RADARMETROPOLIS: Semarang - Pembangunan desa merupakan salah
satu fokus utama dari pemerintah selama empat tahun belakangan. Ini karena latar
belakang Presiden Joko Widodo sendiri berasal dari desa.
"Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya desa itu
selalu ada di pikiran dan hati saya karena saya berasal dari desa. Selama empat
tahun ini pemerintah betul-betul ingin fokus kepada desa. Desa menjadi bintang
utama pembangunan selama empat tahun ini. Saya percaya dengan membangun desa,
maka kita membangun Indonesia."
Demikian pernyataan Presiden Jokowi pada acara Sarasehan
Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Gedung Pusat Rekreasi dan
Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Kamis (22/11/2018) melalui siaran
persnya.
Jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia kurang lebih ada 74
ribu desa. Sejak tahun 2015 jumlah dana yang dikucurkan pemerintah selalu
meningkat setiap tahunnya.
"Dana yang telah dikucurkan pemerintah tahun 2015 Rp 20
triliun, 2016 Rp 47 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, tahun
depan 2019 Rp 70 triliun. Naik, naik, naik, naik terus," kata Jokowi.
Dengan program tersebut Jokowi berharap hendaknya dana desa
hanya berputar di desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan secara maksimal, agar
kesejahteraan desa dan warganya semakin meningkat.
"Agar uang beredar terus disitu. Jangan kembali ke kota,
apalagi Jakarta. Sehingga, peredaran uang di desa, maksimal kecamatan semakin
besar. Tanpa perputaran uang, mustahil desa meningkat kesejahteraannya,"
kata Jokowi.
Di tahun 2019 mendatang, selain untuk pembangunan, Presiden
Joko Widodo meminta hendaknya dana desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan
untuk pembangunan infrastruktur desa, melainkan dapat digunakan pula untuk
menunjang program inovasi desa dan segala hal yang berkaitan dengan
pengembangan sumber daya manusia.
"Saya minta, untuk nanti 2019, yang berkaitan dengan
pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul diberikan perhatian. Misalnya
yang berkaitan dengan stunting, bisa menjadi perhatian kita," tegas Jokowi.
Kepala Negara kita itu mengatakan bahwa persoalan stunting tersebut
masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Gizi buruk sebagai penyebab stunting
dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke
depannya.
"Kita harus bicara apa adanya. Di 2014 angka stunting
kita sangat tinggi, 37 persen. Sekarang sudah turun, tapi masih 30-an persen.
Kita ingin terus ditekan sampai pada angka 20 persen," ujarnya.
Untuk itu, desa melalui dana desanya diharapkan dapat menjadi
salah satu tumpuan dalam menekan kasus stunting tersebut. Pemanfaatan dana desa
untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang
menyebut bahwa desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan
masyarakat dan pendidikan.
Selain itu ke depannya dana desa juga diminta untuk
digunakan bagi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan anak-anak di pedesaan bila
dipandang perlu. Presiden menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia
melalui akses kepada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat
dinikmati oleh generasi mendatang.
"Yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan, jangan
sampai ada anak di desa bapak ibu sekalian yang tidak sekolah. Kalau masih ada
kesempatan untuk meminta Kartu Indonesia Pintar, silakan kejar itu! Kalau itu
tidak memungkinkan, gunakan dana desa itu untuk memberikan injeksi kepada anak
kita yang tidak sekolah," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana
Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo. (rif)
0 comments:
Posting Komentar