RADARMETROPOLIS: Surabaya - DPD PDIP Jawa Timur menyatakan
akan memecat kadernya yang maju dalam Pilgub melalui partai lain. Keputusan
partai bersifat mengikat dan final, sehingga kader tidak boleh membelot.
Diibaratkan, disuruh mencebur ke sungai pun kader harus melaksanakan.
Demikian pernyataan Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi, Senin
(9/10/2017) menjawab pertanyaan wartawan saat berada di kediaman Walikota
Surabaya bersama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto.
"Saya tegaskan, bahwa kader PDIP, khususnya Jawa Timur,
harus mendukung dan menjalankan perintah partai, apapun itu keputusannya,"
ujar Kusnadi.
Menurutnya tidak boleh ada keluhan soal keputusan partai,
semua kader harus siap menjalankan.
Kusnadi pun memastikan bahwa pihaknya tidak segan-segan
memberikan sanksi, dan sanksi yang terberat adalah pemecatan, jika ada kader
yang mencalonkan sebagai cagub atau cawagub dari partai lain.
"Kader itu harus tunduk dan patuh keputusan partai.
Ibaratnya jika kita disuruh nyebur sungai, yah kita nyebur sungai, tidak ada
bantahan," tegasnya.
Sementara itu, saat ini beredar isu adanya salah satu kader
PDIP yang berposisi sebagai Kepala Derah digadang akan dipasangkan sebagai
Cawagub oleh partai di luar PDIP.
Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari dan
Wasekjen DPP PDIP Achmad Basarah juga hampir memastikan bahwa Gus Ipul yang
akan diusung sebagai cagub PDIP.
"Sudah 90 persen, PDIP usung Gus Ipul bersama PKB.
Sisanya 10 persen adalah masih menentukan cawagubnya," tutur Sri Untari.
Basarah menyebut ada empat nama berpeluang dipasangkan
dengan Gus Ipul. Mereka adalah Azwar Anas, Budi 'Kanang' Sulistyono, Kusnadi,
dan Sri Untari.
"Nanti, kaum
Marhaen dan Nahdliyyin akan bersatu di Jatim memenangkan pilgub 2018,"
jelasnya.
Warning pemecatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kader
yang kecewa, karena DPP PDIP sesuai isu yang berkembang saat ini telah
menentukan Cagub-Cawagub Jatim 2018, yaitu Gus Ipul - Azwar Anas, yang dideklarasikan tanggal 15 Oktober 2017
di Jalan Diponegoro Jakarta. (sr)
0 comments:
Posting Komentar