Seluruh Aset PDIP Diinventarisir untuk Kepentingan Rakyat

RADARMETROPOLIS: Malang - Dalam waktu dekat seluruh aset milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan didata ulang.  Seluruh potensi aset milik partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu seluruhnya akan diinventarisir. Hal ini dimaksudkan agar aset partai tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Aset partai hanya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Hanya PDIP yang mengurus aset, termasuk mensertifikat semua tanah kantor milik partai. Banyak yang kaget. Kami ingin mengedepankan pengelolaan aset untuk kepentingan rakyat. Aset PDIP tidak boleh diperjualbelikan,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Senin (11/9/2017).

Nantinya seluruh aset akan diatur dalam kongres aset partai. Dan aset partai tidak bisa dipindahkan atas nama pribadi, karena aset partai akan diperuntukkan bagi pendidikan politik untuk rakyat.

“Aset partai juga untuk kaderisasi kepemimpinan, pusat pengorganisasian wajah partai di tengah-tengah rakyat. Akhir tahun ini akan kita umumkan berapa aset partai, sebagai bagian dari transparansi PDIP,” lanjut Hasto.

Ia mengungkapkan bahwa kemarin PDIP mengundang Deputi Pencegahan KPK, karena KPK harus mengedepankan fungsi pencegahan sebagai fungsi utama yang harus dijalankan oleh KPK.

“Sehingga kami menjelaskan pada KPK bagaimana kebijakan partai di dalam memberantas korupsi, ada dialog berjam-jam saat itu. Dengan menghormati fungsi KPK. Akan tetapi, ruang dialog di dalam pencegahan korupsi harus dilakukan. Karena persoalan korupsi bukan persoalan KPK saja, itu persoalan kita sebagai bangsa,” terang Hasto.

Ia menambahkan, PDIP berkontribusi melalui kebijakan partai. “Bagaimana kita memberantas korupsi, misalnya dengan pemilu gotong royong,” katanya.

Tujuan diselenggarakan dengan cara gotong royong adalah agar pasangan yang diusung PDIP tidak terjebak pada investor politik yang seringkali mengendalikan kebijakan politik kepala daerah ketika mereka terpilih.

“Termasuk Pilgub Jatim, kita akan patungan, gotong royong. Ini pemilunya rakyat, kepala daerah mana yang punya potensi untuk dicalonkan, baik sebagai cagub ataupun cawagub, jangan sampai ada gap yang jauh dengan harapan rakyat. Harus sejalan dengan apa yang disuarakan rakyat,” tandas Hasto. (slk)