Forkopimda Jatim Kompak Dukung Pilkada Tanpa Politik Uang dan SARA

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim mendukung proses Pilkada serentak tahun 2018 bebas dari politik uang dan politisasi isu SARA. Forum yang terdiri dari Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Ketua DPRD Jatim itu kompak mendukung Deklarasi Bawaslu Jatim.

"Kami berempat disini kompak ingin merubah, dari yang istilahnya 'antre uang' menjadi 'anti uang'," tandas Gubernur Jatim Soekarwo saat menghadiri acara Bawaslu Jatim 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas' di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Menurut Pakde Karwo mengubah sikap dari 'antre uang' menjadi 'anti uang' termasuk pekerjaan sulit, selama masih ada proses bertemunya orang dengan orang.

Untuk itu salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi atau IT.

"Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dengan orang. Multiple choice ke depan harus ada," kata Pakde Karwo.

Selain itu salah satu cara menghindari politik uang, lanjut Soekarwo, adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktik tersebut, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.

Orang nomor satu di Jatim itu pun berpesan kepada setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan kampanye dengan memakai isu SARA.

"Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa siapa yang kampanye pakai SARA, malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Bawaslu menyampaikan bahwa konsep pengawasan pilkada/pemilu saat ini mengedepankan pencegahan. Sehingga, dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Jatim Moh Amin.

“Bawaslu terus melakukan pengawasan dan pencegahan, termasuk dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye,” kata Amin.

Ia lalu mengajak semua  pihak untuk menciptakan Pilkada yang keren, tanpa politik uang dan politisasi SARA, sembari berharap pilkada Jatim menjadi trending topic di media sosial tentang keguyuban dan kerukunan.

Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 nomor urut satu yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta paslon nomor urut dua yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap paslon, partai pengusung dan Forkopimda Jatim.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya serta perwakilan BEM dari beberapa perguruan tinggi di Jatim. (rcr)

Posted in: Politik