Politik Biaya Tinggi, KPK Gandeng Unair Gelar Diskusi Cari Solusi

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik, Kamis (13/12/2018). Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, KPUD, dosen, partai politik, dan mahasiswa tersebut diselenggarakan KPK untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. KPK menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam penyelenggaraan diskusi yang membahas permasalahan politik biaya tinggi itu.

Diskusi publik yang dilakukan di Aula Amerta Universitas Airlangga itu mengundang pembicara, antara lain Moch. Nurhasim SIP, MSi (peneliti utama di Pusat Penelitian Politik -P2P- LIPI), Prof. Kacung Marijan (Fisip Unair), Taufik Rachman, PhD, (FH Unair), Dr. Dwi Windyastuti (Fisip Unair), dan dimoderatori oleh Iqbal Felisiano, SH, LLM.

Diskusi publik pencegahan korupsi di sector publik tersebut dilatarbelakangi keadaan bahwa untuk bisa menduduki posisi jabatan tertentu, baik itu partai politik/ walikota/ presiden atau calon pejabat lainnya harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Mulai dari proses pendaftaran, kampanye, dan proses-proses lainnya. Partai politik juga harus menjalankan kaderisasi, program kerja, dan kegiatan parpol yang mengeluarkan banyak uang.

Seseorang yang mau nyalon tanpa politik uang saja sudah keluar banyak uang. Sehingga, kebanyakan parpol di Indonesia memikirkan dua hal berikut ini. Pertama, bagaimana mereka terpilih kembali. Kedua, bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kedua hal itu menjadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dalam menjalankan jabatannya.

Oleh sebab itu diperlukan manajemen dan sistem yang logis untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia.

Giri Suprapdiono selaku direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK memberikan sambutan. Ia mengatakan bahwa diperlukan apresiasi kepada pejabat publik dengan memberikan gaji yang logis sehingga mereka dapat menjaga integritas.

"Seperti di KPK misalnya. KPK tidak mau dijadikan sebagai PNS. Gaji penyidik KPK minimal dua puluh juta. Sehingga kami terus berupaya untuk menjaga integritas dan profesional. Selain itu diperlukan manajemen yang logis terutama terkait masalah keuangan untuk mengelola parpol," papar Giri Suprapdiono.

Sementara itu Moch. Nurhasim mengatakan terdapat empat persoalan integritas partai politik. Keempat persoalan itu adalah ketiadaan standar etik partai, tantangan demokrasi internal, problematika pendanaan parpol, dan problematika kaderisasi dan rekrutmen.

Saat ini KPK, LIPI, dan sejumlah partai politik menyepakati adanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). SIPP menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

Dikatakan Nurhasim SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik. "SIPP menjadi satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol," terang Nurhasim.

Ada beberapa keuntungan pengaplikasian SIPP. Antara lain menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasilkan tata-kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengambil tema politik. Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. (ar)