Dana Desa Serap 5,7 Juta Tenaga Kerja Baru dan Tingkatkan Daya Beli

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa dapat menyerap sebanyak 5,7 juta tenaga kerja baru. Hal ini sekaligus akan meningkatkan daya beli.

Kemampuan penyerapan tenaga kerja itu didasarkan pada perhitungan jika 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa tahun 2018 digunakan untuk membayar upah pembangunan dana desa.

 “Penciptaan-penciptaan lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan. Dan ini dikawal langsung oleh pak presiden. Diharapkan akan lebih efektif,” kata Eko, usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/11) kemarin.

Eko lebih lanjut mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa mendapatkan upah memadai.

Dengan begitu, masyarakat yang bekerja memiliki pendapatan secara langsung. Pendapatan ini akan meningkatkan daya beli.

Menurut Eko kalau 30 persen dana desa dipakai untuk membayar upah, berarti ada sebanyak Rp 18 Triliun uang yang diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Jumlah ini lalu dikalikan lima. Hal ini akan menciptakan daya beli.

“Itu berarti hampir Rp100 Triliun daya beli di desa. Nah ini yang kita butuhkan. Untuk meningkatkan daya beli di desa-desa,” paparnya.

Meski demikian ia membatasi bahwa upah yang diberikan tersebut sebanyak 80 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Yang mana pembatasan ini bertujuan agar masyarakat desa yang telah memiliki pekerjaan tetap tidak berpaling menjadi pekerja pembangunan dana desa.

“Kenapa 80 persen dari UMP? Nanti kalau lebih dari UMP, orang yang sudah bekerja pindah ke proyek dana desa. Jadi kita tidak menciptakan pekerjaan baru, tapi cuma memindahkan orang bekerja,” ujarnya.

Menurut Eko, program dana desa memiliki pengaruh sangat besar terhadap pembangunan di desa. Untuk pertama kali, Indonesia mampu membangun jalan sepanjang 121.709 kilometer, jembatan 1.960 kilometer, air bersih sebanyak 32.711 unit, Polindes 6.041 unit, saluran irigasi 41.739 unit, drainase 590.371 unit, tambatan perahu 5.116 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, pasar desa 5.220 unit, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit, sumur 45.865 unit, penahan tanah 291.393 unit, dan sarana olahraga 2.366 unit.

“Itu juga ada unsur swadaya masyarakat desa. Karena masyarakat desa kalau dibikinkan jalan, irigasi, dan lainnya, masyarakat desa kan senang,” sambungnya.

Di sisi lain ia juga mengatakan, bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan tiga komoditi untuk Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yakni jagung, gula, dan garam. Menurutnya jika tiga komoditi tersebut dikembangkan, maka akan mampu menyerap sebanyak 18 juta tenaga kerja.

“Tiga komoditi ini saja, kalau kita kerjakan dengan konsep Prukades, bisa ciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja,” kata Eko.

Ia menjelaskan impor jagung sebanyak 5 juta ton jika dikelola oleh Prukades akan menciptakan seluas 500 ribu hektar lahan baru yang bisa menciptakan sebanyak 5 juta lapangan kerja.

Pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program tersebut akan diberikan insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain kepada masyarakat desa setempat.

“Kita kerjasama, ajak dunia usaha, perbankan, pasca panen, sehingga nanti kita bisa ekspor. Gula kita juga masih impor 3,5 juta ton. Itu juga bisa bikin model Prukades. Dengan model Prukades itu bisa menciptakan 10 juta lapangan kerja. Garam juga masih impor 3 juta ton, kita bisa ciptakan 3 juta lapangan kerja dari situ,” terangnya. (rez)

Posted in: Nasional