Positif Covid-19 di Surabaya Terus Tambah, Fraksi PDIP Minta Korban PHK Jadi Bagian Program MBR

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya berpandangan bahwa penanganan pandemi virus corona (Covid-19) harus dilakukan dari berbagai sisi, baik menyangkut kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan dampak ekonomi. Untuk itu mereka mengusulkan enam langkah yang perlu dilakukan Pemkot Surabaya, salah satunya meminta korban PHK mendapat interensi program bantuan sembako bagi 250 ribu Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Jumat (17/4/2020) langkah yang diusulkan tersebut penting untuk dilakukan mengingat jumlah pasien positif Covid-19 di Surabaya terus bertambah.

Langkah pertama, Pemkot perlu mendorong upaya perluasan cakupan uji cepat (rapid test) dengan melibatkan jajaran pengurus RT, RW, LPMK, kelurahan, dan kecamatan. Perluasan cakupan sasaran rapid test diperlukan untuk deteksi dini penderita, agar bisa segera dilakukan mitigasi.

Langkah kedua, Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang kosong untuk disiapkan menjadi rumah sakit darurat penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Hal itu penting, karena untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien. Minimal gedung-gedung itu bisa menjadi rumah sakit darurat untuk pasien positif dan PDP yang mengalami gejala klinis ringan tanpa serangan saluran pernapasan yang akut.

“Kalau yang agak berat, harus di rumah sakit rujukan,” kata Syaifuddin.

Sedangkan langkah ketiga adalah mendorong bekerja sama dengan para pengelola hotel, losmen, dan penginapan untuk disulap sementara menjadi rumah sakit darurat. Langkah ini sekaligus untuk membantu roda ekonomi para pelaku usaha perhotelan yang terdampak karena Pandemi Corona.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Syaifuddin, bahwa di losmen, penginapan, dan hotel sudah tersedia bed. Sudah ada toilet di dalam kamar. Tinggal diatur sistem pemantauan kesehatannya. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan pasien.

“Khusus di losmen, penginapan, dan hotel hanya untuk pasien bergejala klinis ringan,” jelasnya.

Langkah keempat terkait dengan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema bantuan sembako bagi 250 ribu Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Fraksi PDIP mendorong hendaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat intervensi program tersebut.

“Pendataan harus cepat, melalui RT dan RW, agar tidak tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi,” tegas Syaifuddin.

Usulan kelima dan keenam adalah yang berkaitan dengan upaya pemulihan dampak ekonomi.

Langkah kelima adalah Pemkot diminta untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam setiap program pengadaan Pemkot Surabaya dalam menangani Covid-19.

Diungkapkan Syaifudin, selain masker dan beberapa barang lain, Pemkot Surabaya juga menyediakan makanan kering tempe yang akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami harapkan itu melibatkan UMKM, ibu-ibu di kampung-kampung,” ujarnya.

Langkah keenam ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi di Kota Surabaya. Untuk itu Pemkot diminta menyiapkan program padat karya serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah kongkrit.

Dengan demikian perlu dilakukan realokasi APBD Surabaya agar mayoritas mata anggaran dialihkan untuk program yang berorientasi padat karya, program yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.

“Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat juga harus dipacu,” tandas Syaifuddin. (rie)

Posted in: Metropolis