RADARMETROPOLIS: Surabaya - Menghadapi tahun 2018, Gubernur
Jatim Soekarwo mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk memaparkan langkah-langkah yang menjadi prioritas Pemprov Jatim
dalam mendongkrak perekonomian Jatim.
Dalam rapat kerja Pembahasan Prioritas dan Fokus R-APBD 2018
dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 di kantor Gubernur Jatim,
Senin (9/10/2017) itu, Soekarwo menyebutkan beberapa prioritas.
Di antaranya, pembangunan di bidang infrastruktur,
pertanian, sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan melakukan
efisiensi pembiayaan.
Pakde Karwo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu
di atas rata-rata nasional. Pada semester I tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21
persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jatim ingin mewujudkan
semua wilayah terhubung oleh transportasi, diantaranya pembangunan jalan tol
dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api (double track),
pengembangan dan pembangunan bandara, dan pengembangan pelabuhan.
"Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka
perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat
kesejahteraan masyarakatnya ikut terungkit," jelasnya.
Di bidang pertanian, Pemprov Jatim mengoptimalisasikan nilai
tambah untuk budidaya pertanian. Diantaranya, di sektor pertanian tanaman
pangan dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu ke hilir dan
peningkatan indeks pertanaman (IP) dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.
Selanjutnya, di sektor perkebunan yang dilakukan adalah mengolah
kakao menjadi penepungan kakao sehingga memberikan nilai tambah 1.523 persen,
pengolahan kopi arabikan menjadi penepungan kopi yang memberikan nilai tambah
183 persen.
Kemudian, di sektor perikanan dengan budidaya udang Vanamei
yang memberikan nilai tambah 656,03 persen dan budidaya ikan lele yang
memberikan nilai tambah 93,57 persen.
Selanjutnya, Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber
daya manusia melalui dua cara, yakni di sektor formal dan non formal. Di sektor
formal membuat SMK menjadi filial fakultas di universitas. Di sektor non formal
melalui SMK Mini dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain langkah-langkah di atas, Pakde Karwo juga tetap
konsentrasi terhadap penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan kemiskinan
menjadi program prioritas pada tahun 2018. Adapun beberapa hal yang akan dilakukan yaitu
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di antaranya melalui penanggulangan
feminisasi kemiskinan.
Kemudian, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, diantaranya
melalui bantuan pangan beras dari Dinsos dan melakukan sinergitas program penanggulangan
kemiskinan antara pusat dan daerah. Semua program penanggulangan kemiskinan
dibiayai oleh anggaran APBD Jatim dan sharing APBN. (sr)
0 comments:
Posting Komentar