Soal Infrastruktur, TKD Jatim Minta Prabowo Tidak Asal Beda dengan Jokowi

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, minta kubu Prabowo untuk sedikit obyektif dalam mengkritik program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Capres 02 itu diminta tidak sekedar asal beda dengan Capres 01.

Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan meninjau ulang pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi. Capres nomor urut 02 tersebut menganggap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi memboroskan uang negara yang sebagian didapatkan dari utang.

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jatim menilai apa yang direncanakan oleh Prawobo itu sebagai langkah yang kontraproduktif.

“Ya, sebenarnya kami maklumlah kalau Pak Prabowo bikin agenda semacam itu. Namanya juga oposisi. Tapi ya semestinya agak objektif sedikit saja, tidak asal beda dengan program Pak Jokowi. Masak orang bangun infrastruktur jalan, MRT, listrik, bandara, dinilai jelek,” ujar Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Rabu (10/4/2019).

“Kalau momentum pembangunan infrastruktur dihentikan, negara ini mundur lagi dong,” imbuh Machfud.

Menurut Machfud, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata soal proyek fisik untuk menggerakkan ekonomi semata, tapi juga mengandung filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mantan Kapolda Jatim itu kemudian mengungkapkan bahwa masyarakat yang ada di pelosok Papua, Kalimantan, NTT, dan daerah luar Jawa lain kini sudah bisa menikmati jalan dan listrik.

“Ada yang puluhan tahun sejak merdeka belum ada listrik, sekarang di era Pak Jokowi akhirnya teraliri listrik. Masak ada yang tega bilang infrastruktur itu enggak urgen,” ujar Machfud.

Oleh karena itu, Machfud mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat dari kacamata ekonomi atau kalkulasi bisnis saja.

“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kan itu ada yang pernah mengkritik bangun jalan tol di Sumatera tidak feasible, bangun proyek di NTT dan Papua tidak layak secara ekonomis. Itu semua hitung-hitungan bisnis. Tapi Pak Jokowi bicara keadilan sosial. Negara kuat mendanai, ya harus kerja keras melakukannya,” ujarnya.

Machfud menambahkan, utang negara telah digunakan secara produktif untuk pembangunan maupun program sosial. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih aman, yaitu sekitar 30 persen. Di banyak negara, rasio utang terhadap PDB jauh lebih besar. Seperti Singapura 110 persen, Jepang 250 persen, Malaysia 51 persen, dan Vietnam 62 persen.

Semua negara di dunia membiayai pembangunan dengan utang, termasuk seperti Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi.

“Jadi, jangan mempropaganda rakyat dengan ketakutan-ketakutan tak berdasar dan tak mendidik,” tandas Machfud.

Untuk diketahui, dalam 36 program ekonomi Prabowo-Sandiaga Uno, salah satu poinnya menyebutkan bahwa kubu tersebut akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila mereka menang Pilpres 2019.

Salah satu langkahnya, menurut anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo yang ramai dikutip media, akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dinilai menaikkan utang negara.

Penyisiran ulang proyek infrastruktur juga akan dilakukan Prabowo terhadap infrastruktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi. (sr)

Posted in: Politik