Pimpinan DPR Minta Polemik Impor Senjata Tak Jadi Konsumsi Masyarakat

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta polemik pengadaan senjata api tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan. Meskipun sebenarnya hal itu memang harus dijalankan sesuai prosedur pengadaan barang, karena menggunakan uang rakyat.

Untuk itu ia sangat mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal itu Menkopolhukam Wiranto, yang telah menyamakan persepsi antara TNI dan Polri, karena keduanya adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang menggunakan APBN sehingga dibahas bersama dengan DPR.

“Saya sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga hal-hal dalam konteks pembahasan anggaran jangan mencuat ke masyarakat,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Taufik mengatakan, DPR secara keseluruhan tidak membahas hingga kesatuan tiga, namun secara format penyampaiannya di kesatuan satu dan duanya itu sangat berkepentingan dan secara konstitusional sangat dimungkinkan.

Menurutnya, dalam kaitan dengan pembahasan hingga kesatuan tiga, itu merupakan ranah dari pengguna, dalam hal ini adalah Panglima TNI dan Kepolisian.

“Institusi TNI, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga atau RKAKL-nya, nomenklaturnya masuk dalam Kemenhan. Kami berharap sekali hal-hal demikian jangan sampai terjadi polemik di masyarakat,” terangnya.

Selain itu, diperlukannya rapat gabungan antara Komisi I DPR, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengatasi polemik tersebut. “Rapat gabungan menjadi salah satu solusi menyamakan persepsi, namun kalau ada pertemuan informal tidak masalah, antara DPR, pemerintah, Panglima TNI, dan Kapolri,” imbuhnya.

Sebelumnya, kabar mengenai kedatangan senjata api impor dan amunisi melalui pesawat AN 12 dengan maskapai Ukraine Air Alliances ke Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/9) malam, dibenarkan oleh salah satu petugas penjaga pintu masuk gudang kargo Bandara Soekarno Hatta. Namun, Mabes Polri sempat membantah adanya pengiriman senjata dan amunisi yang diperuntukkan bagi Brimob tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, kabar tersebut tidak benar.

Tetapi, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, membenarkan senjata dan amunisi yang tertahan di bandara Soekarno-Hatta adalah milik Polri. Polri bukan kali pertama memesan senjata dan amunisi yang dipesan dari Bulgaria itu. “Bahwa barang yang ada di bandara Soekarno Hatta yang dimaksud oleh rekan-rekan senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).

Barang tersebut, dibeli sesuai dengan prosedur. Mulai dari perencanaan, proses lelang, dan proses berikutnya sampai dengan direview oleh staf Irwasum dan BPKP, sampai dengan pengadaannya oleh pihak ketiga kemudian proses masuk ke Indonesia. Selanjutnya, barang tersebut masuk ke wilayah pabean Bandara Soekarno Hatta. (rez)

Posted in: Nasional