Pertemuan Polda dan KPU Jatim: Pengamanan Pilkada Serentak 2020 Dipimpin Wakapolda

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur di Lobby Tribrata lantai 2, Senin (06/7/2020). Diputuskan, pengamanan Pilkada dipimpin oleh Wakapolda Jatim.

Pertemuan antara Kapolda Jatim dan Ketua KPU Jatim membahas perihal kesiapan tahapan pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2020.

Dalam acara itu Kapolda didampingi oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko,

Kapolda Jatim mengungkapkan, audiensi yang dilakukan dengan KPU Jatim tentang tahapan pilkada tersebut cukup baik. Meski kurang empat bulan, namun semua harus disiapkan, agar pada waktunya nanti, pilkada bisa berjalan lancar, aman dan damai. Segala persiapan mulai dari keamanan, gangguan kamtibmas maupun semua tahapan pilkada harus disiapkan sejak awal.

Diterangkan lebih lanjut, bahwa pengamanan tahapan di Pilkada Jawa Timur akan dipimpin oleh Wakapolda Jatim. Nantinya akan dibentuk Satgas Nusantara, guna menciptakan suasana, aman, damai dan sejuk, sehingga Pilkada di Jatim aman dan berjalan dengan baik.

Pilkada serentak di Jatim dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota. Tiga pemilihan Walikota dan 16 pemilihan Bupati. “Polda Jatim siap mengamankan jalannya pilkada. Selain itu, Kapolres jajaran juga membackup penuh, mulai tahapan pemilihan hingga pencoblosan,” tandas Kapolda.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya juga telah melakukan beberapa tahapan pilkada. Mulai dari persiapan tahapan pilkada, pembentukan anggota KPPS, dan juga APD bagi anggota KPU maupun KPPS. Pasalnya, pilkada saat ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Kami sudah melaksanakan tahapan persiapan pilkada, mulai dari pembentukan KPPS, anggaran, bahkan persiapan rapid test bagi komisioner KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” jelas Anam. (rcr)

Posted in: Hukum,Politik,Regional