Zulkifli Prihatinkan 8 Partai di DPR Setuju RUU Miras

Pejabat yang juga politisi PAN tersebut berpandangan bahwa RUU Miras itu harus ditolak tegas. “Tapi, di negara ini sudah ada delapan partai yang setuju dengan RUU itu," ungkapnya tanpa merinci partai-partai yang setuju.

Soekarwo: Aset Bank Jatim Bisa di Atas Rp 100 Triliun

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap bahwa semakin bertambahnya usia, Bank Jatim yang saat ini sedang memperingati ultah yang ke-57 tahun, harus memiliki visi yang hebat. Diharapkan asetnya mencapai di atas Rp 100 triliun pada tahun 2022.

Napi Ter Umar Patek Dapat Remisi Kemerdekaan 2 Bulan

Memiliki catatan perilaku yang dinilai terus membaik, Umar Patek, mendapatkan remisi selama dua bulan. Pemberian remisi kepada gembong teroris Bom Bali, Ritz Carlton, dan beberapa tragedi lainnya itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73.

Baru Dilantik, Kepala Bappeko Langsung Dipanggil DPRD

Selama ini DPRD Surabaya belum pernah mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejumlah proyek besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah berencana untuk memanggil Kepala Bappeko yang baru saja dilantik.

Korupsi Dana Hibah Pemkot Disidang 26 Januari

Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan Religiusitas Pakde Saat Kukuhkan 74 Paskibraka

Pakde Karwo berpesan hendaknya Paskibraka terus giat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian penguasaan terhadap iptek tersebut harus diperkuat dengan rasa iman dan takwa atau imtak.

DPRD Surabaya Kaji Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 M

Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemkot Surabaya mengajukan anggaran Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2018. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu, karena penggunaan anggaran adalah untuk masyarakat.

Selasa, 28 Agustus 2018

KPK Akan Adu Cepat dan Muslihat dengan Koruptor Chat Antisadap



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak khawatir kecolongan dengan teknologi canggih anti sadap yang digunakan para koruptor. Untuk mengatasi langkah para koruptor itu KPK hanya diperlukan adu cepat dan muslihat saja. Seperti diketahui, terdakwa korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi, dalam aksi korupsinya menggunakan aplikasi chat anti sadap.

"Biasa saja , sejak zaman perang dunia ke-2 ada alat enkripsi. Tinggal kita adu cepat dan adu muslihat saja," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (28/8/2018).

Saut menyebut banyak cara mengungkap isi chat. Ia menganalogikannya dengan kendaraan untuk pergi ke satu tempat. "Mau ke Priok, tidak hanya pakai Metro Mini, tuh!" ucapnya.

Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arief, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Fayakhun, mengaku sempat disarankan Fayakhun menggunakan aplikasi itu.

"Saya pada waktu itu, saya kenal Pak Fayakhun, ahli komunikasi. Pak Fayakhun memberitahukan kepada saya, ada komunikasi cukup secure itu Signal. Waktu itu saya tidak tahu," kata Erwin saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/8).

Aplikasi yang dimaksud yaitu Signal Private Messenger yang dapat diunduh secara gratis. Dalam deskripsinya, aplikasi itu menggunakan enkripsi end-to-end untuk keamanan berkirim pesan serta tidak perlu email atau proses pendaftaran lainnya.

Jaksa kemudian menanyakan tujuan Erwin menggunakan aplikasi itu. Kepada jaksa Erwin mengaku tidak memiliki tujuan apapun. (khr)

Ferry LPI Minta Maaf Bilang Banser Idiot



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ferry Irawan, pengurus Laskar Pembela Islam (LPI) Surabaya, meminta maaf kepada Banser dan umat Muslim se-dunia karena telah mengatakan Banser idiot. Peristiwa yang membuatnya minta maaf itu dilakukan saat mendampingi Ahmad Dani.

"Assalammualaikum, saya Ferry yang dari Vlog videonya mas Dhani (Ahmad Dhani), yang mengucapkan kata tidak semestinya bagi Banser atau yang merasa menyinggung Banser, atau simpatisannya dan umat Muslim sedunia, saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, meminta maaf dengan tulus. Sekiranya Banser, simpatisannya, dan umat Muslim se-Indonesia secara umum bisa memaafkan kekhilafan saya," kata Ferry dalam video permintaan maafnya yang viral di sosmed, Selasa (28/8/2018) pagi.

Dalam video permintaan maaf itu, Ferry juga meminta maaf kepada FPI karena dirinya sudah tidak aktif lagi di FPI. Ferry saat mengatakan 'Banser Idiot' memang tidak menggunakan seragam FPI. Saat berada di Hotel Elmi Surabaya, Ferry menggunakan baju seragam putih bertuliskan Laskar Pembela Islam (LPI).

Dalam pemberitaan sebelumnya Ferry mengakui bahwa dirinya yang mengatakan Banser idiot.

Pernyataan Ferry ini menjadi viral karena tersebar dalam video Vlog Ahmad Dhani, yang ketika itu sedang tertahan di dalam Hotel Majapahit Surabaya dan tidak bisa mengikuti acara Deklarasi #2019GantiPresiden di depan Masjid Kemayoran Surabaya, Minggu (26/8/2018).  Ahmad Dhani sendiri menyatakan bahwa yang bukan dirinya yang mengatakan Banser idiot. embantah.

Ferry Irawan saat itu berada di sebelah Ahmad Dhani. Ketika ditanya wartawan ia mengakui bahwa dirinya lah yang mengatakan Banser idiot.

Melalui vlog pribadi yang beredar, Ahmad dhani menyatakan permintaan maafnya pada massa aksi #2019GantiPresiden, karena tidak bisa keluar dari dalam hotel.

Dalam vlognya  Ahmad Dhani menyatakan, ia tidak bisa keluar hotel lantaran dihadang oleh 100 orang pendemo yang telah 2 jam melakukan aksinya. Ia bahkan sempat menyindir aparat kepolisian, karena membiarkan aksi massa tersebut.

"Hari ini saya dihadang di depan hotel itu. Tidak bisa keluar hotel, ditahan oleh polisi dan saya didemo disitu oleh 100 orang. Aneh juga ya, biasanya yang didemo itu presiden, menteri, kapolri. Ini musisi didemo. Musisi yang nggak punya backing polisi dan tentara. Kita ini kan oposisi. Yang demo ini membela penguasa. Ini lucu. Ini idiot, idiot ini. Mendemo orang yang tidak berkuasa (suara Ahmad Dhani). Banser idiot. Banser ini, Banser ini (suara Ferry Irawan)," ujar Dhani dan Ferry dalam vlog.

Dhani pun menegaskan, tidak akan keluar dari hotel. Ia beralasan, jika keluar dari hotel dirinya bisa marah karena menghadapi para pendemo.

"Saya takut kalau saya keluar nanti marah, saya habisi semua. Jadi saya ngalah saja nunggu di sini. Saya mohon maaf pada teman-teman yang deklarasi," ujarnya menutup vlog. (rcr)

Senin, 27 Agustus 2018

BDH Desak Pemkot Surabaya Laksanakan Perintah Mendagri Cairkan Gaji ke-13



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH) mendesak Pemkot Surabaya segera melaksanakan imbauan Menteri Dalam Negeri untuk mencairkan gaji ke-13, karena hal itu merupakan hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Segera cairkan gaji ke-13 sesuai imbauan Mendagri. Walaupun hanya 1 bulan gaji, uang itu sangat bermanfaat bagi para karyawan dan keluarganya," tandas Bambang DH.

Caleg DPR RI dapil Surabaya-Sidoarjo itu mengingatkan bahwa saat ini beban finansial ASN cukup berat. Mereka baru-baru ini bersamaan menanggung biaya masuk sekolah maupun kuliah seiring dengan masuknya tahun ajaran atau tahun akademik baru.

Menurut alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut dengan kekuatan APBD Rp 8 triliun lebih, Surabaya memiliki kemampuan anggaran untuk membayar gaji ke-13.

“Apabila sampai tidak dicairkan, akan menjadi pertanyaan daerah lain yang telah mencairkan gaji ke-13, kendati kekuatan keuangannya jauh di bawah Surabaya," kata Bambang.

Bambang DH yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu itu menambahkan bahwa gaji ke-13 seharusnya telah dicairkan sejak Juli lalu.

Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah ASN di lingkungan Pemkot Surabaya golongan IV ada 3.904 orang dengan gaji Rp 4,5 juta per orang per bulan.

ASN golongan III tercatat 5.727 orang bergaji Rp 3,4 juta per orang per bulan. ASN golongan II ada 4.464 orang dengan gaji Rp 2,7 juta per orang per bulan. Dan ASN golongan I tercatat 337 orang bergaji Rp 2 juta per bulan per orang.

Bambang meminta internal pemkot harus memahami kebutuhan ASN. Apalagi para ASN Pemkot sudah menanti gaji tersebut, karena surat Kementerian Dalam Negeri menyebut pencairan harus sudah dilakukan minggu pertama Juli 2018. (ar)

Rugikan Ekonomi Surabaya, Pedagang Pasar Turi Minta Risma Bertindak Bijak



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Para pedagang Pasar Turi Baru meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini bertindak bijak dalam menangani permasalahan Pasar Turi Baru. Sebab yang paling dirugikan dari berlarut-larutnya persoalan pasar grosir legenda tersebut adalah perekonomian Surabaya.

Sebelum terjadi kebakaran, perputaran uang di pusat grosir Surabaya tersebut mencapai Rp 15-20 miliar per hari.

"Yang dirugikan ini bukan kami saja, ekonomi Jatim dan ekonomi Surabaya sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama investor. Makanya, kami minta tolong Bu Risma bijak melihat persoalan ini," kata salah satu pedagang depot makanan, Ita Sulistiani.

Ita mengatakan bahwa nasib mereka seolah digantung oleh Pemkot Surabaya.

Menurutnya, ribuan pedagang saat ini resah dengan kondisi Pasar Turi. Keresahan ini semakin menjadi-jadi setelah melihat pengunjung dan pembeli pasca pembangunan gedung baru tak seramai sebelumnya. Salah satu sebabnya adalah pasar belum difungsikan maksimal.

"Begini, kita jualan di sini, tapi TPS (tempat penampungan sementara) nggak dibongkar. Bagaimana yang disini mau ramai," kata Ita.

Untuk itu ia meminta Pemkot menertibkan TPS yang ada di depan Pasar Turi Surabaya. Dengan demikian pembeli akan belanja di pasar yang baru dibangun.

Dengan tak tidak dibongkarnya stan TPS tersebut, menunjukkan tidak adanya komitmen dan keberpihakan Pemkot Surabaya untuk menjadikan Pasar Turi sebagai pusat aktivitas perekonomian.

Selain itu Ita juga mempermasalahkan belum keluarnya izin operasional. Padahal para pedagang sudah bertahun-tahun mengisi stan-stan di Pasar Turi Baru yang mereka miliki.

Hal di atas sudah ia keluhkan kepada pihak pengelola. Namun ketika dirinya mengeluh ke pihak pengelola terkait kendala tersebut, ternyata pihak pengelola juga tidak bisa berbuat banyak karena terkendala izin tersebut.

"Jadi, tolong keluarkan izin pasar ini. Agar dikelola maksimal," harap Ita.

Saat ini total jumlah stan di Pasar Turi Baru yang sudah selesai dibangun sebanyak 6.400 unit. Pembangunannya sendiri sudah rampung sejak tahun 2014. Dari jumlah itu, sebanyak 4.500 unit kios telah terjual ke pedagang. Antara lain 3.600 unit ke pedagang lama dan 900 unit pedagang baru. Serah terima kios pun berlangsung sejak Desember 2014 sampai awal 2015. (rcr)

Minggu, 26 Agustus 2018

Massa Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Tugu Pahlawan Dibubarkan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ratusan massa deklarasi #2019GantiPresiden yang berkumpul di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (26/08/2018) dibubarkan aparat kepolisian. Langkah ini diambil karena panitia kegiatan tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak kepolisian.


"Dikarenakan aksi ini tidak memberi pemberitahuan, Polda Jawa Timur tidak dapat menerbitkan STTP. Untuk itu silakan, bapak ibu membubarkan diri secara tertib," kata salah seorang Polwan yang disampaikan melalui pengeras suara.

Meski demikian massa peserta aksi tetap bertahan dengan tetap duduk di halaman ruko depan Tugu Pahlawan.

Menyikapi ulah tersebut, polisi tetap mengajak mereka agar meninggalkan lokasi secara sopan. Namun karena ajakan ini tidak mendapatkan respon yang positif, maka polisi melakukan pembubaran aksi.

Ketika upaya pembubaran berlangsung, massa melakukan perlawanan hingga mengakibatkan salah satu polwan mengalami luka. Ia terkena cakar salah seorang peserta deklarasi. Pembubaran tetap dilaksanakan dengan dipimpin Kapolsek setempat.

Akhirnya massa perlahan membubarkan diri meninggalkan Tugu Pahlawan dengan mengendarai kendaraan masing-masing. (rcr)

Sabtu, 25 Agustus 2018

Prajurit Yonmarhanlan V Amankan Kunjungan Kapal Perang Thailand di Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kapal Perang HTMS Rattanakosin FSG 441 mengunjungi Surabaya. Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan kunjungan kapala milik Angkatan Laut dari negara Thailand itu, prajurit Yonmarhanlan V melaksanakan pengamanan di Dermaga Jamrud Tanjung Perak Surabaya, Jumat (24/8/2018).

HTMS Rattanakosin FSG 441 adalah Kapal Perang Thailand kelas Corvette, dibuat pada tahun 1986 di Amerika Serikat.

Kapal ini memiliki panjang 76,8 Meter lebar 9,6 meter, draft 4,5 meter bobot 960 ton dan mast 20 meter. HTMS Rattanakosin 441 dikomandani oleh Captain Anupong Taprasob (Commander Task Unit RTN).

Untuk tugas pertempuran, HTMS Rattanakosin dilengkapi dengan persenjataan Main Gun: 1x oto Merala 76/62 Naval Gun, AA Gun, Secondary Gun: 2x20 mm Rheimental Gun, SSM:1 x Aspide Launcher With 8 Aspide Missiles dan dilengkapi senjata utama jenis Terpedo: 6x Mk.

Selesai upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Komandan Kapal HTMS Rattanakosin FSG 441, dan dilanjutkan dengan kunjungan pejabat Lantamal V ke Kapal Perang Thailand.

Kunjungan Kapal Perang Thailand ke Indonesia diharapkan dapat mewujudkan hubungan bilateral yang lebih harmonis, terutama dalam menjaga keamanan laut di kawasan Asia Tenggara. (sr)

Banyak Proyek Miliaran Mangkrak, DPRD Kecam Pemkot Surabaya


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengecam kinerja pemkot Surabaya. Hal ini karena banyak proyek yang mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

"Adapula yang berhenti pembangunannya. Diantaranya, Underpass Jl. HR Muhammad yang dimulai tahun 2015 dengan anggaran CSR 74 miliar rupiah dari pengembang. Tapi, sampai tahun ini tidak ada penyelesaian. Padahal para pengembang di sekitar sudah melakukan talangan dana," ujar Buchori.

Proyek lain yang disorot oleh Buchori adalah pembangunan jembatan di jalan Kartini yang sebelumnya retak. "Itu juga belum tuntas," katanya.

Selain yang disebutkan di atas, Buchori juga mengungkap beberapa proyek mangkrak lainnya. "Seperti Terminal Kedung Cowek, Sentra Ikan Bulak yang tidak diminati, Kalimas yang dianggarkan 200 miliar rupiah untuk pembangunan pompa petekan hingga kini belum jelas seperti apa. Begitu juga sungai Kalianak yang dianggarkan Rp 3 miliar," paparnya.

Menurut Buchori banyaknya terjadi proyek mangkrak di Surabaya dikarenakan pemkot selama ini melakukan koordinasi terlebih dulu dengan dewan dalam melaksanakan pembangunan proyek. Pemkot Surabaya berjalan seenaknya sendiri.

Buchori lebih lanjut menyoroti rencana pembangunan kereta gantung di sekitar kawasan Suramadu yang kemungkinan besar juga bakal mangkrak seperti sejumlah proyek lainnya.

"Sampai sekarang belum ada DED-nya (Detail Engineering Design). Karena itu rencana pembangunannya nanti harus sangat matang," pungkas politisi PPP itu. (rcr)

Prajurit Yonmarhanlan V Amankan Kunjungan Kapal Perang Thailand di Surabaya



RADARMETROPOLIS: Tuban - Perusahaan semen PT. Holcim Indonesia,Tbk, di Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Tuban, menyatakan bahwa tiga WNA yang diamankan di sekitar pintu masuk pabrik bukanlah pekerja mereka.

Bahkan PT Holcim juga menegaskan bahwa mereka juga bukan merupakan WNA yang akan melakukan kunjungan. Dikarenakan, per tanggal 24 Agustus 2018 itu tidak ada agenda tenaga kerja asing melakukan kunjungan ke pabrik Tuban.

"Per tanggal 24 Agustus 2018 ini tidak ada tenaga asing yang bekerja atau melakukan kunjungan ke pabrik Tuban," jelas Indriani Siswati, Corporate Communication East Java and East Indonesia PT Holcim Indonesia dalam siaran persnya.

Diterangkan lebih lanjut, bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan ke seluruh area PT Holcim Indonesia Tbk, baik keperluan pekerjaan, studi maupun keperluan lainnya, dilengkapi dengan dokumen resmi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan atas persetujuan manajemen PT Holcim Indonesia Tbk.

Manajemen Holcim akan memastikan seluruh aspek legalitas dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginformasikan jumlah tenaga kerja asing yang ada dan mengirim dokumen-dokumen yang diperlukan via email.

Terhadap tiga WNA asal China yang menyusup dan akan masuk ke pabrik, PT Holcim menyatakan bahwa hal itu di luar pengetahuan dari pihak perusahaan.

Sesuai dengan prosedur, tim security PT Holcim Indonesia Tbk melimpahkan kewenangan terhadap ketiga warga negara asing itu kepada tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kabupaten Tuban dan Polres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Pihak perusahaan berkomitmen akan terus senantiasa membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan situasi yang kondusif.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang Warga Negara Asing (WNA) asal China diamankan oleh pihak security perusahaan semen PT Holcim Indonesia Tbk yang ada di Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Tuban. Ketiga WNA itu sembunyi di belakang kendaraan truk. Mereka diduga hendak menyelundup masuk ke PT Holcim. (alw)

Jumat, 24 Agustus 2018

DPR Segera Panggil Mendag Soal Tambah Impor Beras Dua Juta Ton



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Komisi IV DPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito untuk dimintai penjelasan soal pemberian izin impor beras sebanyak dua juta ton. Langkah ini didukung oleh Ketua DPR RI.

"Saya mendukung rencana Komisi IV DPR memanggil Menteri Perdagangan untuk memperoleh penjelasan yang lugas dan menyeluruh atas kebijakan impor beras," kata Bambang Soesatyo, Ketua DPR, melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (24/8/2018).

Sikap Bamsoet tersebut menanggapi adanya informasi bahwa Kementerian Perdagangan telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebesar satu juta ton, sehingga total izin impor yang telah diterbitkan Kemendag menjadi dua juta ton.

Bamsoet berharap, penjelasan Menteri Perdagangan pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI diharapkan dapat mengklarifikasi spekulasi yang muncul di ruang publik. Sebab selama ini terkait izin impor ini kerap memunculkan spekulasi.

Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan sebelum ini mengatakan bahwa izin penambahan impor tersebut telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Ia beralasan penambahan impor beras itu diperlukan untuk menambah cadangan stok beras nasional yang mulai berkurang. (khr)

Kamis, 23 Agustus 2018

Pemprov dan DPRD Berseberangan Terkait BLUD 20 SMK di Jatim


RADARMETROPOLIS: Surabaya - Sebanyak 20 Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Timur telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk itu Pemprov Jatim sudah mengalokasikan lebih dari Rp 19 miliar belanja subsidi untuk mendukung biaya operasional SMK BLUD dalam Perubahan APBD 2018.

Status SMK BLUD tersebut ditetapkan dalam keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/ 519/ KPTS/ 013/ 2017. Sementara pihak DPRD menginginkan status BLUD terhadap SMK tersebut diatur oleh Perda.

Dengan berstatus pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD maka pihak sekolahan diharapkan akan mengelola sendiri belanja fungsional dari pendapatan sekolah dari potensi yang menjadi unit usaha sekolah.

Contohnya, dengan menyewakan sarana prasarana sekolah sampai pengelolaan unit usaha, seperti hasil dari barang produksi siswa SMK yang siap dipasarkan.

Berkaitan dengan dicanangkannya status BLUD terhadap 20 SMK di Jatim ini, DPRD Provinsi Jawa Timur sempat mewacanakan akan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif untuk pelaksanaan pola BLUD SMK ini.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im,  berpandangan harus ada regulasi khusus bagi BLUD SMK yang tujuannya adalah untuk memudahkan Kepala Sekolah mengelola unit usaha sekolah.

Beberapa permasalahan yang berpotensi muncul, salah satunya adalah kepala sekolah yang seharusnya konsentrasi untuk pengembangan kualitas pendidikan tentu fokusnya akan terpecah.

Kepala Sekolah akan lebih sibuk pada urusan unit usaha berkaitan dengan status BLUD SMK tersebut yang menghasilkan pemasukan untuk operasional sekolah.

"Dengan adanya Raperda ini, Kepala Sekolah bisa menunjuk orang lain, guru, atau melatih anak-anak didik ini untuk menangani manajerial usaha sekolah," katanya.

Problem lainnya, hasil produksi siswa SMK berupa makanan akan sulit mendapatkan izin edar dari BBPOM. Hal ini karena sekolah tidak mempunyai hak mendirikan unit usaha.

Berkaitan rencana DPRD untuk membuat Raperda BLUD SMK tersebut, Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan, persoalan itu sebenarnya soal teknis, sehingga  tidak perlu Perda.

"Keuangan kan sudah ada perdanya. Saya kira tidak perlu sampai membuat perda khusus BLUD. Ini soal teknis saja, kok," kata Pakde Karwo, Kamis (23/8/2018).

Pakde Karwo berpendapat, tidak semua peraturan harus berbentuk Undang-Undang atau masuk dalam konstitusi. Karena bila itu diundangkan, maka ketika ada perubahan akan menunggu terlalu lama.

"Ini, kan, soal manajerial saja. Manajemen itu dinamis, selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman. Kalau diatur dalam Perda tidak bisa fleksibel," katanya.

Manajemen BLUD SMK, kata Soekarwo, ada pada Kepala Sekolah. Dia menyerahkan sepenuhnya pengelolaan hasil unit usaha SMK berstatus BLUD ini kepada Kepala SMK.

"Kepala sekolah yang menentukan, apakah yang didapat itu disetor langsung atau enggak? Dikelola sendiri. Kepala Sekolah itu secara berkala selalu membuat pertanggungjawaban kepada Gubernur Lewat Kepala Dinas. Sama dengan rumah sakit," ujarnya.

Misalnya, BLUD SMK membuat unit usaha minimarket. Pakde Karwo mengatakan, itu boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan dimasukkan di dalam program kerja tahunan.

"Seperti perusahaan begitulah, ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menetapkan ini, itu," ujarnya. (sr)

Strategi Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Menangkan Pilpres 2019



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pasangan Jokowi-Maruf Amin akan mengedepankan positif campaign dalam pola-pola kampanyenya saat berkontestasi dalam Pilpres melawan pasangan Prabowo-Sandi. Selain itu juga akan melakukan pendekatan budaya sebagai salah satu strategi kampanyenya.

Kedua strategi kampanye tersebut memang belum dibakukan sebagai pola yang akan digunakan secara resmi oleh Tim Kampanye Nasional. Strategi kampanye itu masih merupakan gagasan yang digodok di tingkatan partai pengusung.

"Jadi memang positive campaign dan ajakan untuk melawan hoax ini akan jadi salah satu yang utama bagi kami dalam proses memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Bambang DH, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI P, Kamis (23/08/2018).

Menurut Bambang, penggunaan strategi tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa diantaranya adalah karena saat ini keberadaan hoax semakin liar, kian hari justru malah banyak.

“Termasuk yang menyerang Pak Jokowi. Ini kan tidak sehat dan menyesatkan masyarakat. Makanya, kami akan fokus melawan itu dengan positive campaign," ujar mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Sementara itu Partai Golkar merancang strategi pendekatan budaya. "Salah satu caranya adalah melalui wayang yang dekat dengan masyarakat. Bahkan Kamis (23/8/2018) malam nanti, kami akan gelar wayangan mulai pukul 18.00," kata Ketua Divisi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Adies Kadir.

"Ya budaya itu hanya salah satu saja. Kan nggak mungkin kita beber semua, namanya juga strategi. Tapi pola-pola seperti wayangan, atau senam massal, pasar murah, dan pengajian juga akan dilakukan. Golkar akan all out di Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan tim khusus untuk memenangkan Pilpres pun sudah kita bentuk," pungkas Adies. (khr)

Rabu, 22 Agustus 2018

Wujudkan Semangat Peduli Berbagi, Semen Indonesia Grup Salurkan 167 Hewan Kurban



RADARMETROPOLIS: Gresik - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan 167 ekor hewan kurban untuk warga di sekitar operasional perusahaan yaitu Gresik, Tuban, Rembang, Padang, dan Tonasa. Kegiatan penyaluran hewan kurban menjadi wujud kepedulian Semen Indonesia untuk selalu berbagi kepada masyarakat.


Kegiatan yang dilakukan dalam rangka merayakan Idul Adha 1439 H itu diselenggarakan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Penyaluran dimulai pada hari Senin (20/08/2018) hingga Selasa (21/08/2018).

Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto, mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta guna meningkatkan ikatan sosial pada masyarakat, Semen Indonesia secara rutin memberikan bantuan dan melakukan pemotongan hewan kurban.

Hewan kurban di Gresik sebanyak 24 ekor sapi disalurkan ke Pemkab Gresik, Kecamatan Kebomas, meliputi Kelurahan Gending, Kelurahan Sidomoro, Kelurahan Singosari, Kelurahan Ngargosari, Desa Kembangan, Sekolah dan Yayasan. Selain itu, hewan kurban juga disalurkan ke Packing Plant Banyuwangi, Sorong, Balikpapan, dan Pontianak.

Untuk Kabupaten Tuban, Semen Indonesia menyalurkan bantuan sapi kurban sebanyak 34 ekor. Penyerahan hewan kurban secara simbolik dilakukan SVP Production Semen Indonesia, Joko Sulistiyanto kepada Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, yang dilaksanakan di halaman kantor Pemkab Tuban.

Hewan kurban disalurkan ke 26 desa di wilayah sekitar operasional pabrik Tuban, meliputi Kecamatan Tuban, Merakurak, Kerek, Jenu, dan Kecamatan Tambakboyo.

“Selain itu, hewan kurban juga disalurkan ke Pemkab Tuban, DPRD Tuban, Masjid Agung Tuban, Ponpes Nurus Salam Gomang, Kecamatan Singgahan dan Ponpes Mansyaul Huda di Kecamatan Senori,” papar Agung.

Ia lebih lanjut menjelaskan, bahwa untuk Kabupaten Rembang, Semen Gresik menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 60 ekor yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Hewan kurban disalurkan ke 11 desa, masjid-masjid, pondok pesantren, dan masyarakat sekitar desa di ring 1.

Sementara itu, Semen Padang menyalurkan bantuan hewan kurban sapi sebanyak 23 ekor. Hewan kurban disalurkan ke 9 Kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh di Nagari Pauh Limo, Nagari Limau Manis, Kantor KAN Nan XX, Kecamatan Pampangan, Desa Teluk Bayur. Hewan kurban juga diserahkan ke 4 daerah perwakilan yaitu Dumai, Lampung, Aceh, dan Bengkulu.

Semen Tonasa menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 26 ekor sapi. Penyerahan hewan kurban dilakukan oleh Direktur Keuangan Tonasa, Bambang Eko Prasetyo di halaman Masjid Raodatul Muttaqin, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulsel. Hewan kurban diberikan kepada 11 desa lingkar, masjid agung, organisasi keagamaan, dan instansi-instansi di Pangkep.

“Semangat berkurban menjadi inspirasi bagi perusahan. Berkurban merupakan simbol kepedulian antar sesama untuk saling berbagi. Semoga dengan berkurban akan senantiasa meningkatkan semangat kerukunan, mempererat tali persaudaraan, dan toleransi di antara sesama masyarakat,” ujar Agung.

Tidak hanya itu, perusahaan juga berharap keberadaan Semen Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, pada hari raya Idul Adha ini benar-benar menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. (sri)

Gerakan Pramuka Bantu Korban Gempa Lombok Alat Penerangan



RADARAMETROPOLIS: Lombok - Andalan Nasional Kwarnas Gerakan Pramuka Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana (Abdimasgana), Eko Sulistio, memberikan bantuan alat penerangan berupa 50 lebih solar cell untuk warga korban gempa di Lombok.

Abdimasgana menilai bantuan tersebut sangat dibutuhkan para korban, mengingat banyaknya aliran listrik yang padam. Eko lebih lanjut mengungkapkan, bahwa pihaknya juga mendistribusikan sejumlah bantuan lainnya, seperti terpal, tenda, dan bahan-bahan makanan.

Berbagai bantuan itu diperoleh dari swadaya masyarakat yang disampaikan melalui dirinya.

“Kita sudah menyalurkan ribuan paket, berton-ton bahan makanan, terus beratus-ratus tenda, berpuluh-puluh solar cell (listrik tenaga matahari) karena banyak listrik yang tertutup. Kita juga memiliki mobil rescue yang mobile untuk membantu itu semua,” ujar Eko Sulistio.

Dibanding genset yang harus memakai bensin, Eko menilai para korban gempa lebih baik diberikan solar cell untuk membantu penerangan di lokasi pengungsian dan untuk charger HP.

Solar cell lebih praktis dan bisa digunakan untuk membuat lampu menyala dari sore sampai pagi hari.

“Kalau solar cell tinggal diarahkan ke arah matahari dan akan menyimpan di baterainya, lampu akan akan menyala pada sore hingga pagi hari. Itu penting, selain untuk menyalakan penerangan lampu, juga baterai solar cell bisa mengecas HP,” kata Eko. (ynt)

Selasa, 21 Agustus 2018

Pulang Kampung, Brigjen M Iqbal Jabat Wakapolda Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Brigjen Pol M Iqbal resmi menjabat sebagai Wakapolda Jatim. Hari ini Selasa (21/8/2018) Jenderal kelahiran Surabaya itu telah menjalani prosesi serah terima jabatan di gedung Mapolda Jatim. Jabatan baru menjadi orang nomor dua di Polda Jatim bagaikan pulang kampung bagi jenderal kelahiran Surabaya itu. Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyatakan senang dirinya bisa kembali ke Surabaya Jawa Timur. "Disini konco lawas akeh, (teman lama banyak). Bernostalgia disini, setelah sembilan bulan (menjabat Karopenmas Divisi Humas Polri) kembali lagi,” kata Iqbal.

Selanjutnya Iqbal mengungkapkan apa perannya sebagai Wakapolda. Perannya tiada lain adalah membantu Kapolda menjalankan tugas-tugas kepolisian baik internal maupun eksternal.

“Dengan agenda yang sudah jelas ke depan, ada Pileg (Pemilihan Legislatif) ada Pilpres (Pemilihan Presiden), saya akan support Kapolda, memanage dan mengkoordinatori staf, semua tim untuk mensupport pak Kapolda,” lanjutnya.

Semua yang dilakukan tersebut hanya untuk menjaga agar Jawa Timur selalu dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolri memberikan tugas kepada Kapolrestabes Surabaya sebagai Wakapolda Jawa Timur, menggantikan Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo tertanggal 13 Agustus 2018.

Sementara  itu Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo diangkat sebagai Kapolda Riau berdasar Surat Telegram Kapolri ST/2015/VIII/KEP./2018. (rcr)

Senin, 20 Agustus 2018

Penganggaran Tuntas, 2019 SMA dan SMK di Jawa Timur Gratis 100 Persen



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Mulai 2019 pendidikan untuk SMA/SMK di seluruh Jatim gratis. Hal ini kembali dipastikan oleh Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa.

Kepastian itu disampaikan Khofifah saat menghadiri pergelaran wayang kulit semalam suntuk bersama Ki Dalang Slamet Plendik di halaman Gedung Astra Nawa, Surabaya, Sabtu (18/8/2018) malam.

"Salah satu janji saya saat kampanye adalah Tistas, pendidikan gratis dan berkualitas. Insyaallah sudah selesai masuk anggaran. Tahun 2019, SMA dan SMK yang menjadi tugas Pemprov sudah bisa gratis yang negeri maupun swasta," katanya.

Khofifah pun menyatakan bahwa dengan pendidikan gratis untuk SMA/SMK tersebut paling tidak akan membuat ibu-ibu sudah mulai ayem. Untuk SMP adalah tugas Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab.

Tontonan wayang kulit di atas digelar pengurus RW 03 Kelurahan Menanggal, Surabaya bersama Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PB PPKN) untuk memperingati HUT ke-73 RI, sekaligus menyambut Khofifah-Emil sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.

Sedangkan lakon yang dipilih warga yakni "Srikandi Winisuda Ratu" alias Srikandi diwisuda menjadi ratu dengan dalang Ki Dalang Slamet Plendik asal Trenggalek. Lakon ini menyimbolkan Khofifah akhirnya dilantik sebagai gubernur Jatim setelah memenangi Pilgub Jatim 2018, 27 Juni lalu.

Menurut Khofifah, peringatan HUT RI lewat pergelaran wayang ini adalah ajakan untuk mengenang kembali tekad para pendiri bangsa dalam membangun dan memproklamirkan kemerdekaan RI, 73 tahun yang lalu.

Terlebih budaya wayang kulit sangat dekat dengan pelbagai kearifan lokal. Maka mereka yang akan bersama-sama dalam wayangan semalam suntuk ini, diharapkan tersirami hatinya, pikirannya, bahwa ada kearifan lokal yang dimiliki Indonesia.

Khofifah pun berharap bahwa siraman hati, pikiran dan kearifan itu akan menjadi bagian dari penguatan guyub rukun kita hidup di Jatim, hidup di Indonesia. (ar)

HKTI Jatim Siap Ikuti Pilihan Pilpres Khofifah



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Ahmad Nawardi, memastikan arah dukungan organisasi yang dipimpinnya di Pilpres 2019 akan mengikuti pilihan Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa.

"Pokoknya ikut Ibu Petani Jatim (Khofifah)," kata Nawardi, usai acara Rembuk Tani dan Halal bi Halal DPP HKTI Jatim.

Ia menambahkan bahwa sebagai anak mereka harus patuh. “Sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami patuh) sama ibu. Jadi anak saleh salehah. Kemana Ibu Petani melangkah, kita ikut," tandasnya.

Namun ketika ditanya apakah dengan pernyataannya itu berarti HKTI Jatim mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Nawardi mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan arahan dari Khofifah. "Sampai sekarang belum ada arahan dari Ibu Petani," katanya.

Bukankah Khofifah sudah menegaskan berseiring dengan Jokowi di Pilpres 2019? "Oh, enggak tahu kalau (berita) soal itu. Enggak paham, enggak paham," elak Nawardi sambil tersenyum.

Mantan politikus Partai Hanura yang kini maju pencalonan DPD RI itu buru-buru menambahkan, "Kalau ada arahan, kalau ada petunjuk, kami pasti support, all-out, seperti Pilgub Jatim kemarin," tegasnya.

Lagi pula, Nawardi menyebut Pilpres masih jauh, bahkan KPU belum menetapkan pasangan calon. "Pokoknya kita ikut Bu khofifah lah. Kita sudah men-declare beliau Ibu Petani, makanya sebagai anak kita harus patuh," tegasnya. (sr)

Listrik dan Komunikasi Mati Dampak Gempa Susulan 7 SR Belum Dapat Dipastikan



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Gempa bumi dengan kekuatan 7 SR kembali mengguncang Lombok dan daerah sekitarnya. Pusat gempa di laut, 30 km timur laut Lombok Timur NTB pada kedalaman 10 km tersebut terjadi pada Minggu 19/8/2018 pukul 21.56 WIB. Dampak gempa belum dapat dipastikan karena listrik padam dan komunikasi mati di Lombok Timur.

Namun demikian gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (19/8/2018) jelang tengah malam.

Posko BNPB telah melakukan konfirmasi ke BPBD untuk mengetahui dampak gempa. Guncangan gempa dirasakan keras Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Lombok Barat dan Kota Mataram selama 5-10 detik.

Gempa dirasakan sedang di Bali, seperti di Jembrana, Kota Denpasar, Karangasem, Badung, Gianyar, Bangli, Kulungkung, dan Buleleng selama 5-10 detik. Gempa juga dirasakan ringan di Jawa Timur bagian timur dan Makassar.

Gempa tersebut membuat masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah di Lombok. Sebagian masyarakat histeris karena merasakan guncangan gempa yang lebih keras dibandingkan sebelumnya.

Sutopo lebih lanjut mengungkapkan, masyarakat sempat mendengar suara gemuruh yang kemungkinan berasal dari longsoran di perbukitan dan Gunung Rinjani. Belum dapat dipastikan dampak gempa karena listrik padam dan komunikasi mati di Lombok Timur. Kondisi listik PLN padam di seluruh Lombok. Kondisi gelap gulita sehingga menyulitkan untuk memperoleh informasi dampak gempa.

Gempa dirasakan keras di Lombok Timur yang paling berdekatan dengan pusat gempa. Gempa dirasakan VI MMI di Lombok Timur. Berdasarkan laporan dari aparat di Lombok Timur belum dapat dipastikan berapa korban jiwa dan kerusakan. Situasi listrik padam. Gempa susulan masih terasa. Warga mengamankan diri dan mengungsi di lapangan yang ada dan menjauhi bangunan-bangunan.

Di Kecamatan Sembalun Lombok Timur, evakuasi warga yang sedang dirawat di Pustu Sembalun menuju Rumah sakit Lapangan Yonkes di Lapangan Sembalun. Di Kecamatan Sambelia banyak bangunan roboh. Masyarakat berkumpul di lapangan dan di tempat yang aman. Masyarakat masih merasakan trauma. (ynt)

Minggu, 19 Agustus 2018

Sekjen Nasdem: Jokowi-Ma’ruf Besok Umumkan Ketua Tim Kampanye



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Nama ketua tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan disampaikan langsung pada Senin (20/8/2018) besok. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate.

"Untuk TKN sudah mau selesai semuanya, dan tinggal menunggu daftar calon ketua tim kampanye nasional yang akan di sampaikan ke KPU pada pukul 14.00 WIB ," kata Jhonny, Minggu (19/8/2018).

Jhonny mengaku parpol pengusung menyerahkan keputusan ketua TKN kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. (khr)

Khofifah Akan Ciptakan Skema untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani Garam



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Menurut Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, saat ini para petani garam masih belum bisa sejahtera yang salah satu sebabnya adalah produk impor yang sering rembes ke pasar. Untuk itu ia berharap ada skema yang lebih menguntungkan bagi para petani garam yang ada.

"Biasanya kalau ada garam impor itu turunnya di Tanjung Perak. Kalau itu ada yang merembes ke pasar, pasti akan mereduksi garam rakyat dalam konsumen pasar-pasar tradisional merembes ke pasar barang konsumsi. Maka itu akan berpengaruh pada harga jual dari garam," ujar Khofifah di acara silaturahmi DPP HKTI Jawa Timur, Minggu (19/8/2018).

Untuk itu, Khofifah berharap ada data persebaran garam impor yang lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar masalah sesungguhnya bisa diungkap.

"Saya pun selama ini melakukan navigasi untuk bisa mengurai masalah ini. Bahkan, sebelum kesini (acara silaturahmi) ini saya berada di Lamongan untuk berdiskusi dengan Pak Bupati. Ya, salah satunya untuk itu," tambah wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial ini.

Ketua DPP HKTI Jatim Ahmad Nawardi pada kesempatan tersebut juga turut mendorong hal yang sama. Menurutnya, selama ini ada perlakuan yang kurang adil bagi para petani garam.

"Saya yang berasal dari Pulau Garam Madura saat ini sering merasa ironis ketika justru mereka tidak lagi menjadi penghasil utama garam. Ini karena salah satunya adalah harga garam yang anjlok," kata Nawardi.

Menurut pria yang juga anggota DPD RI itu, jika keran impor diperketat, maka petani garam akan bisa sejahtera. Selama ini indikasi yang ada adalah harga garam dari petani jatuh, karena tidak kuat menahan serangan garam impor. (rie)

Kronologi Polda Jatim Tentang Kasus Miras Oplosan Usai Renungan Suci



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kabid Humas Kombespol Frans Barung Mangera menyatakan bahwa saat ini POlda Jatim masih menyelidiki kasus miras oplosan di Gresik yang memakan korban meninggal dunia tiga orang dan 23 orang lainnya dirawat di RS Dr Soetomo Surabaya.

Berikut kronologis kasus Pesta Miras di hari renungan suci Kemerdekan HUT RI ke-73 versi Polda Jatim. Peristiwa terjadi pada Minggu, 19 Agustus 2018 di telaga desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik. Telah terjadi keracunan minuman keras (oplosan) dengan jumlah korban meninggal tiga orang dengan rincian:

1. Nama Korban:

1) Riko Yakub, 23, lk, ds.hulaan kec.menganti kab.gresik (MD)

2) Andik kristanto, lk, ds.hulaan kec.menganti kab.gresik (MD)

3) M. Fendi pradana, 19, lk, ds.hulaan kec.menganti kab.gresik (MD/peracik miras)

Kasus tersebut bermula, pada Kamis, 16 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, selesai melihat pertandingan bola gala desa di desa Hulaan.

Sekelompok pemuda sekitar 15 orang minum minuman arak jukrik, vodca, yang menyiapkan sdr FENDI (MD) sampai dengan pukul 00.00.

Kemudian pada Jumat Pukul 00.00 wib sekitar 6 orang pindah ke depan rumah sdr. Solikan. Namun sekira pukul 04.00 (pada saat solat subuh), penghuni rumah sdr. Solikan keluar rumah dan mengusir gerombolan pemuda tersebut.

Pukul 04.00 sd jam 09.00 wib. Kemudian Fendi dan sekitar 6 orang tersebut berpindah ke telaga ds. Hulaan, kec. Menganti, kab. Gresik. Dengan jarak 300 meter dari warung Solikhan.

Pukul 09.00 sd 11.00 wib dilanjutkan ke warung sdr. Sukis berjarak 500 meter berteduh dari panas siang hari), kemudian pada pukul saat adzan solat Jumat, pesta miras dihentikan.

Selesai minum sdr Riko, sdr Andik Kristanto, dan sdr M Fendi pulang kerumah masing masing.

Pada Sabtu jam 22.00 wib. Sdr Fendi mengeluhkan sakit perut, mual dan muntah, penglinghatan kabur.

Oleh keluarga dibawa ke RS. BDH Kendung Surabaya, IGD dirujuk ke DR. SUTOMO dan Meninggal Dunia (MD) pada Minggu jam 01.00 wib.

Korban MD kedua, Andik, dibawa ke RS Islam Benowo, MD Minggu jam 05.00 wib

Kemudian Riko pada Minggu Jam 03.00 wib dibawa ke RS Surya Medika Laban, dan pukul. 06.00 Wib meninggal dunia.

"Korban yang meniggal sudah dikuburkan, setelah ada korban meninggal kemudian Polsek Menganti, Polres Gresik dan perangkat desa berinisiatif mengkompulkan warga-warga yang ikut minum miras dan dibawa ke RS Dr. Soetomo untuk dilakukan medical Check Up untuk menghindari bertambahnya korban," ujar Kombes Pol Barung. (rcr)

Pesta Miras Gresik di Malam Renungan Suci Tewaskan 3 Orang Tewas, 30 Masuk RS




RADARMETROPOLIS: Gresik - Pesta miras (minuman keras) oplosan di Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Gresik pada saat malam renungan kemerdekaan HUT RI ke-73 memakan korban tiga orang tewas dan 30 orang lainnya dilarikan ke RSU dr Soetomo Surabaya.

Tiga orang korban meninggal adalah Andik (20), Riko (21), dan Fendi (19). Ketiganya adalah warga setempat.

Kepala Dusun (Kasun) Hulaan, Imron Huda menceritakan, kejadian tersebut pada saat malam renungan peringatan kemerdekaan HUT RI ke 73 di desanya. Sebelum, kejadian semua pemuda di desanya berkumpul bersama mengikuti kegiatan. Setelah kegiatan berakhir, mereka selanjutnya membuat acara sendiri bersama rekan-rekannya berkumpul bersama, diduga membeli miras oplosan untuk dibuat pesta.

"Informasi yang masuk ke saya ada tiga lokasi yang dijadikan pesta oplosan miras. Pertama, di waduk, selanjutnya di lapangan bola, dan di lapangan lapangan sebelah timur di Desa Hulaan," ujarnya, Minggu (19/8/2018).

Korban yang meninggal dunia ada yang meninggal dunia dalam perawatan, dan ada yang meninggal di tempat kejadian perkara (TKP). Korban yang meninggal rata-rata berusia 19 hingga 27 tahun. Usai menenggak miras oplosan mereka mengaku matanya kabur dan pusing kepala.

Kapolsek Menganti AKP Wavek Arifin saat kejadian sedang berada di Jakarta. Oleh karenanya, saat dikonfirmasi masalah tersebut yang bersangkutan belum bisa menjawab. "Saya masih di Jakarta mohon waktu," ujarnya. (sri)

Ketua DPR Sayangkan Karnaval Anak TK Bercadar dan Bawa “Senjata”



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menyayangkan adanya kejadian pada sebuah karnaval di Probolinggo. Menurutnya memperlakukan anak di bawah umur memakai cadar hitam dan menenteng replika senjata adalah tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, Menteri Pendidikan dan semua pemerintah daerah harus memastikan bahwa kasus serupa tidak berulang di kemudian hari.

"Pimpinan DPR sangat menyayangkan kejadian itu. Apa pun alasannya, memperlakukan anak-anak TK dengan cara seperti itu tidak dapat dibenarkan," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Minggu (19/8/2018).

Perlakuan seperti itu menurutnya tidak mendidik. Sebagai tontonan pun tidak pantas. Perlakuan seperti itu bisa merusak persepsi anak, karena berpotensi mencabut mereka dari dunia anak-anak. Bamsoet, pun mengingatkan kepada para guru dan orang tua untuk membiarkan anak-anak dengan dunia mereka.

"Para orang tua dan guru hendaknya melindungi  anak-anak dari berbagai kemungkinan yang bisa merusak cara pikir dan cara pandang anak," kata legislator Partai Golkar itu.

Untuk itu, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan semua pemerintah daerah untuk memastikan kasus serupa tidak berulang di kemudian hari. "Pelibatan anak dalam berbagai kegiatan hendaknya tetap berpijak pada dunia anak yang ceria," katanya.

Pada Sabtu (18/8/2018) kemarin, perhatian masyarakat tertuju pada kasus  sejumlah anak peserta karnaval berpakaian dan cadar hitam. Tak hanya itu, murid taman kanak-kanak (TK) itu disuruh menenteng replika senjata. Mereka menjadi peserta pawai budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Jawa Timur. (khr)

Sabtu, 18 Agustus 2018

Soekarwo Yakin Aset Bank Jatim Bisa di Atas Rp 100 Triliun



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap bahwa semakin bertambahnya usia, yang saat ini sedang memperingati ultah yang ke-57 tahun, Bank Jatim harus memiliki visi yang hebat. Diharapkan pada tahun 2022 asetnya mencapai di atas Rp 100 triliun.

"Dilihat dari kemajuan Bank Jatim sampai saat ini, bukan tidak mungkin aset di atas Rp 100 triliun bisa dicapai lebih cepat, yaitu pada tahun 2022. Salah satu upayanya adalah merangkul UMKM untuk menjadikan Bank Jatim sebagai salah satu sumber pembiayaan," harap Soekarwo, saat Jalan Sehat dalam rangka Dirgahayu Bank Jatim 57 Tahun di Lapangan Lenmarc, Surabaya, Sabtu (18/8/2018).

Soekarwo mempunyai alasan mengapa UMKM harus dirangkul oleh perbankan khususnya Bank Jatim, dikarenakan jumlah UMKM tiap tahun selalu meningkat.

Pada tahun 2006 dilakukan sensus, jumlah UMKM sebanyak 4,2 juta. Kemudian jumlah itu meningkat pada tahun 2012, mencapai 6,8 juta. Selanjutnya, pada sensus tahun 2016 meningkat lagi menjadi 9,59 juta UMKM di Jatim.

Selain itu, keberadaan UMKM yang banyak, juga berperan terhadap PDRB Jatim yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, UMKM menyumbang hanya 54,98 persen, dan saat ini naik menjadi 57,2 persen terhadap PDRB.

Oleh sebab itu, dengan melihat capaian pada tahun 2017, menjadi kesempatan untuk berperan membiayai UMKM, yaitu melalui potensi kredit. Ada sekitar Rp 1.161 triliun yang menunggu landing kredit dari perbankan. Dari angka tersebut, landing kredit yang diberikan bank sekitar Rp 52 triliun.

"Masih ada ruang lebar sekali yang harus dilakukan, dan Bank Jatim harus menjadikan ini sebagai kesempatan emas," tegas Soekarwo, yang akrab dipanggil Pakde Karwo.

Untuk itu Pakde Karwo mengusulkan tiga hal, yaitu Bank Jatim harus melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM), menggunakan informasi teknologi (IT), dan meningkatkan profesionalisme keuangan untuk meningkatkan kredit.

"Hal tersebut harus dilakukan karena kondisi pasar yang sangat bagus, dan Bank Jatim sangat cepat beradaptasi. Hal tersebut menjadi penunjang agar pada tahun 2022 aset Bank Jatim lebih dari Rp 100 triliun," ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan apabila tiga usulan tersebut bisa dilakukan maka pertumbuhan Jatim bukan menembus 5,5 persen, tapi 6 persen. Selain itu, Jatim menjadi backbone perekonomian Indonesia karena 14,92 persen ekonomi nasional disumbang oleh Jatim.

Gubernur Soekarwo juga mendukung adanya konsep one Dirut one innovation dengan tujuan agar ada banyak inovasi di bidang perbankan di dalam Bank Jatim.

Jalan Sehat dalam rangka Dirgahayu Bank Jatim 57 Tahun diikuti sekitar 1.000 karyawan Bank Jatim. Turut hadir, Dirut Bank Jatim, Soeroso, Ketua Dekranasda Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, dan Pj Sekdaprov Jatim, Jumadi. Gerak Jalan diawali dengan senam bersama. (sr)

BNPB Bantah Telah Klaim Bantuan Masyarakat untuk Gempa Lombok Sebagai Bantuan Pemerintah




RADARMETROPOLIS: Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantah tudingan bahwa BNPB dan pemerintah (Presiden) telah mengklaim bantuan korban gempa bumi Lombok dari masyarakat yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia. Tudingan dari masyarakat ini banyak beredar di sosial media, khususnya Facebook.

''Ini semua tidak benar,'' bantah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, tadi malam.

Untuk itu BNPB telah menanyakan langsung ke PT. Pos Indonesia, petugas di gudang logistik Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara serta pejabat BPBD Provinsi NTB.

BNPB terus hadir menangani dampak gempa bumi Lombok sehingga mengetahui semuanya.

Dijelaskan Sutopo, sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada korban bencana gempa bumi di Lombok, PT. Pos Indonesia menggelar program Pos Peduli Korban Bencana Gempabumi Lombok sejak 29/7/2018 hingga 16/8/2018. PT. Pos Indonesia (Persero) membantu pengiriman bantuan berupa barang dan donasi uang secara gratis dari seluruh wilayah Indonesia.

Pengiriman gratis untuk bantuan korban gempabumi Lombok harusnya ditujukan ke "POSKO BENCANA ALAM LOMBOK" yang berkantor di PT. Pos Mataram, Kota Mataram.

''Namun ternyata, banyak pihak pengirim bantuan yang menuliskan alamat pribadi pada alamat tujuan kiriman. Padahal harusnya ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok,'' kata Sutopo.

Bantuan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah diterima Posko Bencana Alam Lombok di Kantor Pos Mataram selanjutnya diproses dan didistribusikan. Mengingat banyaknya bantuan yang telah tiba di Kantor Pos Mataram, maka PT Pos Indonesia menambah personil dan armada untuk pemrosesan dan distribusi bantuan dengan memaksimalkan sumberdaya internal dan tenaga eksternal.

Sesuai Prosedur Operasi bantuan dari masyarakat yang ditujukan ke Posko Bencana Alam Lombok, dan telah diterima Kantor Pos Mataram langsung diserahkan ke BPBD Provinsi NTB di Kota Mataram.

Adapun untuk bantuan dengan alamat pribadi, Kantor Pos Mataram tetap mengupayakan diserahkan kepada penerima sesuai yang alamat tertulis pada paket kiriman. Diperkirakan pengiriman bantuan yang ditujukan dengan alamat pribadi terlambat. Sebab Kantor Pos Mataram mengutamakan bantuan yang ditujukan ke Posko Bencana Alam sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, kondisi jalan rusak dan alamat pribadi yang dikirimkan banyak terpecar di Lombok.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, BPBD NTB setelah menerima bantuan masyarakat tersebut melalui Kantor Pos Mataram, maka BPBD NTB mencatat: nama pengirim, alamat pengirim, dan jenis barang yang diterima. Kemudian barang tersebut disortir sesuai jenis dan jumlahnya oleh BPBD NTB untuk ditampung di Gudang BPBD NTB.

Dari Gudang BPBD NTB kemudian ada tiga penyaluran, yaitu ke Gudang Logistik Pos Tanggap Darurat Kabupaten dan Kota serta Gudang Logistik Posko Tanggap Darurat Penanganan Gempabumi Lombok di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Posko tersebut adalah posko induk yang melayani semua kabupaten/kota terdampak, dan sebagian disalurkan langsung ke pengungsi menggunakan sesuai dengan titik pengungsi yang memerlukan bantuan.

Sutopo memastikan semua barang yang diterima dan dikirimkan tercatat untuk tertib administrasi. Sampai dengan tanggal 15-8-2018 sesuai data kolekting di PT Pos Indonesia, terdapat jumlah bantuan 667.167 kg.

Jajaran PT Pos Indonesia akan tetap berupaya menuntaskan amanah masyarakat untuk mengirimkan bantuan ke BPBD maupun ke alamat pribadi sesuai yang tertulis pada paket kiriman. Pengiriman dilakukan siang dan malam dengan ikhlas.

''Jadi tidak benar bahwa bantuan masyarakat tersebut diklaim sebagai bantuan dari BPBD atau BNPB. Bahkan diklaim sebagai bantuan Presiden,'' tegasnya lagi.

Sampai berita ini diturunkan, BNPB telah mengirimkan 75 ton bantuan logistik melalui pesawat kargo untuk penanganan gempa Lombok. Jika kurang akan dikirimkan lagi. Selain itu, bantuan dari masyarakat melalui Posko TNI dari Gudang Logistik di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Adi Sumarmo Boyolali terus disalurkan dengan 8 pesawat Hercules TNI. Bantuan dari TNI, Polri, Kementerian/Lembaga juga dikirim melalui pesawat dan kapal.

''Semua bantuan dicatat dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa Lombok,'' kata Sutopo. (khr)

Jumat, 17 Agustus 2018

Dua Harapan Kapolri pada Kabareskrim Baru



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Jenderal (Pol) Tito Karnavian berharap dua hal kepada Kabareskrim yang baru dilantik, Irjen (Pol) Arief Sulistyanto. Pertama, Kapolri minta Arief bisa membangun citra yang baik untuk reserse. Berikutnya, yang bersangkutan harus bisa membuat gebrak-gebrakan dalam menangani kejahatan, khususnya di jajaran Bareskrim Polri. Dua harapan ini disampaikan oleh Tito usai pelantikan Wakapolri dan Kabareskrim di Mabes Polri, Jumat (17/8/2018).

Harapan pertama diinginkan oleh Tito dikarenakan program promoternya saat ini adalah membangun profesionalisme dalam penegakkan hukum.

Sedangkan gebrakan yang diharapkan oleh Tito kepada Arief diantaranya adalah gebrakan dalam menangani kasus-kasus konvensional, kejahatan trans nasional, dan kasus-kasus kontijensi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Tito, bahwa yang dimaksudkan dengan gebrakan adalah termasuk mendukung penanganan terorisme oleh Densus, juga sekaligus bisa membantu pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di berbagai bidang.

Tito meyakini bahwa dengan pengalaman Arief yang semenjak Perwira Pertama sudah menjadi anggota reserse dan cukup lama, yakni empat tahun di Bareskrim menjadi Direktur reserse Ekonomi Khusus  atau Eksus, yang bersangkutan tentu memiliki kapabilitas, kompetensi, dan moral yang cukup baik di bidang reserse.

"Pak Arief sebagai Kabareskrim, saya melihat bahwa pak Arief dalam melaksanakan tugas, baik saat menjadi Kapolda Kalimantan Barat maupun di Asisten SDM Kapolri, juga banyak prestasinya," tegasnya.

Diungkapkan Tito, saat Arief menjadi Asisten SDM, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, diantaranya rekrutmen yang bersih. Kemudian, perbaikan SDM yang cukup menonjol. Serta, pembinaan di bidang SDM menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

Hal itu berdampak pada kualitas SDM Polri. Karena SDM adalah salah satu jantung, sehingga otomatis dengan rekrutmen yang bagus akan membuat kualitas Polri menjadi baik.

"Kita lihat ada anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa diterima bahkan menjadi ranking, penerimaan Bintara dan Tamtama juga baik," kata Tito. (khr)

Masjid Agung Surabaya Kibarkan Merah Putih Raksasa



RADARMETROPOLIS: Surabaya: Peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada peringatan tahun ini panitia mengadakan pengibaran bendera sang saka merah putih berukuran raksasa. Hal ini menarik perhatian masyarakat.

Bendera raksasa berukuran panjang 25 meter selebar 17 meter tersebut dikibarkan di menara masjid yang tingginya 99 meter. Pengibaran dilakukan bertepatan saat dilangsungkan upacara memperingati HUT kemerdekaan RI Ke-73, di halaman timur Masjid Al-Akbar Surabaya, Jumat 17 Agustus 2018. Upacara diikuti oleh karyawan masjid, mitra dakwah, dan masyarakat umum yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Direktur Masjid Agung Surabaya, Endro Siswantoro, mengatakan sebelumnya masyarakat bersama jamaah dan sejumlah komunitas melakukan kirab bendera merah putih berukuran jumbo ini dari depan masjid menuju ke lokasi upacara.

Kegiatan upacara bendera ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memperingati hari Proklamasi bangsa Indonesia. Namun kali ini upacara HUT kemerdekaan sangat berbeda, dikarenakan ada pengibaran bendera berukuran besar.

"Makna pengibaran bendera merah putih di menara masjid ini merupakan wujud rasa syukur kita yang telah diberikan kemerdekaan," ujarnya di lokasi upacara.

“Semarak merayakan HUT kemerdekaan ini juga sebagai bentuk menghargai jasa para pahlawan, bapak bangsa Indonesia (Founding Fathers) yang telah mengorbankan seluruh jiwa raga dan materi untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan 73 tahun silam,” tambahnya.

Pengorbanan para pejuang telah memberikan kemerdekaan yang harus dihargai dan dikenang jasa-jasanya oleh seluruh warga negara Indonesia.

"Kita sebagai generasi penerus untuk mengisi hari kemerdekaan bangsa Indonesia," ucapnya. (rie)

369 Napi di Lapas Kelas I Madiun Dapat Remisi Kemerdekaan ke-73




RADARMETROPOLIS: Madiun - Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun memberikan remisi kepada 369 narapidana. Seorang napi dinyatakan langsung bebas.

Penyerahan SK remisi dilakukan Wakil Walikota Madiun, Armaya, yang menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan di dalam Lapas Kelas I Madiun.

Suharman, Kepala Lapas Klas I Madiun, usai mengikuti upacara 17 Agustus di dalam lapas, Jumat (17/8/2018) pagi mengatakan bahwa napi yang mendapat remisi adalah napi yang berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani hukuman.

Penilaian dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

Selain itu napi yang mendapat remisi juga telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan predikat baik dan menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Sedangkan jumlah remisi yang diberikan kepada napi tidak sama, berkisar satu hingga enam bulan.

"Untuk remisi umum, jumlahnya 369. Semua disetujui, dan satu orang diantaranya langsung bebas," kata Suharman.

Napi yang mendapat remisi tersebut merupakan terpidana dari beberapa kasus. Namun, paling banyak yang mendapat remisi adalah napi kasus kriminal umum dan narkoba. Sebab, 60 persen penghuni Lapas Klas I Madiun merupakan napi kasus narkoba.

Dalam pemberian remisi umum kali ini, tidak seluruhnya napi mendapatkan remisi. Napi kasus teroris dan korupsi, tidak mendapatkan remisi.

"Napi terorisme belum mendapatkan remisi. Ada lima napi," katanya.

Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-73 diikuti ratusan karyawan dari Lapas Kelas I Madiun dan Lapas Pemuda Kelas II Madiun. Para karyawan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Sementara para napi yang menjadi tim paduan suara mengenakan kaus bergaris khas Ponorogo dan ikat kepala. (yul)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites