Lakukan Reses, Hadi Widodo Banyak Terima Keluhan tentang Infrastruktur

RADARMETROPOLIS: Banyuwangi – Hadi Widodo, SP, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi PDI Perjuangan mendapat banyak keluhan dari konstituennya terkait infrastruktur. Ia bertekad memperjuangkan harapan yang disampaikan para konstituennya dalam kegiatan reses beberapa minggu lalu. Tetapi apa yang menjadi harapan masyarakat, tidak bisa seketika diwujudkan. Dibutuhkan proses untuk merealisasikannya.

“Yang mereka keluhkan rata-rata mengenai infrastruktur yang belum terselesaikan. Yang mana dapat diketahui, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang luar biasa terluas di Jawa Timur dengan panjang jalan terpanjang,” kata Hadi Widodo kepada radarmetropolis.com, Senin (12/10/2020).

Hadi lebih lanjut menjelaskan, bahwa berbicara tentang infrastruktur, tidak hanya pembuatan baru. Menurutnya program infrastruktur itu meliputi tiga jenis pembangunan, yakni pembuatan baru, perbaikan, dan peningkatan jalan.

Terhadap keluhan yang disampaikan oleh konstituennya itu, Hari Widodo berjanji akan memperjuangkannya, sehingga keinginan konstituennya tersebut dapat terwujud. Tetapi anggota dewan asal Dapil 4 (Kecamatan Cluring, Srono, Muncar, dan Tegal Delimo) itu tampaknya meminta masyarakat bisa memahami bahwa apa yang mereka keluhkan tidak bisa seketika dapat dipenuhi.

Menurut Hadi, untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut dibutuhkan proses yang tidak sebentar. Tidak bisa dalam waktu dekat terwujud semua.

“Sebagaimana diketahui, dalam reses DPR ini kita menampung aspirasi masyarakat. Namun hal itu juga dalam proses, tidak bisa dalam waktu dekat tercover semua. Karena apa? Itu kan menyesuaikan dengan anggaran APBD Kabupaten, dimana di kabupaten ada program jangka panjang dan juga menengah," ungkap Hadi Widodo.

Tidak hanya itu. Untuk bisa diwujudkan, aspirasi masyarakat yang didapat dalam kegiatan reses DPR harus terlebih dulu dijadikan sebagai usulan. Agar menjadi usulan, hasil reses tersebut dibahas di fraksi dan diagendakan di pokok pemikiran (Pokir). Selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk masuk menjadi usulan.

Anggota Komisi II yang membidangi ekonomi itu lebih jauh menyatakan, bahwa tidak hanya itu tugas anggota DPR. Selain mendengar keluhan ataupun aspirasi dari konstituen, wakil rakyat juga mempunyai tugas mengawal program-program yang dilaksanakan masyarakat, seperti misalnya adanya musyawarah desa (Musdes), Musrenbangcam. sampai Muscab Kabupaten.

Selain itu juga memperjuangkan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti POKMas yaitu kelompok masyarakat. Hal ini nanti akan dimasukkan ke pokok pemikiran, supaya bisa diterima masyarakat. Itu harus ada legal formalnya. (ADV)