SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2017

Senin, 04 September 2017

Kemenkeu Masih Hitung Pajak Baru Freeport dengan Komposisi Lebih Pasar


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Kementerian Keuangan saat ini masih mencari formulasi yang terbaik untuk menetapkan nilai pajak yang akan diberlakukan untuk PT Freeport Indonesia usai perusahaan asal Amerika Serikat ini mendapatkan status izin usaha yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pada perpanjangan periode ini Freeport hanya memperoleh izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara, juga masih belum mau terbuka dengan masalah tersebut. "Masih didetailkan, bukannya negonya alot. Masih dalam proses, karena ini menjadi satu kesatuan, jadi tidak sepotong-potong," kata Suahasil saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, pekan lalu.

Suahasil menyatakan saat ini pihaknya tak ingin mengganggu kelancaran negosiasi antara pemerintah dengan Freeport karena masih berlangsung. "Nanti saja, pasti akan kami sampaikan, jangan kita negosiasinya lewat media," katanya.

Meski begitu Suahasil memastikan bahwa pemerintah pasti akan membeberkan skema pajak untuk Freeport kepada publik bila pembahasan telah rampung. Namun ia tak menyebut kapan hal itu akan dilakukan. Sementara terkait divestasi saham Freeport, Suahasil juga tak mau berspekulasi.

Ia tak berani memastikan nilai 51% saham Freeport mencapai Rp107 triliun seperti kabar yang tersebar di media. "Itu hitungan siapa? Tanya sama yang mengeluarkan angka itu, bagaimana menghitungnya," katanya.

Freeport Indonesia akhirnya menyetujui beberapa syarat yang diminta pemerintah, salah satunya bersedia memberikan jaminan kepastian setoran lebih besar kepada pemerintah Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa komposisi baru pajak Freeport dengan status IUPK harus lebih besar dibandingkan rezim KK. Hal itu menurutnya seusai dengan semangat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.


Namun pemerintah juga menekankan bahwa penarikan pajak yang dilakukan kepada Freeport dan perusahaan tambang IUPK lain tetap akan memperhatikan iklim investasi dan bisnis sektor pertambangan. (rez)

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites