RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kuasa Hukum Henri J Gunawan
mempertanyakan tindakan Pemkot Surabaya tidak menerbitkan IMB untuk lantai 9
Pasar Turi. Di sisi lain, sidang lanjutan kasus Pasar Turi di Pengadilan Negeri
Surabaya, Rabu (21/3/2018) ini juga mengungkap bahwa Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan menyebut pembangunan lantai 9 Pasar Turi bisa diterbitkan IMB.
Dua saksi yang dihadirkan di muka persidangan tersebut
adalah Awaludin Arief, Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot
Surabaya dan Raja Sirait, mantan Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa. Kedua
saksi diperiksa secara terpisah di hadapan majelis hakim yang diketuai Rochmad.
Dalam kesaksiannya Awaludin membenarkan bahwa ia pernah
menangani permohonan IMB bangunan Pasar Turi saat menjabat sebagai Kabid Tata
Bangunan Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya. Selain itu ia juga memberikan
keterangan bahwa Pemkot Surabaya pernah meminta BPKP menghitung besaran
kontribusi pada bangunan lantai 9 Pasar Turi.
Menurut Awaludin, BPKP saat itu menyarankan agar Pemkot
Surabaya memberi perpanjangan pembangunan Pasar Turi kepada PT GBP. Selain itu,
BPKP juga memberikan rekomendasi kepada Pemkot Surabaya agar memberikan saran
ke PT GBP untuk mengajukan desain ulang. Hal ini dimaksudkan agar Pemkot
Surabaya bisa menerbitkan IMB baru untuk Pasar Turi.
Selain dua hal di atas, Awaludin juga mengungkapkan bahwa
IMB Pasar Turi aturannya tercatat atas nama Pemkot Surabaya. Ini karena status
tanah Pasar Turi merupakan milik Pemkot Surabaya.
“Jadi, ya Pemkot Surabaya yang bisa mengajukan permohonan
IMB. Kalau soal apakah Pemkot Surabaya sudah mengajukan permohonan IMB, saya
tidak tahu,” kata Awaludin kepada majelis hakim.
Sementara itu Raja Sirait dalam kesaksiannya mengakui bahwa
ia pernah sekali datang di pertemuan para pedagang di Hotel Mercure. Namun ia tidak
pernah mendengar bahwa Henry berbicara soal strata title stan Pasar Turi.
“Saya tidak dengar,” katanya menjawab pertanyaan jaksa
Harwiadi.
Selain Henry J Gunawan, ia juga melihat sejumlah nama yang
perusahaannya tergabung dalam Joint Operation Pasar Turi hadir dalam pertemuan
tersebut.
“Pada pertemuan di Hotel Mercure ada Ali Badri, Totok Lusida
(bos PT Lucida Investment Sejahtera), Junaedi (Direktur Utama PT Central Asia
Investment), para pedagang, dan terdakwa. Saat itu, yang saya dengar Ali Badri
bicara soal komitmen pembangunan Pasar Turi,” ungkapnya.
Sesuai perjanjian, Pemkot Surabaya memiliki kewajiban
memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada
PT GBP.
“Yang saya lihat, logikanya kan kalau hak pakai kemudian diubah
jadi HGB di atas HPL, kan itu bisa dipecah. Seharusnya kan tidak masalah jika
jadi strata title. Itu sih menurut saya,” jelas Raja Sirait.
Selain itu ia mengatakan juga pernah mendengar adanya
keluhan dari para pedagang dikarenakan buku stan Pasar Turi tidak bisa
dijaminkan ke Bank. Atas dasar itulah kemudian para pedagang meminta agar
status stan Pasar Turi bisa ditingkatkan menjadi strata title. “Tujuannya agar
bisa dijaminkan ke Bank,” tandasnya.
Pada sidang tersebut Henry mengajukan pertanyaan ke Raja
Sirait mengenai siapa yang berinisiatif mengajak kerjasama membangun Pasar
Turi. “Mereka berdua (Totok Lusida dan Junaedi) yang datang mencari saya saat
menjabat sebagai Dirut PT GBP,” terang Raja Sirait.
Usai sidang, kuasa hukum Henry, yakni Agus Dwi Warsono, mengatakan
bahwa sesuai keterangan Awaludin dapatlah diketahui bahwa status tanah Pasar
Turi merupakan milik Pemkot Surabaya. Ini artinya pihak yang memiliki
kewenangan untuk mengajukan IMB pada bangunan lantai 9 Pasar Turi adalah Pemkot.
“Tapi nyatanya sampai saat ini tidak diterbitkan. Ada apa?” tanyanya.
Sedangkan yang terkait dengan pernyataan para pedagang yang
menyebut bahwa bangunan Pasar Turi tidak layak huni, menurut Agus juga telah
dijawab Awaludin.
“Yang didalilkan teman-teman pedagang kan bangunan Pasar
Turi tidak layak huni dan sebagainya. Kan Pemkot yang justru tidak
memberlakukan, kok. Padahal, sesuai perjanjian Pasal 8 ayat 1 huruf G
disebutkan Pemkot berkewajiban menerbitkan seluruh izin terkait Pasar Turi,”
katanya.
Ia pun meminta agar tidak memperalat para pedagang dalam
kisruh Pasar Turi. “Sudahlah ini kan icon Surabaya, apa sih yang dicari? Kalau
saya berpesan, jangan menggunakan tangan para pedagang lah,” tandas Agus.
Secara terpisah Henry menambahkan bahwa selain soal
bangunan, rekomendasi BPKP kepada Pemkot Surabaya juga menyangkut perubahan status
stan menjadi Strata Title. (rcr)
0 comments:
Posting Komentar