Terkait Izin Siloam Anak Risma Diperiksa Polda Jatim

Para ahli kontruksi mensinyalir amblesnya Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu adalah diakibatkan adanya permainan perizinan pembangunan RS Siloam. Fuad Bernardi, anak sulung Risma diperiksa Polda Jatim terkait masalah tersebut.

Ribuan Rakyat Penuhi Pesta Rakyat Jatim

Ribuan Rakyat memenuhi pesta rakyat Pesta Rakyat, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (13/10/2019) malam. Pemprov Jatim mengadakan acara pesta untuk rakyat itu dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim. Puluhan ribu porsi makanan gratis disediakan untuk masyarakat yang hadi.

Dan Pasmar 2 Lihat Langsung Kesiapan Satuan

Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, MM, Komandan Pasmar 2, memimpin gelar kesiapan Latpasrat Korps Marinir Tahun 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan.

Terbaik Akpol 95 Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya

Lulusan terbaik dari Akpol 1995, Kombes Pol H. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Luki Hermawan, MSi memimpin langsung upacara sertijab.

Khofifah: Jatim Punya Lompatan dan Agenda Besar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa kunci kemajuan Indonesia ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jatim sendiri saat ini mempunyai agenda besar dan berbagai lompatan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju.

Kejari Cari Bukti Baru Kasus Kredit Fiktif Rp 10 M

Kejari Surabaya terus mencari alat bukti baru untuk memperkuat berkas dakwaan kasus dugaan kredit fiktif BRI Surabaya dan mencari tersangka baru..

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Sabtu, 02 November 2019

Penembakan Aktivis Mahasiswa Kendari: PC PMII Surabaya Beri Waktu Kapolri 7X24 Jam



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Belum adanya perkembangan yang berarti dalam pengusutan tewasnya Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari akibat ditembak dalam demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK pada Kamis siang, 26 September 2019, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya menuntut Kapolri dalam waktu 7X24 jam menemukan pelaku.

Selain itu mereka juga menuntut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 dan meminta Menkopolhukam ikut serta bertanggung jawab menyelesaikan kasus tersebut.

Ketiga tuntutan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 91 Tahun 2019.  Sebagai salah satu perwakilan elemen pemuda bangsa, PC PMII Surabaya merasa perlu memberikan catatan terkait kondisi keadilan bagi masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan. Negara semestinya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.

Catatan tersebut disampaikan dalam press release yang diterima radarmetropolis.com pada Jumat (01/11/2019).

PC PMII Surabaya lebih lanjut mengkritisi pihak kepolisian dalam menjaga keamanan unjuk rasa. Seharusnya, dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan melindungi Hak Asasi Manusia. Semestinya jika aparat kepolisian berpedoman terhadap peraturan tersebut, maka tindakan-tindakan represif seperti yang terjadi di Kendari tidak akan terjadi.

PC PMII Surabaya semakin prihatin, manakala mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa di Kendari tersebut hanya berjalan di tempat. Tidak ada progres dari kepolisian. Sampai sekarang siapa pelakunya belum terungkap.

Memang pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan yang hasilnya ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh enam anggota polisi dalam menjaga keamanan ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung. Tepatnya melanggar pasal 4 huruf D, F, dan L Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Atas pelanggaran yang dilakukan, mereka hanya dijatuhi hukuman disiplin.

PC PMII Surabaya menilai sanksi tersebut terlalu ringan. Untuk itu mereka meminta sanksi terhadap enam anggota polisi tersebut bukan menjadi akhir dari pengusutan kematian Randi dan Yusuf.

Randi (21) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan, pada Kamis, 26 September 2019 pukul 15.30 WITA. Sedangkan peserta unjuk rasa atas nama Muhammad Yusuf (19) dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas pada Jumat (27/09/2019) dini hari, pukul 04.00 WITA.  (rcr)

Rabu, 30 Oktober 2019

Sedang Menata Dagangan di Warung, Pasutri Tewas Jadi Korban Supir Dump Truck Ngantuk



RADARMETROPOLIS: Gresik – Akibat pengemudi mengantuk, dump truk nopol L 9074 UI menabrak dua warung dan satu rumah di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Gresik, Rabu (30/10/2019) sekitar pukul 05.30. Akibat kejadian ini, pasangan suami isteri (pasutri) pemilik salah satu warung tewas di TKP atau Tempat Kejadian Perkara dalam keadaan luka parah.

Pada saat kejadian, pasutri Agus Nur Taufik (49) asal Desa Petien Tunggal, dan Kartini (43) asal Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Gresik, sedang menata dagangan di warungnya.

Kronologis kecelakaan tragis itu bermula kendaraan dump truk nopol L 9074 UI yang dikemudikan Satugi Ali Wibowo (40) berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang. Sewaktu melintas di Jalan Raya Desa Tebuwung Dukun, Gresik, tiba-tiba dump truck oleng ke kanan, dan menabrak dua warung serta satu unit rumah di pinggir jalan. Diduga pengemudi asal Desa Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo itu mengantuk.

Agus Nur Taufik dan Kartini yang sedang menata dagangannya di warung menjadi korban dump truck oleng tersebut. Akibat diseruduk dump truk yang masuk ke warungnya, mereka terluka parah dan meninggal di tempat kejadian. Tidak hanya itu, notor milik korban yang diparkir dekat warung rusak parah.

Setelah menabrak warung milik pasutri Agus Nur Taufik dan Kartini, dump truk nopol L 9074 UI itu tidak berhenti. Kendaraan ini terus melaju dan menyasar warung Ummu (59) asal Desa Jebulkidul, Kecamatan Sugio, Lamongan beserta motor Suzuki nopol S 2316 JB.

Meski sudah menabrak dua warung, dump truck tersebut masih terus melaju sehingga membentur rumah milik Natalia Suprihati (52) asal Desa Kelet, Kecamatan Keling, Jepara, sebelum akhirnya berhenti menabrak pohon.

Kasatlantas Polres Gresik, AKP Erika Purwana Putra, membenarkan adanya laka lantas yang menyebabkan dua nyawa melayang akibat ditabrak dump truck yang oleng dikarenakan pengemudinya mengantuk.

“Jenazah kedua korban sudah dievakuasi lalu dimintakan VER jenazah ke RSUD Ibnu Sina. Diduga pengemudi dump truck mengantuk dan saat ini sedang diperiksa intensif,” ujarnya, Rabu (30/10/2019).

Sehubungan dengan terjadinya laka tersebut, pihaknya menghimbau kepada para pengemudi agar berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan tetap mematuhi peraturan lalu=lintas di jalan raya. (sri)

Selasa, 29 Oktober 2019

Jual Beli Lahan Reklamasi Ilegal: Dewan Akan Panggil Pengelola Wisata Pantai Ria dan Pemkot Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Terkait adanya dugaan jual beli lahan reklamasi di kawasan Pantai Kenjeran Surabaya secara ilegal, DPRD Surabaya akan memanggil pengelola wisata dan Pemerintah Kota Surabaya. Lahan tersebut bahkan diperjualbelikan kepada masyarakat hingga ratusan juta rupiah.

Tanah reklamasi yang diperjuabelikan tersebut berada di dalam lokasi wisata Pantai Ria Surabaya. Tepatnya di pesisir Pantai Ria Kenjeran Surabaya.

Berdasarkan informasi yang berkembang, batas sempadan yang seharusnya menjadi lahan konservasi adalah sekitar 100 meter dari bibir pantai mulai dipatok.

Para pembeli merasa dirugikan. Mereka baru mengetahui bahwa lahan tersebut adalah berasal dari reklamasi yang diduga dilakukan tanpa izin. Harga setiap kaplingnya dipatok hingga mencapai Rp 130 juta.

“Iya, benar. Sudah ada laporan dari pembeli yang diduga tertipu lantaran membeli tanah tersebut,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Selasa (29/10/2019).

Politisi PDIP itu meminta warga yang sudah terlanjur membeli dan dirugikan hendaknya segera membuat pengaduan ke DPRD Kota Surabaya.

“Makanya nanti ketika sudah ada laporan masuk, kami akan menindaklanjuti dan memanggil. Pengelola wisata, Pemkot, dan warga yang menjadi korban. Ini kan sudah tidak benar, jika faktanya demikian,” tegas Abdul Ghoni.

Ia pun menduga bahwa proses penjualan lahan tersebut tidak sesuai mekanisme, termasuk soal izin reklamasi. Wilayah pesisir pantai sendiri masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K).


“Setelah kami konfirmasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, hanya ada dua wilayah yang resmi izin reklamasinya. Yakni, di pesisir Juanda dan wilayah Lamongan,” kata Ghoni.

Awal pekan nanti pihaknya akan menindaklanjuti urusan tersebut sambil menunggu laporan dari warga atau pembeli yang sudah dirugikan. (rcr)

Sepekan Operasi Zebra Semeru di Ponorogo: Pelajar Dominasi Pelanggar



RADARMETROPOLIS:  Ponorogo – Warga berstatus pelajar mendominasi pelanggar dalam sepekan digelarnya Operasi Zebra Semeru 2019 di Ponorogo. Para pelanggar banyak terjaring operasi, dikarenakan pelaksanaan operasi juga dilakukan saat jam berangkat sekolah. Rata-rata karena tidak memiliki SIM.

“Pelanggarannya tidak mempunyai SIM, sebab kebanyakan mereka masih di bawah umur,” kata Kasatlantas Polres Ponorogo, AKP Bambang Prakoso, Selasa (29/10/2019).

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kalangan orang-tua juga mendominasi pelanggaran operasi Zebra. Para orang tua yang terjaring operasi kebanyakan  tidak memakaikan helm pada anaknya. Padahal helm merupakan piranti keselamatan yang utama dalam mengendarai sepeda motor. “Ini bahaya. Orang-tua pakai helm, malah anaknya tidak dipakaikan helm,” kata Bambang.

Ia pun  mengimbau hendaknya masyarakat tertib berlalu-lintas. Sebab dengan tertib bisa berkendara dengan aman dan nyaman.

Selain menindak pelanggar, dalam kesempatan tersebut jajaran Satlantas Polres Ponorogo juga menyempatkan untuk mengimbau orang tua hendaknya menyuruh anaknya naik kendaraan umum.

Menurut Bambang di Ponorogo sudah ada angkutan cerdas sekolah (ACS) yang disediakan oleh Pemkab. “Para orang tua harusnya bisa memanfaatkan kendaraan ACS yang gratis. Itu merupakan salah satu solusi antara Pemkab dan kepolisian untuk memgurangi angka kecelakaan pelajar di bumi reyog,” katanya. (gun)

Kebakaran Pasar Tanah Merah Bangkalan Berhasil Dipadamkan



RADARMETROPOLIS: Bangkalan – Kebakaran di  Pasar Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, berhasil dipadamkan. Tetapi pihak kepolisian belum bisa mendata berapa kios yang terbakar dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.

“Sementara ini kita belum bisa mendata berapa jumlah kios yang terbakar, tetapi api sudah berhasil dipadamkan,” kata Kasubag Humas Polres Bangkalan, Iptu Suyitno, Selasa (29/10/2019) pagi.

Polisi saat ini sedang melakukan penyidikan. Areal terjadinya kebakaran telah dipasang police line.

Pasar Tanah Merah terbakar pada Senin (28/10/2019) menjelang salat Isak. Akibat kebakaran ini hampir seluruh kios dan lapak pedagang menjadi arang.

Empat mobil pemadam kebakaran dan satu unit bantuan mobil water canon milik jajaran kepolisian Polres Bangkalan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran tersebut. (la)


Selasa, 22 Oktober 2019

Terlebih di Hari Santri: Khofifah Minta Kalangan Pesantren Gelar Salat Istisqa Atasi Karhutla



RADARMETROPOLIS: Malang - Di hari santri Selasa, (22/10/2019) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kalangan pesantren untuk melakukan salat istisqa atau salat meminta turun hujan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sebab, hanya dengan pertolongan Sang Penciptalah, hujan bisa turun.

“Mohon warga Jatim, terutama pesantren. Apalagi hari santri, saya mohon hadiah dari pesantren. Untuk salat istisqa. Jadi, kalau misalnya lima puluh persen pesantren di Malang Raya melakukan salat, lima puluh persen pesantren Kediri dan Jombang, se Jatim melakukan salat, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan barokah,” kata Khofifah.

Karhutla terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti di Kota Batu, Malang, Pasuruan, Kediri, Situbondo hingga Banyuwangi. Adapun gunung yang mengalami bencana kebakaran antara lain, Gunung Arjuno, Gunung Wilis, Gunung Argopuro, Gunung Welirang, Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Ijen.

Khofifah mengungkapkan, bahwa salat meminta hujan adalah sarana bagi agama Islam. Ia pun mencontohkan, pada dua pekan lalu saat salat Istisqa di halaman Mapolda Jatim pada pagi hari, sore hari sebagian wilayah Jatim mendung, dan pada keesokan harinya sebagian wilayah Jatim turun hujan.

“Karena kemarau ini luas dan panjang, maka kita butuh lebih banyak kekuatan yang berkenan untuk berikan hadiah dengan munajat salat istisqa di banyak titik,” harap Khofifah. (sr)

Di Hari Santri, Forkopimda Apresiasi Kontribusi Santri Jaga Kondusivitas



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan didampingi Kapolda Jatim Irjenpol Luki Hermawan dan Pangdam Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi memimpin upacara Hari Santri Tahun 2019, Selasa (22/10/2019) di Lapangan Depan Mapolda Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, FORKOPIMDA Provinsi Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 2019.

”Semoga ke depannya Indonesia semakin maju dan makmur dengan peran aktif para santri dalam membangun negeri. Selain itu, dihaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas peran ulama dan umarah di Jawa Timur serta kontribusi santri dalam menjaga wilayah Jawa Timur sehingga sampai saat ini situasi Provinsi Jatim tetap sejuk, aman, dan kondusif,” ungkap Kapolda.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, KH. Abdusshomad Buchori. Irwasda Polda Jatim dan Pejabat Utama Polda Jatim serta Pejabat Pangkotama TNI mendampingi Kapolda dan Pangdam. Selain itu, upacara tersebut juga diikuti oleh para Santri dan Santriwati se-Jawa Timur. (rcr)

Senin, 21 Oktober 2019

Sempat Tertunda Siaga I Pelantikan Presiden, Brigjen Pol Djamaludin Resmi Jabat Wakapolda Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Brigjen Djamaluddin resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Jawa Timur. Proses serah terima jabatan dilakukan pada Senin (21/10/2019) di Mapolda Jatim. Acara serah terima ini mundur dari jadwal yang ditetapkan dikarenakan ada pelantikan Presiden RI.

“Ini juga sebetulnya agak tertunda dibanding dengan teman-temannya yang lain, karena kebetulan rencana yang sudah kami susun ternyata ada siaga satu, sehingga kami tidak bisa mengundang para kapolres jajaran,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan.

Menurut Luki, Wakapolda Djamaludin bukanlah wajah baru di Jawa Timur. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Karo SDM dan Irwasda Polda Jatim.

“Pak Waka Djamaludin bukanlah wajah baru di Jawa Timur. Beliau pernah mengisi posisi di Polda Jatim sebelum menjabat Karorenmin Lemdiklat Polri,” jelas Kapolda.

Sementara Irjen Pol Toni Harmanto mengaku memiliki kesan yang mendalam dengan Jatim. Untuk itu ia berharap, Djamaludin mampu menggantikan perannya dengan baik, terutama tentang penumpasan narkoba.

“Kesannya, luar biasa! Polda Jawa Timur guyub rukun, dan anggota-anggotanya luar biasa. Masalah-masalah yang terjadi, kasus yang menjadi masalah isu publik, termasuk kasus narkoba, yang sejak saya masuk. Semoga ini bisa terus dilanjutkan oleh pejabat baru. insyaallah akan diteruskan,” kata Toni.

Brigjen Toni Harmanto mengemban jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

  
Ikut hadir dalam upacara serah terima jabatan Wakapolda tersebut seluruh pejabat utama Polda Jatim, Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur, Kapolrestabes/Polresta, Kapolres jajaran Polda Jatim, Pamen Pama, dan Bintara Polda jatim serta ASN dari Polda Jatim. (rcr)

Rabu, 16 Oktober 2019

Pasutri Terduga Teroris Ditangkap di Malang, Penyidik Densus 88 Kembangkan Informasi



RADARMETROPOLIS: Malang – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap sepasang suami isteri terduga teroris dari tempat yang berbeda. Saat ini sedang dilakukan penyidikan di Mapolres Malang untuk pengembangan perkara.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, membenarkan penangkapan tersebut. Satu orang sedang disidik di Polres Malang Kota.

Satu orang ditangkap lagi, disidik di Mapolres Malang Kota oleh Densus 88 Mabes Polri. Informasi lanjutan, saat ini masih dikembangkan oleh Densus 88,” kata Barung.

Si suami berinisial R (27) ditangkap lebih dulu di Jalan Kedawung, Lowokwaru, Kota Malang, sekira pukul 15.30 WIB, Selasa, (15/10/2019).

Sedangkan isterinya, berinisial PM (32) ditangkap di sebuah rumah yang terletak di Jalan Papa Biru II nomor 24 RT 7 RW 15 Kelurahan Tulus Rejo, Kota Malang. PM ditangkap setelah R terlebih dahulu diringkus.

Rumah dimana isteri terduga teroris ditangkap, berlantai dua. Bagian depan rumah sedang direnovasi. Tidak tampak ada penghuni di dalam rumah. Oleh karena itu lampu teras menyala.

Menurut satpam perumahan, Kholil, rumah tersebut sudah lama kosong. Tetapi sejak setahun ini ditempati oleh dua orang perempuan. Satu perempuan sudah memiliki suami, sedangkan satu perempuan lainnya masih kuliah.

“Ditempati dua perempuan itu sudah satu tahun ini. Rumahnya memang sedang direnovasi. Tapi soal penangkapan, saya tidak tahu,” kata Kholil.

Tugasnya berjaga di kompleks atau perumahan tersebut adalah malam hari. (da)

Permudah Masyarakat, Polresta Sidoarjo Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Pelayanan SKCK Online dan SKCK Keliling Online mengantarkan Polresta Sidoarjo sebagai peraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Inovasi ini sejalan dengan program PROMOTER Kapolri sekaligus merupakan wujud komitmen Polri dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis IT.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Selasa (15/10/2019).

"Kami sangat bersyukur, pelayanan publik berbasis IT yang terus kami tingkatkan ternyata benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, melalui keterangan tertulisnya, Selasa malam (15/10/2019).

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas penghargaan yang diraih tersebut.

"Tentunya apresiasi ini tak lepas dari kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada kami, sehingga membuat kami lebih termotivasi untuk terus memperbaiki berbagai pelayanan kami," lanjutnya.

Penghargaan ‘45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik’ diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diraih oleh Polresta Sidoarjo itu diserahkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kepada institusi Polri.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol Umar Septono, mewakili Kapolri.


Diinformasikan dalam rilis, dalam kesempatan pemberian penghargaan itu Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa.

"Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar JK, panggilan orang nomor dua di Indonesia tersebut saat memberi penghargaan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Syafruddin.

Menurut Wapres, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan serta pengetahuan teknologi.

Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah.

"Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat," ungkap Jusuf Kalla.

Menpan RB Syafruddin, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Konsistensi dan peningkatan inovasi pun terlihat setiap tahunnya melalui kompetisi ini.

Tahun 2019, ada 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara daring kepada Kementerian PANRB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).

Dari ribuan inovasi itu disaring menjadi 99 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian ditentukan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

“Inilah best of the best dalam praktik pemerintahan di Indonesia tahun 2019,” ujar Syafruddin.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Inovasi yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ini juga akan bersaing di kancah internasional, yakni United Nations Public Service Awards (UNPSA). (rcr)

Selasa, 15 Oktober 2019

Aniaya Teman, 3 Pelajar SMP Ditahan di Bapas Kelas I Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tiga pelajar SMP ditangkap polisi. Mereka menganiaya temannya sendiri, karena lambat mengembalikan motor yang ia pinjam. Karena masih di bawah umur mereka ditahan di Bapas Kelas I Surabaya.

Tiga anak tersebut yakni SBP, tinggal di Jalan Lebo Agung III Surabaya, AB, tinggal di Jalan Lebo Agung III Surabaya, dan MRR, tinggal di Jalan Karang Asem XIV Surabaya. Mereka berusia antara 13 hingga 17 tahun. Mereka ditangkap Sat Reskrim Polsek Tambaksari, Surabaya, karena melakukan penganiayaan, Sabtu (12/10/2019) lalu.

Seorang pelajar SMP berinisial DAPW (14) menjadi korban perbuatan tiga anak tersebut. Ia dikeroyok di Jalan Karang Empat XI Surabaya. Pemicunya, karena korban terlambat mengembalikan motor milik DM, teman korban dan juga para pelaku.

Sabtu sekitar pukul 20.00 WIB, korban pamit mau pulang ganti baju sebentar di rumahnya. Ia lalu meminjam motor milik DM. namun beberapa jam ditunggu tak kunjung kembali. “Akhirnya DM meceritakan hal itu kepada tiga orang temannya (pelaku),” sebut Kanit Reskrim Polsek Tambaksari, Iptu Didik Ariawan, Senin (14/10/2019).

Begitu mereka kembali ke Kafe di Jalan Karang Empat XI, tak Lama kemudian korban datang hendak mengembalikan motor milik DM. “Ketika itulah pelaku secara bersama-sama memukul dan menendang korban,” lanjutnya.

Pemukulan itu dilakukan hingga korban tak berdaya. DM kemudian melerai tiga temannya tersebut. Tak terima telah dipukul, korban lalu melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Tambaksari Surabaya dan ketiganya diamankan, Minggu (13/10/2019) sekitar pukul 01.20 WIB.

Hasil visum menunjukkan, korban mengalami luka memar pada kepala belakang, luka lecet pada siku kiri dan luka lecet pada pinggang kiri. Semuanya hasil benturan benda tumpul yakni tangan kosong dan gitar kecil. Setelah sempat diperiksa, ketiga anak di bawah umur itu dilimpahkan ke Bapas Kelas I Surabaya karena usianya masih di bawah umur. (rcr)

Senin, 14 Oktober 2019

Anggota Genk Bawah Umur Cari Dana Buat Senjata Diamankan Polrestabes



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Polrestabes Surabaya mengamankan empat anak genk All Star yang sedang menggalang dana untuk membeli bahan plat baja yang akan dibuat sebagai senjata tajam untuk balas dendam. Sebelumnya sebanyak 17 anak genk All Star dan genk Kampung Jawara sudah diamankan.

Diinformasikan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran, senjata yang akan dibuat oleh gank All Star itu akan digunakan untuk balas dendam ke genk kampung jawara.

“Balas dendam karena rekan genk sempat diculik dan dikeler ke tiga tempat hingga akhirnya dianiaya. Kita sudah tetapkan sembilan orang, tujuh diantaranya anak-anak sekolah sebagai pelaku penganiayaan,” jelas Sudamiran, di gelar perkara Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/1/2019).

Dengan demikian total anak yang diamankan sejak Sabtu (12/10/2019) hingga Senin ini ada 21 anak. Selanjutnya mereka diserahkan ke Dinas Sosial Pemkot Surabaya untuk mendapatkan pembekalan moral dan psikis supaya tidak ikut bergabung dengan gank “nakal”.

Dalam gelar perkara kasus genk anak tersebut, polisi hanya menunjukkan dua orang yang sudah dewasa. “Untuk anak-anak kita tak bisa tunjukkan karena harus menaati UU Perlindungan Anak,” lanjutnya.

Tak hanya menggalang dana melalui aksi sosial, para anggota genk itu juga mengamen. Dari tangan para anak-anak itu, polisi juga mengamankan dua buah kencrung atau gitar kecil yang diduga dipakai buat mengamen. “Nah dana hasil ngamen ini diduga dipakai buat beli alat atau senjata buat bentrokan,” lanjutnya.

Seperti yang disampaikan AKP Ruth Yuni, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, dari tangan para tersangka yang masih sekolah ini petugas menyita 11 unit polsel pintar. Selain itu, tiga kendaraan sepeda motor dan pisau besar juga diamankan.

Banyak remaja menjadi anggota genk. Tak hanya beranggotakan anak di Surabaya, anak-anak asal Kabupaten Gresik juga banyak yang ikut menjadi anggota genk. Bahkan, menurut data Polrestabes Surabaya, ada 61 grup whatsapp yang mengatasnamakan genk All Star dan genk Kampung Jawara. Guna mengantisipasi aksi dan perekrutan anggota genk, kepolisian bersama Pemkot Surabaya akan mempertemuan kedua genk dan mengundang orang tua anak-anak supaya didamaikan. (ar)

Atasi Kebakaran di Gunung Arjuno-Welirang, Khofifah Minta Water Bombing



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengambil langkah cepat menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Gunung Arjuno dan Welirang. Ia langsung berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta bantuan pemadaman melalui udara (water bombing). Upaya pemadaman karhutla di Gunung Arjuno dan Welirang ini diupayakan secara maksimal, dikarenakan wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan, dan tempat tinggal keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

“Insya Allah pada Senin (14/10/2019) helikopter untuk water bombing yang sedang digunakan di Jawa Barat untuk memadamkan karhutla di Gunung Malabar, akan dikirim ke Jawa Timur,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (14/10/2019).

Menurut Gubernur wanita pertama di Jatim itu, pemadaman karhutla melalui teknik water bombing tersebut sangat diperlukan, mengingat medan yang cukup berat dan titik lokasi kebakaran hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih lima jam.

Namun demikian, bukan berarti Pemprov Jatim tidak melakukan pemadaman secara manual. Tata-cara ini sudah dilakukan. Namun, dengan ketinggian dan medan tebing curam 60 derajat ditambah angin kencang, sudah empat hari dilakukan tidak membuahkan hasil.

“Untuk efektivitas serta efisiensi dan mencegah karhutla semakin meluas, teknik water bombing ini sangat mendesak kita perlukan,” tegasnya.

Upaya pemadaman karhutla di Gunung Arjuno dan Welirang ini terus diupayakan, dikarenakan wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan, dan tempat tinggal keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Akibat karhutla ini, beberapa tumbuhan dan satwa mulai terancam seperti Cemara Gunung, Pohon Manisrejo, Edelweis, Macan Tutul, Rusa serta Elang Jawa.

Bila tidak segera ditangani akan terjadi kerusakan pada ekosistem hutan pegunungan yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor di musim penghujan yang sebentar lagi akan dating. Apalagi periode Agustus sampai dengan Oktober 2019 ini tercatat sudah 28 kali kasus kebakaran cukup parah..

Penanganan karhutla Gunung Arjuno Welirang dilakukan secara lintas kabupaten. Untuk penanganan darurat saat ini telah diterbitkan surat pernyataan tanggap darurat bencana kebakaran hutan oleh Pemkab Mojokerto dan segera menyusul surat pernyataan dari Pemkab Malang, Pemkot Batu, dan Pemkab Pasuruan. Surat pernyataan tanggap darurat ini sebagai salah satu prosedur dilakukannya water bombing.

Dalam upaya pemadaman melalui water bombing tersebut, Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim juga berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya. Koordinasi dan sinergi dengan TNI/Polri ini terus dilakukan dalam proses pemadaman karhutla di Jatim.

Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya dari TNI/Polri serta para relawan yang terus berupaya keras memadamkan karhutla di kawasan Gunung Arjuno Welirang. Untuk itu ia mengajak masyarakat Jatim untuk ikut mendokan para relawan serta TNI/Polri agar diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas dan misi kemanusiaan tersebut.

“Di momen Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim ini, saya mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk bersama-sama mendoakan saudara kita para relawan serta TNI/Polri yang saat ini terus berupaya keras memadamkan karhutla di Jatim. Semoga mereka semua diberikan keselamatan dan kelancaran serta mendapat ridho dari Allah SWT,” harapnya. (sr)

Ribuan Rakyat Penuhi Pesta Rakyat HUT Pemprov Jatim ke-74



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Ribuan Rakyat memenuhi pesta rakyat Pesta Rakyat, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (13/10/2019) malam. Pemprov Jatim mengadakan acara pesta untuk rakyat itu dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Provinsi Jatim. Puluhan ribu porsi makanan gratis disediakan untuk masyarakat yang hadir.

Acara tersebut diramaikan dengan berbagai hiburan, diantaranya group band rock legendaris God Bless, Kla Project, dan artis jazz Eva Celia.

Hal utama yang membedakan dari pagelaran pesta rakyat kali ini dibandingkan dengan sebelumnya adalah adanya video mapping. “Video mapping menampilkan perjalanan sejarah Grahadi sebagai gedung negara dari tahun ke tahun,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut orang nomor satu di Jatim itu, ditampilkannya video mapping Gedung Negara Grahadi adalah untuk menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan percepatan layanan publik secara digitalisasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, juga menyampaikan kepada masyarakat seperti apa bentuk dari teknologi 4.0.

“Video mapping juga sebagai bentuk agar masyarakat tidak gagap teknologi di era digitalisasi saat ini,” lanjutnya.

Sedangkan acara ‘Pesta Rakyat’ yang diselenggarakan di depan Gedung Negara Grahadi, dimaksudkan juga sebagai bentuk bahwa gedung bersejarah tersebut untuk rakyat. Di gedung tersebut, bisa dilihat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bagi pemerintah, Pesta Rakyat menjadi ajang melihat secara dekat kegembiraan masyarakat akan hiburan yang ditampilkan.

“Indikator kenyamanan dan keamanan dilihat dari senyum masyarakat. Jadi dengan adanya senyum di masyarakat, menjadi bukti bahwa Jatim aman dan nyaman,” tuturnya.

Khofifah juga berharap, ke depan semua desa di Jatim sudah bebas dari ketertinggalan. Setidaknya masih ada 360 desa pada posisi itu. Pihaknya mengajak semua perguruan tinggi, baik dari Jatim maupun dari provinsi lain untuk ikut serta berbagai rekomendasi agar Jatim terbebas dari desa tertinggal.

“Konektivitas menjadi bagian penting, oleh sebab itu dengan adanya konektivitas teknologi di desa-desa informasi yang bertujuan untuk membangun desa bisa segera tersampaikan,” tambahnya.

Dalam acara pesta rakyat itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Sekdaprov Jatim Jatim Heru Tjahono dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan pemprov ikut beryanyi bersama vokalis Kla Project, Katon Bagaskara yang membawakan lagu ‘Yogyakarta’.

Pesta rakyat ditutup dengan lagu milik God Bless, Rumah Kita yang dibawakan rocker Achmad Albar. Seluruh pejabat ikut naik panggung dan bernyanyi bersama. Pesta rakyat ini diakhiri dengan pesta kembang api. (sr)

Minggu, 06 Oktober 2019

Hardepo 80%, KRI Banjarmasin 592 Ditargetkan Uji Coba Beban Penuh pada November


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapal Perang Republik Indonesia Banjarmasin 592 menjalani pengedokan di dermaga PT. PAL, Surabaya. Perbaikan dan pemeliharaan tingkat Depo (hardepo) terhadap kapal produksi kebanggaan negeri ini pada kali ini mencapai 80 persen. Mulai dari perawatan mesin hingga lambung. Sarana dan prasarana anggota juga diperbaiki. Meskipun pengerjaan dimulai agak terlambat, perbaikan dan pemeliharaan tersebut ditargetkan selesai pada November 2019. Kapal akan diuji coba dengan beban penuh.

“Jika perawatan dan perbaikan yang dilakukan tingkat depo, idealnya dilakukan pada awal tahun,” kata Komandan KRI Banjarmasin-592,” kata Letkol Laut (P) Yulius Andreas Lorentius, M.Tr (Hanla), Komandan KRI Banjarmasin-592, Senin (03/10/2019).

Tapi dalam kesempatan ini, pelaksanaan hardepo KRI Banjarmasin 592 mundur. Yang seharusnya dilakukan pada awal tahun, baru dilaksanakan pada bulan Maret. Pengedokan tahap pertama dilakukan di dermaga atau dok Semampir pada Juni 2016. Disini mesin pendorongan dibongkar. Termasuk poros atau as kapal.

Pekerjaan tersebut dilakukan sebelum kontrak dibuat. Yulius menyebutnya dengan istilah ‘Curi Start’. Ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan yang belum diketahui. Hal ini baru diketahui setelah dibongkar.

Dijelaskan Yulius, perbaikan yang sifatnya pakem atau rutin sudah bisa diketahui sejak awal. Tapi dalam pekerjaan yang bersifat rutin itu biasanya ada kerusakan yang tidak diketahui. Oleh karena itu perlu dibongkar terlebih dulu.

”Start mulai bulan Maret. Sudah mulai ada yang dibongkar. Sedikit-dikit. Bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau diganti, dibongkar. Ini nanti targetnya selesai bulan November,” ungkap Letkol  Yulius.

Pada 16 Agustus 2019 lalu, pemeliharaan dan perbaikan dilanjutkan di dok atau dermaga Irian. Di dok kedua ini dilakukan perawatan sekaligus pembersihan. Kemudian dipasang lagi. “Turun dok sebentar. Hanya dua minggu,” terang Yulius.

Pengerjaan tersebut tidak memakan waktu lama, karena hanya melepas dan menguji ketebalan plat. Ketebalan plat perlu diperiksa untuk mengetahui apakah masih memenuhi syarat atau tidak. “Kalau ketebalannya sudah di bawah syarat, harus diganti,” tambah Yulius.
Bagian badan kapal yang terendam air, masih terus didiskusikan pola perbaikannya. Karena menggunakan sistem baru, perawatannya agak berbeda.

“Kami melihat (system baru) kurang bagus. Makanya sekarang ini kita diskusikan untuk mencari penanganan yang terbaik,” ungkap Yulius.

Sistem pemeliharaan yang lama menggunakan blasting. Sistem ini tidak menggunakan air. Hanya memakai pasir yang disemprot.
Sekarang ini pemeliharaan badan kapal di bawah garis air memakai sistem fiberglass. Disini ada air yang disemprotkan. Memang tidak banyak partikel yang bertebaran, tetapi hasilnya di plat kurang bagus. Masih jauh lebih bagus sistem yang lama. Karena platnya tidak terkena air, plat tidak teroksidasi.

Selain di atas, juga dilakukan perbaikan akomodasi, yakni perbaikan di dalam ruangan-ruangan. Lantai kapal akan di epoxy ulang. Mesin-mesin pintu hidrolis diperbaiki semua. Termasuk sarana dan prasarana anggota diperbaiki. Antara lain lemari-lemari yang rusak.

Sebagian dikerjakan secara mandiri oleh anggota. Seperti misalnya ada kerusakan di tempat tidur. Ini tidak dikerjakan oleh pihak lain. Tetapi dikerjakan sendiri oleh anggota. Misalnya dicat sendiri oleh anggota, agar terlihat baik. 

Saat ini di KRI Banjarmasin ada 119 personil, mulai dari perwira hingga prajurit. Ada dua anggota Korps Wanita Ankatan Laut atau Kowal. Satu dari akademi. Satu dari bintara.

Setelah perbaikan belum diketahui kemana ditugaskan. “Tapi kalau bersandar, ya kembali ke Semampir,” ujar Yulius.

Perlu diketahui, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 adalah salah satu hasil karya kebanggaan negeri. Kapal ini dibuat oleh BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal, PT PAL Indonesia (Persero) pada tahun 2003.

KRI Banjarmasin-592 adalah salah satu dari empat kapal perang logistik jenis Landing Platform Dock (LPD) yang dimiliki TNI AL. Kapal ini memiliki panjang 125 M (410,10 Ft) dengan lebar 18 M (72,18 Ft) dengan kecepatannya 16 knots. Kapal ini dilengkapi persenjataan, diantaranya Meriam. Kapal ini bisa menampung sekitar 500 orang.

Terdapat perbedaan dari 2 kapal perang bertipe sama yang diproduksi di Korea Selatan. KRI Banjarmasin-592 mampu mengangkut 5 unit helikopter (3 di geladak heli, 2 di hanggar) dari yang sebelumnya hanya 3 daya angkut helikopter dan getaran kapal kali ini sangat rendah sehingga dapat menambah kenyamanan dari awak kapal.

KRI Banjarmasin-592 merupakan salah satu dari 13 kapal perang milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) yang berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaa,n dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.

Dengan spesifikasi tersebut, selain sebagai kapal tempur yang berteknologi desain semi-siluman, KRI Banjarmasin-592 juga telah berperan penting dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di dalam maupun luar negeri.

Dilengkapi dengan dua unit Landing Craft Units (LCU) yang berfungsi menurunkan pasukan dan muatan ketika tidak tersedia dermaga untuk berlabuh di laut, KRI Banjarmasin-592 didesain khusus untuk membantu operasi amfibi TNI AL. (rcr)

Rabu, 02 Oktober 2019

Amankan Unjuk Rasa Buruh Polda Jatim Turunkan Pasukan Asmaul Husna



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur menurunkan pasukan Asmaul Husna dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPRD Jawa Timur, hari ini, Rabu (2/10/2019) Polda. Sebagaimana diketahui, pasukan Asmaul Husna dinilai sukses dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa belum lama ini.

Pasukan asmaul husna adalah pasukan keamanan yang diterjunkan Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Selama melakukan tugas pengamanan, pasukan tersebut melantunkan kalimat asmaul husna. Ciri khas lainnya, mereka memakai surban maupun kerudung saat bertugas.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto, mengatakan bahwa pasukan asmaul husna dikerahkan pada saat unjuk rasa buruh tersebut berlangsung. Model pengamanan ini seperti yang dilakukan pada saat pengamanan demo mahasiswa yang terjadi beberapa hari kemarin.

Lebih jauh Wakapolda Jatim menginformasikan, ribuan personel itu akan disebar di dua titik. Di depan Gedung DPRD Jatim dan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Kita estimasikan, kekuatan kita bersama TNI sekitar tiga ribu personel,” jelas Toni di Mapolda Jatim, Selasa (01/10/2019).

Banyaknya personel gabungan yang disiapkan untuk pengamanan, dikarenakan pihaknya mendapat laporan bahwa akan ada sedikitnya lima ribu buruh yang bakal menggelar aksi unjuk rasa tersebut.

“Estimasi akan ada lima ribu buruh berdemo,” tandas Wakapolda.

Ia berharap aksi bisa berjalan dengan aman dan tertib, “Doakan akan berjalan aman dan tertib, seperti kemarin,” harap Toni.

Para buruh mengadakan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keberatan para buruh terhadap rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang baru saja ditunda pembahasannya oleh anggota DPR. (rcr)

Sabtu, 14 September 2019

Anggota TNI dari Tiga Matra Ikut Sumbangkan Darah dalam HUT Lantas ke-64 di Mapolresta Sidoarjo



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo – Dalam rangka memperingati HUT Lantas ke-64, Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar keg├Čatan sosial berupa donor darah di Aula Bharadaksa Mapolresta Sidoarjo, Sabtu (14/9/2019). Anggota TNI dari tiga matra, yakni AD, AL, dan AU ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Anggota Satlantas sendiri mendonorkan darahnya dalam kegiatan ini merupakan keharusan.

 “Ini salah satu kegiatan sosial yang kami lakukan,” kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo, Kompol Fahrian Daleh Siregar.

Keterlibatan TNI yang ikut mendonorkan darahnya karena sinergitas kesatuan TNI dan Polri di Sidoarjo terus terjaga. TNI dan Polri di Sidoarjo selama ini selalu bersinergi.

“Setiap ada kegiatan Polri, TNI selalu memberikan dukungan. Begitu juga sebaliknya, TNI punya kegiatan, kami selalu ikut terlibat di dalamnya dalam mendukung kegiatan,” jelas Fahrian.

Selain kegiatan donor, perayaan HUT Lantas juga diisi dengan kegiatan sosial lainnya. Diantaranya mendakan kunjungan ke panti asuhan ataupun ke keluarga besar lalu lintas.

“Misi sosial harus tetap diutamakan. Apalagi dalam mensyukuri peringatan sebuah hari kelahiran, seperti HUT Lantas seperti ini,” kata Fahrian.

Lebih lanjut diinformasikan bahwa puncak perayaan HUT Lantas ke-64 Polda Jatim digelar untuk di Makodam V/Brawijaya. Kegiatannya adalah gowes bareng yang startnya dimulai dari Jembatan Suramadu menuju Makodam V Brawijaya Surabaya.

Di kesempatan sama, Peltu Mursito Subdenpom V/4-1 Sidoarjo mengatakan, dukungan terhadap kegiatan sosial ini karena selama ini kerjasama dan sinergi antara TNI dan Polri di Sidoarjo, selalu terjalin secara baik.

Dalam kegiatan donor darah HUT ke-64 Lantas di Polresta Sidoarjo tersebut, Subdempom mengirimkan satu regu yang beranggotakan sepuluh prajurit. Seluruh anggota regu ini ikut mendonorkan darahnya.

“TNl dan Polri di Sidoarjo selama ini selalu sinergi dan harus terjaga selamanya, saling memberikan dukungan dan menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Sidoarjo,” terang Mursito.

Bertepatan dengan acara HUT Lantas ke-64, Iptu Abdul Kholil Kasubnit 1 Turjawali (Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli) Satlantas Polresta Sidoarjo ternyata juga berulang tahun. Maka ia pun diarak dan diminta duduk di kursi oleh anggota Satlantas Polresta Sidoarjo untuk diberikan ucapan dan sikap penghormatan dengan disiram air kembang.

Kanit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Sugeng S, mengatakan hal itu sebagai bagian dari kerukunan kebersamaan anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dalam menjalankan tugas maupun  berinteraksi sosial sesama anggota di kesatuan. (rik)

Siswa Miskin Jatim Gagal Dapat Seragam Gratis: Siapa yang Harus Tanggung Jawab Gagalnya Lelang?



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Lelang Seragam Gratis bagi siswa SMA/SMK Jawa Timur dipastikan gagal. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprof Jatim menyebut kegagalan disebabkan karena Dindik Jatim sebagai pengguna anggaran terlalu mepet dalam mengajukan anggaran. Tetapi, selain  itu ada yang menyebut bahwa gagalnya lelang dikarenakan adanya permainan untuk memenangkan CV. Maju Jaya. Sudah dua bulan tahun ajaran baru berjalan, siswa tidak mampu belum bisa mendapatkan seragam gratis. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan gagalnya lelang?

“Seharusnya dimasukkan sejak Februari 2019, tapi Bagian PBJ Biro Administrasi Pembangunan melalui Aplikasi APEL BAJA, baru 24 April 2019 menerima paket pengadaan kain seragam SMA Negeri dan SMA Swasta dari Dinas Pendidikan dengan nilai pagu Rp 52.844.062.000,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim, Sukaryo, menjelaskan kronologis paket pekerjaan pengadaan belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta.

Setelah menerima dokumen usulan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan segera mengirimkan undangan kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan untuk melakukan pembahasan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 April 2019

Lebih jauih Sukaryo menjelaskan, bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan, semula terdapat 6 paket pengadaan kain seragam. Tetapi, yang diusulkan ke Biro AP pada 24 April 2019 masih 1 paket.

Saat dimintakan kepastian mengenai jumlah paket kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan setelah adanya penggabungan paket yang sejenis, didapatkan jawaban dari PPK Dinas Pendidikan bahwa jumlahnya menjadi 3 paket pengadaan.

Dalam dokumen usulan Dinas Pendidikan dituliskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari. Dan pada saat rapat disampaikan informasi bahwa batas akhir pembagian seragam seharusnya pada akhir Juni 2019.

“Hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan, mengingat sejak penyampaian dokumen ke Biro AP, yaitu tanggal 24 April 2019, sampai dengan akhir Juni 2019 hanya tersisa waktu 60 hari kalender,” kata Sukaryo.

Jadwal proses pengadaan adalah sebagai berikut. Pertama, tender selama 45 hari (waktu uji lab 2 minggu dan libur lebaran) yakni Mei-Juni. Kemudian, kontrak selama 120 hari yakni mulai Juli hingga Oktober 2019.

Sehubungan dengan mepetnya waktu, Biro AP telah menyampaikan alternatif metode dan jadwal pemilihan penyedia. Alternatif pertama, tender (selama 45 hari) dan kontrak hanya tersedia selama 15 hari hingga akhir Juni 2019. Kemudian, alternatif kedua tender cepat. Waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari kerja (uji lab 2 minggu dilakukan sebelum kontrak) dan kontrak 45 hari sampai akhir Juni 2019.

Kemudian, pada Kamis (02/05/2019) Dinas Pendidikan mengirimkan lagi paket pengadaan yang diterima oleh Biro AP melalui Aplikasi APEL BAJA, paket belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan SMK swasta dengan nilai pagu Rp 78.035.986.677.

Pada Senin (15/07/2019), Kelompok Kerja Pemilihan mengumumkam paket pekerjaan. Yakni, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam siswa PK-PLK Negeri dan Swasta HPS Rp 1,5 miliar, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta HPS Rp 78 miliar dan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta HPS Rp 52,5 miliar.

Karena terdapat keraguan terhadap kemampuan keuangan peserta tender yakni CV Maju Jaya pada Senin, 26 Agustus 2019 dilakukan klarifikasi ulang terkait sisa kemampuan nyata atau SKN.

Berdasarkan nilai total HPS untuk masing-masing paket tender, maka persyaratan SKN paling kecil 50 persen dari nilai HPS. Nilainya adalah Rp 39.023.067.851 untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta. Kemudian, memiliki SKN Rp 26.268.221.202,75 untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta.

Dari hasil evaluasi Pokja Pemilihan 148 terhadap CV Maju Jaya diperoleh hasil bahwa kekayaan bersih atau ekuitas perusahaan tersebut hanya sebesar Rp.3.382.265.773. Padahal, untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta dengan HPS sekitar Rp 52,536 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki perusahaan bersangkutan adalah sebesar Rp Rp 6.254.331.467,41.

Sedangkan, untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta dengan HPS Rp 78,046 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki adalah Rp 9.291.206.61,08.

“Hasil evaluasi Pokja 148 terhadap dokumen penawaran CV Maju Jaya menyatakan CV Maju Jaya gugur kualifikasi kemampuan keuangan, dan tender dinyatakan gagal. Saat dilakukan rapat pembahasan bersama PPK Dinas Pendidikan pada Kamis, 29 Agustus 2019, LKPP telah mengundang industri kain yang dihadiri oleh lima perusahaan tekstil, Pokja, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim. Pihak industri kain menginformasikan bahwa tidak sanggup mengerjakan paket pengadaan sampai dengan lokasi titik bagi dalam waktu kurang dari lima bulan. Melihat kondisi seperti ini, maka tender dinyatakan gagal,” jelasnya.

Terhadap kegagalan lelang salah satu item program TisTas (Gratis Berkualitas) yang dicanangkan duet Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak tersebut, Hudiyono, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Jatim.

Menurut Hudiyono, kegagalan lelang itu menjadi tanggung jawab ULP (Unit Layanan Pengadaan). Tetapi, erlepas dari gagalnya lelang, Hudiyono menilai bahwa ikhtiar untuk merealisasikan seragam gratis tersebut sudah sangat baik dan maksimal. Apakah akan diadakan lelang ulang?

“Wah kalau itu kebijakan. Yang penting Dindik sudah mengupayakan lelang ulang. Tapi pasti waktu realisasinya tidak bisa ditentukan, kan by sistem. Untuk itu, Dindik Jatim dan Pemprov mohon maaf karena memang upaya dan ikhtiar itu ada, tapi ingat aturan main administrasi itu harus dipatuhi,” kata Hudiyono.Diberitakan sebelumnya, Plt Kadis Pendidikan Jatim Hudiyono menegaskan, bahwa Dindik selaku pemegang kuasa penggunaan anggaran tidak memiliki kuasa dalam hal pelelangan mandiri. Dindik hanya berkewenangan dalam pengelolaan anggaran, kelengkapan administrasi pelelangan, dan dokumen.

“Rencana, ikhtiar provinsi itu sudah luar biasa, tapi kita ini by sistem. Kita bekerja atas dasar sistem. Kita tidak bisa mandiri melelang sendiri. Kan by sistem itu, sudah ada lembaga yang berurusan dengan pengadaan. Ya, harus lewat sana. Kalau tidak lolos itu kewenangan ULP, bukan kami,” ujarnya, Jumat (13/9/2019).

Bekerja sesuai sistem, Hudiyono selaku Plt Kadindik Jatim mengatakan sudah mengambil langkah yang sangat cepat dalam pengaplikasian program TisTas Seragam Gratis ini, meskipun dalam kenyataannya sekolah telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.

“Saya kira Dindik sudah melalui percepatan, saya jadi Plt bulan Juni, Agustus sudah ada lelang. Kan berarti cepat. Tapi kami tidak bisa mengendalikan sistem. Karena kalau kita melanggar kebijakan sistem dan aturan administrasi, kan tidak baik,” ujar Hudiyono.

Namun, Hudiyono saat ini tengah berusaha meminta adanya lelang ulang Seragam gratis yang telah digaungkan dalam program TisTas oleh Gubernur Jatim ini. Ia pun memastikan bahwa sekolah tidak boleh menekan siswanya yang tidak mampu membeli seragam, kerena menunggu seragam gratis ini untuk membeli seragam sendiri atau atas nama sekolah.

“Ya, meskipun demikian, tidak boleh memaksa siswa membeli seragam. Kalau memang tidak mampu, ya pakai seragam yang ada tidak masalah. Boleh pakai seragam SMP yang lama,” tambahnya.

Kecepatan pengadaan seragam melalui lelang ulang menurutnya tidak dapat diprediksi. Karena pengadaan tersebut melalui sistem dan aturan main administrasi. Karena pelolosan, pembatalan, gagal lelang merupakan kewenangan ULP dan pihaknya pun harus mengikuti persyaratan administrasi dan sistem yang ada.

“Surat permohonan lelang ulang sudah dikirim sejak minggu lalu. Tetapi sekali lagi, kami tidak bisa memastikan kapan atau keberhasilannya, karena semua by sistem. Kalau kita melanggar bisa kena perdata bahkan pidana,” ungkapnya.

Ditanya tentang kemungkinan terburuk lelang ulang tidak dapat dilaksanakan atau terjadi kegagalan lelang kembali, Hudiyono mengatakan hal tersebut diluar kendali dirinya. Ia juga tidak bisa memastikan apakah jika seragam gratis benar-benar tidak bisa dilaksanakan, ada kompensasi atau penggantinya. (sr)

Jumat, 13 September 2019

Kapolda Jatim Ingatkan: Jika Ditetapkan DPO, Veronika Koman Akan Ditangkap



RADARMETROPOLIS: Surabaya –Kapolda Jatim, Irjenpol Luki Hermawan, kembali memperingatkan Veronika Koman untuk kooperatif, Jumat (13/9/2019). Jika tidak mau, kepolisian akan menetapkan DPO dan menangkap Veronika Koman.  

Untuk itu Kapolda Jatim kembali memperingatkan Veronica hendaknya menggunakan waktu yang diberikan oleh penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik telah melayangkan dua kali surat panggilan pada Veronica. ” Jika tidak hadir hingga tanggal 18, maka kami akan menetapkan DPO,” tegas Luki.

Lebih jauh Luki mengingatkan bahwa jika tersangka telah ditetapkan sebagai DPO, maka polisi akan melakukan langkah-langkah hukum dengan cara memburu dan menangkap Veronica.

“Kami tidak main-main. Akan kami tangkap yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Veronica telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim dalam kasus kerusuhan di Manokwari Papua. Veronica diduga menyebarkan berita bohong alias hoaks hingga memantik kerusuhan di Papua. Polisi menjerat Verocika dengan pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, UU No. 1 tahun 1946, dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Suku, Etnis dan Ras. (rcr)

Inginkan KPK Lebih Kuat, Jokowi Tolak Izin Penyadapan ke Eksternal



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan empat poin keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinisiasi oleh DPR. Salah satunya adalah mengenai keharusan KPK mengajukan izin ke pihak eksternal bila akan melakukan penyadapan.

 “Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menkumham dan MenPANRB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU KPK yang diinisiatifi oleh DPR,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Sebelumnya Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk merespons inisiatif DPR untuk memulai pembahasan revisi UU KPK. Jokowi berpandangan bahwa pada prinsipnya UU KPK memerlukan sejumlah penyempurnaan secara terbatas, karena telah berusia 17 tahun.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” katanya.

Ada empat poin yang ditentang oleh Presiden Jokowi dalam revisi UU KPK yang diajukan DPR.

Poin pertama, tidak setuju bila KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, seperti izin ke pengadilan. Jokowi memandang KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Poin kedua, tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Menurut Jokowi, penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, pegawai KPK maupun instansi lainnya. Asalkan harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Poin ketiga, tidak setuju jika KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Presiden melihat sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik dan tidak perlu diubah lagi.

Poin keempat, tidak setuju pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. “Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK, sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” katanya.

Rabu (11/9) lalu, Jokowi meneken surat presiden (surpres) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR. Surpres yang ditandatangani Jokowi berisi pula Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang juga merevisi draf RUU KPK yang diajukan DPR.

“Ini kan kewenangan DPR untuk merumuskan UU. Namun, harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Pemerintah, sekali lagi, Pak Presiden selalu katakan bahwa insititusi KPK adalah lembaga negara yang independen dan dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibanding lembaga pemberantasan korupsi yang lain,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu. (khr)

Kamis, 12 September 2019

Ketua DPRD: Jasa Besar BJ Habibie Jadikan Surabaya Pusat Teknologi Kapal Selam di Asean



Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, mempunyai jasa besar bagi Surabaya. Bapak Teknologi Indonesia tersebut telah menjadikan Surabaya sebagai pusat industri pertahanan matra laut dengan membesarkan PT PAL. Dari Surabaya, kini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi dan menguasai teknologi kapal selam. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

“Beliau sebagai Bapak Teknologi Indonesia adalah inisiator, peletak fondasi pembangunan industri pertahanan. Khusus untuk matra laut, yang basisnya di Surabaya dengan kelahiran PT PAL, di mana beliau pernah menjabat sebagai direktur utama,” ujar Adi melalui rilisnya, Rabu (11/9/2019) malam.

Adi masih menyimpan foto Habibie tahun 1985 saat peresmian status PAL menjadi persero, sebuah babak baru bagi modernisasi industri pertahanan nasional, khususnya matra laut. Sebelumnya, PAL adalah Penataran Angkatan Laut. Ketika itu Habibie adalah Menristek dan sekaligus direktur utama PT PAL.

Lebih lanjut Adi mengungkapkan bahwa ada masa di mana Bapak Demokrasi tersebut mepunyai hubungan yang intens dengan Surabaya, yaitu ketika membesarkan PT PAL sebagai penopang terdepan alat utama sistem persenjataan terutama untuk pertahanan matra laut.

“Jabatan itu diemban Pak Habibie tak lama setelah beliau dipanggil pulang kembali ke Tanah Air dari Jerman oleh Presiden Soeharto,” kata Adi.

Adi kemudian menyampaikan bahwa berkat jasa Habibie saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi dan menguasai teknologi kapal selam.

“Dan yang membanggakan, itu tempatnya di Surabaya, termasuk kapal selam sekarang dibikin di Surabaya,” tandas Adi.

Adi pun berharap dengan adanya ikatan historis antara Habibie dan Surabaya itu selayaknya menyebarkan inspirasi bagi kaum muda Surabaya untuk meneladani kiprah BJ Habibie.

Menurut Adi, ada tiga keteladanan utama yang bisa diambil dari Habibie. Pertama, ketulusannya mencintai Indonesia. Habibie adalah sosok fenomenal di bidang teknologi dunia. Karirnya sangat moncer di Jerman. Banyak negara sangat menghormati Habibie. Bahkan, penemuannya telah membantu lahirnya banyak terobosan di industri teknologi dunia, khususnya kedirgantaraan.

“Hidup beliau diistimewakan di Jerman, tapi kecintaan kepada negeri membuatnya pulang, bersusah-payah, jungkir-balik membangun dunia teknologi Indonesia,” ujarnya.

Kedua, inovasi-inovasi teknologinya. Adi berharap anak muda perlu meneladani kiprah Habibie yang sangat luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berbagai kemudahan pendidikan yang disediakan Pemkot Surabaya, anak-anak muda harus memanfaatkannya untuk menekuni ilmu pengetahuan secara total.

Ketiga, inspirasi cinta dan kasih sayang. Kisah kasih sayang Habibie, isteri, dan keluarganya telah menginspirasi banyak orang.

“Nilai-nilai kesetiaan, cinta, dan kasih sayang Pak Habibie dan Ibu Ainun harus menjadi cermin bagi kita semua untuk mengokohkan keluarga sebagai peletak dasar revolusi mental,” tegas Adi. (ar)

Rabu, 11 September 2019

Khofifah: Jatim Tepat Jadi Cabang Kedua Market Place IWAPI Setelah Jakarta



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik rencana IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang akan membuat marketplace sendiri. Karena hal itu seiring dengan upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan penjangkauan layanan ekonomi yang makin mudah, makin murah, dan makin cepat.

“Apakah DPP IWAPI akan memulai marketplace induknya di Jakarta, kemudian cabang keduanya ada di Jatim? Karena kita punya peluang besar. Apalagi Kementerian Perindustrian menjadikan Jatim sebagai provinsi pilot project Making Indonesia 4.0. Insya Allah dalam waktu dekat KEK Singhasari di Malang akan segera diresmikan yang di dalamnya ada klaster digital IT,” kata Khofifah saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional IWAPI XXIX di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (10/9/2019).

Dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan tentang ‘no one left behind’sebagai salah satu prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Prinsip ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan, termasuk kaum perempuan.

“Jangan ada satupun yang tertinggal. Agar tujuan tersebut bisa dicapai,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengajak IWAPI untuk ikut mendorong lahirnya perempuan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, terutama di era Revolusi Industri 4.0 dengan menyisir semua elemen dan daerah agar tidak ada yang tertinggal.

Sebagai sebuah bangsa, yang menjadi target dunia ‘no one left behind’ mantan Mensos tersebut berharap perempuan semuanya betul-betul akan tersisir, terangkat harkat dan martabatnya.

“Ada yang bisa mandiri secara ekonomi, lalu kemudian dia juga memandirikan orang lain. Tidak sekadar dirinya yang mandiri, tapi dia juga membuka peluang bekerja bagi yang lain. Kami harap IWAPI menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ini,” tandas Khofifah.

Supaya tidak ada satupun perempuan Indonesia yang tertinggal dalam meraih kesejahteraan dan kemajuan, Khofifah juga meminta IWAPI untuk mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

“Posisi IWAPI sebagai organisasi para pengusaha perempuan Indonesia sangat strategis terutama di era industri 4.0,” ujar Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah mengingatkan kembali pesan Bung Karno pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1963 tentang pentingnya menyiapkan investasi keterampilan manusia (human skill investment), investasi material (material investment), dan investasi mental (mental investment) dalam proses pembangunan Indonesia.

“Human skill investment itu bisa dilakukan IWAPI dengan menyiapkan perangkat organisasinya sampai dengan tingkat kecamatan. Sementara, saat yang sama juga sudah go international. Sehingga, pendidikan vokasi dan keterampilan lainnya dapat disinergikan,” kata Khofifah.

Dalam material investment, Khofifah mengajak IWAPI ikut menarik para investor dan mendorong investasi sebanyak-banyaknya baik dari dalam dan luar negeri.

Untuk itu Khofifah berharap human skill, material, dan mental investment harus menjadi catatan dalam Rakernas IWAPI kali ini.

“Pesan Bung Karno tersebut saat ini  masih sangat relevan. Apalagi pada tahun 2016 lalu Presiden Jokowi menyampaikan program pemerintah Indonesia  mewujudkan Making Indonesia 4.0,” katanya.

Selain ketiga pesan di atas, Khofifah juga menyampaikan pesan Bung Karno dalam Pidato Trisakti-nya pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1964 yang isinya adalah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

“Kita panggil memori kita sebagai warga bangsa, karena kita mendapat mandat mengisi kemerdekaan RI. Saat ini PR kita sebagai sebuah bangsa adalah pertama persatuan, kedua persatuan, dan ketiga persatuan.” Ujar Khofifah.

Khofifah berpandangan IWAPI ikut berperan menyatukan berbagai perbedaan dalam kerangka persatuan Indonesia. Pengusaha wanita dari Aceh sampai Papua ketemu di IWAPI.

“Kita semua dipersatukan bukan karena agama, bukan karena budaya, juga bukan karena status sosial. Kita dipersatukan  oleh Indonesia,” katanya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM RI, AA Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan bahwa seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Untuk itu ia mengajak IWAPI untuk ikut membantu mewujudkan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Gede Puspayoga, banyak program pemerintah terutama di Kementerian Koperasi UKM yang bisa dimanfaatkan oleh IWAPI, seperti sertifikasi hak cipta. Selain itu ada juga program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang sudah banyak dimanfaatkan di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Boyolali.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI, Nita Yudi, mengatakan tahun ini IWAPI berencana akan membuat marketplace. Hal ini menjadi peluang apalagi jumlah anggota IWAPI lebih dari 30 ribu orang pengusaha. Selain itu dalam kesempatan ini dirinya juga menyampaikan kesiapan IWAPI menjadi mitra strategis dari pemerintah.

Tema Rakernas IWAPI XXIX adalah ‘IWAPI ke-44 Tahun Memberdayakan Perempuan UMKM 4.0 Untuk Berdaya Saing, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan’. Rakernas ini diikuti sekitar 1.538 orang anggota IWAPI dari 33 provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penghargaan bagi pemenang DPD IWAPI Teladan tingkat nasional. Dimana juara 1 diraih DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan, Juara 2 diraih DPD IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan, Juara 3 diraih DPD IWAPI Provinsi DI Yogyakarta. Sementara penghargaan juga diberikan kepada perempuan pengusaha berprestasi tingkat nasional tahun 2019-2020. (sr)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites