarhum Patah Katam mengetahui kepala desa. (bud)

Read More