Selasa, 20 Juni 2017

Karena Masyarakat Resah, Jokowi Akan Kaji Lebih Dalam Sekolah 8 Jam

RADARMETROPOLIS: (Jakarta) Mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat,
Presiden Joko Widodo akan mengatur ulang model pendidikan 8 jam sekolah atau lima hari sekolah yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem ini yang semula diatur lewat peraturan Mendikbud itu nantinya akan diatur lewat Peraturan Presiden.
"Kita mendengar aspirasi masyarakat. Model pendidikan di negara kita akan dikaji lebih dalam demi masa depan anak-anak kita," tulis Jokowi dalam akun Twitter resminya, Selasa (20/6/2017).
Jokowi sebelumnya memanggil Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin untuk membahas kebijakan tersebut. Dari pertemuan ini diputuskan bahwa pelaksanaan permendikbud terkait dengan sekolah 8 jam ditunda hingga pemerintah menerbitkan perpres.
Ma'ruf menyampaikan Presiden Jokowi akan mengatur ulang kebijakan ini. Terkait langkah itu semua pihak bisa menerima.
Sistem pendidikan ini diputuskan akan diberi nama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sebetulnya sejak awal pun Mendikbud telah menamai sistem 8 jam sekolah ini dengan PPK.
"Presiden sangat merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sangat memahami apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula permen, peraturan menteri, yang akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (atau) perpres," ujar Ma'ruf, di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (19/6).
Setelah itu, Muhadjir menyatakan bahwa sebetulnya kebijakan ini pernah disetujui oleh Presiden Jokowi. Program ini sempat dibahas dalam sebuah rapat kabinet terbatas.

"Ini dirapatkan pada tanggal 3 Februari pukul 14.56 WIB. Jadi ini untuk klarifikasi. Jangan sampai saya dianggap jalan sendiri. Jadi saya ikuti apa yang diputuskan oleh ratas," kata Muhadjir dengan menunjukkan dokumen hasil rapat yang ditandatangani Seskab Pramono Anung pada 21 Februari 2017. (rez)

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites