Gus Ipul Temui Demo Ribuan Buruh dan Sopir Angkot Janjikan Langkah Kongkret

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Wagub Jatim Saifullah Yusuf berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menyikapi masalah perburuhan, termasuk persoalan angkutan online yang semakin kompleks. Untuk itu ia berharap kepada semua pihak agar memikirkan bersama-sama tindakan konkret yang diambil dengan bijak.

"Kita akan cari jalan keluar. Pelan-pelan kita cari jalan keluar. Ada yang kita kawal ke pemerintah pusat, ada yang diputuskan dan diselesaikan disini, seperti UMSK dan UMP. Sedangkan masalah tuntutan kenaikan cukai rokok, kemudian juga mengenai masalah ingin merevisi PP 78, dan juga kaitannya pengaturan angkutan online, semua memang harus dibawa ke pusat," kata Saifullah saat menerima ribuan buruh dan sopir angkot yang unjuk rasa di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/10/2017).

Ada beberapa langkah yang bisa dibahas untuk menyelesaikan persoalan UMK dan UMP. Menurutnya ada tujuh poin yang sudah disepakati.

"Nah, mudah-mudahan ini menjadi semacam langkah awal kita untuk mengatasi berbagai dinamika perburuan di Jatim," kata Gus Ipul yang didampingi Kadisnakertrans Jatim Setiadjit dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal.

Ia pun berpandangan bahwa untuk menyelesaikan persoalan buruh adalah tidak mudah. Penanganan tersebut memerlukan kehati-hatian, pendalaman masalah, dan duduk bersama.

"Ini yang kita lakukan. Memang tidak mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di tengah permasalahan masyarakat. Kita tahu bahwa ada yang ingin cepat permasalahannya ini, tetapi ya tidak gampang," katanya.

Seperti halnya keinginan untuk mengubah PP 78 tahun 2015, dirinya mengatakan akan menjadi sebuah persoalan baru jika terjadi perubahan. Karena itu, jika dibiarkan akan terjadi makin melebarnya kesenjangan antara ring satu dan ring dua. Diharapkan bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Sedangkan peraturan pemerintah membutuhkan proses yang cukup panjang.

Mengenai tuntutan angkutan konvensional akan melakukan mogok selama tujuh hari jika tidak dipenuhi, Gus Ipul minta semua pihak hendaknya harus memikirkan tindakannya dengan lebih bijak.

"Kita pelan-pelan cari solusinya dan perlu payung hukum. Kalau nanti mogok, masyarakat siapa yang melayani. Saya minta marilah kita selesaikan permasalahan dengan baik. Mogok itu tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul juga mengatakan bahwa banyak pihak mengeluhkan angkutan konvensional kalah nyaman dengan angkutan online. Untuk itu, Pemprov Jatim ingin memberikan bantuan melalui anggaran provinsi agar bisa membenahi angkutan kota ini, sehingga penumpang lebih nyaman. “Ini untuk meringankan agar angkutan umum konvensional bisa lebih bersaing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi, mengatakan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tidak relevan dan harus ditolak. Sebab, di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menerapkan UMK semua.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator SPTI Jatim Hamid mengatakan, aksi di Grahadi kali ini merupakan kelanjutan aksi 3 Oktober lalu di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya aturan pembatasan transportasi online berupa Rancangan Perhub Transportasi Online di Jatim sudah ada, tapi sampai saat ini Pergub itu tak kunjung ditetapkan.

Keluhan para sopir dan pemilik angkot di Jatim menurutnya berkaitan dengan ketimpangan jumlah antara angkot dengan angkutan berbasis aplikasi. Di Surabaya, ketimpangan ini sangat terasa.

"Angkutan berbasis aplikasi saat ini sudah mencapai 30 ribu, padahal jumlah angkutan kota di Surabaya saat ini tinggal 3 ribu. Demikian halnya taksi reguler yang saat ini tinggal lima ribu lima ratus, sedangkan bus kota sekitar seratusan saja," ungkapnya. (sr)

Posted in: Metropolis