Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Bebas, Vanessa Langsung Syukuran

Begitu bebas Vanessa menggelar syukuran bersama warga binaan Rutan Medaeng, rencananya akan kembali menggeluti dunia hiburan, kali ini lebih seruus dan hati-hati.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Khofifah: Jatim Punya Lompatan dan Agenda Besar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa kunci kemajuan Indonesia ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jatim sendiri saat ini mempunyai agenda besar dan berbagai lompatan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 17 Agustus 2019

Pria dengan Atribut ISIS Serang Markas Polsek Wonokromo



RADARMETROPOLIS: Surabaya- Polsek Wonokromo diserang pria bersenjata  lengkap dan beratribut ISIS, Sabtu (17/8/2019). Karena diduga anggota jaringan terorisme, pria bersenjata lengkap beridentitas Imam Santoso (30) itu langsung diinterograsi Densus 88.

Dalam menjalankan aksinya IS berpura-pura hendak melaporkan kejahatan yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah memasuki ruang piket, pelaku dilayani petugas bernama Aiptu Agus Sumartono. Tak diduga, pelaku tiba-tiba meloncat dan mengeluarkan celurit dan kemudian membacok Aiptu Agus Sumartono.

"Ada orang yang mengeluarkan celurit dan membacok satu anggota," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Sabtu (17/8/2019).

Luki menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaku sudah ditangkap petugas dan langsung diinterogasi. Tetapi belum diketahui motif yang bersangkutan melakukan penyerangan ke markas polisi tersebut. Motif sedang didalami.

Akibat serangan tersebut Aiptu Agus Sumartono mengalami sejumlah luka, yakni di bagian tangan, pipi sebelah kanan, dan kepala sebelah belakang. Ia dilarikan ke UGD RS Bhayangkara.

Selain Aiptu Agus Sumartono, satu anggota polisi lainnya mengalami lebam akibat pukulan Imam Mustofa.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Polsek Wonokromo, Sabtu (18/7/2019), mengatakan bahwa Imam Mustofa diduga simpatisan ISIS. Ini karena polisi menemukan barang bukti beberapa senjata, makanan ringan, dan kertas dengan cetakan lambang ISIS.

"Sajam, celurit, ada ketapel, ada anak ketapel, air soft gun, ada lambang tertentu," kata Barung Mangera.

Ada dugaan motif jihad yang dilakukan oleh pelaku. "Sementara diduga yang bersangkutan melakukan amaliyah," kata Barung.

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya, Sandi Nugroho, memberikan informasi bahwa pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan teknis kepolisian.

Polisi menyita sejumlah barang bukti pisau penghabisan, celurit, ketapel dengan amunisi kelereng, senjata api gas gun, dua lembar kertas fotocopy bertulis La Ilaha Illallah dan kerupuk.

"Barang-barang itu di dalam tas ransel," kata Sandi.


KRONOLOGI PENYERANGAN

Awalnya Imam Mustofa masuk ke ruang SPKT Polsek Wonokromo sekitar pukul 16.45 WIB.

Karena mengaku akan membuat laporan, ia diterima oleh petugas piket Aiptu Agus Sumarsono.

Saat Agus sedang menyiapkan berkas laporan, Imam Mustofa langsung menyerang dengan senjata tajam.

Akibat serangan pelaku, Aiptu Agus Sumarsono mengalami luka di tangan, kepala, dan pipi bagian kiri.

Karena diserang secara tiba-tiba, Aiptu Agus Sumarsono lantas meminta pertolongan kepada anggota lainnya.

Mendengar teriakan Aiptu Agus Sumarsono, anggota satuan reskrim polsek setempat datang menolong dan sempat memberikan tembakan ke pelaku.

Imam Santoso kemudian dapat dilumpuhkan. (rcr)

Sukai Tema Peringatan HUT RI ke-74, Khofifah Sebut Jatim Punya Lompatan dan Agenda Besar


RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan pandangannya, bahwa kunci kemajuan Indonesia ada di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagaimana halnya yang dilakukan Jatim yang saat ini mempunyai agenda besar dan berbagai lompatan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

Hal itu disampaikan saat orang nomor satu di Jatim tersebut menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (17/08/2019).

“Tema nasional SDM Unggul akan bisa membuat Indonesia Maju. Dan Indonesia maju ini hanya bisa dicapai jika provinsi dan kabupaten kotanya maju. Maka bagaimana cara agar masing-masing keunggulan di kabupaten kota bisa dipromosikan tapi tidak merusak daya dukung alam, adalah konsen yang harus kita perhatikan,” kata Khofifah.

Di Jawa Timur misalnya, Khofifah menyebut ada agenda besar dan juga lompatan yang ingin dilakukan untuk bisa mencapai tema tersebut.

Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya realisasi masterplan Jawa Timur dengan peningkatan koneksitas kawasan yang akan menjadi interland Kota Surabaya, dan menjadikannya sebagai Surabaya metropolitan.

“Kita akan sambungkan Surabaya, Babatan, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dalam satu lingkaran yang tersambung. Ini akan menjadi pengembangan kawasan metropolitan Surabaya,” ungkap Gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Selain itu Khofifah juga akan mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Jatim, terlebih posisi indeks pembangunan manusia yang masih jauh dari harapan juga perlu digenjot.

“Pekerjaan rumah Jawa Timur adalah soal IPM yang masih nomor 15,” tukas mantan Menteri Sosial kabinet kerja Presiden Jokowi tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencapai 70,77%. Capaian itu sebenarnya meningkat 0,74 persen dari tahun lalu. Namun, masih lebih rendah dibanding provinsi lain di Jawa Timur. Kalah dengan Jawa Tengah yang mencapai 71,12.

“Ini menjadi pemicu mendorong semua elemen, terutama yang punya lembaga pendidikan dan lembaga layanan kesehatan, serta yang siap untuk memberikan pemberian pendampingan mentoring bagi pelaku UMKM,” ujar Khofifah.

Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI-74 di Pemprov Jatim diawali dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali. Pembacaan naskah proklamasi berlangsung khidmat. Selain itu pengibaran bendera berhasil dilakukan dengan baik oleh para pelajar berprestasi yang tergabung dalam Paskibraka Pemprov Jatim. (sr)

Jumat, 16 Agustus 2019

Forum RT/RW: Dobrak Sekat Pengambat Kemajuan, Surabaya Butuh Walikota ‘Gila’



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Forum RT/RW menginginkan sosok Walikota ‘Gila’ untuk memimpin Surabaya. Ia adalah pemimpin luar biasa yang bisa mendobrak sekat untuk memajukan Kota Surabaya. Tetapi, selama ini mereka tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk mengeksploitasi diri untuk ikut berpartisipasi membangun kota.

Untuk itu, jelang Pilwali 2020 Forum RT/RW Surabaya memasang spanduk yang berisi tentang penjaringan walikota ‘gila’di sejumlah sudut Kota Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang ‘gila’ tersebut dapat dijaring.

Spanduk tersebut dapat ditemukan di puluhan tempat di Surabaya. Diantaranya di perempatan Jalan Ngagel Jaya, Jalan Dharmahusada Indah, Stasiun Pasar Turi, Jalan Kenjeran, Jalan Margomulyo, Jalan Banyu Urip, dan Jalan Kedungdoro.

Saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (16/8/2019) juru bicara Forum RT/RW Surabaya, Heru Purnomo,  mengatakan bahwa Surabaya adalah kota besar, kota hebat, yang memiliki potensi dan banyak sumber daya manusia yang melimpah. Banyak melahirkan pemimpin besar di tingkat nasional maupun domestik. Hanya saja, mereka tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk mengeksploitasi diri untuk ikut berpartisipasi membangun kota.

“Nah, forum RT/RW ini ingin menjaring orang-orang ‘gila’ agar berani maju, keluar dari zona nyaman untuk kota Surabaya,” tandas Heru.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa spanduk itu disebar untuk menjaring calon calon pemimpin. “Orang-orang hebat dan ‘gila’ di Surabaya. Surabaya pusatnya orang ‘gila’ dan bonek,” imbuhnya.

Yang dimaksudkan gila dalam hal itu adalah pemimpin luar biasa yang bisa mendobrak sekat untuk memajukan Kota Surabaya. Sosoknya harus kreatif, inovatif, dan produktif di berbagai bidang. “Dia harus melebihi Bu Risma, Bambang DH, Cak Narto dan Pak Purnomo Kasidi,” tegas Ketua RT 9/RW 3 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari itu,.

Tetapi pihaknya tidak ingin menentukan siapa kandidat walikota tersebut. Karena hal itu merupakan ranah warga Surabaya dan partai politik. Ia pun menegaskan bahwa forum RT/RW hanya akan menjaring orang-orang hebat di Surabaya. (ar)

Selama Blangko Habis, Layanan Perpanjangan SIM Hanya di Satpas Colombo



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Selama blangko habis, Polrestabes Surabaya memang menghentikan pelayanan SIM Corner dan SIM Keliling. Hal ini bukan berarti pelayanan perpanjangan SIM berhenti. Masyarakat tetap bisa mengurus perpanjangan tersebut, tetapi hanya bisa dilakukan di Satpas Colombo. Sebagai pengganti SIM, mereka akan diberi Surat Keterangan.

Informasi di atas disampaikan oleh Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Pandia. “Untuk yang kehabisan blanko akan digantikan surat keterangan (Suket) yang berlaku selama sebulan,” katanya, Jumat (16/8/2019).

Tapi ‘suket’ pengganti SIM tersebut bukan sembarang suket. Kepolisian sudah menyiapkan surat dengan disertakan barcode. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan ke sistem bahwa pemilik surat sudah resmi terdaftar. Pemberian suket ini dikarenakan permintaan SIM yang cukup tinggi, hingga 1.000 perhari.

Lebih jauh Pandia menginformasikan bahwa pihaknya sudah berkordinasi dengan Korlantas untuk permintaan material blangko SIM. Terkait suket akan diberikan kepada pemohon SIM hingga material datang. Apabila lebih dari sebulan material SIM belum juga datang, maka Suket akan diperpanjang hingga sebulan lagi.

Menurut Pandia pemberian barcode akan bermanfaat ketika material datang, karena data sudah tersimpan dan siap dicetak. Kedepan, suket akan diberikan fitur foto pemohon, tujuannya agar tidak disalahgunakan.

Pandia kemudian mengimbau bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan belum diterimanya SIM. Sebab jika ada razia di jalan, suket dapat digunakan sebagai pengganti SIM.

“Kita mengimbau kepada masyarakat tidak usah khawatir. Suket berlaku pengganti SIM. Total masyarakat yang sudah memegang suket sejak 12 Agustus cukup banyak. Kurang lebih 3.000 orang,” tegasnya. (rcr)

Kamis, 15 Agustus 2019

Polrestabes Surabaya Tutup Sementara Layanan Sim Corner dan Sim Keliling di Semua Cabang



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Karena kehabisan blangko SIM, Polrestabes Surabaya akhirnya menutup pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di semua cabang pelayanan. Seperti misalnya di SIM Corner Siola, Tunjungan Plaza, dan Taman Bungkul. Habisnya blangko SIM ini sudah terjadi sejak akhir Juli lalu.

“Akhir bukan lalu sudah habis material bangko SIM, sehingga pelayanan SIM corner atau SIM keliling ditutup sementara,” kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Pandia, Kamis (15/8/2019).

Pandia lebih lanjut menyatakan bahwa sampai saat ini blangko SIM belum juga datang. Tetapi diperkirakan, blangko SIM akan ada kembali dikirim dari Mabes Polri paling lama sebulan lagi.

“Biasanya, gak sampai sebulan usai blangko habis, sudah datang blangko pengganti,” tambah Pandia.

Dengan demikian masyarakat bisa kembali membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) baru dan perpanjangan sebulan lagi.

Berdasarkan data yang diperoleh Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Pandia, ketika blangko habis, terdapat sekitar 3.000 masyarakat di Kota Surabaya mendaftarkan perpanjangan dan pembuatan SIM baru. (rcr)

Tim Subdit Cyber Crime Tangkap Penyaru Wadirkrimsus dan Perwira Polda Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Stefanus dan Hari Irawan ditangkap tim reserse Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Keduanya mengaku sebagai Wadireskrimsus dan perwira Polda Jatim untuk menipu para pengusaha.  Kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta rupiah.

Diinformasikan oleh Kanit III Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKP Harianto Rantesalu, di Balai Wartawan Mapolda Jatim, Kamis (15/8/2019) bahwa dari penangkapan tersebut petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa uang tunai satu juta rupiah, beberapa rekening koran milik tersangka, dan sejumlah handphone.

Sedangkan modus yang dipergunakan kedua tersangka dalam menjalankan kejahatannya adalah mengaku sebagai pejabat dan perwira Polda Jatim.

Hari Irawan mengaku sebagai AKBP Arman Asmara selaku Wadireskrimsus Polda Jatim. Sedangkan rekannya mengaku sebagai polisi berpangkat Kompol. “Modus yang dilakukan pelaku dengan cara menghubungi pengusaha-pengusaha, pelaku sebagai Wadireskrimsus Polda Jawa Timur, Bapak AKBP Arman Asmara,” tutur Harianto.

Kepada pengusaha yang menjadi korbannya, para tersangka menawarkan tembaga senilai Rp285 juta. Tawaran itu disampaikan melalui pesan Whatsapp. Karena mengira tawaran ini datang dari perwira polisi, Rianto, pengusaha asal Gresik yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut akhirnya sepakat membeli barang yang ditawarkan pelaku.

“Setelah disepakati harga itu, pelaku menyuruh korban untuk mentransfer awal, DP sebesar Rp47 juta,” lanjut Harianto.

Tetapi, barang yang dijanjikan tak jua dikirim, Rianto sudah dua kali mentransfer uang pembelian ke rekening pelaku. Nomor yang dipakai berkomunikasi sebelumnya juga tak bisa dihubungi. Akhirnya, korban melapor peristiwa yang dialami tersebut kepada polisi.

Atas kejahatannya itu tersangka dijerat pasal 28 dan 45a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman selama enam tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. (ar)

Prapaperadilan Darmawan Ditolak, Kejari Perak: Bukti Jaksa Profesional



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menanggapi ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan oleh Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya, oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tim pidsus Kejari Tanjung Perak menyatakan hal itu membuktikan bahwa mereka profesional serta sesuai aturan dan prosedur .

“Penolakan tersebut otomatis membuktikan bahwa tindakan kami sudah profesional, sudah sesuai dengan aturan dan prosedur,” kata Mohamad Fadhil, tim pidsus Kejari Tanjung Perak, di PN Surabaya, menanggapi ditaolaknya praperadilan yang diajukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Dermawan.

Fadhil pun menyatakan bahwa dengan ditolaknya gugatan praperadilan tersebut maka kejaksaan akan terus melanjutkan kasus tersebut hingga nantinya sampai ke pengadilan.

Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terhadap Darmawan, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dinyatakan sah atau sesuai prosedur oleh hakim PN Surabaya, Khusaini, Kamis (15/8/2019).

”Mengadili, menolak permohonan praperadilan. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil,” kata hakim tunggal, Khusaini, sambil mengetok palu mengakhiri sidang.

Darmawan, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pada dana hibah Jasmas dan ditahan penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak pada Selasa 16 Juli 2019 lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut diduga telah ikut bersama-sama dengan Agus Setiawan Tjong, yang juga  telah divonis enam tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang berupa terop, kursi plastik, kursi chrome, meja, dan sound system melalui program Jasmas yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,9 miliar.

Penetapan Darmawan sebagai tersangka kasus korupsi Jasmas dinilai telah sesuai dengan prosedur, yakni berdasarkan pengembangan dari tersangka sebelumnya, yaitu Agus Setiawan Tjong. (rcr)

Spanduk Bermunculan, Ahok Bisa Jadi Kuda Hitam Pilwali Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Basuki Tjahaya Purnama bakal ikut berkompetisi dalam PIlwali Surabaya 2021? Spanduk bertuliskan ‘Ahok sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya’ terlihat bermunculan di jalanan dan perkampungan di Surabaya. Bukan tidak mungkin BTP akan menjadi kuda hitam, jika benar dirinya memasuki bursa menjadi Walikota Surabaya.

Pada tanggal 19 Agustus, diinformasikan bahwa politisi PDIP tersebut dijadwalkan berkunjung ke Surabaya. Spanduk itu setidaknya digunakan untuk menyambut kedatangan BTP di Surabaya. Mengingat kemunculan spanduk tersebut ditemukan di kawasan Ahok berkunjung, yakni di sekitar kawasan Kembang Kuning dan Kapasari.

Muncul peristiwa menarik, Ahok tiba-tiba diberitakan ikut masuk dalam bursa Pilwali Surabaya. “Saya melihat bursa Bacawali masih cair. Saya mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama, Ulama Muda Gus Hans, Politisi PSI Dhimas Anugrah, Sekkota Hendro Gunawan, Politisi PDIP Indah Kurnia, Audrey Yu, Komandan Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono, dan Politisi PDIP Kirana Larasati untuk bertarung di Pilkada Surabaya 2020,” kata Belina Ho, pemerhati politik dari Damai Center for Social Life.

Suko Widodo pun menilai kabar tentang munculnya BTP di bursa Pilwali Surabaya tersebut sebagai hal yang unik dan menarik. Sebab, menurut pakar komunikasi politik asal Unair itu karena Ahok sudah pernah menjadi gubernur. Ini adalah hal unik.

“Uniknya, sebelumnya kan Ahok sudah pernah jadi gubernur. Maka berarti kan Ahok “turun level” dalam tradisi struktur kepemerintahan,” ujarnya.

Keberadaan Ahok menjadi menarik, karena kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan membawa atmoster pengelolaan kota menjadi bernuansa internasional.

“Kota Surabaya bakal benar benar berkelas, classy, dengan pimpinan berkualitas internasional,” tambah Suko.

Tetapi Suko menyatakan bahwa dirinya meragukan kebenaran bahwa Ahok mau maju di Pilwali Surabaya. Selain itu ia pun menilai bahwa tak mudah bagi ahok masuk di Surabaya. “Karena, aspek kultural agaknya menjadi penghalang bagi Ahok. Saya sendiri gak yakin Ahok bersedia menjadi kandidat Walikota Surabaya,” ujar Suko. (rie)

Selasa, 13 Agustus 2019

Terbukti Nyuap, Sekda Pemkot Malang Dihukum 3 Tahun



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono, dihukum tiga tahun penjara dan dikenakan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Dalam persidangan di Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (13/8/2019), Majelis Hakim menyatakan bahwa ia terbukti bersalah dalam kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.

Cipto Wiyono terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, sebagaimana dalam dakwaan pertama yang didakwakan JPU dari KPK.

“Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa Cipto Wiyono dari jeratan hukum. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya,” ujar Hisbullah Idris, Ketua Majelis Hakim, dalam kesempatan membaca amar putusan.

Majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Ia dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Untuk itu majelis hakim menghukum terdakwa Cipto Wiyono dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selain itu, Sekda Kota Malang tersebut juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta, yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. (rcr)

Gerebek Gudang Jual Beli Merkuri Online di Krian, Polisi Amankan Pelaku dan BB



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menangkap lima orang penjual merkuri online illegal kemasan botol. Sejumlah bahan dan alat pembuatan merkuri ikut disita saat dilakukan penggerebekan di gudang tempat pengolahan Merkuri yang berada di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo itu.

Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep, mengungkapkan identitas lima orang yang ditangkap tersebut. Mereka adalah Agung Widjaja (41), Ali Bandi (49), Achmad Hidayat (35), Agung S (50) dan M Rafik (35). Mereka yang ditangkap berperan sebagai pengelola, penjual hingga pembeli.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Yusep, produk Merkuri ilegal yang diperdagangkan tersangka dikemas dalam botol berukuran satu kilogram dengan merk ‘Gold’. Dipasarkan secara online melalui situs indonetwork.co.id dengan nama akun UD Joyo Jaya dan UD Tansah Rahayu.

Petugas kepolisian mengambil tindakan. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, sekitar pukul 09.00 WIB, petugas menggerebek gudang tempat pengolahan Merkuri yang berada di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo itu.

Dalam penggerebekan tersebut, Agung Widjaja diamankan. Sejumlah alat yang dipakai untuk mengolah Merkuri ikut diamankan. “Barang-barang berupa kemasan Merkuri sebanyak 200 kilogram (juga ikut diamankan),” terang Yusep.

Bahan pembuatan Merkuri, berupa Sianida, Nikel, Batu Sinabar, dan beberapa unit tabung suling juga ikut disita dari tempat penggerebekan. (rie)

PDIP dan PKB Selisih 1 Kursi, KPU Tetapkan Caleg Terpilih DPRD Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya – KPU Jatim menetapkan 120 calon anggota terpilih DPRD Jatim periode 2019-2024 hasil Pileg 2019 April lalu. PDIP berhasil menjadi yang terbanyak. Selisih satu kursi dengan PKB.

Penetapan 120 anggota DPRD Jatim oleh KPU Jatim itu dilakukan di Hotel Wyndam Surabaya, Senin (12/8/2019) malam. Penetapan ini dihadiri secara langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, KPU kabupaten/kota, Bawaslu Jatim, dan para caleg terpilih.

“Kegiatan pleno terbuka penetapan caleg terpilih DPRD Jatim periode 2019-2024 ini merupakan tahapan final,” kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. Dengan demikian tahapan dari pemilu 2019 telah selesai.

Selanjutnya berita acara penetapan caleg terpilih 2019-2024 tersebut akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Hal ini dimaksdukan agar para caleg terpilih itu dapat segera. Menurut jadwal pelantikan dilakukan pada 31 Agustus 2019 mendatang.

“Secepatnya, antara Rabu, kalau tidak hari Kamis, kami akan bertemu Gubernur Jatim untuk menyampaikan hasil pleno ini. Supaya pada tanggal 31 Agustus bisa dilantik legislator tepilih ini,” tuturnya.

Rapat pleno KPU Daerah Jawa Timur menetapkan sebanyak 120 calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur hasil Pileg 2019. Mereka akan menjabat selama periode 2019-2024. Terbanyak diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 27 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi.

Urutan selanjutnya, Partai NasDem 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing 1 kursi.

Sementara itu Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan, menuturkan bahwasannya sidang putusan PHPU Pileg di MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Partai Demokrat (Dapil Jawa Timur 4), PKB (dapil Jawa Timur 4 dan 14) dan menolak permohonan Partai NasDem (Dapil Jawa Timur 4).

Menindaklanjuti putusan MK tanggal 7 Agustus 2019 berkenaan dengan beberapa perkara PHPU DPR-DPRD tersebut, KPU RI telah mengeluarkan surat resmi nomor 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019. “Maka dengan adanya surat KPU RI Nomor 1096, KPU Jatim melakukan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih,” terang Insan. (ar)

Sabtu, 10 Agustus 2019

Bangun Nasionalisme, Mojokerto Bentangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 740 Meter



RADARMETROPOLIS: Mojokerto – Mojokerto membentangkan bendera merah putih sepanjang 740 meter. Pembentangan bendera yang digagas oleh Polres Mojokerto Kota ini dimulai dari area depan Pemkot Mojokerto menuju Taman Brantas Indah (TBI), Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ratusan elemen masyarakat dan pelajar ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diharap bisa menjaga rasa kecintaan dan kebanggan terhadap tanah air itu.

Walikota, Ika Puspitasari, didampingi Wakil Walikota, Achmad Rizal Zakaria, dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati, mewakili Pemerintah Kota Mojokerto dalam kegiatan bertajuk ‘Prasetya Merah Putih’ tersebut. Sementara Kabupaten Mojokerto diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Mojokerto, Hery Suwito.

Dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 740 meter para pejabat tersebut berjalan dari depan Pemkot Mojokerto menuju ke TBI. Selanjutnya, bendera tersebut dibawa ratusan pelajar, masyarakat, dan anggota serta dikonfigurasi membentuk angka 74. Angka ini merujuk usia negara kita.

Tak hanya itu, perayaan HUT kemerdekaan RI ke-74 tersebut juga diisi dengan prosesi larung di pinggir Sungai Brantas. Beberapa ekor itik dan sesaji dilarung Walikota dan Kapolres Mojokerto.

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan bahwa kegiatan tersebut luar biasa. “Ini sudah berjalan di tahun kedua. Sebuah bentuk sinergis dari seluruh elemen masyarakat yang bisa menjadi contoh bagi semuanya, khususnya bagi generasi muda,” tandasnya, Sabtu (10/8/2019).

Ia pun menyatakan  bahwa sinergi merupakan kunci utama untuk menuju kemajuan di daerah maupun di sebuah negara. Tapi tak hanya sinergi, juga kerukunan, gotong-royong dan kebersamaan.

“Ini adalah wujud Bhineka Tunggal Ika di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto atau Mojokerto Raya yang patut dicontoh bagi semuanya,” katanya.

Sementara itu Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiono, mengatakan bahwa kegiatan kegiatan pembentangan bendera merah putih panjang merupakan tradisi perayaan HUT RI. Hal ini juga dilakukan pada tahun 2018. Tetapi panjang bendera merah putih yang dibentangkan saat itu hanya 200 meter. Di tahun 2019 ini, bendera merah putih yang dibentangkan lebih panjang, yakni 740 meter.

Kegiatan tersebut didukung semua komponen masyarakat umum dan seluruh tokoh yang ada di Kabupaten maupun Kota Mojokerto.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancer, dan harapannya adalah kegiatan ini mampu menjaga rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air. Terutama di generasi muda kita,” ujarnya.

Pihaknya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, semua elemen bangsa dan negara ini bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Sekaligus, kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan, membangun, dan mengisi kemerdekaan. (ruf)

Besok Surabaya Bebas Car Free Day



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya hentikan sementara kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu (11/12/2019). Hal ini untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriyah tahun 2019.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi Sapoetro, mengatakan penghentian sementera CFD tersebut bertujuan agar masyarakat muslim di Kota Surabaya dapat menjalankan ibadah shalat Idul Adha dengan tenang.

“Karena bertepatan dengan hari raya, sementara kita liburkan kegiatan Car Free Day. Namun untuk minggu depan, kegiatan CFD berjalan normal seperti biasa,” kata Eko Agus.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Eko, peniadaan CFD kali berlaku di semua titik lokasi yang biasa digunakan kegiatan. Diantaranya, Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kembang Jepun, dan Jalan Raya Kupang Indah.

Selain penghentian CFD, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga yang memotong hewan kurban agar tidak membuang limbah sembarangan. Sebab, limbah hewan kurban seperti usus, darah atau kotoran dapat merusak lingkungan jika dibuang sembarangan, terutama di sungai.

Tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi pembuangan limbah secara sembarangan bisa mendatangkan sanksi hukum  bagi yang melanggarnya, karena ada perdanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyampaikan selama Hari Raya Idul Adha pihaknya akan melakukan pengawasan dan penertiban kepada warga yang membuang limbah kurban sembarangan.

Ia pun menyarankan limbah kurban dikumpulkan, kemudian pihaknya yang mengambil. “Prosedurnya, bisa melalui surat atau lewat telpon, nanti pasti akan kita ambil,” kata Agus Hebi.

Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya memiliki kantor-kantor cabang kebersihan yang tersebar di beberapa wilayah Surabaya. Masyarakat bisa langsung datang atau menghubungi kantor cabang terdekat untuk pengangkutan limbah atau kotoran hewan kurban.

“Silakan hubungi kami di kantor cabang kebersihan terdekat, nanti kami akan turun untuk mengangkut kotoran atau limbah hewan kurban,” kata Agus Hebi.

Namun, bagi warga yang tetap membuang limbah hewan kurban sembarangan atau ke sungai, pihaknya akan memberikan teguran berupa sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Surabaya.

“Kalau dibuang sembarangan nanti bisa kena sanksi, karena itu juga termasuk pencemaran lingkungan,” tegasnya.

Saat ini DKRTH Kota Surabaya sedang melakukan inventarisasi tempat-tempat ibadah yang biasa melakukan pemotongan hewan kurban. Seperti di Masjid Ampel, Masjid Rahmat, Masjid Al-Falah, dan beberapa lokasi di Surabaya.

“Kita sudah inventarisasi, kita perintahkan ke jajaran supaya nanti itu kita ambil. Biasanya limbah hewan kurban itu seperti usus, darah, dan kotoran hewan,” tegasnya. (rie)

Khofifah Dilantik Jadi Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jatim, Disaksikan Gus Ipul



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jatim masa bakti 2019-2024, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (9/8/2019). Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hadir dalam acara pelantikan ini.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 29 tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Pengurus Mabida Gerakan Pramuka Jatim masa bakti 2019-2024.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Forkopimda Jatim juga dilantik menjadi Wakil Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jatim masa bakti 2019-2024. Sedangkan Sekdaprov Jatim diangkat sebagai Sekretaris Mabida. Tidak hanya Buwas juga mengangkat delapan anggota Mabida.

Khofifah berharap Gerakan Pramuka bisa menjadi pioner-pioner potensial bagi bangsa dalam mengembangkan karakter pemimpin yang mandiri dan visioner. Selain itu, juga mampu menjadi seorang entrepreneur yang kreatif dan inovatif.

Khofifah juga berharap gerakan pramuka yang menjadi penyatuan dari berbagai pandu dapat menjaga etos kejuangan, rela berkorban, semangat persatuan dan kesatuan seperti yang pernah ditunjukkan oleh para pemuda saat Sumpah Pemuda tahun 1928, saat mendorong proses persiapan kemerdekaan, serta saat awal kemerdekaan.

“Bulan Agustus menjadi momentum strategis untuk melakukan revitalisasi dan formulasi gerakan Pramuka yang penuh hero dan kejuangan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Pramuka hari ini memiliki tugas untuk mencetak pemimpin yang berkarakter dan mandiri. Baik pemimpin formal maupun informal. Oleh sebab itu, Pramuka harus bisa menjadi inspirasi semua pemuda pemudi dan milenial Indonesia khususnya di Jatim,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, Pramuka merupakan gerakan yang paling mungkin diterapkan dalam membangun karakter bangsa. Hal ini karena, dalam implementasinya Pramuka mencakup segala aspek kehidupan. Baik ketangkasan, kepribadian, ketrampilan, kebangsaan sampai dengan keagamaan.

Untuk menyentuh generasi milenial, Khofifah berpandangan bahwa Pramuka bisa memanfaatkan konten digital untuk menarik minat mereka. Sehingga, para generasi milenial akan menjadi generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan yang kuat serta berintegritas.

Mantan Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan itu pun berharap, ke depan pembinaan karakter generasi penerus bangsa di Jatim melalui Gerakan Pramuka bisa berkesinambungan. Oleh sebab itu, semua anggota Pramuka harus memegang teguh Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka sebagai bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

“Mari kita bangun Gerakan Pramuka di Jatim ini, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan bangsa, khususnya dalam mengembangkan karakter para generasi muda di Jatim. Kita punya pekerjaan rumah terkait tingginya angka pengangguran, narkoba, radikalisme, hoaks dan sebagainya yang bisa mengganggu integritas, persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Khofifah.

Setelahpelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah komitmen pembangunan Bumi Perkemahan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Pusdiklatda) Gerakan Pramuka Jatim yang berlokasi di Cerme, Gresik.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua Mabida Jatim dan disaksikan oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.

Sementara itu Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus dan anggota Mabida Jatim yang baru saja dilantik. Menurutnya, Mabida dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Buwas pun meyakini bahwa dengan susunan pengurus Mabida yang baru ini masa depan gerakan kepramukaan di Provinsi Jatim dapat lebih maju dan berkembang.

Menurut Buwas, gerakan pramuka merupakan lembaga pendidikan non formal sebagai pelengkap pendidikan nasional. Untuk itu diharapkan gerakan pramuka dapat berperan dalam pendidikan karakter kaum muda. Materi ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Darma yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan identik dengan nilai universal yang berlaku di seluruh dunia.

Untuk itu ia mengapresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dan Mabida Jatim yang akan membangun bumi perkemahan dan Pusdiklatda Jatim di Cerme, Gresik.

Diharapkan bangunan tersebut nantinya mampu menjadi wadah atau tempat dalam melahirkan kader-kader pelatih dan pembina pramuka.

Ikut hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda Provinsi Jatim, Bupati dan Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka kab/kota se-Jatim, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, serta pimpinan Saka Gerakan Pramuka se-Jatim. (sr)

Kamis, 01 Agustus 2019

Tingkatkan Hubungan Bilateral dan Bangun Marines Brotherhood, Marinir RI dan AS Latma di Baluran



RADARMETROPOLIS: Situbondo – Korps Marinir TNI AL mengadakan Latihan Bersama (Latma) dengan United States Marine Corps (USMC) di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir 5 Baluran Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Kamis (01/08/2019). Latihan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu dimaksudkan juga untuk membangun hubungan persaudaraan antara prajurit Marinir (marines brotherhood).

“Yang tidak kalah pentingnya, utamakan faktor keamanan, sehingga latihan benar-benar zero accident,” hara[ Arip.

Latihan Bersama Marinir Exercise merupakan bagian dari latihan  Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2019. Pelaksanaannya diawali dengan kedatangan prajurit Marinir Amerika (USMC) di pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2019 dengan menggunakan kapal USNS Fall River. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pergeseran menuju Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Korps Marinir ke-5 Baluran.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara pengarahan. Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Letkol Marinir Arip Supriyadi, SH, MM, M. Tr. Hanla pada Kamis, 1 Agustus 2019 memberikan pengarahan kepada peserta di lapangan apel Puslatpurmar ke-5 Baluran.

Dalam acara pengarahan tersebut Arip Supriyadi mengatakan bahwa Latihan Bersama antara Marinir Indonesia dan Marinir Amerika tersebut merupakan bagian dari Latihan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Internasional Marinir kedua Negara. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme prajurit saat dihadapkan pada tuntutan tugas ke depan.

Arip Supriyadi meyakini bahwa Latihan Carat 2019 akan meningkatkan hubungan bilateral kedua Negara. “Saling pemahaman dan memberikan kontribusi positif untuk memperkuat hubungan Angkatan Laut kedua Negara, khususnya Korps Marinir,” tegasnya.

Adapun materi yang akan dilatihkan, meliputi menembak reaksi, GPMG, Sniper, Serangan, Raid Darat, Patroli Tempur, Jungle Survival dan Serangan, dengan daerah latihan di Puslatpurmar ke-5 Baluran dan hutan Selogiri, Banyuwangi. Personel yang terlibat latihan bersama Marinir Indonesia – Amerika sebanyak 245. Dengan rincian 205 prajurit Korps Marinir TNI AL dan 40 prajurit Marinir Amerika (USMC).

Arip Supriyadi mengharapkan seluruh peserta latihan bisa saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga bisa membangun hubungan persaudaraan antara prajurit Marinir (marines brotherhood).

“Yang tidak kalah pentingnya, utamakan faktor keamanan, sehingga latihan benar-benar zero accident,” harap Arip. (rcr)

Ramaikan TMMD ke-105, DPMD Jatim Beri Bimtek Pengelolaan Bumdesa di Bojonegoro



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Desa dan pelatihan usaha untuk para ibu rumah tangga di Bojonegoro. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meramaikan kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 ini diadakan di Balai Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (31/7/2019).

Dalam kegiatan tersebut ibu-ibu rumah tangga mendapatkan materi bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). Selain itu juga mendapat pelatihan pembuatan kerajinan Kain Jumputan produk olahan dari bahan baku produk jagung.

Untuk mendukung kegiatan itu pihak panitia mendatangkan pakar pengembangan bisnis dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur serta pelatih dari Sampoerna Entepreneurship Training Center.

“Kami diperintah langsung oleh Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk ikut bersama-sama TNI dengan instrumen program yang kami miliki,” kata Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, dalam sambutan pembukaannya.

Menurut Yasin, salah satu tujuan TMMD adalah melakukan akselerasi atau percepatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Dalam kesempatan itu, Yasin mengajak warga untuk kembali membangunkan Bumdesa di Desa Tondomulo yang selama ini kurang maksimal. “Dengan pengelolaan yang baik, Bumdesa bisa menjadi mesin pencetak uang untuk tujuan kesejahteraan warga desa,” jelasnya.

Ia lantas memberikan contoh Bumdesa yang dinilai berhasil di beberapa daerah yang saat ini aset dan omsetnya mencapai angka miliaran rupiah, seperti Bumdesa di Pujon Kidul dan Boonpring di Kabupaten Malang.

Menurut Yasin keberhasilan Bumdesa, selain dipengaruhi faktor sumberdaya alam, juga karena pengurusnya yang kaya ide dan inisiatif.

Selain revitalisasi Bumdesa, Yasin juga mengingatkan pentingnya mengelola sumberdaya alam di Desa Tondomulo.

“Rumusnya, petik, olah, kemas, jual. Jika ada produk unggulan berupa buah-buahan jangan hanya dijual mentahnya. Pemprov Jatim akan membantu mempromosikan lewat marketpalace di bukalapak. Sehingga produk desa bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia,” ujar pejabat asli Bojonegoro itu.

TMMD tahun ini di Bojonegoro terpusat di Kecamatan Kedungadem. “Selain pembangunan fisik seperti jalan, drainase dan RTHL, kami juga melakukan pembangunan non fisik menggandeng pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat,” kata Kepala Staf Kodim 0813 Bojonegoro, Mayor (Inf) Khairul Ahmad.

Ia berharap warga bisa memanfaatkan kesempatan pelatihan dan bimbingan teknis tersebut dengan sebaik-baiknya. “Sayang jika tidak dimanfaatkan, karena pengetahuan ini akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya. (yot)

Bupati Anas Minta Camat dan Kades serta Jajaran Pendidikan Kolaborasi Selesaikan Masalah Anak Putus Sekolah



RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta camat dan kepala desa serta jajaran pendidikan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pendidikan. Diantaranya adalah tentang anak putus sekolah.

Bagi Bupati Anas, pendidikan formal dan pembinaan karakter perlu terus dilakukan, meski target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah terlampaui, yang kini mencapai 70,03.

Anas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri para camat, kades, kepala sekolah, dan guru. Mereka diajak untuk untuk bisa menyelesaikan masalah pendidikan, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan pendidikan dasar.

“Kami telah mengumpulkan camat, kades, dan seluruh jajaran pendidikan. Semua harus berkolaborasi menangani anak putus sekolah,” tegas Anas, Rabu (31/7/2019).

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa selain anak putus sekolah, penanganan dimaksud juga harus dilakukan terhadap warga di luar usia sekolah namun belum pernah mengenyam pendidikan di sekolah.

Rakor tersebut diikuti para camat, para kepala satuan koordinasi wilayah pendidikan (satkorwildik), kelompok kerja kepala sekolah (K3S) jenjang SD, kepala SMP, camat, kades serta segenap elemen terkait.

Berdasar hasil survei terbaru, tingkat kepuasan rakyat terhadap pemkab sangat tinggi. Tingkat kepuasan terhadap bupati mencapai 84,3 persen, tingkat kepuasan terhadap program pendidikan sebesar 85 persen, dan tingkat kepuasan terhadap program kesehatan lebih dari 80 persen.

“Ini momentum yang baik. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat. Untuk itu, mari kita bareng-bareng entaskan masalah pendidikan dasar ini,” ujarnya.

Bupati kemudian memaparkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi. Pada tahun 2018, IPM Banyuwangi mencapai 70,06 persen. Sedangkan di tahun yang sama, angka harapan lama sekolah yang menjadi salah satu alat dimensi pengukuran IPM sebesar 12,69 tahun atau setara dengan jenjang diploma satu (D-1). Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Banyuwangi berada pada angka 7,12 tahun atau setara kelas dua SMP.

Untuk mendongkrak IPM tersebut, Bupati Anas meminta para camat, kades, kepala sekolah, dan guru rajin turun lapangan untuk mendata kondisi lingkungan sekitar.

“Jika ada anak usia sekolah yang putus sekolah, tugas kita semua mengatasi lewat program pemburu anak putus sekolah. Camat, kades bersama jajaran pendidikan harus bergerak bersama,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dana on call lewat SAS atau kolaborasi dengan Baznas.

Sementara bagi warga yang usianya sudah di luar usia sekolah tetapi belum pernah sekolah, maka kades, camat, guru, atau kepala sekolah bisa berkoordinasi dengan Dispendik.

“Bapak dan ibu tidak harus turun tangan sendiri. Segera koordinasi dengan Dispendik agar mereka segera diikutkan program Kejar Paket A, Paket B atau Paket C,” paparnya.

Bupati Anas tidak hanya terpaku pada pendidikan formal, namun pendidikan karakter juga menjadi hal penting. Yang mana pendidikan karakter bisa dilakukan dengan mengenalkan budaya sejak dini pada anak. Maka, Bupati Banyuwangi tersebut berharap semua kecamatan menggelar pentas kebudayaan di wilayah masing-masing.

Pentas yang diperuntukkan bagi bagi anak dan remaja ini bisa digelar sepekan sekali atau sebulan dua kali. Kesenian yang ditampilkan pun harus bersumber dari seni atau budaya setempat.

“Tidak semua harus gandrung, karena masyarakat kita hetrogen. Budaya yang berkembang di masyarakat harus diberi panggung. Dengan berkesenian, otak kiri dan kanan anak-anak akan berkembang seimbang yang dampaknya bisa meningkatkan karakter yang kuat pada anak-anak,” tandas Anas. (rie)

Jumat, 05 Juli 2019

Perlunya Kementerian Ekonomi Digital untuk Respons Pertumbuhan


Jakarta. Radar Metropolis
Jakarta Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mendorong presiden petahana terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kementerian baru pada kabinet kerja selanjutnya, yakni Kementerian Ekonomi Digital.

Pembentukan unit kementerian baru ini dinilai penting untuk merespons pertumbuhan ekonomi di era digital. Terlebih jika generasi muda bangsa yang memegang pos kendalinya. "Syukur-syukur ada Kementerian Ekonomi Digital (pada Kabinet Kerja Jilid II). Itu bisa diisi pos anak muda," ujar Bhima saat berbincang-bincang dengan wartawan (5/7/2019).

Terkait siapa saja sosok-sosok yang laik mengisi posisi sebagai Menteri Ekonomi Digital, ia mencatut beberapa nama bos besar perusahaan e-commerce dalam negeri (unicorn), seperti pendiri Go-Jek Nadiem Makarim serta CEO Bukalapak Achmad Zaky. "Banyak yang minat. Founder-founder startup unicorn bisa isi posisi itu. Buat makin maju ekonomi digital kita," ungkap dia.

Dia berpandangan, potensi pengangkatan anak muda sebagai menteri untuk periode selanjutnya memang cukup besar. Menurutnya, Indonesia juga sedikit tertinggal dalam memberikan peran menteri kepada generasi milenial.

"Banyak milenial yang potensial. Apalagi kita akan menyambut puncak bonus demografi di 2030, dan jumlah gen milenial hari ini mencapai 90 juta orang di Indonesia," tuturnya. "Anak muda itu kreatif, inisiatif, berani, dan relatif tidak tunduk kepada tekanan politik," dia menegaskan.

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaet generasi muda terutama generasi milenial untuk menjadi menteri di kabinet kerja menuai teka-teki bagi sejumlah ekonom. Kendati begitu, sosok-sosok besar di industri e-commerce Indonesia (unicorn) tampaknya tak lepas dari perhitungan para ekonom.

Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira misalnya. Dia mengatakan, calon kuat menteri muda dari industri e-commerce ialah CEO Bukalapak, Achmad Zaky dan Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek.

Bhima menilai, baik Nadeem hingga Achmad Zaky dipastikan unggul jika terlibat pada posisi atau bidang ekonomi kreatif serta ekonomi digital.

"Saya pikir mereka cocok jadi menteri muda. Kenapa? Karena mereka ini terbukti kreatif, jaringanya luas, memahami dunia ekonomi digital, dan tentunya punya integritas," tuturnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (4/7/2019).

"Cocoklah mereka untuk jadi kepala Bekraf atau menteri ekonomi digital, biar ekonomi digital dan startup makin maju. Mereka paham selama ini apa hambatan ekonomi digital di indonesia," tambah dia.

Di sisi lain, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan, potensi generasi muda RI untuk menjadi menteri memang sangatlah besar. Piter menuturkan, mulai dari kalangan partai politik hingga pengusaha sukses, masyarakat tak bisa antipati pada keberadaan dan kinerja cemerlang anak muda dalam negeri.

"Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oke, kenapa tidak? Angela Tanoesoedibjo, jelas oke, kita jangan underestimate. Dulu kita tidak pernah mengira seorang pengusaha mebel (Jokowi) bisa jadi Walikota sukses bahkan kini bisa jadi Presiden yang begitu berhasil," terangnya.

"Dan Menteri Susi dulu pertama kali jadi menteri semua orang underestimate. Ternyata beliau termasuk menteri terbaiknya Pak Jokowi," kata dia. (l6)

Selundupkan 10 Kg Sabu Bandar Narkotika Jaringan Myanmar Dibekuk Polda Jatim


Surabaya, Radar Metropolis
Jajaran Satreskoba Polda Jatim mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional. Tak tanggung-tanggung, narkotika jenis sabu seberat Rp 10 kilo yang disamarkan dalam galon cat disita petugas.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka bernama Yoyok Priyanto di Jalan Raya Bunder, Gresik pada 10 Maret lalu.

Dari tangan tersangka ini, petugas berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 5 Kg. Tersangka Yoyok, diketahui merupakan bagian dari bandar narkotika jaringan internasional. Sabu yang dimiliki Yoyok, diketahui berasal dari Myanmar yang dibawa melalui Malaysia, kemudian ke Jakarta, hingga akhirnya sampai ke Surabaya.

"Dari penangkapan Yoyok ini, petugas lalu mengembangkan kasus ini dan mendapatkan informasi ada pergerakan tersangka lain yang masih satu jaringan," tegasnya," tegasnya, Jumat (5/7).

Setelah mendapati informasi ini, petugas lalu melakukan monitoring jaringan tersebut. Narkotika jenis sabu yang diselundupkan dikirim melalui jasa pengiriman atau kargo.

Petugas yang sudah sejak lama membuntuti mendapati informasi jika sabu yang telah masuk wilayah Indonesia, sudah tiba di Pontianak dan dikirim lagi ke Jakarta, melalui jasa pengiriman.

"Kita sudah dapat info jika sabu itu turun dari kapal dan disimpan dalam subuah gudang. Sabu disamarkan ke dalam galon cat," tambahnya.

Pada Rabu (3/7) dini hari, sabu yang sudah tersimpan dalam galon cat tersebut ternyata diambil seseorang dengan menggunakan jasa pengiriman online. Petugas yang sejak awal sudah mengawasi, lalu membuntuti pengambil paket sabu tersebut.

Hingga pada akhirnya, paket tiba di tempat yang dituju. Paket sabu yang dikemas di dalam galon cat itu, ternyata diterima oleh Pieter Kristiono, di Perum Permata Taman Palem blok A5/ 16, Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Tak ingin kehilangan buruan, petugas menangkap Pieter, yang ternyata beridentitas warga Desa Pilang, Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. "Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita 10 Kg sabu yang dibagi dalam 10 galon cat," tegasnya.

Atas kasus ini, tersangka pun dijerat dengan Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kamis, 04 Juli 2019

Ma'ruf Amin Lepas Sarung Setelah Pelantikan


Jakarta. Radar Metropolis
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bisa tampil beda setelah resmi dilantik sebagai wakil presiden 2019-2024. Ia menyatakan siap jika harus melepas sarungnya dan memakai celana saat bertugas.

"Jika harus pakai celana juga bisa, siap, jadi pakai apa saja siap," katanya saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 4 Juli 2019. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

Ma'ruf bercerita ia sebenarnya merasa nyaman dengan gaya berpakaian khasnya, yakni baju koko, jas, kopiah, dan kain sarung. Namun, jika gayanya itu ternyata dilarang oleh peraturan pakaian resmi maka ia siap melepasnya. "Sampai hari ini saya masih pakai sarung sebelum dilarang," ucapnya.

Lewat akun Instagram, Ma'ruf menjelaskan alasannya selalu mengenakan sarung. Ia menilai sarung merupakan kain kebanggaan dan warisan budaya yang begitu bernilai. Menurut dia, sarung mencerminkan keragaman Nusantara. Pakaian khas ini bisa ditemukan di hampir semua pulau di Indonesia.

Adapun model atau coraknya mengikuti budaya-budaya etnis dan suku di Indonesia. Hal ini, kata dia, menjadi bukti kayanya sejarah dan tradisi kita. "Mengenakannya sama dengan melestarikan jati diri kita," kata Ma'ruf lewat akun Instagramnya. (tc)



Rabu, 03 Juli 2019

Gagal Nyaleg Ramai-ramai Daftar ke BPK


Jakarta. Radar Metropolis
Sejumlah calon legislatif yang gagal dalam Pemilu 2019 mencari pekerjaan baru dengan mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2024. Mereka akan diseleksi oleh rekan separtai di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.

Tercatat dari 64 pendaftar, setidaknya ada 10 nama caleg yang gagal mendapat kursi ke Senayan. Mereka adalah Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Haryo Budi Wibowo (PKB), Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar, Haerul Saleh (Gerindra).

Selain itu ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Namun, belakangan ia batal mendaftar dan menarik berkasnya.

Kebanyakan dari nama di atas pernah menjabat sebagai anggota DPR dua periode dan pernah bertugas di Komisi XI DPR, komisi yang kini akan menyeleksi mereka. Di luar nama-nama caleg gagal, ada juga nama politisi Rusdi Kirana. Bos Lion Air yang juga politisi PKB itu mendaftar meski saat ini masih bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

Ramainya politikus yang mendaftar sebagai calon anggota BPK ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya.

Tiga dari lima anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya saat ini juga sebagian merupakan eks politikus, seperti Harry Azhar Azis (Golkar), Rizal Djalil (PAN), dan Achsanul Qosasi (Demokrat). Dari ketiga nama itu, Harry Azhar dan Achsanul Qosasi kembali mendaftar sebagai petahana.

Revisi UU Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, ada yang salah dalam aturan seleksi calon anggota BPK yang ada saat ini. Untuk itu, Enny mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

“Ini undang-undangnya bermasalah, harus direvisi,” kata Enny saat dihubungi, Rabu (3/7/2019). Dalam Pasal 14 Ayat 1 UU BPK diatur bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Enny, aturan ini harus direvisi karena segala sesuatu yang dipilih DPR cenderung berpihak kepada kepentingan politik. Padahal, anggota BPK adalah jabatan yang harusnya diisi oleh profesional.

"Tapi orang-orang yang memilih juga tidak profesional di bidang keuangan," kata Enny. Ia menilai, seleksi anggota BPK seharusnya memakai panitia seleksi (pansel) independen, seperti pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan hanya dipilih oleh DPR, menurut Enny, lembaga audit negara itu akan sulit diisi oleh orang-orang profesional. "Tidak adanya ketentuan pembentukan pansel khusus pada undang-undang menjadi urgensi," kata dia.

Selain itu, Enny menyoroti persyaratan anggota BPK yang ada di aturan itu sangat normatif dan umum. Syaratnya, antara lain warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisili di Indonesia, memiliki integritas moral dan kejujuran, setia terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani.

Syarat lain, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Memang tak ada aturan khusus yang membatasi politisi untuk mendaftar.

“Padahal, seharusnya ada ketentuan kompetensi bahwa calon tersebut profesional di bidang keuangan, bukan dari DPR atau parpol," ucap dia. Namun, Enny pesimistis undang-undang ini akan direvisi. Sebab, revisi itu dapat mengganggu kepentingan sejumlah anggota DPR. Sementara yang melakukan revisi terhadap UU juga adalah para politisi di Senayan.

"Cara agar undang-undang tersebut terpaksa direvisi DPR ialah dengan desakan masyarakat dan media," katanya. Jamin obyektif Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, menilai tak masalah banyak rekannya sesama politisi yang ikut mendaftar sebagai calon anggota BPK. Hendrawan juga memastikan Komisi XI DPR akan melakukan seleksi secara obyektif tanpa melihat latar belakang politik pelamar.

"Nah justru karena itu kami harus membuat parameter agar obyektivitas bisa dipelihara. Sudah kami lakukan itu," kata Hendrawan. Baca juga: Hujan Interupsi di Paripurna Pengesahan Anggota BPK Menurut Hendrawan, saat ini Komisi XI saat ini sedang melakukan seleksi administrasi serta makalah yang disetorkan para pendaftar. Selanjutnya, nama-nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah akan dikirim ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat pertimbangan.

Setelah itu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka pada Agustus mendatang. Nanti akan dipilih lima nama untuk menggantikan 5 anggota BPK yang akan habis masa jabatan per Oktober 2019. Hendrawan memastikan seluruh proses itu akan berjalan secara transparan.

"Ada unsur bahwa ini satu fraksi, dekat secara politik, tidak bisa disangkal. Nah sekarang bagaimana meskipun kita mengenal ini teman dan sebagainya, objektivitas tetap harus dijaga," kata politisi PDI-P ini. (kp)

Selasa, 02 Juli 2019

Unjuk Rasa Mahasiswa Tuntut Papua Merdeka


Surabaya, Radar  Metropolis
Menuntut kemerdekaan Papua dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekitar 50 mahasiswa asal Papua di Surabaya sejak pagi melakukan unjuk rasa  didepan asrama mereka yang berada di Jalan Kalasan, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Senin (1/7/2019)

Rencananya massa akan menggelar unjuk rasa di sekitar Monumen Kapal Selam (Monkasel) Jalan Pemuda, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Namun, petugas kepolisian melarang mereka bergerak. Sebab, aksi kali ini dinilai tak mengantongi ijin.

“Karena mereka tak meminta ijin sebelumnya, tak ada ijin. Baik itu di Polrestabes Surabaya,” lanjutnya. “Dan ini akan mengganggu ketertiban masyarakat,” imbuhnya.

Karena dilarang bergerak, para mahasiswa asal Papua tersebut akhirnya menggelar aksi di depan asrama mereka. Akibatnya, ruas jalan menuju ke lokasi terpaksa ditutup total oleh aparat.

Sejumlah kendaraan taktis milik polisi pun disiagakan, termasuk kendaraan penghalau massa. Ratusan personel kepolisian juga diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Akibat aksi tersebut, Jalan Kalasan, Pacar Keling ditutup sementara. (dbs)


Kembangkan Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M Kejari Cari Bukti Baru


Surabaya, Radar  Metropolis
Kejaksaan Negeri Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya. Sebelumnya telah ditetapkan dua tersangka dalam kasus ini, Nanang Lukman Hakim mantan Associate Account Officer (AAO) PT BRI (Persero) di Surabaya dan Lanny Kusumawati selaku debitur. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar.

“Jaksa masih mencari alat bukti baru dalam kasus kredit fiktif ini,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, Senin (1/7). Dijelaskannya, jaksa akan melakukan cek silang antara dokumen yang diperoleh dengan keterangan dua tersangka untuk melengkapi berkas perkara. “Hari ini akan memeriksa kedua tersangka,” kata Heru.

Ia juga mengaku akan terus mengembangkan kasus ini. Termasuk apakah nanti akan ada tersangka baru ketika alat bukti yang ditemukan memenuhi untuk menjerat tersangka lainnya.

Kasus ini berawal dari proses pemberian kredit modal kerja (KMK) Ritel Max Co dari BRI Surabaya kepada sembilan debitur pada 2018. Kredit ini diberikan Nanang yang saat itu menjadi AAO. Saat proses pemenuhan persyaratan kredit, Nanang bersekongkol dengan Lanny untuk membuat kredit fiktif.

Keduanya bersekongkol memalsukan indentitas debitur, legalitas usaha SIUPP, dan TDP debitur. Selain itu, juga ada dugaan mark up agunan dan penggunaan kredit tidak sesuai tujuan kredit.

Kejari Surabaya kemudian menetapkan Nanang dan Lanny sebagai tersangka. Keduanya disangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (in)

Rancangan Peraturan Pilkada Surabaya Mulai Diuji Publik


Surabaya, Radar  Metropolis
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Surabaya 2020 yang juga serentak diikuti sejumlah daerah di Indonesia dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada 30 September mendatang.

"Namun saat ini draf Rancangan Peraturan KPU terkait program dan jadwal Pilkada 2020 masih dalam uji publik. Saya kutip dari FB Pak Viryan KPU RI, uji publik dilaksanakan mulai 25 Juni sampai tujuh hari ke depan atau terakhir besok (2/7)," kata Komisioner Divisi Perencanaan, Data, Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nafila Astri kepada wartawan di Surabaya, Senin (1/7/2019).

Menurut dia, masyarakat masih punya kesempatan untuk memberikan tanggapan atas draf Rancangan Peraturan KPU tersebut ke email KPU RI program.kpu@kpu.go.id. Untuk perkembangan uji publik tersebut, lanjut dia, masyarakat bisa mengecek langsung ke akun Facebook KPU Republik Indonesia.

"KPU masih menerima tanggapan masyarakat soal Peraturan KPU," ujarnya. Jika tidak ada masukan dari masyarakat, maka tahapan Pilkada 2020 yang ada dalam draf Perencanaan Peraturan KPU tersebut bisa ditetapkan KPU dan sudah bisa dijalankan mulai September 2019.

Adapun tahapan Pilkada 2020 sesuai draf Perencanaan Peraturan KPU terdiri dua tahap yakni tahap persiapan dan penyelenggaraan. Untuk tahap persiapan, meliputi :

(1). Perencanaan program dan anggaran dijadwalkan 30 September 2019,
(2). Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019,
(3). Pengelolaan program dan anggaran,
(4). Penyusunan Peraturan dan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan 31 Agustus 2019.
(5). Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis daerah KPU Provinsi. KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS pada 1 November 2019,
(6). Pembentukan dana masa kerja PPK, PPS dan KPPS pada 31 Januari 2020,
(7). Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan 31 Januari 2020,
(8). Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) pada 20 Februari 2020 dan
(9). Pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 27 Maret 2020.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 meliputi
(1). Syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada 1 Agustus 2019,
(2). Pendaftaran pasangan calon pada 28 April 2020,
(3). Sengketa TUN Pemilihan pada 13 Juni 2020,
(4). Masa Kampanye pada 16 Juni 2020,
(5). Laporan dan Audit Dana Kampanye pada 15 Juni 2020,
(6). Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara pada 12 Juni 2020.
(7). Pemungutan dan penghitungan pada 14 September 2020,
(8). rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 23 September 2020,
(9). Penetapan pasangan terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP),
(10). Sengketa pengesahan hasil pemilih (PHP),
(11). Penetapan pasangan calon terpilih pasca-putusan Mahkamah Konstitusi,
(12). Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih dan
(13). evaluasi dan pelaporan tambahan. (sbc)


Kelahiran Hari Bhayangkata 1 Juli Dapat SIM Gratis


Surabaya, Radar  Metropolis
Satlantas Polrestabes Surabaya menghadiahi SIM gratis untuk warga Kota Surabaya yang lahir pada taggal 1 Juli. Pemberian SIM gratis untuk warga Kota Surabaya diberikan dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-73

"Kami memberikan reward masyarakat Kota Surabaya," kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Pandia, Senin (1/7/2019). "Kami beri SIM gratis untuk yang lahir di tanggal 1 Juli berdasarkan KTP Surabaya," sambung dia.

AKBP Eva Guna Pandia menyebut, selain dengan syarat lahir pada tanggal 1 Juli, pemohon juga harus berusia 17 tahun ke atas."Bagi mereka yang belum punya SIM, tetapi usianya 17 tahun, kami beri SIM gratis ini," ucap AKBP Eva Guna Pandia.

"Tetapi mereka harus sudah dinyatakan lulus ujian teori dan ujian praktek," sambung dia. Dijelaskannya, pendaftaran SIM gratis dapat dilakukan melalui layanan baru Satlantas Polrestabes Surabaya, yaitu E-SIM.

"Bisa melakukan pendaftaran di aplikasi Jogo Suroboyo maupun E-SIM Surabaya melalui online, datang menunjukan barcode," jelas AKBP Eva Guna Pandia.  "Nanti petugas print dan tidak lagi mengisi formulir," pungkasnya. (tri)

Senin, 01 Juli 2019

Bebas, Vanessa Langsung Syukuran


Surabaya, Radar  Metropolis
Rencana Vanessa Angel untuk bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/6/2019) sore menemui kegagalan. Artis cantik film televisi (FTV) itu masih harus menghabiskan masa tahanan hingga Sabtu tengah malam pukul 24.00 WIB, sehingga praktis baru bisa menghirup udara bebas, pada Minggu (30/6/2019) pukul 00.00 WIB.

Menjelang kebebasannya, Vanessa menggelar syukuran bersama warga binaan Rutan Medaeng yang dapat dilihat dari kunjungan kerabatnya yang mengirimkan sejumlah tumpeng nasi kuning ke rutan di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Sidoarjo itu,

Sabtu sorenya. Vanessa Angel baru bisa meninggalkan Rutan Medaeng Sidoarjo pada Minggu pagi. “Masa tahanannya habis Sabtu (29/6) pukul 24.00 WIB. Makanya klien saya itu baru bebas, Minggu (30/6) pukul 00.00 WIB," kata pengacara Vanessa, Abdul Malik.

Vanessa Angel akan langsung aktif menggeluti dunia hiburan setelah bebas dari tahanan. Artis yang bebas dari tahanan sejak Minggu (30/7/2019) ini bahkan segera menjalani pengambilan gambar (shooting) di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia untuk pembuatan sinetron atau FTV tentang pengalaman hidupnya hingga ia masuk Rutan.

“Informasinya Vanessa sudah ada yang mengontrak dari stasiun televisi untuk membuat pengalaman hidupnya menjadi sinetron bersambung. Mungkin dia lebih fokus karena ini yang dilanggar adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan prostitusi online sebagaimana diramaikan sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran tidak saja bagi Vanessa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kalau dia (Vanessa) benar-benar mau menjalankan profesinya dengan sungguh-
sungguh, semoga kariernya lebih maju dan sukses,” ujar Abdul Malik.

"Ya, dia senang sekali. Dia sempat khawatir karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam menyikpai vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebelumnya menyatakan, pikir-pikir. Dia mengira masih ditahan sampai genap enam bulan sesuai permohonan JPU,” ujar Abdul Malik, Minggu kemarin.

Vanessa Angel yang ditahan penyidik Polda Jatim 31 Januari 2019 itu, sebelumnya menangis saat mendengar vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonisnya lima bulan penjara, Rabu (26/6) lalu. Vanessa dinilai majelis hakim terbukti secara sah dan meyakhinkan, bersalah dan melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE juncto dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Artis FTV itu langsung menyatakan menerima setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, menyalami majelis hakim dan memeluk salah seorang penasihat hukumnya.

Vanessa menyatakan menerima vonis tersebut karena ingin segera mengakhiri penderitaannya dalam penjara. Vanessa keluar ruangan sidang PN Surabaya dikawal ketat sejumlah petugas keamanan PN Surabaya didampingi pengacaranya. Vanessa sambil beberapa kali mengusap air matanya ketia ia dibawa kembali masuk ke mobil tahanan Kejaksaan menuju Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo. (dbs)






Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites