RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak
mengeluarkan instruksi khusus untuk mengadakan nonton bareng (nobar) film
G30S/PKI di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jatim. Hal ini
ditegaskan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.
Soekarwo membebaskan kepada para ASN tersebut untuk
menyaksikan ataupun tidak menyaksikan tanyangan film G30S/PKI. "Tidak ada
instruksi maupun larangan khusus kepada ASN. Artinya, kami persilakan yang mau
menonton ataupun tidak," ujarnya kepada wartawan.
Tidak adanya anjuran khusus dari Kemendagri RI membuat
pihaknya tidak memberikan kebijakan apapun terkait film yang saat ini menjadi
polemik tersebut.
"Politik luar negeri itu diatur oleh Menteri Luar
Negeri, sedangkan politik dalam negeri diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Nah,
dalam hal ini urusannya dalam negeri, maka tegak lurus dengan pusat,"
jelasnya.
Pakde Karwo juga tak melarang jika ada kegiatan menonton
bersama, karena juga tak ada perintah yang mengaturnya, terlebih daerah tidak
bisa mengambil keputusan karena hal itu menjadi ranah pusat di Jakarta.
"Sekali lagi, bagi ASN mulai dari pegawai atau pejabat
organisasi perangkat daerah (OPD), kami membebaskan untuk menyaksikan atau
tidaknya," kata Pakde Karwo, panggilan akrab orang nomor satu di Pemprov
Jatim itu.
Sementara Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga
Ketua PBNU menambahkan, masyarakat harus positive thinking ketika pemerintah
mewacanakan ada film G30S/PKI versi baru, sesuai kondisi saat ini.
"Saya kira baik-baik saja. Yang jelas, masyarakat bisa
memahami sejarah bangsa secara utuh dan tahu lebih banyak yang terjadi, tidak
sepotong-potong. Supaya bisa menjadi pembelajaran dan tahu masa lalu bangsa.
Yang penting masyarakat positive thinking," ujarnya. (rie)
0 comments:
Posting Komentar