RADARMETROPOLIS: Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta
polemik pengadaan senjata api tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat, karena dikhawatirkan
bisa menimbulkan keresahan. Meskipun sebenarnya hal itu memang harus dijalankan
sesuai prosedur pengadaan barang, karena menggunakan uang rakyat.
Untuk itu ia sangat mengapresiasi langkah pemerintah, dalam
hal itu Menkopolhukam Wiranto, yang telah menyamakan persepsi antara TNI dan Polri,
karena keduanya adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang menggunakan APBN
sehingga dibahas bersama dengan DPR.
“Saya sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan
tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga hal-hal dalam konteks pembahasan
anggaran jangan mencuat ke masyarakat,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta,
Senin (2/10/2017).
Taufik mengatakan, DPR secara keseluruhan tidak membahas
hingga kesatuan tiga, namun secara format penyampaiannya di kesatuan satu dan
duanya itu sangat berkepentingan dan secara konstitusional sangat dimungkinkan.
Menurutnya, dalam kaitan dengan pembahasan hingga kesatuan
tiga, itu merupakan ranah dari pengguna, dalam hal ini adalah Panglima TNI dan
Kepolisian.
“Institusi TNI, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga atau RKAKL-nya, nomenklaturnya masuk dalam Kemenhan. Kami berharap
sekali hal-hal demikian jangan sampai terjadi polemik di masyarakat,”
terangnya.
Selain itu, diperlukannya rapat gabungan antara Komisi I
DPR, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengatasi polemik tersebut. “Rapat
gabungan menjadi salah satu solusi menyamakan persepsi, namun kalau ada
pertemuan informal tidak masalah, antara DPR, pemerintah, Panglima TNI, dan
Kapolri,” imbuhnya.
Sebelumnya, kabar mengenai kedatangan senjata api impor dan
amunisi melalui pesawat AN 12 dengan maskapai Ukraine Air Alliances ke Bandara
Soekarno-Hatta, Jumat (29/9) malam, dibenarkan oleh salah satu petugas penjaga
pintu masuk gudang kargo Bandara Soekarno Hatta. Namun, Mabes Polri sempat
membantah adanya pengiriman senjata dan amunisi yang diperuntukkan bagi Brimob
tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen
Rikwanto, kabar tersebut tidak benar.
Tetapi, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, membenarkan
senjata dan amunisi yang tertahan di bandara Soekarno-Hatta adalah milik Polri.
Polri bukan kali pertama memesan senjata dan amunisi yang dipesan dari Bulgaria
itu. “Bahwa barang yang ada di bandara Soekarno Hatta yang dimaksud oleh rekan-rekan
senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah,” ujar Setyo di
Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).
Barang tersebut, dibeli sesuai dengan prosedur. Mulai dari
perencanaan, proses lelang, dan proses berikutnya sampai dengan direview oleh
staf Irwasum dan BPKP, sampai dengan pengadaannya oleh pihak ketiga kemudian
proses masuk ke Indonesia. Selanjutnya, barang tersebut masuk ke wilayah pabean
Bandara Soekarno Hatta. (rez)
0 comments:
Posting Komentar